Kantor Pusat Perum LPPNPI AirNav Indonesia Ir. H. Juanda Tangerr1gL5121 Banten - Indonesia Gedr.rng
11.
Telp:02L-5591 5000 Fax:021-5591 5100
AirNav Indonesia
www. aimavindonesia.co.id
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
NOMOR: PER.
ssb
/wtpr /u lzol6
TENTANG
DISIPLIN KARYAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DIRE,KSI PERUM LEMBAGA PEI\I-YBLENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA, Menimbang
'.
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
a
J.
4.
5.
6.
bahwa dalam rangka menciptakan, disiplin, semangat dan budaya kerja serta peningkatan kinerja sumber daya manusia sebagai pelaku utama usaha jasa-jasa perusahaim; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dinilai perlu untuk membuat ketentuan tentang disiplin karyawan bagi segenap karyawan di lingkup unit kerja Perum LPPNPI dengan suatu Peraturan Direksi; Undang-Undang Nomop- 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176); Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SKlSlI|;4.BU12013 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) LPPNPI;
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor PER.001/LPPNPDV2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat;
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor Kerja Tata dan Organisasi tentang PER.002/LPPNPDV2013 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC); Perum LPPNPI Nomor 8. Peraturan Direksi PER.003/LPPNPV)U2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia - Kantor Cabang Makasar Air Traffic Services Centre (MATSC); Perum LPPNPI Nomor 9. Peraturan Direksi PER.004/LPPNPIDV2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia - Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan; Perum LPPNPI Nomor 10. Peraturan Direksi PER.005/LPPNPIDV2013 Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia - Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, So1o, Tanjung Pinang dan Yogyakarta; Perum LPPNPI Nomor I 1. Peraturan Direksi PER.0 1 1 /LPPNPI/X12}L3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/ LPPNPDV2}I3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanarrr Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC); l2.Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.012/LPPNPDV201 3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.003/ LPPNPIDV2}I3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Makasar Air Traffic Services Centre (MATSC); Nomor 13. Peraturan PER.0 1 3/LPPNPDV20 1 3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/ LPPNPID(2013 tentartg Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan B alikpapan ; 7.
Direksi Perum LPPNPI
14.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor Direksi PER.O 1 4/LPPNPI/X/20 1 3 tentang Perubahan Peraturan tentang Nomor PER.005/ LPPNPIDV2OI3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggaru Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang,
Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang,
Pekanbaru,
Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta;
Direksi Perum LPPNPI No: PEP..O24ILPPNPI/ 112014 tatggal 17 Februari 2014 tentang Pola Remunerasi
15. Peraturan
Perum LPPNPI. 16.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PEP..O42ILPPNPI/ YU2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Penilaian Kinerja Karyawan Perum LPPNPI.
MEMUTUSKAN Menetapkan
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA TENTANG DISIPLIN KARYAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. 2. Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum baik di dalam maupun
3.
di luar pengadilan. Karyawan adalah pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak serta kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4.
Karyawan Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil atau karyawan PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Angkasa Pura II (Persero) yang diperbantukan pada Perusahaat setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) atau PT. Angkasa Pura II (Persero).
5. Calon Karyawan perusahaan adalah karyawan
yang telah dinyatakan lulus seleksi dan sedang menjalani masa percobaan selama waktu yang ditentukan untuk menj adi karyawan perusahaan.
6. Jabatan adalah kelompok kedudukan dengan segenap fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sama pada suatu unit kerja perusahaan. 7
.
Level jabatan adalah kelompok j abatan yang memiliki bobot kegiatan kerja relatif sama.
8. Gaji adalah remunerasi
yang diberikan kepada karyawan sebagai penghasilan tetap sesuai dengan keualifikasi dan masa kerja efektif karyawan yang diakui oleh perusahaan.
