PERATURAN DESA SEREI NOMOR : 02/PD-DS/I-2003 TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA HUKUM TUA DAN MASYARAKAT DESA SEREI Membaca
: a. hasil sosialisasi pada tanggal 23 Februari 2002 oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (Community Based - Coastal Resources Management / CB-CRM); b. hasil sosialisasi di Jaga I, II, III, dan IV oleh Extension Officer Trainee (EOT) Proyek Pesisir Sulut dan Community Organizer (CO) desa pada tanggal 12-15 Maret 2002 tentang CB-CRM; c. hasil sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah pada tanggal 2, 9 dan 16 April 2002 tentang Community Based – Coastal Resources Management sekaligus penggalian isu; d. hasil musyawarah Desa Serei tanggal 30 Agustus 2002 tentang rencana pembuatan Daerah Perlindungan Laut; e. hasil musyawarah Desa Serei tanggal 3 September 2002 tentang penyusunan draft perdes; f. hasil musyawarah Desa Serei tanggal 12 Oktober 2002 tentang pembentukan Kelompok Pengelola Pesisir Desa (KPPD); g. hasil musyawarah Desa Serei tanggal 24 Oktober 2002 tentang persetujuan pembuatan Daerah Perlindungan Laut dan Penetapan Lokasi serta sosialisasi Peraturan Desa tentang DPL.
Menimbang : a. bahwa dengan semakin terbatasnya potensi sumberdaya pesisir dan laut desa untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkesinambungan dan terpeliharanya lingkungan hidup akibat dari tindakan, ancaman pemanfaatan dan perusakan lingkungan pesisir terutama wilayah laut yang sangat berpotensi sebagai tempat penyediaan sumberdaya perikanan, maka pemerintah
desa dan masyarakat menetapkan satu wilayah untuk dilindungi; b. bahwa tindakan serta ancaman pemanfaatan yang merusak lingkungan diwilayah pesisir dan laut dari dan oleh masyarakat mengakibatkan rusaknya mata rantai kehidupan flora dan fauna di wilayah pesisir; c. bahwa dalam rangka menjamin pelestarian lingkungan hidup (darat, laut dan udara), maka setiap orang berkewajiban untuk menjaga, mengawasi dan memelihara lingkungan hidup yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa perencanaan Tata Ruang Kabupaten Minahasa, diperlukan perencanaan yang meliputi wilayah pesisir dan laut tingkat Kecamatan dan Desa; e. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, maka perlindungan kawasan pesisir dan laut desa perlu dituangkan dalam suatu keputusan masyarakat desa, sebagai masyarakat sadar hukum dan sadar lingkungan hidup. Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan atara Pemerintah Pusat dan daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1984, tentang Penetapan Batas Wilayah Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perwakilan Masyarakat Desa; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat. Dengan Persetujuan Perwakilan Masyarakat Desa, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, serta Seluruh Anggota Masyarakat Desa Serei di Desa Serei
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA SEREI KECAMATAN LIKUPANG BARAT KABUPATEN MINAHASA TENTANG DAERAH PERLINDUNGAN LAUT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten; 2. Masyarakat desa adalah seluruh penduduk Desa Serei Kecamatan Likupang Barat; 3. Jaga adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa; 4. Pemerintah Desa adalah Hukum Tua dan Perangkat Desa; 5. Badan Perwakilan Desa adalah Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang telah ditetapkan oleh Hukum Tua atas persetujuan Perwakilan Masyarakat Desa dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; 7. Keputusan Hukum Tua adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Hukum Tua yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 8. Kalangan agama adalah para pemuka agama yang ada di desa; 9. Kalangan adat adalah meliputi pemuka / pemangku adat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat/tradisi di desa; 10. Nelayan adalah penduduk yang pekerjaannya sebagai pencari ikan di laut yang berasal dari Desa dan atau luar Desa Serei; 11. Kelompok Usaha Perikanan adalah nelayan dari Desa dan atau luar Desa Serei Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa; 