PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 217 TAHUN 2013 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 217 TAHUN 2013

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa izin angkutan udara, pelaporan dan pelayanan informasi di bidang angkutan udara telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

b.

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan izin angkutan udara, pelaporan dan pelayanan informasi di bidang angkutan udara sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun tata cara permohonan perizinan, pelaporan dan pelayanan informasi di bidang angkutan udara secara terbuka;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Keterbukaan Informasi Angkutan Udara;

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);

4

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);

5

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2010;

7

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

8

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 39 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Departemen Perhubungan;

9

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

10

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX/2008 Tahun 2008 Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);

11

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Perhubungan Udara Nomor:SKEP/251/XII/2008 tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Perhubungan Udara Nomor:SKEP/195/IX/2008 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);

12

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/2759/XII/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/195/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Terbang (Flight Approval);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Sistem Pelaporan, Pelayanan Informasi dan Pelayanan Perizinan adalah sebuah proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi tentang kegiatan angkutan udara dan pemberian perizinan yang dilakukan melalui secara sistem online.

2.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem online yang berdiri sendiri atau dengan jaringan internet.

3.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

4.

Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

5.

Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

6.

Badan Usaha Angkutan Udara adalah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

7.

Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perwakilan yang ditempatkan untuk mengurus kepentingan di bidang operasi dan administrasi dari perusahaan angkutan udara asing yang melakukan kegiatan angkutan udara berjadwal ke dan dari Indonesia.

8.

Koordinator wilayah adalah kepala bandar udara atau kuasa pemegang anggaran satuan kerja yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah pada lokasi bandar udara yang menyelenggarakan kegiatan angkutan udara perintis.

9.

Agen Penjualan Umum (General Sales Agent/GSA) perusahaan angkutan udara asing adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan perusahaan angkutan udara asing dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan jasa angkutan udara asing.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan Udara. 11. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan udara. 12. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dari Peraturan ini untuk memberikan keterbukaan informasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat umum dan kalangan berkepentingan dengan industri penerbangan sipil mengenai kegiatan angkutan udara dalam proses pemberian perizinan di bidang angkutan udara, dan pelayanan informasi data angkutan udara serta pelaporan data angkutan udara secara cepat, akurat, terkini dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal 3 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatas dilakukan secara sistem online yang meliputi : a. b. c.

Sistem pelayanan perizinan angkutan udara; Sistem pelayanan informasi data angkutan udara; dan Sistem pelaporan data angkutan udara.

Pasal 4 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan alamat domain http://aol.dephub.go.id

Pasal 5 Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan dengan tujuan: a. b. c. d. e. f. g. h.

terwujudnya sistem layanan publik yang terintegrasi; tersedianya fasilitas yang mempercepat proses penyelesaian kegiatan perizinan angkutan udara; terlindunginya kegiatan proses perizinan dari penyalahgunaan sistem; terjaminnya kepastian hukum dalam kegiatan penanganan permohonan perizinan angkutan udara; terciptanya redundansi dan duplikasi data dan informasi; tercapainya peningkatan validitas dan akurasi data; tercapainya optimalisasi penerimaan negara; dan terjaminnya kepastian biaya dan waktu pelayanan.

BAB III SISTEM PELAYANAN PERIZINAN, PELAPORAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DATA ANGKUTAN UDARA Bagian Kesatu Sistem Pelayanan Perizinan Angkutan Udara

Pasal 6 Sistem pelayanan perizinan angkutan udara terdiri atas : a. b.

izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga; dan persetujuan terbang (flight approval).

Pasal 7 (1)

Pengajuan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(2)

Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi format dan kelengkapan dokumen sesuai dengan yang diwajibkan di dalam Peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan udara.

Pasal 8 (1)

Pemohon yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sandi khusus (password) untuk dapat membuka, menyampaikan dan menerima tanggapan atas permohonan izin yang diajukan.

(2)

Sandi khusus (password) sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon.

Pasal 9 (1)

Permohonan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dilakukan verifikasi dan analisa dokumen oleh Direktur.

(2)

Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan izin yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Persetujuan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara sistem online kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima secara lengkap.

(4)

Dalam hal Direktur Jenderal menolak pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penolakan harus disampaikan secara sistem online kepada pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 10 (1)

Persetujuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan langsung kepada pemohon setelah membayar biaya izin yang telah ditetapkan.

(2)

Pembayaran biaya izin usaha dan kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon di loket yang telah disediakan oleh Direktorat Angkutan Udara dengan pemberian tanda bukti pembayaran oleh Bendahara yang ditunjuk oleh Direktur Angkutan Udara.