9'
Insentif Kinerja adalah remunerasi yang diberikan kepada karyawan sebagai
penghasilan tidak tetap atau variable sesuai dengan berat-ringannya tugas jabatan, masa kerja jabatan dan tinggi-rendahnya prestasi kerja atau kinerja karyawan. 10. Tunjangan adalah remunerasi yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk
finansial dan atau berupa fasilitas demi menjamin rasa aman dan kesehatan karyawan, sebagai bentuk layanan perusahaan bagi karyawan dan untuk
pembayaran pada saat karyawan tidak aktif bekerja. 11. Disiplin Karyawan adatah kesanggupan Karyawan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbu atan karyaw an y arrg dilakukan di dalam atau di luar waktu/jam kerja, yang melanggar peraturan Disiplin Karyawan. 13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada karyawan karena melanggar Peraturan Disiplin Karyawan. l4.Pqabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang mejatuhkan hukuman disiplin karyawan. 12. P elanggaran
15. Pejabat yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan
disiplin adalah pejabat yang berwenang yang diberi tugas dalam pembinaan disiplin Karyawan. 16.Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (p4DK) adalah Panitia yang dibentuk oleh Direksi yang bertugas untuk melakukan penelitian dan
pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin karyawan yang dilakukan oleh karyawan dilingkungan perum LppNpI. 17. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh karyawan yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang drlatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Disiplin Karyawan ini adalah untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Good Corporate Governance dalam rangka terciptanya hubungan sinergi
arfiar karyawan yang berakhlak baik, bersatu padu, berdaya guna
dan
bertanggung jawab di dalam atau di luar waktu/jam kerja.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Disiplin Karyawan ini adalah untuk membina dan menjadikan karyawan untuk berperilaku tertib, disiplin, berdaya guna serta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.
BAB III TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN Pasal 3
(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : a. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. peringat anl tegrxan lisan; b. peringat an/ te gtx an tertuli s ; c. pernyataan tidak puas tertulis; dan d. penundaan kenaikan gaji berkala. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (r) huruf b terdiri dari: a. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
b. penurunan level jabatanyang setingkat lebih rendah untuk paling lama I (satu) tahun.
(4)
Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari:
a. pembebasan dari jabatan struktural dan tidak ditempatkan di jabatan struktural lainnya; b. penurunan level jabatanpada level 2 (dua) tingkat lebih rendah atau lebih; c. skorsing yaitu pembebasan tugas sementara untuk jangka waktu maksimal selama 6 (enam) bulan, dengan menerima hanya gaji dasar tanpa insentif kinerja dan tunjangan - tunjangan lainnya; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai karyawan; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai karyawan. BAB IV PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN Bagian Pertama Pelanggaran Hukuman Disiplin Ringan Pasal 4
3 ayat (2) dijatuhkan bagi pelang garunterhadap kewaj iban: a. memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan;
(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
b. melaporkan setiap perubahan data pribadi (alamat, data pendidikan, dll);
c. berpakaian dan berpotongan rambut rapih dan sopan; d. melaporkan kepada unit kerja yang membidangi Personalia paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa/perubahan susunan keluarga yang diseb.abkan oleh karena 1. pernikahar/perceraian;
:
2. kelahiran anak; 3. kematian istri/suami/anakl orangtua/mertua; 4. anak yang telah bekerja sebagai karyawan tetap; atau. 5. anak yang berusia 21 tahun dan/atau yang masih sekolah/kuliah. (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
ayat (2)
dij atuhkan bagi pelang garunterhadap larangan:
a. meninggalkan tugas atau tidak hadir di tempat kerja tanpa ijin dari atasan; b. datang terlambat atau pulang sebelum waktunya tanpa ijin dari atasan; c. mel ang g ar I melalaikan ketentuan kehadiran/ab sens i ; d. mengabaikan ketentuan berpakaian dinaslkerja dan alat pelengkapnya serta meng gunak an tanda peng enal ;
e. menolak pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta usaha perlindungan
f.
