KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : KP 480 TAHUN 2012
TENTANG
ROADMAP HUBUNGAN UDARA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,
Menimbang
:
a.
bahwa pembukaan pasar angkutan udara menuju ruang udara tanpa batasan hak angkut udara (open sky) dari dan ke Indonesia untuk perusahaan angkutan udara niaga asing dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian bilateral dan multilateral dan pelaksanaannya melalui mekanisme yang mengikat para pihak;
b.
bahwa untuk menentukan kepentingan Indonesia dalam perjanjian bilateral dan multilateral sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di susun kebijakan umum perjanjian hubungan udara (roadmap hubungan udara Indonesia);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia.
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1012);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4.
tentang
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010;
5.
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.
Tahun 2010
tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.
Memperhatikan
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan
Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun 2011;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN ROADMAP HUBUNGAN UDARA INDONESIA
PERTAMA
Menetapkan Roadmap Hubungan Udara Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
KEDUA
Roadmap sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi setiap pejabat dalam melakukan perundingan hubungan udara dengan negara mitra, khususnya terkait hard right (market access)
KETIGA
Dengan ditetapkannya Roadmap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal, BadanUsaha Angkutan Udara Bukan Niaga serta Pengelola bandara, wajib melakukan langkah-langkah penyesuaian.
KEEMPAT
Direktur Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pelaksanaan keputusan mi.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
JAKARTA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
HERRY BAKTI
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Sekretaris Jenderal;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Inspektur Jenderal;; Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara; Para Kepala Bandar Udara ; Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero); Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero). Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara Tidak Berjadwal; 9. Para Penanggungjawab Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; 10. Dewan Pimpinan Pusat INACA;
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HU£Uft4S£*£ HUMAS
NIP. 19680616 >S94^B4.002X\» ;
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
:
KP 480 TAHUN 2012
Tanggal
:
26 Desember2012
ROADMAP HUBUNGAN UDARA INDONESIA
I.
Pendahuluan
A. Latar belakang Dengan semakin berkembangnya dunia penerbangan baik di tingkat domestik, regional maupun global serta makin banyaknya permintaan dari Negara-negara mitra untuk lebih meningkatkan hak angkut dalam perjanjian bilateral, sementara kepentingan Indonesia terhadap Negara-negara mitra tersebut cukup beragam, maka dirasa perlu untuk menyusun kebijakan umum perjanjian hubungan udara. Kebijakan umum tersebut merupakan pedoman yang akan dipergunakan dalam melakukan perundingan hubungan udara. Mengingat konstelasi perkembangan dunia yang berfluktuasi dengan cepat maka pelaksanaan dari Roadmap ini akan disesuaikan dengan kondisi atau situasi politik, ekonomi dan kekuatan airline Indonesia serta perkembangan yang terjadi pada saat itu B. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Roadmap Hubungan Udara ini adalah memberikan pedoman bagi pejabat terkait dalam melakukan perundingan hubungan udara dengan negara mitra, khususnya yang terkait dengan hard right (marketaccess) Tujuan dari penyusunan Roadmap Hubungan Udara ini adalah tersusunnya suatu kebijakan angkutan udara nasional yang lebih terarah dan berhasil guna dalam melakukan perundingan hubungan udara dengan negara lain
II. Kebijakan Hubungan Udara Luar Negeri A. Bilateral
Kebijakan hubungan udara bilateral Indonesia dengan negara mitra dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Aspek yang dipertimbangkan dalam membuat perjanjian hubungan bilateral: a. Kepentingan nasional (poleksosbudhankam);
b. Permintaan/ketersediaanjasa angkutan udara c. Potensi negara mitra ;
d. Jaringan dan rute penerbangan dalam negeri; e. Potensi daerah (khususnya daerah wisata); f. Keterpaduan intra dan antar moda.