Pasal 11 Tata cara pelaksanaan pelayanan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga secara sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

Pasal 12 (1)

Pengajuan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan oleh Pemohon kepada Direktur.

(2)

Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengisi formulir yang lengkap dan dilampirkan dengan data dukung dan dikirim melalui sistem online.

(3)

Data dukung yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: a. b. c.

d.

e.

f.

(4)

nama-nama penumpang untuk penerbangan tambahan (extra flight); kontrak charter untuk penerbangan charter; kontrak sewa menyewa pesawat untuk penerbangan menggunakan pesawat milik badan usaha angkutan udara niaga atau pemegang izin angkutan udara bukan niaga; rekomendasi pengangkutan barang-barang berbahaya dari Direktorat yang membidangi masalah keamanan penerbangan untuk penerbangan mengangkut barang-barang berbahaya; rekomendasi dari Direktorat yang membidangi masalah kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, untuk penerbangan perdana (inaugural flight); dan Persetujuan slot time dari kepala bandar udara keberangkatan dan kedatangan untuk penerbangan yang dilakukan pada huruf a, b, c, d dan e.

Permohonan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerbangan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang bersifat mendesak (emergency).

Pasal 13 (1)

Kasus-kasus tertentu sebagaimana dimaksud dalam antara lain : a. b. c. d. e. f. g.

(2)

Pasal 12 ayat (4),

pergantian pesawat udara (change aircraft); spot charter; perubahan jadwal penerbangan (change scheduled); perubahan rute penerbangan (re-route); positioning flight; medical evacuation; dan VIP/VVIP flight.

Penerbangan tambahan (extra flight) dikecualikan dari kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14 (1)

Permohonan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk badan usaha angkutan udara niaga atau bukan niaga nasional diajukan oleh : a. b.

pejabat yang ditunjuk; atau orang yang diberi kuasa.

(2)

Pejabat atau orang yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama dan contoh tanda tangan pejabat dalam sistem online.

(3)

Pengajuan permohonan harus sesuai dengan nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15 (1)

Permohonan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing yang beroperasi dari dan ke Indonesia hanya dapat diajukan oleh : a. b. c.

pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari kantor perwakilan; atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari agen penjualan umum (general sales agent); atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari badan hukum Indonesia yang diberi kuasa untuk mengurus persetujuan terbang (flight approval).

(2)

Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama dan contoh tanda tangan yang telah tercatat dalam sistem online.

(3)

Pengajuan Permohonan harus sesuai dengan nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Permohonan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk perusahaan angkutan udara niaga atau bukan niaga asing yang tidak beroperasi dari dan ke Indonesia hanya dapat diajukan oleh : a. d. b.

pegawai kedutaan besar negara tempat pesawat didaftarkan; pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari agen penjualan umum (general sales agent); atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk dari badan hukum Indonesia yang diberi kuasa untuk mengurus persetujuan terbang (flight approval).

(5)

Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mencantumkan nama dan contoh tanda tangan yang telah tercatat dalam sistem online.

(6)

Permohonan persetujuan terbang (flight approval) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16 Tata cara pelaksanaan pelayanan perizinan persetujuan terbang (flight approval) secara sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Sistem Pelaporan Data Angkutan Udara

Pasal 17 Sistem pelaporan data angkutan udara terdiri atas : a.

data angkutan udara, meliputi : 1. data lalu lintas angkutan penumpang dari bandar udara dalam bentuk : a) umum; dan b) khusus, pada saat peak season, pada saat lebaran, natal dan tahun baru. 2. data produksi dari perusahaan angkutan udara meliputi : a) data produksi pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal; b) data produksi pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal; c) data produksi pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga; dan d) data produksi perusahaan angkutan udara asing.

b.

data kinerja ketepatan waktu penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, meliputi : 1. keterlambatan penerbangan (flight delayed); 2. tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passanger); dan 3. pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

c.

data angkutan udara perintis, meliputi : 1. data ringkasan kontrak kegiatan angkutan udara perintis; 2. data lalu lintas angkutan udara perintis di bandar udara yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran selaku koordinator wilayah; dan 3. data realisasi daya serap subsidi operasi angkutan udara perintis dan angkutan bahan bakar minyak.

d.

data pelaksanaan persetujuan terbang.

Pasal 18 (1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1, dilaksanakan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara.

(2)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 2, huruf b, dan huruf d dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara.