lainnya di bidang kesehatan; bersikap tidak pantas sebagai karyawan, tidur pada saat jam kerja, mengeluarkan perkataan kotor, berlaku tidak sopan terhadap atasan maupun sesama karyawan. Bagian Kedua Pelanggaran Hukuman Disiplin Sedang Pasal 5
(1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
ayat (3)
dij atuhkan bagi pelang garan terhadap kewaj iban:
a. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik - baiknya dan dengan penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; b. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara,/perusahaan;
c. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan karyawan Perum LPPNPI; d. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara,/perusahaan, terutama di bidang keselamatan, keamanan, keuangan dan material ; e. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
f. menggunakan p
pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada pelanggan
erusahaan/masyarakat
;
g. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan; h. membina dan membimbing bawahannya dalammelaksanakan tugasnya;
i. j.
memberikan keteladanan terhadap bawahannya; bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan; k. mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
l.
memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan
kariernya; m. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang; n. bersikap sopan dan bertingkah laku santun terhadap pelanggan perusahaan, masyarakat, sesama karyawan dan terhadap atasan; o. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat; p. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan, termasuk pelaksanaan Penilaian Karya Karyawan (PKK), karier karyawan serta pengembangan (pendidikan dan pelatihan) sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3
ayat (3)
dij atuhkan bagi pe I ang gar aL terhadap lar angan:
a. menyalahgunakan fasilitas dari perusahaan; b. membawa senjata apiltajam atau yang membahayakan ke dalam lingkungan perusahaan kecuali anggota pengamanan atat yang berwenang menyandangrya;
c. membuat keonaran, menghasut sesama karyawan
untuk
melawan
atasan/perusahaan secara melawan hukum;
d. tidak masuk bekerja tanpa ijin tertulis dari atasan atautanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;
e. melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan dapat membahayakan atau merugikan perusahaan;
f. melakukan
kewajiban dengan tidak mengindahkan prosedur kerja yang
berlaku;
g. menolak untuk bekerjasama dengan rekan sekerja, atau dengan atasannya sesuai dengan perintah kedinasan;
h. memberikan contoh yang tidak baik terhadap bawahannya atat
sesama
karyawan;
i. j.
menggunakan tang/barung inventaris pribadi tanpa ijin dari perusahaan;
milik
perusahaan untuk keperluan
melakukan tindakan yang bersifat ancaman atau gangguan sesama karyawan. Bagian Ketiga Pelanggaran Hukuman Disiplin B erat Pasal 6
(1) Hukuman disiplin
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dijatuhkan bagi pelang garanterhadap kewaj iban:
a.
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah lPerusahaan;
b.
mengutamakan kepentingan Negara / Perusahaan diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain;
c. menjunjung tinggi kehormatan danmartabat
Negara, Pemerintah / Perusahaan
dan Karyawan;
mentaati sumpah I janji Karyawan dan sumpah I janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menyimpan rahasia Negara / Perusahaan atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya; f. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum; g. hormat menghormati ariaru sesama wargaNegara yang memeluk agama yang berlainan; h. memperoleh ijin tertulis atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang apabila akan melakukan perceraian atau ditentukan lain oleh Pemerintah; i. khusus karyawan yang akan beristri lebih dari seseorang, wajib memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang atau ditentukan lain oleh Pemerintah; j. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasat yang berlaku; dan k. mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian, kesalahan sebesar tuntutan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
d.
(2) Hukuman disiplin
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dijatuhkan bagi pelang gar an terhadap lar angan: a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan ata:u martabat Negara, Pemerintah / Perusahaan, Karyawan, atau Karyawan lainnya;
b.
menyalahgunakan wewenang danjabatannya;
c.
tanpa ijin tertulis Pemerintah / Perusahaan menjadi Karyawan atau bekerja untuk Negara asing / Perusahaan lain;
d.
menyalahgunakan, menggelapkan, menggunakan tanpa rjin dan atau menghilangkan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara / Perusahaan;
e. memiliki,
f.
g.
memberikan, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atalu memberikan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara / Perusahaan; melakukan kegiatan bersama-sama dengan Atasan, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara / Perusahaan; melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya;
h.
menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan Karyawan yang diduga dapat mempengaruhi pekerjaannya dan I atau pengambilan keputusan;
i.
memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Karyawan di luar kepentingan dinas;
j. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan I ata:u sesama Karyawan; k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; l. membocorkat dan I atau memanfaatkan rahasia Negara / Perusahaan yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; m. bertindak selaku perantara bagi salah satu Direksi, golongan, atau pihak lain di luar kepentingan kedinasan; n. memiliki saham / modal sedemikian rupa dalam Perusahaan yang kegiatan usaha terafiliasi dengan Perusahaan dan I atau memiliki keterkaitan hubungan kerj asama dengan Perusahaan;
o.
memiliki saham suatu Perusahaan yang kegiatan tidak berada dalam lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat kepemilikannya sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyel eng g ar aarr atau j alawrya P erusahaan ;
p.
melakukan kegiatan usaha resmi dalam bentuk badan hukum, serta menjadi Direksi, Pimpinan atau Komisaris Perusahaan swasta bagi Karyawan yang memangku j ab atan struktural ; q. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk dan tujuan apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; r. memberikan keterangan palsu I data palsu (tidak benar) untuk dapat diangkat sebagai Karyawan atau suatu jabxan di Perusahaan atat untuk memperoleh fasilitas tetentu di Perusahaan; s. melakukan perbuatan I kegiatan yang dapat menggangu ketertiban dan dapat menimbulkan terciptanya lingkungan kerja yang tidak sehat; t. mabuk dan berjudipada saat di lingkungan kantor dan/atau jamkerja; u. berdasarkan putusan tetap Pengadilan, memakai, menjual, menyimpan dan mengedarkan barang-barang yang termasuk dalam bentuk psikotropika; v. melakukan kecurangan, pencurian, penipuan, dan I atau penggelapan terhadap barang milik Negara / Perusahaan; w. tidak masuk kerja tanpa ijin tertulis dari Atasan atautanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut; x. menolak dan I atau tidak melaksanakan perintah pelaksanaan tugas kedinasan dari Atasan; y. berbuat sesuatu yang merugikan Negara / Perusahaan /Karyawan lainnya; z. hidup bersama layab,rrya suami istri diluar ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan; aa. melakukan tindakan asusila / pelecehan seksual terhadap sesama Karyawan, baik dilakukan di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja;
bb. menjadi
istri ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan seterusnya
bagi Karyawan wanita, kecuali ada ijin tertulis dari istri pertama; cc. memikat unsur pimpinan Perusahaan dan I atau Karyawan lainnya untuk / berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau kesusilaan; darr dd. dihukum penjara berdasarkan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
BAB V SANKSI Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin Ringan PasalT
(1)
Karyawan yang melakukan Pelanggaran Disiplin Ringan diberikan sanksi teguran lisan, karena : a. mengabaikan ketentuan berpakaian dinas serta menggunakan tanda pengenal;
I
kerja dan alat pelengkapnya
b.
(2)
berpenampilan tidak sopan ( dalam berpakaian dan potongan rambut). Karyawan yang melakukan Pelanggaran Disiplin Ringan diberikan sanksi teguran tertulis, karena :
a. tidak melaporkan
setiap perubahan data pribadi dan/atau perubahan
susunan keluarga;
b. c. (3)
melanggar / melalaikan ketentuan kehadiran / absensi; menolak pemeriksaan, pengobatan dan perawatan serta usaha perlindungan lainnya di bidang kesehatan;
Karyawan yang melakukan Pelanggaran Disiplin Ringan diberikan sanksi Pernyataan Tidak Puas Tertulis, karena a. tidur pada saat jam kerja;
(4)
:
b. mengeluarkan perkataan kotor, c. berlaku tidak sopan terhadap atasan maupun sesama Karyawan; Karyawan yang melakukan pengulangan Pelanggaran Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam tahun berjalan dapat diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, karena
a.
:
datang terlambat atau pulang sebelum waktunya
b. meninggalkan
tanpaijin dari Atasan; dan
tugas atau tidak hadir di tempat kerja tanpa
ijin dari Atasan
atau tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut.
Bagian Kedua Pelanggaran Disiplin Sedang Pasal 8
Bagi Karyawal yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 ayat (3).