12. Daerah penangkapan ikan adalah bagian wilayah laut tertentu diluar Daerah Perlindungan Laut yang dimanfaatkan mencari ikan oleh nelayan Desa Serei dan atau diluar desa dengan menggunakan perahu dan alat tangkap tradisional; 13. Daerah Perlindungan Laut adalah bagian wilayah laut tertentu yang oleh hasil penilaian masyarakat setempat dipilih dan ditetapkan untuk dilindungi secara terusmenerus berdasarkan keputusan bersama seluruh masyarakat yang dituangkan dalam satu keputusan bersama seluruh masyarakat desa sebagai tempat berkembangbiak biota laut yang pengelolaannya dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat; 14. Daerah Perlindungan Laut Desa Serei adalah bagian pesisir dan laut tertentu yang termasuk dalam wilayah administratif Pemerintahan Desa Serei Kecamatan Likupang Barat yang terdiri dari Zona Inti dan Zona Penyangga; 15. Kelompok Pengelola Pesisir Desa adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui keputusan bersama masyarakat, dengan Peraturan Desa yang disahkan oleh Hukum Tua dan diketahui oleh Badan Perwakilan Desa; 16. Pesisir Pantai adalah wilayah daratan yang dipengaruhi oleh laut dan wilayah laut yang dipengaruhi oleh wilayah darat; 17. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang melampaui kriteria baku kerusakan laut; 18. Kegiatan Pemanfaatan Terbatas adalah kegiatan penangkapan jenis ikan tertentu oleh nelayan dengan menggunakan peralatan tradisional sederhana. 19. Titik-titik koordinat adalah titik-titik yang ditetapkan dengan lintang dan bujur geografis. BAB II CAKUPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT
Pasal 2 Daerah Perlindungan Laut Desa Serei meliputi wilayah pesisir dan laut dengan batasbatasnya Zone Inti sebagai berikut : (1) Titik Batas I berjarak 93,44 meter diukur tegak lurus kearah laut dari terluar tepi daratan (batu besar dan pohon ketapang) dengan posisi geografis 723594,5 ; 192520,2 ; (2) Titik Batas II berjarak 206,12 meter menyusuri pantai dari titik batas I pada titik koordinat 01,74003o LU dan 125,00997o BT ; (3) Titik Batas IIII berjarak 170,64 meter diukur menyusuri pantai dari titik batas II kearah darat garis pantai atau pada titik koordinat 01,7385o LU dan 125,01078o ; (4) Titik Batas IV berjarak 153,8 meter diukur menyusuri garis tepi pantai ke pohon ketapang dengan posisi goegrafis 723525,8 ; 192394,8; (5) Titik Batas V berjarak 72,26 meter diukur dari pohon kapok ditarik lurus kearah laut dengan posisi geografis 723593,0 ; 192061,901,73766 LU dan 125, 01075 BT; (6) Titik Batas VI berjarak 125,43 meter diukur menyusuri garis pantai dari titik batas V pada titik koordinat 01,73766o LU dan 125,01075o BT; (7) Titik Batas VII berjarak 89,63 meter diukur kearah laut dari titik batas VI (pohon kambing) kearah darat garis pantai atau pada titik koordinat 01,73654o LU dan 125,01066o BT ; (8) Titik Batas VIII berjarak 133,57 meter diukur disepanjang garis tepi pantai ke titik batas V dengan posisi geografis 723611,2 ; 192193,7). Pasal 3. Batas-batas Zona Penyangga : (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Titik Batas I berjarak 168 meter diukur dari pohon bambu ditarik memanjang kearah timur laut dengan posisi geografis 723455,8 ; 192465,9; Titik Batas II berjarak 331 meter diukur dari arah timur laut ke arah selatan menyusuri pantai atau pada titik koordinat 723576,8 ; 192582,2; Titik Batas III berjarak 116 meter diukur dari titik batas II ke arah barat daya atau pada titik koordinat 723742,5 ; 192295,7; Titik Batas IV berjarak 150 meter diukur dari titik batas III ke arah selatan (perkampungan dusun III / Pelabuhan) atau pada titik koordinat 723715,9 ; 192182,6; Titik Batas V berjarak 120 meter diukur dari titik batas IV ditarik tegak lurus ke arah barat (pohon ketapang) atau pada titik koordinat 723704,7 ; 192034,3; Titik Batas VI terletak di daratan dengan posisi geografis 723585,6 ; 192037,4 ; Pasal 4
Titik batas Daerah Perlindungan Laut terdiri dari titik btas bagian luar yang merupakan bagian dari zona penyangga dan titik batas bagian dalam yang merupakan zona inti.