(3)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilaksanakan oleh koordinator wilayah.

Pasal 19 (1)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Direktur, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Otoritas di wilayahnya.

(2)

Pelaporan data lalu lintas angkutan penumpang dari bandar udara pada saat peak season, lebaran, natal dan tahun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 butir b), dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari selama periode yang ditetapkan.

(3)

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan huruf d disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4)

Pelaporan data kinerja ketepatan waktu penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b pada saat peak season, lebaran, natal dan tahun baru.

Pasal 20 Tata cara pelaksanaan pelaporan data angkutan udara secara sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan ini.

Bagian Ketiga Sistem Pelayanan Informasi Data Angkutan Udara

Pasal 21 Sistem pelayanan informasi data angkutan udara terdiri atas : a.

data angkutan udara, meliputi : 1. data lalu lintas angkutan penumpang dari bandar udara dalam bentuk : a) umum; dan b) khusus, pada saat peak season, pada saat lebaran, natal dan tahun baru. 2. data produksi dari perusahaan angkutan udara meliputi : a) data produksi pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal; b) data produksi pemegang izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal; c) data produksi pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga; dan d) data produksi perusahaan angkutan udara asing.

b.

data kinerja ketepatan waktu penerbangan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, meliputi : 1. keterlambatan penerbangan (flight delayed); 2. tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara (denied boarding passanger); dan 3. pembatalan penerbangan (cancelation of flight).

c.

data angkutan udara perintis, meliputi : 1. data ringkasan kontrak kegiatan angkutan udara perintis; 2. data lalu lintas angkutan udara perintis di bandar udara yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran selaku koordinator wilayah; dan; 3. data realisasi daya serap subsidi operasi angkutan udara perintis dan angkutan bahan bakar minyak.

d.

data informasi rute dan kapasitas tersedia angkutan udara berjadwal domestik dan internasional, meliputi : 1. data rute dan kapasitas angkutan udara dalam negeri; dan 2. data rute dan kapasitas angkutan udara luar negeri.

Pasal 22 (1)

Pelayanan informasi data lalu lintas angkutan penumpang dari bandar udara pada saat peak season, lebaran, natal dan tahun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 1 butir b), dilaksanakan oleh Direktur

(2)

Direktur wajib menyampaikan informasi yang sudah diverifikasi dan dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melalui sistem online setiap 3 (tiga) bulan dalam tahun berjalan;

(3)

Informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaksanaan, wajib disampaikan melalui sistem online paling lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 23 Tata cara pelaksanaan pelaporan data angkutan udara secara sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran III, IV dan V Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 24 (1)

Direktur bertanggung jawab terhadap sistem pelayanan perizinan, pelaporan data dan pelayanan informasi data angkutan udara secara sistem online.

(2)

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk tim pelaksana sistem pelayanan perizinan, pelaporan data dan pelayanan informasi data angkutan udara secara sistem online.

(3)

Dalam pelaksanaan kegiatan sistem pelayanan perizinan, pelaporan data dan pelayanan informasi data angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Angkutan Udara melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: :

JAKARTA 25 JUNI 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd

HERRY BAKTI

Salinan Kepada : 1. Menteri Perhubungan RI; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

5. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara; dan 6. DPPINACA.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BANIAN HUKUM DAN HUMAS

K ISRAFULH^YAT

/0T i

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 217 TAHUN 2013 Tanggal : 25 JUNI 2013

TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA DAN IZIN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA BUKAN NIAGA

1. Modul Perizinan Badan Usaha Angkutan Udara Ketik pada halaman browser anda melalui alamat http://aol.dephub.go.id, kemudian masuk kedalam menu Izin Badan Usaha dengan meng-klik tombol Izin Badan Usaha.

2. Pra Registrasi a. Tahap awal dimulai dengan pengajuan pendaftaran atau registrasi dengan meng-klik tombol pra permohonan izin usaha agar pemohon dapat diberikan user name dan password akses ke dalam halaman permohonan izin badan usaha.

b. Pemohon mengisi formulir Pra Permohonan Izin Usaha. Segera setelah seluruh persyaratan data dilengkapi terutama data email yang valid untuk pengiriman username dan password, kemudian pemohon dapat mengirimkannya dengan meng-klik tombol Kirim atau jika ingin membatalkannya pemohon dapat meng-klik tombol Batal.