Bagian Ketiga Pelanggaran Disiplin Berat Pasal 9
Bagi Karyawal yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 ayat (4).
BAB VI PEMERIKSAAN Bagian Pertama Pemeriksa/Penyidik Pasal 10
(1)
Pemeriksa / Penyidik terdiri dari
a. b.
:
Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) Kantor Pusat untuk Pelanggaran Disiplin di Kantor Pusat; atau Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) Kantor CabanglKantor Distrik untuk Pelanggaran Disiplin di Kantor
anglKantor D i stri k. Pemeriksa / Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad-hoc yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. C ab
(2) (3) (4)
(5)
Pemeriksa / Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau lebih dengan jumlah ganjil. Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaral Disiplin Karyawan (P4DK) Kantor Pusat dapat diperintahkan ke Kantor Cabang/Kantor Distrik atas perintah Direktur Personalia dan Umum untuk terlibat secara langsung dalam pemeriksaan, pendalaman dan I atau pengambilalihan pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Sedang dan Berat di Kantor Cabang/Kantor Distrik. Pejabat yang bertanggungjawab di bidang disiplin karyawan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan kepada Pemeriksa / Penyidik untuk setiap Pelanggaran Disiplin.
Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksa Pasal
(1) (2) (3)
11
Pelaksanaan pemeriksaan terhadap karyawan yang melakukan / diduga melakukan suatu Pelanggaran Disiplin, dilakukan secara lisan maupun tulisan dalam ruang tertutup. Pemeriksaan secara lisan sebagumanadimaksud padaayat(l) dilakukan dengan caratanyaiawab. Pemeriksa secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan melalui analisa tertulis terhadap data atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan / diduga dilakukan oleh Karyawan yang bersangkutan.
(4)
Sebelum menjatuhkan hukuman, Panitia Penelitian dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) wajib melakukan pemeriksaan terhadap Karyawan
yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, baik secara lisan dan I atau tertulis, dalam upaya untuk mencari data, keterangan atau bukti dari Karyawan yang diduga melakukan pelanggaran, korban, orang I pihak lain atau saksi yang dilakukan untuk mendapatkan pembuktian, kebenaran atas dugaan, sangkaan dan I atau pengakuan sebenarnya terhadap suatu Pelanggarun Disiplin, yang menyebabkan yang bersangkutan dapat dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Sedang atau Besar.
(5)
Pemeriksaan dilakukan apabilal.
a. karyawan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin Sedang dan atau Berat; dan
b.
(6)
(7) (8) (9)
karyawan diduga melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum. Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan :
a. adanyatemuan dari Satuan Pemeriksa Intern; b. adanya laporan tertulis tentang dugaan Pelanggaran Disiplin Karyawan; dan c. tertangkap tangan / langsung melakukan pelanggaran disiplin. Dalam melakukan pemeriksaan, Penyidik dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak ketiga (orang lain) apabila dipandang perlu. Karyawan yang diduga melakukan Pelanggarafl Disiplin wajib memenuhi panggilan dari Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggarut Disiplin Karyawan (P4DK).
Karyawan yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan dari Pejabat lParritia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) sehubungan dengan proses pemeriksaan, maka kepada yang bersangkutan dapat dijatuhi Hukuman Disiplin.
Bagian Ketiga Tahapan Pemeriksaan Oleh Penyidik Pasal 12
(1) (2)
(3)
(4)
Pemeriksaan terhadap karyawan yalg melakukarVdiduga melakukan pelanggaran disiplin, maka penyidik wajib melakukan pemanggilan pertarra, kedua dan terakhir secara tertulis kepada karyawan dimaksud. Pada saat pemanggilan pertama, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak
waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, karyawan tersebut tidak hadir memenuhi panggilan, maka penyidik wajib melakukan pemanggilan kedua dan terakhir. Pada saat pemanggilan kedua dan terakhir, apablla dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, karyawan tersebut tidak juga hadir memenuhi panggilan, maka penyidik membuat berita acara pendapat mengenai pelanggaran disiplin tersebut. Dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang diketahui berdasarkan hasil evaluasi terhadap system pengendalian manajemen, maka hasil temuan unit Satuan Pengawai Intern (SPI) diteruskan ke Panitia Penelitia dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) atas perintah Direktur utama. Bagian Keempat Jangka Waktu Pemeriksaan Pasal 13
(1) (2) (3)
Proses pemeriksaan oleh penyidik dilakukan dalam jangka waktu selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat perintah pemeriksaan dari Direktur Personalia dan Umum.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (l), penyidik belum menyelesaikan pemeriksaannya, maka jangka waktu pemeriksaan diperpanj ang selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari. Penyidik wajib melaporkan hasil pemeriksaannya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah masa pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (l) dan atat ayat (2).