2. Prinsip perjanjian hubungan udara bilateral: a. Reciprocal basis;
b. Equal opportunity;
3. Hak angkut (freedom of the air) untuk angkutan penumpang dan khusus kargo, sampai dengan hak angkut ke kelima dengan prinsip bahwa pertukaran hak angkut didasarkan pada nilai traffic suatu rute;
4. Penunjukan perusahaan lebih dari satu (multi designation);
5. Pemilihan jenis kapasitas angkut (frekuensi, seat capacity atau coefisienformula) didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomi;
6. Tarif diarahkan untuk lebih liberal dengan mengacu pada prinsip double dis approval namun wajib filing sebagai informasi;
7. Co-terminalisasi secara terbatas diperbolehkan sepanjang Indonesia juga mendapat hak yang sama dengan nilai traffic yang sama;
8. Mendorong adanya kerjasama antar perusahaan penerbangan nasional, maupun dengan negara mitra dan negara ketiga untuk menghadapi persaingan global; 9. Mengizinkan penerbangan charter langsung ke daerah tujuan wisata;
B. ASEAN
Kebijakan hubungan udara luar negeri Indonesia di tingkat ASEAN akan difokuskan pada upaya Indonesia dalam menghadapi ASEAN Single Aviation Market 2015 dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Tetap mempertahankan prinsip cabotage
2. Melakukan ratifikasi perjanjian angkutan udara ASEAN secara bertahap; 3. Perjanjian multilateral dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity).
4. Apabila Indonesia melakukan perjanjian plurilateral mengenai angkutan udara dengan suatu organisasi komunitas negara lain, pelaksanaan perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. 5. Pertukaran hak angkut dan pembukaan point di tingkat Sub regional (IMT-GT dan BIMP-EAGA) dapat dilakukan lebih liberal dibandingkan ASEAN guna mendorong pertumbuhan sub kawasan.
C. Sub-Regional dan Multilateral lainnya
1. Prioritas kebijakan hubungan udara yang lebih terbuka diberikan kepada kerjasama sub regional (IMT-GT, BIMP-EAGA) dengan tujuan untuk mengembangkan wilayah yang belum berkembang
2. Perjanjian angkutan udara multilateral lainnya dilakukan mempertimbangkan daya saing perusahaan penerbangan nasional;
dengan
III. Tantangan dan Peluang (Lingkungan Strategis)
Tantangan global yang dihadapi saat ini adalah : A. Sejak tahun 1980-an, liberalisasi di segala bidang telah mulai dilakukan oleh
B.
banyak negara sehingga pada saat ini liberalisasi telah menjadi hal yang umum dilakukan dan dituntut oleh sebagian besar negara Kecenderungan negara-negara membentuk Pasar Bersama mengakibatkan arus modal yang tidak mengenai batas negara dan tuntutan untuk membuka pasar domestik;
C. D.
Kecenderungan perusahaan penerbangan untuk membentuk dan bergabung dalam aliansi global guna memperluas jaringan penerbangannya; Perlunya mengubah pola pikir perusahaan penerbangan nasional dari yang bersifat defensif menjadi ofensif inward looking menjadi outward looking, untuk berani bersaing di pasar global dengan meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan;
Peluang yang dapat diperoleh dengan Roadmap ini adalah : A. Akses pasar yang lebih terbuka bagi perusahaan penerbangan nasional; B. Mendorong perusahaan penerbangan nasional meningkatkan kemampuan untuk bersaing C. Dengan meningkatnya akses angkutan udara dari / ke point-point yang lebih banyak di wilayah Indonesia, maka interaksi perdagangan dan pariwisata daerah dengan dunia internasional akan semakin meningkat.
IV. Roadmap Hubungan Udara Indonesia 2012 - 2020 Sampai saat ini Indonesia mempunyai perjanjian hubungan udara dengan 73 negara, sedangkan untuk perjanjian ASEAN Indonesia telah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Services beserta Protokol 1 dan Protokol 2-nya Roadmap terdiri dari 2 bagian yaitu : a. Roadmap Hubungan Udara Bilateral yang disusun berdasarkan wilayah/region sebagaimana tercantum dalam appendiks 1; dan b. Roadmap Hubungan Udara Indonesia dalam Kerangka Kerjasama ASEAN, sebagaimana tercantum dalam appendiks 2.
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd HERRY BAKU
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUK^pALLHU^$ \
ISRAFULWftYffi Pembina ^JV/a)s^__^^ N- „•
NIP. 19680616 1994Q3J! Q02 ^> ^ ;''