3. Login Aplikasi Izin Badan Usaha a. Proses selanjutnya pemohon mendapat pemberitahuan melalui email mengenai proses yang harus dilakukan selanjutnya. Pemohon mendapat username dan password untuk dapat login ke dalam akun pemohon yaitu dengan mengakses registrasi account yang telah diberikan.

Selanjutnya pemohon melengkapi persyaratan permohonan penerbitan izin usaha angkutan udara dengan mengupload copy dokumen masing-masing berupa file pdf yang meliputi : 1. Akta Pendirian Perusahaan; 2. Perubahan Akta Terakhir; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat Keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atas nama Direktur Utama dan Perusahaan; 5. Surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal; 6. Rencana Bisnis Perusahaan (Bussiness Plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun. b. Setelah seluruh data terisi, pemohon kemudian meng-klik tombol Kirim atau jika ingin membatalkan dapat meng-klik tombol Batal.

4. Status Permohonan Izin Badan Usaha

Pemohon akan diberitahu melalui email apakah permohonannya disetujui atau

ditolak.

permohonan

Pada

izin

halaman

usaha

akun

pemohon,

berdasarkan

aspek

dapat

dilihat

pemenuhan

nilai

status

dan

persyaratan administrasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Idara Direktorat Angkutan Udara

yijfcftfeM'"' UtiW'i,!

Piofli

-JjJ1 Angkutan Udara Online KerjtMarna

Publik

Produk Hukum

.

SELAMAT CATANG. FT LION AIR

Keterangan: 1 Tabel di sebelah kanan merupakan dattar aspek vang dievaluasl/divalidasi oleh tim validator Izin Usaha

Angkuta Udara Online. 2. Kolom Aspek yang cftruiai pada tabei disebeiah Kanan merup3kan aspek-aspekyang dievaluasi.'divalidasi oleh tim validator l.'in Usaha Angkuta Udara Online 3. Kolom icon CerUangwarna rvijau padatabel menandakan data anda untuk setiap aspek ok/benar 4 Kolom icon Cross warna merah menandakan data

anda tidak sesuai, tidak ipngkap atau ada kesalahan data

&

Aspek yang Dinilai

1

Dokumen Administrasi

2

Demand Angkut3n Udara

\+/

3

Rute Penerbangan

4

Kesi3pan at3u Kelajakan Operasi

5

Armada Udara

6

Teknik Operasi

7

Organises! dan Sumber Days Manusia

\i »

?\ Jv

Keuangan dan Ekonomi I

I

I

II

•!

5 Stlahkan khk barisiceil pacta setiap aspek untuk melihal detail data kriteria dan Kelerangan . data


HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BANIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAY^rrT^

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 217 TAHUN 2013 Tanggal : 25 JUNI 2013

TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN TERBANG (FLIGHT APPROVAL)

1. Flight Approval Untuk dapat masuk kedalam aplikasi anda harus terlebih dahulu login dengan mengetik Username yang telah diregister dan mengisi password, kemudian mengklik tombol login. Setelah anda masuk ke dalam aplikasi anda dapat mengklik tombol Flight Approval.

2. Halaman Login

3. Permohonan Flight Approval a. Setelah anda mengklik tombol Flight Approval akan muncul tampilan halaman menu flight approval. Pada halaman tersebut terdapat fitur tombol Permohonan Flight Approval dan Tombol View Data Flight Approval. Terdapat tombol Permohonan Flight Approval. Anda dapat mengakses dengan cara klik tombol Permohonan Flight Approval.

b. Pada halaman permohonan flight approval ini terdiri dari menu Berjadwal, Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga, dengan sub menu domestik dan international terdapat tombol Form Permohonan Flight Approval dan Upload Data Flight Approval. Untuk memulai mengisi flight approval dalam hal ini jenis angkutan udara berjadwal, klik tombol berjadwal. Isi form permohonan kemudian klik tombol lanjut.

c. Selanjutnya klik tombol upload data Flight Approval, kemudian isi upload data pendukung flight approval. Klik tombol kirim untuk mengirim data dukung tersebut, jika ingin membatalkan, klik tombol batal, dan jika ingin kembali ke menu awal, klik tombol kembali.