(4)
Laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dapatberupa a. laporan final hasil pemeriksaan secara lengkap; atau
:
b. laporan tidak selesainya pemeriksaan yang dilengkapi dengan y atg dap at dipertang gun gj awabkan.
(5)
alasan-alasan
Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan penyidik tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka pejabat pemeriksa/penyidik yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang.
Bagian Kelima Dasar Pengambilan Keputusan Hukuman
Disiplin
Pasal 14
(1)
Dasar pengambilan keputusan dalam suatu pemeriksaan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin dilaksanakan/dijatuhkan atas duru. buktibukti yang meyakinkan antara lain :
a. surat;
b. pengakuan;
c.
kesaksian; dan
d. petunjuk yang kuat dan dapat dipercaya, yang dapat disimpulkan dari hasil pemeriksaan atasan yang bersangkutan, Unit yang membidangi Keamanan, Satuan Pengawasan Intern (SPD, Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelang garan Disiplin Karyawan (p4DK), Kepolisian, Kejaksaan atau pengadilan.
BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM Pasal 15
(1) Pejabat yang berwenang menghukum bagi Karyawan Perusahaan adalahDireksi sesuai dengan kewenangannya untuk jenis hukuman disiplin berat dan hukuman sedang, yaitu: a. Direktur Utama berwenang dalam hal pelanggaran Disiplin Berat; b. Direktur Personalia dan Umum dalam hal pelanggaran Disiplin Sedang; (2) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin ringan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain dengan ketentuan
a. b.
c.
:
Jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa peringatan teguran lisan dan peringatan teguran tertulis didelegasikan kepada Atasan langsung; Jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa pemyataantidak puas secara tertulis dapat didelegasikan kepada General Manager, Kepala Spl/corporate S ecretary/ S enior Manager/I(epala B iro/Di strik Manager; Jenis Hukuman Ringan berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun didelegasikan kepada General Manager/Senior Manager HRMS & People Administration/Distrik Manager.
BAB VIII TATA CARA PENERAPAN SANKSI Bagian Pertama Penjatuhan Hukuman
Disiplin
pasal 16
(1)
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dengan memperhatikan
secara seksama pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan.
(2)
Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) arfiara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan.
(3)
Penyampaian Hukuman Disiplin Ringan berupa : a. Peringatat I tegtran lisan, dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada karyawan yang bersangkutan;
b. Peringatan teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara
(4)
tertulis, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada karyawan yang bersangkutan; dan c. Bentuk pencatatan tertulis untuk pelanggaran disiplin ringan dituangkan dalam catatan pelanggaran disiplin ringan sebagaimana tersebut pada lampiran I peraturan ini, dan bentuk surat perin gatan/tegtxan tertulis untuk pelanggaran disiplin ringan sebagaimana tersebut pada lampiran II peraturan ini. Penyampaian Hukuman Disiplin sedang dan Berat ditetapkan dengan Surat Keputusan dan disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang ditunjuk kepada Karyawan yang bersangkutan. Bagian Kedua Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi pegawai Negeri Sipil (pNS) Diperbantukan / Ditugaskan di Perum LPPNPI Pasal 17
(1)
(2) (3)
Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat bagi PNS diperbantukan atau PNS ditugaskan di Perum LPPNPI mengikuti ketentuan dari Instansi Induknya, sedangkan untuk penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Sedang beradapada ruang lingkup ketentuan ini. PNS yang diperbantukan atau PNS ditugaskan di Perum LPPNPI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat, diberhentikan dari perbantuan ata:u penugasannya dan dikembalikan ke instansi induknya. Perusahaan tidak bertanggungjawab lagi terhadap hak-hak pNS diperbantukan/ditugaskal yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat yang belum ditarik oleh instansi induknya. Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Calon Karyawan Pasal 18
(1)
Calon Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin ringan diberikan peringatan/teguran tertulis oleh: a. Senior Manager HRMS & People Administration untuk Kantor Pusat;
b. General Manager untuk Kantor Cabang; c. Distrik Manager untuk Kantor Distrik.