Pasal 5 Zona Penyangga dan batas-batasnya mencakup wilayah laut yang terletak diluar zona inti dengan garis-garis yang menghubungkan titik batas I dan II berjarak 100 meter kearah luar zona inti. Pasal 6 Zona Penyangga dan batas-batasnya mencakup wilayah laut yang terletak diluar zona inti dengan garis-garis yang menghubungkan titik batas II dan III berjarak 50 meter kearah luar zona inti. Pasal 7 Zona Penyangga dan batas-batasnya mencakup wilayah laut yang terletak diluar zona inti dengan garis-garis yang menghubungkan titik batas III dan VIII berjarak 25 meter kearah luar zona inti. Pasal 8 Keseluruhan Daerah Perlindungan Laut mempunyai kurang lebih 7 Ha, yang terdiri dari Zona Penyangga dengan luas kurang lebih 5 Ha dan Zona Inti dengan luas kurang lebih 2 Ha. Pasal 9 Penetapan Daerah Perlindungan Laut oleh masyarakat bersifat tetap atau permanen dan apabila dianggap perlu dapat dikembangkan ditempat lain dalam wilayah pesisir dan laut administrasi Desa Serei, melalui hasil keputusan bersama seluruh masyarakat dan pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam suatu peraturan desa.
BAB III KEWAJIBAN PELESTARIAN MASYARAKAT DESA Pasal 10 (1). Setiap penduduk desa wajib menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan laut;
(2). Setiap penduduk desa dan atau kelompok pengelola mempunyai hak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah yang dilindungi.
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PENGELOLA Pasal 11 (1) (2)
Kelompok Pengelola yang dibentuk membuat perencanaan dan melaksanakan pengelolaan Daerah Perlindungan Laut secara berkelanjutan; Kelompok Pengelola bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur, menata dan menjaga pelestarian daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Pasal 12
Dalam hal terjadi tindak pidana pelanggaran dalam Daerah Perlindungan Laut, maka Kelompok Pengelola Pesisir Desa (KPPD) Desa Serei dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelestarian lingkungan berhak : (1) Melakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan dalam keputusan ini, yang selanjutnya mengumpulkan informasi awal dan membuat suatu laporan tertulis, kemudian menyerahkan kepada pihak penyidik polisi dan atau PNS penyidik lingkungan hidup untuk diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku; (2) Melakukan penyitaan atas barang dan atau alat-alat yang dipergunakan merusak lingkungan dalam Daerah Perlindungan Laut, untuk dijadikan barang bukti dalam pemeriksaan lanjutan.
BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENERIMAAN DANA Pasal 13 (1)
Dana yang diperoleh dari kegiatan dalam wilayah perlindungan, diperuntukkan sebagai dana pendapatan untuk pembiayaan petugas atau kelompok pengawasan / patroli laut, pemeliharaan rumah/menara pengawas, pembelian peralatan penunjang
seperti pelampung, bendera laut dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam upaya perlindungan wilayah pesisir dan laut, dan tata cara pemungutannya oleh petugas yang ditunjuk melalui keputusan bersama Kelompok Pengelola Pesisir Desa; (2)
Dana-dana lain yang diperoleh melalui bantuan dan partisipasi pemerintah dan atau organisasi lain yang tidak mengikat akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengelolaan Wilayah Perlindungan Pesisir dan Laut yang mengacu pada Rencana Pegelolaan Desa yang telah sepakati bersama oleh pemerintah desa dan seluruh anggota masyarakat Desa Serei;
(3) Tatacara Pemunggutan dan Penerimaan Dana yang berhubungan dengan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut akan diatur kemudian dengan suatu Surat Keputusan Hukum Tua.