4. View Data Flight Approval a. Untuk melihat flight approval yang sedang diproses maupun yang sudah diterbitkan, klik tombol view data flight approval.

b. Setelah itu flight approval akan tampil seperti pada gambar berikut ini :

c. Pada fitur daftar permohonan FA terdapat tombol view data dan ubah data. berikut ini tampilan halaman view data :

d. Untuk mengubah data yang telah anda buat, klik tombol ubah data, akan tampil form pengisian permohonan flight approval Data yang telah di inputkan sebelumnya dapat diperbaiki kembali sesuai dengan data yang akan diupdate. Setelah selesai, klik tombol Lanjut jika ingin membatalkan, klik tombol Batal. Tombol ubah berfungsi untuk mengedit

data daftar permohonan FA. Tombol view data berfungsi untuk melihat data daftar permohonan FA. Terdapat tombol View Data Flight Approval yang berfungsi untuk melihat data Flight Approval. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara DfrektoratAngkutan Udara

__

m

tiAngkutan Udara Online Hfo Publik SELAMAT OATANG, AIRLINE - PT LION AIR

DAFTAR PERMOHONAN FA

„ Tangga' Jenis FA Permohonan

IS

(Hide)

Operator Type

Tgl Status Awak Tanda Tanggal Keterangan/Remark Penumpang/Barang Masuk.'Keluai Pesawat FA Penerbangan Pendaftaran Penerbangan Indonesia

cgk-jogcgk

•mua„<>ni3 DOMESTIC m PTLION PK30 May 2012 Berj3dwa| 34Q m

extra flight 200

plus

Dalar

crew

Prose

• tela

mmmmmmmmmmmm

DAFTAR FAyang telah diberikan Nomor

(Show)

FA v'ana telah dibent an Nomor

Domestic/international IDomestic

mBeriadwal/Tidak Beriadwal IBenadwal

&\ Export Data I

Operator No

Tanggal

FA

Permohonan

Operator Type

Tanda Pendaftaran

Tanggal Penerbangan

Tgl Masuk/Keluar

Rute

Indonesia

Penerbangan

Remark/Keterangan Penumpang/Barang

Status Terlaksana


HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya EPALA BAQIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAY&^_^^

Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 217 TAHUN 2013 Tanggal : 25 JUNI 2013

TATA CARA PELAPORAN DAN INFORMASI DATA STATISTIK PRODUKSI DAN ARUS LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

1. Statistik dan Pelaporan Pada Sistem Informasi Angkutan Udara Online ini terdapat Modul statistik dan pelaporan yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai data statistik dan pelaporan arus lalu lintas angkutan udara.

2. Proses Statistik dan Pelaporan pada Airlines a. Untuk

dapat

mengaksesnya,

user

airlines

atau

badan

usaha

angkutan udara harus register terlebih dahulu, dengan mengetik username dan password sebagai user statistik, kemudian klik Login.

b. Pada halaman modul statistik dan pelaporan ini terdapat fitur Produksi Airlines, View Data Produksi Airline.

c. User airline atau badan usaha angkutan udara kemudian mengklik tombol menu Produksi Airlines untuk melaksanakan penginputan laporan produksi bulanan lalu lintas angkutan udara form C sesuai standar ICAO. Setelah data terinput dengan lengkap kemudian klik tombol Simpan.

Selain dengan melengkapi form yang terdapat pada aplikasi dengan cara menginputkannya, user airlines atau badan usaha angkutan udara juga dapat mengupload file pelaporan mereka dalam bentuk file excel yang kemudian akan dibaca oleh sistem sesuai dengan standar format form c yang diberikan. d. Hal tersebut akan lebih mempercepat dan memudahkan proses pelaporan data statistik lalu lintas angkutan udara. Kemudian user mengklik tombol upload

Halaman Utama ' Profll

Produk Hukum

Info Publtk

Kerjasama

Bantuan

DirektoratJenderal Pertnibtingan Udara Directorate

DATA PENUMPANC AIRLINES

tera

___

«

.Angkutan Udara Online

(Show)

[LAPORAN PRODUKSI AIRLINE C2

3

(Hid

LAPORAN BULANAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA

Paruiahaan Angkutan Udara Niaga Sarjadvral - Kagiatan Angkutan Ud« a Dalam Nagarl

Bulan jjanuari

Yji Tahun 12012 V;Batjad.al/Tidak B.rj.d«.l _Berj«dwal

Airiinai -Pilih Operator-

|C*|.**(I» [Ulll.M

„

1

v Oom.

tlc/Intarnational

DOMESTIC

v

^S22LT35E

T-P*

rt.tnwTum

•TwMI(!ln-
ft«itn<j«

MiWtgH

s

"l"''

II

Caryo

H

| Ubah |

1

LAPORAN PRODUKSI ANGKUTAN UDARA • Al

(Show)

SUrtisuk

FlightApproval

Izin BaOan Usaha

•''