dan
(2)
Calon Karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin ringan sebanyak 3 (tiga) kali dijatuhi Pelanggaran Disiplin Sedang.
(3)
Calon Karyawan yang melakukan Pelanggaran Disiplin Sedang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Keputusan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ditandatangani oleh Direktur Personalia dan Umum.
(4)
Bagian Keempat Berlakunya Hukuman Disiplin Pasal 19
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7)
Hukuman Disiplin Ringan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada karyawan yang bersangkutan. Hukuman Disiplin Sedang atau hukuman disiplin berat berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin. Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh karyawan yang dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang maka keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan atas keberatan. Dalam hal terdapat keberatat yalg diajukan oleh karyawal yang dijatuhi hukuman disiplin berat disebabkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka, keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat keputusan atas keberatan. Apabila karyawan yang dijatuhi hukuman tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan, yang dibuktikan dengan berita acara, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan hukuman tersebut. Karyawan yang meninggal dunia, tewas atau memasuki pensiun normal pada waktu sedang menjalani hukuman disiplin, diangggap telah selesai menjalani hukuman selesai. Calon karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin sedang dan berat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
BAB IX KEBERATAN & TINDAKAN SELA Bagian Pertama Keberatan atas Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 20
(1)
Setiap karyawan berhak mengajukan keberatan atas hukuman disiplin, kecuali karyawan yang mend apatkanhukuman disiplin ringan.
(2)
Surat keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada Direktur Personalia dan
Umum.
(3)
(4)
(5)
Dalam hal karyawan yang dijatuhi hukuman disiplin dapat membuktikan kekeliruan penjatuhan hukuman disiplin danlatau dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, karyawan tersebut dapat menyampaikan klarifikasi dan konfirmasi kepada HRMS & People Administration. Dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diterimanya klarifikasi dan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Ketua Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) kantor pusat wajib menganulir berita acara pemeriksaarVpenyidikan pelanggaran disiplin yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Direktur Personalia dan Umum. Direktur yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin mengeluarkan surat keputusan direksi yang mencabut surat keputusan penjatuhan hukuman. Bagian Kedua Tindakan Sela
Pasal2l
(1) (2)
(3)
(4) (5) (6)
Karyawan dapat dikenakan tindakan sela. Tindakan sela sebagaimana dimaksud padaayat (1) diambil untuk : a. melindungi karyawan dalam menjalani proses pemeriksaan; b. memudahkan proses pemeriksaan; dan c. tidak menghilangkan barang bukti. Tindakan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada karyawan yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) terhadap pelanggaran berat. Karyawan yang sedang dalam proses pemeriksaan oleh Panitia Peneliti dan Pemeriksa pelanggaran Disiplin Karyawan (P4DK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebastugaskan sementara dari pekerjaannya sampai mendapat keputusan tetap dari Direksi. Karyawan yang dibebastugaskan sementara dari pekerj aatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu dengan tidak melakukan pekerjaan rutin. Jangka waktu dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya putusan sela. Karyawan yang sedang dalam tindakan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) wajib hadir dalam setiap proses pemeriksaan. Pasal 21a
(1) (2)
Putusan sela dapat dikenakan terhadap karyawan yang sedang menjalani proses pemeriksaan untuk kepentingan peradilan. Putusan sela terhadap karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang menjalani proses pemeriksaan untuk kepentingan peradilan sehingga
dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya diberhentikan sementara sampai dengan adarry a putusan tetap dari pengadilan.