BAB VI HAL-HAL YANG DAPAT DILAKUKAN DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT Pasal 14 Semua jenis kegiatan yang dapat dilakukan di Zona Inti dan Zona Penyangga harus memperoleh Ijin Tertulis dari Pengurus / Kelompok Pengelola DPL dan diketahui oleh Pemerintah Desa Serei. Pasal 15 (1)
Setiap penduduk Desa Serei atau diluar Desa Serei, boleh melintasi wilayah yang dilindungi (zona Inti/Zona Penyangga) pada siang hari dengan menggunakan perahu tradisional, dengan tidak melakukan kegiatan perusakan lingkungan seperti yang tertulis dalam pasal 15 peraturan desa ini;
(2)
Setiap penduduk Desa Serei atau diluar Desa Serei, boleh melintasi wilayah yang dilindungi (zona Inti/Zona Penyangga) dengan berjalan kaki yaitu pada daerah Pesisir (daratan) dengan tidak melakukan kegiatan perusakan lingkungan seperti yang tertulis dalam pasal 15 peraturan desa ini. Pasal 16
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Inti: 1. Penelitian Ilmiah, dengan ijin tertulis dari kelompok pengelola;
2. 3.
Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas; Kegiatan Monitoring dengan menggunakan perahu dan alat penyelam oleh kelompok pengelola. Pasal 17
Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Zona Penyangga : 1. Penelitian Ilmiah, dengan ijin tertulis dari kelompok pengelola; 2. Kegiatan Pariwisata / Penyelaman terbatas; 3. Di daerah Pesisir dapat melewati jalan setapak yang telah ditentukan; 4. Perahu Nelayan tradisional dapat melewati alur laut yang sudah ditentukan.
Pasal 18 Dalam hal terjadi keadaan darurat dalam Wilayah DPL, maka setiap orang dapat melakukan tindakan penyelamatan / penanggulangan bahaya, yang kemudian melaporkan kepada Pemerintah Desa dan atau Kelompok Pengelola Daerah Perlindungan Laut.
BAB VII HAL-HAL YANG DILARANG DILAKUKAN DALAM WILAYAH DAERAH PERLINDUNGAN LAUT Pasal 19 Semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perusakan lingkungan hidup dilarang dilakukan di wilayah pesisir dan laut yang sudah disepakati dan ditetapkan bersama untuk dilindungi atau disebut Daerah Perlindungan Laut (Zona Inti dan Zona Penyangga). Pasal 20 Dalam Zona Inti, dan Zona Penyangga, Setiap orang dan atau kelompok dilarang : 1. Memasuki dan atau melewati wilayah Daerah Perlindungan Laut (Zona Inti dan Zona Penyangga) dengan menggunakn perahu yang menggunakan lampu pada malam hari; 2. Menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tangkap modern, perahu pajeko, jarring (soma/jala) cincin, soma paka-paka, dan sejenisnya; 3. Menangkap ikan dengan menggunkan soma atau jubi; 4. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, segala jenis racun dan peralatan listrik / beterei (Accu); 5. Mengambil / menambang semua jenis karang hidup dan atau mati untuk dijadikan
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
cenderamata dan hiasan; Berjalan diatas karang; Perahu berlabuh; Membuang jangkar / sauh; Memancing ikan; Melakukan budidaya rumput laut; Membuat karamba penampung ikan hias maupun lobster; Menempatkan bagan dan igi untuk menangkap ikan karang; Membuang sampah / kotoran dari arah laut dan atau daratan; Menambang / mengambil batu, kerikil dan pasir; Berenang dan atau menyelam tanpa ijin tertulis dari kelompok pengelola dan diketahui oleh pemerintah desa. BAB VIII SANKSI Pasal 21
Sanksi Tingkat Pertama yaitu : (1)
(2)
Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 20, Peraturan desa ini akan dikenakan sanksi tingkat pertama, yaitu : a. Menyerahkan seluruh hasil perbuatan / tindakan kepada KPPD dan Pemerintah desa; seperti penangkapan ikan yang dikonsumsi dan atau ikan hias, karangkarang, batu, pasir dan lain-lain harus dikembalikan ke tempat asalnya atau dimusnahkan. b. Berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya kembali, serta menandatangani surat pernyataan yang bermeterai dihadapan pemerintah desa dan KPPD; Perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 20 peraturan desa ini dikenakan denda uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pasal 22
Sanksi Tingkat Kedua yaitu : (1)
Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaian, mengulangi perbuatan yang tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Desa ini dan dikenakan sanksi tingkat pertama, maka akan dikenakan sanksi tingkat ke dua, yaitu : a. Pelaku akan diproses oleh KPPD dan Pemerintah Desa selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. Barang bukti disita atau dimusnahkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
c. Barangsiapa yang melanggar pasal 20 Peraturan Desa ini untuk yang kedua kalinya dan seterusnya akan dikenakan denda sabesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); d. Perbuatan melanggar hokum pasal 20 Peraturan Desa ini dikategorikan sebagai tindakan pidana pelanggaran BAB IX PENGAWASAN Pasal 23 (1)
Wilayah pengawasan untuk dilindungi adalah Daerah Pesisir dan Laut yang bersifat tetap (permanen), dipilih dan disetujui bersama oleh seluruh masyarakat Desa Serei untuk dilindungi kelestariannya demi kepentingan seluruh masyarakat Desa Serei sesuai Peraturan Desa ini;
(2)
Setiap anggota masyarakat berkewajiban mengawasi dan melaporkan kepada Kelompok Pengelola atau Pemerintah Desa, apabila mengetahui tindakan-tindakan perusakan lingkungan dan lain-lain yang dilakukan oleh orang-perorangan dan atau kelompok, di dalam wilayah Daerah Perlindungan Laut. BAB X PEMANFAATAN WILAYAH LAUT DI LUAR DAERAH PERLINDUNGAN LAUT Pasal 24
(1)
(2)
Bahwa pemerintah desa, masyarakat dan pihak pengusaha akan memanfaatkan wilayah laut secara bersama dengan mempertimbangkan dan menghormati hak pemanfaatan yang telah dibuat oleh pemerintah dan pengusaha maupun pengusaha dan masyarakat; Bahwa pemerintah, masyarakat dan pengusaha secara bersama-sama melindungi dan melestarikan wilayah laut Desa Serei. BAB XI PENUTUP Pasal 25
(1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai
(2) (3)
pelaksanaan Daerah Perlindungan Laut, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; Demikian Peraturan Desa Serei, tentang Daerah Perlindungan Laut sudah dibuat dengan benar dan apabila dipandang perlu dapat disempurnakan kembali sesuai musyawarah dengan suatu keputusan bersama masyarakat dan Pemerintah Desa Serei, dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
Disahkan di : Desa SEREI, Pada tanggal : 15 Januari 2003 HUKUM TUA
WELLEM J. TAHULENDING Lembaran Desa Serei Tahun 2003 Nomor
BADAN PERWAKILAN DESA
JUSAK TAHULENDING, SPD KETUA
HARIS T. KATULUNG WAKIL KETUA I
BENYAMIN SINERI WAKIL KETUA II
HANDRI BALANSA ANGGOTA
HENOK BALANSA ANGGOTA
BIKTOR ARUNDAA TOMAS JAGA I
ABRAM KATULUNG TOMAS JAGA II
ASRON NAGKODA TOMAS JAGA II
CELCIUS SILANGEN TOMAS JAGA II
OTNIEL KATIANDAGHO TOMAS JAGA III
SUMAXI KEMENANGAN TOMAS JAGA III
VICTOR SADIA TOMAS JAGA IV
Pdt. VENTJE KINDANGEN, STH TOKOH AGAMA
WOLTER ANTHONI TOMAS JAGA IV
BONITASIUS TAHULENDING TOMAS JAGA IV
Pdt. Ny. N. TOGIAN JANIS, STH TOKOH AGAMA
CH. BENDA TOKOH AGAMA
J. TAWALUYAN TOKOH AGAMA
SUTRISNA KATULUNG PENGGERAK MASYARAKAT (CO)
ANESTASIA DIANGAN CO
SINORITA SENTINUWO CO
Lampiran Peta Daerah Perlindungan Laut Desa Serei