D«Petaporm

fRfil

Ubaran-Natal Dan Tahun Baru

e. Kemudian masuk ke dalam halaman berikutnya Laporan Produksi Angkutan Udara - Al untuk melihat Laporan Produksi Angkutan Udara - Al, berikut ini gambar tampilan Laporan Produksi Angkutan Udara - A1. ~" •

~~i

Halaman Utama

"i

Profil

Produk Hukum

i

Info Publlk

i

Kerjasama

i •

Bantua

HrcMorat Jenderal PerhubtHigaii Udara Director*! Angkutan Udara

«

Angkutan Udara Online


HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULH

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 217 TAHUN 2013 Tanggal : 25 JUNI 2013

TATA CARA PELAPORAN DAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA LEBARAN, NATAL DAN TAHUN BARU

1. Modul Angkutan Udara Lebaran, Natal dan Tahun Baru Ketik pada halaman browser anda melalui alamat http://aol.dephub.go.id, kemudian masuk kedalam modul menu Pelaporan Lebaran, Natal dan Tahun Baru dengan meng-klik tombol Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

2. Menu Login

Untuk mengakses ke dalam sistem ini inputkan username dan password pada kolom username dan password kemudian klik login.

3. Halaman Input Data Pelaporan

Setelah berhasil mengakses Portal Operator Bandara, ini terdiri dari satu menu yaitu menu Home. Menu home memiliki 2 (dua) modul yaitu, Monitoring, Statistik.

1) •

Modul Monitoring Sub Modul Update Terbaru Ketika berhasil masuk kedalam sistem, tampilan Update Terbaru akan secara otomatis yang akan tampak. Halaman ini menampilkan informasi terbaru dari data statistik pada hari diaksesnya portal. Yang dapat dilakukan pada sub menu ini adalah memperhatikan notification atau catatan penting yang akan menginformasikan proses penginputan data angkutan udara pada bandara tersebut.

Keterangan gambar : 1. Menginformasikan data terakhir dari data angkutan udara pada bandara tersebut. 2. Notification atau pemberitahuan status pelaporan. 3. Pemberitahuan petugas posko pusat yang bertugas pada hari ini.

•

Sub Modul Input Data Angkutan Udara Domestik Proses input adalah yang wajib dilakukan oleh operator bandara. Data yang akan diinput oleh operator bandara internasional ada dua macam, data angkutan udara domestik (DAU Domestik) dan data angkutan udara internasional (DAU Internasional).

Input Data Pada bagian ini akan dijelaskan langkah – langkah input data angkutan udara domestik, sebagai berikut . -

Klik input pada halaman DAU Domestik.

-

Maka akan muncul tampilan input data seperti gambar di bawah ini.

-

Masukkan kedatangan

waktu

input,

penumpang,

jumlah

kedatangan

keberangkatan

pesawat,

pesawat

keberangkatan penumpang pada kolom yang telah tersedia. -

Setelahnya klik simpan.

dan

Edit Data Data yang telah tersimpan tidak serta merta tidak dapat diubah. Jika terjadi kesalahan penginputan data maka data dapat diubah melalui proses Edit Data, dengan langkah – langkah sebagai berikut. -

Dari halaman Input Data, klik edit pada data yang akan diubah.

-

Maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini.

-

Data yang dapat diubah adalah jumlah kedatangan pesawat, jumlah

kedatangan

penumpang,

jumlah

keberangkatan

pesawat dan keberangkatan penumpang pada masing – masing kolomnya. -

Setelah selasai mengedit data klik simpan.

•

Sub Modul Input Data Angkutan Udara Internasional Setelah menginput data domestik, data yang selanjutnya diinputkan adalah data angkutan udara internasional. Namun bukan berarti data angkutan udara internasional harus diinputkan setelah data angkutan udara domestik.


Klik input pada halaman DAU Internasional.

-


-

Masukkan kedatangan

waktu

input,

penumpang,

jumlah

kedatangan

keberangkatan

pesawat,

pesawat



dan


Dari halaman Input Data diatas, klik edit pada data yang akan diubah.

-


-


kedatangan

penumpang,

jumlah

keberangkatan


Setelah selasai mengedit data klik simpan.