Pasal2lb (1)
(2)
(3)
Karyawan yang dikenakan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam Pasal2l ayat (4) dan Pasal 2la ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh prosen) dari Komponen Gaji Dasar dan Insentif Kinerja. Apabila karyawan yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka hak-haknya sebagai karyawan wajib dikembalikan dan narrra serta status yang bersangkutan direhabilitasi. Hak-hak karyawan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud, pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan Direksi.
BAB X BADAN PERTIMBANGAN KARYAWAN Pasal22
(1) (2)
Untuk membantu Direksi dalam memberikan pertimbangan penyelesaian bagi karyawan yang mengajukan keberatan atas adanya keputusan hukuman disiplin sedang dan berat dibentuk Badan pertimbangan Karyawan. Badan Pertimbangan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Direksi yang keang gotaannya sekurang kurangnya terdiri dari unsur Hukum, Pejabat bidang Hukum, Personalia, Perwakilan karyawan yang ditunjuk Serikat Pekerja mayoritas dan bidang bidang lain yang dianggap -
perlu.
(3)
Kepada mereka yang duduk dalam keanggotaan Panitia Peneliti dan Pemeriksa Pelanggara Disiplin Karyawan (P4DK), tidak boleh duduk dalam keanggotaan Badan Pertimbangan Karyawan.
BAB IX KETENTUAN LAIN
- LAIN
Pasal23 Dalam hal karyawan melakukan tindakan yang menimbulkan gangguan aktivitas dan pelayanan keamanan, keselamatan penerbangan, ketertiban dan kelancaran operasional kepada masyarakat atau pengguna jasa danJ atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka karyawan yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat.
Pasal24 Dalam keadaan tertentu di luar ketentuan yang telah diatur diatas, Direksi berhak menenfukan dan menetapkan adanya Pelanggaran Disiplin Karyawan.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal25 Peraturan
ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan. Ditetapkan Pada
di :
Tangeranq
tanggal : oa
febNirt 2([q
a.n. DIREKSI
UTAMA
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada yth.:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ketua Dewan Pengawas; Direksi; SekretarisPerusahaan; Kepala Satuan Pengawasan Internal; Kepala Biro Pengadaan; Para Senior Manager; Para General Manager; dan Para Distrik Manager.
lz U) L
-z
a)
2Z i!<
z
z-
()
r!
t)a
z
&
;* IJ
a tr
z a .l
z o z d z
t&
t<
o ri
0i
a o
z
z
J
&
z
r! A
z
9Z z'4
Fl
H
i4 Ad c--
E
z
z
F co
rl IJ
*l
z
ia
(,
O
ca;
lz t<
Fl
F F
F\
Ala
z
n 1J.,1
z<
p r.l
il F
z
f4 M
n
z
z
& t4
zz <s
rrr F
z 2
av ao
i4
AA
zd < IJ] L.,
z
-i
Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor :PGB.6A /rPPver /t Tanggal : oAfPb6iJUr[ 20tt
ltf,jtq
SURAT PERINGATAN TEGURAN TERTULIS UNTUK PELANGGARAN DISIPLIN RINGAN Kepada Yth .... (nama yang melanggar)
Di Dengan ini memberitahukan kepada saudara
:
Nama
NIK Level Jabatan Unit Kerja
1. Sehubungan dengan
Pasal. 2. 3.
.. ..
pelanggaran
...Ayat. . tanggal
yang
..
saudara
GM/DM/Ka. SPl/Sekretaris Perusahaan/Ka. Biro/SM
Tembusan Yth: 1. Atasan Dari Atasan langsung; 2. Unit Kepegawaian.
berupa
maka berdasarkan .....Keputusan Direksi Perum LppNpI Nomor kepada saudara dikenakan sanksi
berupa peingatanl teguran tertulis. untuk kepentingan Saudara agar hal tersebut tidak terulang kembali. Demikian untuk menjadi perhatian.
NIK.
lakukan