2) Modul Statistik •

Sub Modul Angkutan Udara Domestik

Bagian – bagian yang terdapat di halaman AU Domestik, secara berurutan sebagai berikut : a. Kolom pilihan hari raya. Sehingga user tidak hanya dapat melihat data angkutan udara saat ini saja. Ada berbagai pilihan hari raya yang dapat ditampilkan datanya.

b. Jenis tampilan. Terdapat dua jenis tampilan statistik dari data angkutan udara. Jika diklik bagian tabel statistik maka tampil data dalam bentuk tabel, seperti gambar diatas. Namun jika grafik yang dipilih maka tampilan akan berubah seperti gambar dibawah ini. c. Export Excel. Data statistik dapat diexport ke excel untuk selanjutnya digunakan sesuai fungsinya. d. Rincian data statistik yang tersimpan di database.

•

Sub Modul Angkutan Udara Internasional

Angkutan Udara Internasional memiliki fungsi menampilkan data statistik

angkutan

udara

iternasional

periode

waktu

tertentu.

Penjelasan gambar : a. Kolom pilihan hari raya. Sehingga user tidak hanya dapat melihat data angkutan udara saat ini saja. Ada berbagai pilihan hari raya yang dapat ditampilkan datanya.

b. Jenis tampilan. Terdapat dua jenis tampilan statistik dari data angkutan udara. Jika diklik bagian tabel statistik maka tampil data dalam bentuk tabel, seperti gambar diatas. Namun jika grafik yang dipilih maka tampilan akan berubah seperti gambar dibawah ini. c. Export Excel. Data statistik dapat diexport ke excel untuk selanjutnya digunakan sesuai fungsinya. d. Data statistik angkutan udara internasional secara terperinci.

User Operator Bandara Domestik User yang termasuk dalam user jenis ini adalah petugas – petugas bandara domestik yang terdapat di Indonesia. Seperti Selaparang, Sultan Iskandar Muda, Adi Sutjipto, Depati Amir dan lain – lain. 4. Menu Home Setelah mengakses Portal Operator Bandara, maka akan tampak tampilan seperti diatas. Portal ini terdiri dari satu menu yaitu menu Home. Menu home memiliki modul Monitoring dan Modul Statistik.

1) Modul Monitoring •

Sub Modul Update Terbaru Ketika berhasil masuk kedalam sistem, tampilan Update Terbaru akan secara otomatis yang akan tampak. Halaman ini menampilkan informasi terbaru dari data statistik pada hari diaksesnya portal. Yang dapat dilakukan pada sub menu ini adalah memperhatikan notification atau catatan penting yang akan menginformasikan proses penginputan data angkutan udara pada bandara tersebut. Dari gambar dibawah dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Menginformasikan data terakhir dari data angkutan udara pada bandara tersebut. 2. Notification atau pemberitahuan status pelaporan. 3. Pemberitahuan petugas posko pusat yang bertugas pada hari ini.

•

Sub Modul Input Data Angkutan Udara Domestik Proses input adalah yang wajib dilakukan oleh operator bandara. Data yang akan diinput oleh operator bandara domestik hanyalah data angkutan udara domestik saja.


Klik input pada halaman DAU Domestik.

-


-

Masukkan kedatangan

waktu

input,

penumpang,

jumlah

kedatangan

keberangkatan

pesawat,

pesawat



dan


Dari halaman Input Data, klik edit pada data yang akan diubah.

-


-


kedatangan

penumpang,

jumlah

keberangkatan


Setelah selesai mengedit data klik simpan.

2) Modul Statistik •

Sub Modul Angkutan Udara Domestik

Walau

data

statistik

sudah

dapat

dilihat

ketika

mengakses

Angkutan Udara Domestik (AU Domestik) namun sedikit akan dijelaskan bagian – bagian yang terdapat di halaman AU Domestik, secara berurutan sebagai berikut : a. Kolom pilihan hari raya. Sehingga user tidak hanya dapat melihat data angkutan udara saat ini saja. Ada berbagai pilihan hari raya yang dapat ditampilkan datanya.

b. Jenis tampilan. Terdapat dua jenis tampilan statistik dari data angkutan udara. Jika diklik bagian tabel statistik maka tampil data dalam bentuk tabel, seperti gambar diatas. Namun jika grafik yang dipilih maka tampilan akan berubah seperti gambar dibawah ini. c. Export Excel. Data statistik dapat diexport ke excel untuk selanjutnya digunakan sesuai fungsinya. d. Data Statistik angkutan udara domestik secara terperinci.

Posko Angkutan Udara Lebaran Tahun 2011 (1432 H) Jumat. 12 Acn.ist:«-is M i l lam : 11:-1S:03

•

Stati&tiK Antlklitan Utlara Dalam Ncuerf (Domostlk) **»

T-h«-l

|H.i.r..rll>

s e a r t l i for dUrea . 2010 (1431

H)

KEDATANGAIM P E S A W A T

K E D A T A N G A N PErsJUMP/XISJO

KEBERANGKATAN

PESAWAI

KEBERANDKATAN PENUMPANG

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, ttd

HERRY BAKTI


ISRAFULHi

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : KP 217 TAHUN 2013 Tanggal : 25 JUNI 2013

TATA CARA PELAPORAN DAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA PERINTIS

1.

Fitur Untuk Operator Sistem Informasi Perintis Angkutan Udara Pilih Laporan Realisasi pada halaman utama, kemudian terdapat tiga pilihan : 1. Rekap Jadwal / Penerbangan Perintis 2. Operator 3. Laporan Penerbangan

2.

Form Login untuk aplikasi Angkutan Udara perintis

Keterangan gambar : 1. Username : 2. Password :

isi nama pengguna aplikasi yang telah terdaftar isi password yang telah terdaftar

3.

Operator Form Operator berfungsi untuk pengaturan biodata Operator dan melaporkan Pesawat yang dimiliki.

Keterangan gambar : 1. Alamat : 2. 3. 4. 5.

Alamat No. Telepon CP No. HP. CP

: : : :

isi operator sesuai pengguna (apabila sudah login otomatis akan muncul) isi alamat perusahaan kantor pusat isi nomor telepon perusahaan kantor pusat isi nama contact person perusahaan isi nama Handphone contact person

Keterangan tombol pada form operator, sebagai berikut : 1. Klik Ubah Data untuk mengubah profile Operator 2. Klik Isi Data untuk mendaftarkan pesawat yang dimiliki 3. Klik

Ubah

Data

untuk

mengubah

data

pesawat

yang

telah

dimasukkan 4. Klik Laporan Kondisi Pesawat untuk melaporkan kondisi pesawat 5. Klik Non Aktifkan untuk menonaktifkan pesawat 6. Klik history kondisi pesawat untuk melihat history pemeriksaan kondisi pesawat

Keterangan gambar : 1. Tipe pesawat : 2. No. PK :

Keterangan gambar 1. Tipe pesawat 2. No. PK 3. Tanggal Pemeriksaan 4. Kondisi

isi tipe pesawat yang akan ditambahkan isi registrasi pesawat yang akan ditambahkan

: : :

isi tipe pesawat yang akan ditambahkan isi registrasi pesawat yang akan ditambahkan

: :

isi tanggal pemeriksaan/ maintenance terakhir isi kondisi pesawat setelah pemeriksaan

4.

Rekap Jadwal Penerbangan Perintis Rekap

Jadwal

Penerbangan

Perintis

menampilkan

jadwal

penerbangan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing operator sesuai dengan lokasi-lokasi yang terdapat pada kontrak mereka.

Pada saat klik kondisi pesawat, akan muncul form diatas kemudian : a. Pilih lokasi yang akan dilihat; b. Pilih Tahun dan bulan Daftar penerbangan akan tampil dalam tabel yang tersedia.

5.

Laporan Penerbangan Laporkan penerbangan berfungsi untuk melaporkan kondisi setiap penerbangan yang dijadwalkan ke masing-masing operator.

Pada saat klik laporan penerbangan, akan muncul form di atas : 1. Pilih Lokasi, Tipe Pesawat, rute, tahun anggaran dan bulan 2. Klik “Laporkan Penerbangan” untuk melaporkan penerbangan

Keterangan gambar : 1.

Rute

2.

Tgl Rencana Pnb

3.

No. Pnbangan

4.

5.

Registrasi pswt Tgl Pnbangan

6.

ATD

7.

ATA Jumlah

8.

isi rute penerbangan yang akan dilaporkan

isi registrasi pesawat yang akan ditambahkan isi nomor penerbangan pada rute tersebut isi registrasi pesawat yang digunakan isi tanggal pelaksanaan penerbangan

isi waktu pelaksanaan keberangkatan (realisasi) isi waktu pelaksanaan kedatangan (realisasi)

Penumpang

isi jumlah penumpang yang diangkut

9.

No. Manifest

10.

Bagasi Free

isi nomor manifest yang berisi nama penumpang isi jumlah bagasi free (kg)

11.

Kargo

12.

Pos

13.

Keterangan

isi jumlah kargo (kg), apabila ada isi jumlah pos (kg), apabila ada

pilih salah satu alasan apabila ada keterlambatan


HERRY BAKTI


ISRA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 217 TAHUN 2013 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI ANGKUTAN UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents