PERATURAN DESA NGROPOH

PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2014-2019

DESA NGROPOH KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

1

KEPALA DESA NGROPOH PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NONOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NGROPOH TAHUN 2014 - 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGROPOH, Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat :

1. 2.

3.

4.

5.

6.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa Peraturan Desa Ngropoh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2018 belum mengatur perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan terrintegrasi dengan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Te3manggung sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngropoh Tahun 2014-2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegeraRepublik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10); Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1 ) tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 4; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14) Tambahan Lembaran Daerah Daerah Tahun 2015 Nomor 57; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 140 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ngropoh Tahun 2008 Nomor 01); Peraturan Desa Ngropoh Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ngropoh Tahun 2008 Nomor 02 ); Peraturan Desa Ngropoh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode Tahun 2014 – 2018 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ngropoh Tahun 2014 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA NGROPOH MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESA NGROPOH TAHUN 2014 - 2019 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9. 10.

11.

12. 13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung. Bupati adalah Bupati Temanggung. Kecamatan adalah Kecamatan Kranggan Desa adalah Desa Ngropoh Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan desa adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial masyarakat desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati rencana kerja pemerintah daerah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum perencanaan pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

16. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun. 21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 24. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. 25. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. 26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa. 27. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang melibatkan semua pemangku kepentingan pembangunan di tingkat desa. 28. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 29. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. 30. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa. 31. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan desa. 32. Pengkajian Keadaan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi dengan alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan, serta penentuan tindakan pemecahan masalah. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 2 (1) RPJM-Desa merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKPDesa. Pasal 3 Sistematika Penyusunan RPJM-Desa meliputi: BAB I

: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Maksud dan Tujuan

BAB II

: PROFIL DESA A. Kondisi Desa 1. Geografi 2. Demografi 3. Keadaan Sosial 4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa 1. Pemerintahan Desa 2. Keuangan Desa 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA A. Prioritas Masalah B. Potensi BAB IV : VISI DAN MISI

BAB V

A. Visi B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA A. B. C. D.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP Lampiran: 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Format F.I.1 2. Kegiatan PengkajianKeadaan Desa meliputi: a. Penyelarasan data Desa terdiri dari: Data Desa: 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4 b. Penggalian gagasan masyarakat 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.I.3) 2) Daftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.I.3.1) 3) Sketsa Desa Format (F.I.3.1.a) 4) Kalender Musim Format(F.I.3.1.b) 5) Bagan Kelembagaan Format(F.I.3.1.c) c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format:

1) Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4)

2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format

F.I.4.1) d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam:

1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (Format F.I.5) 2) Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6) 3) Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai dengan (Format F.I.7) dengan memperhatikan: a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa. b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa. c. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. d. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN Pasal 4 (1)

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2)

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten /kota.

(3)

Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; c. Pengkajian keadaan Desa; d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; e. Penyusunan rancangan RPJM Desa; f.. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan g. Penetapan RPJM Desa.

(1) (2)

BAB IV TATA CARA PENETAPAN Pasal 5 Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

(3)

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(4)

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)

Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Ditetapkan di Ngropoh

pada tanggal, 17 November 2016 KEPALA DESA NGROPOH,

HARYONO Diundangkan di Ngropoh

pada tanggal SEKRETARIS DESA NGROPOH,

LUWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA NGROPOH TAHUN 2014 NOMOR .3

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NGROPOH TAHUN 2014-2019

I. UMUM bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa Peraturan Desa Ngropoh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2014 – 2018 belum mengatur perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan terrintegrasi dengan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Te3manggung sehingga perlu disesuaikan. . II. PASAL DEMI PASAL III. BAB 1 Pasal 1 Cukup Jelas BAB II Pasal 2 Ayat (1), dan (2) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup Jelas BAB III Pasal 4 Ayat (1), (2), dan (3). Cukup jelas. BAB IV Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) . Cukup jelas. BAB V Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas

LAMPIRAN 1 PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR : 3 TAHUN 2016 TANGGAL : 17 Nopember 2016 Lampiran Peraturan Desa Ngropoh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diubah sehingga keseluruhan lampiran menjadi sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilainilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sebagaimana ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahu 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 5 (lima) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa, guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya. Perencanaan pembangunan desa dimaksud harus dapat dilaksanakan secara efektif dan berdasarkan skala prioritas dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat serta kemajuan desa.

I.1

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Ngropoh beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2009-2013 antara lain adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas desa dan jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. 2. Mewujudkan perekonomian desa yang semakin kuat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, potensi unggulan desa, dan lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian desa. 3. Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan prasarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. 4. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa serta mengerakan dan menumbuh kembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa. 5. Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama. 6. Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup. Dari hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2009-2013 yang dikukuhkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) tahun 2009-2013, ini menunjukan kemajuan yang seknifikan dilihat dari mulai proses perencanaan,pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan. Kemajuan teknologi yang semakin cepat dan pesat membuat persaingan dunia bisnis semakin kompetitif. Pola pikir masyarakat yang semakin modern menuntut adanya peningkatan pelayanan dibidang ketenaga kerjaan. Sementara itu kometmen untuk membangun desa menjadi desa sejahtera sungguh merupakan suatu tantangan yang cukup berat. Maka arah prioritas utama yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) tahun 2014-2019 adalah pembangunan di sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang mendukungnya seperti peningkatan Sarana Prasarana Infrastruktur diantaranya optimalisasi PADesa,

Peningkatan Sumber Daya Manusia,

optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa/lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan Sarana dan prasarana infrastruktur. Mengapa sektor pertanian ? berdasarkan data desa tahun 2013, warga masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sejumlah 1.111jiwa laki-laki dan 500 jiwa perempuan atau sekitar 52,5 persen dari penduduk Desa Ngropoh, melihat angka diatas keinginan warga sangat tinggi untuk bertani itulah sebabnya sektor pertanian mendapat perhatian sangat serius. I.2

Namun pada kenyataannya mayoritas petani atau pekerja yang mau mengolah tanah adalah generasi tua atau para kaum tua, hanya sedikit sakali bahkan dapat dihitung dengan jari generasi muda atau kaum muda yang mau dan rela mengolah tanah pertanian itu saja dibarengi dengan kata terpaksa ” Kepepet”. Kebanyakan dari kaum muda lebih memilih menjadi pekerja bangunan atau pekerja pabrikan yang upahnya secara instan mingguan atau bulanan. Jika hal demikian tidak segera diantisipasi maka sudah barang tentu apabila dalam kurun waktu 10 sampai dengan 25 tahun kedepan, Desa Ngropoh pada khususnya dan Kabupaten Temanggung pada umumnya bahkan Propinsi Jawa Tengah atau Indonesia secara menyeluruh akan kehilangan para petani dan sangat ironi sekali ketika saat itu kita hanya menjadi penonton terhadap keberhasilan komoditas pertanian yang datang dari daerah lain bahkan dari negara lain dan kita warga masyarakat Desa Ngropoh khususnya yang hidup hanya pas-pasan atau dalam garis kemiskinan sudah tentu pendapatannyapun minim ketika itu pula tidak mampu membeli beras,sayur,maupun buah-buahan impor. Lambat laun lahan pertaian akan beralih fungsi menjadi bangunan lain yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan peretanian. Dengan demikian perlu kiranya untuk menyingsingkan lengan baju dengan tujuan meningkatkan pembangunan disektor pertanian dan adanya fasilitas pelatihan bagi petani, membentuk kelompok tani kelompok wanita tani, kelompok pemuda tani dalam wadah Gapoktan, dengan menerapkan bercocok tanam yang benar, memilih bibit VUTW (Varietas Utama Tahan Wereng) dan tidak mengabaiak sistem PUT (Panca Usaha Tani) sedapat mungkin salah satu usaha untuk mensejahterakan petani. B. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2014-2019 ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; I.2

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018; 12. PPeraturan Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ngropoh Kecamatan

Kranggan Kabupaten Temanggung; 13. Peraturan Desa Ngropoh Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa; 14.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. C. Maksud dan Tujuan 1.Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. 2.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah: a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah; b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. 1.3

BAB II PROFIL DESA 1. Kondisi Desa a. Geografis Desa Ngropoh merupakan salah satu desa diwilayah Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung letak di ketinggian sekitar kurang lebih 526 m dari permukaan air laut merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 20-25 % adalah merupakan desa perbatasan antar kecamatan yaitu antara Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat dengan curah hjan rata-rata/tahun 6 bulan hujan 2,320 mm beriklim type B dengan suhu rata-rata 22 – 32 drj, kelembapan 40-70 % dan terletak di lintang selatan 07,20’.460’’, bujur timur 110.14’.648’’ jarak desa sampai kecamatan Kranggan kurang lebih 6 km, dengan batas wilayah sebagai berikut: a.

Sebelah Utara

: Desa Purwosari

b.

Sebelah Timur

: Desa Karangwuni

c.

Sebelah Selatan

: Desa Nguwet dan Desa Kupen

d.

Sebelah Barat

: Desa Ngropoh

Luas wilayah desa Ngropoh 479,184 Ha yang terdiri dari sawah seluas 175 Ha, Pemukiman seluas 78 Ha, tegalan/lahan kering seluas 216,052 Ha, dan lain-lain seluas 10,132 Ha, dari data tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1 JENIS PENGGUNAAN TANAH No

Jenis tanah

1. Sawah

Luas 175 Ha

2. Perumahan

78 Ha

3. Tegalan

216,052 Ha

4. Lain-lain

10,132 Ha 1% 0% 4% 1 Sawah 2 Perumahan 3 Tegalan

95%

Ganbar.2.1JENIS PENGGUNAAN TANAH

II.4

Secara administrasi Desa Ngropoh terbagi menjadi 12 (duabelas) dusun yang terbagi menjadi 5 (lima) RW dan 30 (tiga puluh) RT sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.2 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF No

Dusun

Wilayah Rt

Wilayah Rw

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Ngropoh Cikalan Belisan Getasan Karang Kesur Ngabeyan Dukuh Mirikerep Kauman Sentul Joho

01, 02, 16,17 03 04,18 05, 06,19 07, 20 08, 21 09, 22 , 23 10, 11, 24, 25 12 , 26 13, 27 14, 28, 29 15, 30

01 01 02 02 03 03 03 04 04 05 05 05

b. Demografi 1.Jumlah Penduduk bardasarkan jenis kelamin Jumlah penduduk Desa Ngropoh pada tahun 2014 adalah 3.077 jiwa, yang terdiri dari: a.

Penduduk laki-laki sebanyak 1.469 jiwa; dan

b.

Penduduk perempuan sebanyak 1.608 jiwa.

Tabel 3. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN No

Dusun

1. Ngropoh 2. Cikalan 3. Belisan 4. Getasan 5. Karang 6. Kesur 7. Ngabeyan 8. Dukuh 9. Mirikerep 10. Kauman 11. Sentul 12. Joho Jumlah

Jumlah penduduk (jiwa) L P Jml 270 284 554 44 41 85 110 124 234 118 133 251 96 102 198 92 100 192 134 140 276 203 202 405 83 88 171 97 98 195 111 158 269 110 106 216 1.469 1.608 3.077

Prosentase (%) 11,1 1.7 4,6 7.1 5,5 5,2 6,6 7,8 3,5 5,5 7,6 5,4 100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang paling banyak adalah berada di Dsn.Ngropoh dengan jumlah 554 jiwa terdiri dari dari laki-laki 270 jiwa perempuan 284 atau sekitar 11,1 % dari jumlah total penduduk Desa Ngropoh. Prosentase jumlah penduduk dapat dilahat pada gambar berikut :

II.5

Jumlah Penduduk

600 500 400 300 L

200

P

100

Jml

0

Dusun

Gambar 2.2.PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN 2.Jumlah Penduduk bardasarkan Usia Berdasarkan kelompok usia jumlah penduduk Desa Ngropoh yang berada di 12 (duabelas) dusun dapat dilahat dari tabel berikut : Tabel.2. 4. JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK USIA No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jumlah

Umur/Tahun 00-- 04 04-- 09 09 – 14 14 --19 19 --24 24 – 29 29 – 38 39 – 48 49 – 59 60 >

Laki-laki 116 79 116 97 214 170 228 221 161 93 1532

Perempuan 94 103 89 109 141 127 276 206 214 123 1.542

Jumlah 273 182 205 206 355 397 504 427 375 216 3.077

Prosentase 8.9 5.9 6.7 6.7 11.5 12.9 16.4 13.9 12.2 7.1 100

Merurut tabel diatas jumlah penduduk tertinggi pada usia 29-38 sejumlah 504 jiwa terdiri dari laki-laki 228 jiwa perempuan 276 jiwa. Prosentase jumlah penduduk menurut uasia dapat dilihat pada gambar berikut : 600 500

Laki-laki Perempuan

400

Jumlah

300

Prosentase

200 100 0 00-- 04 04-- 09 09 – 14 14 --19 19 --24 24 – 29 29 – 38 39 – 48 49 – 59 60 >

Gambar.2. 3 PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA II.6

3.Jumlah Penduduk bardasarkan jenis pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat adalah parameter terpenting untuk melihat seberapa jauh kualitas sumber daya manusia desa, berdasarkan data pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tamat SD,SLTP,SLTA,Diploma, dan Sarjana, sedang pada penduduk yang tidak tamat atau belum sekolah mengalami penurunan. Tabel. 2. 5 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN No

Jumlah penduduk (jiwa) L P Jml 242 354 596 857 968 1.825 185 175 310 114 122 236 24 18 42 11 3 14 3 1 2 1.194 1.287 3.077

Pendidikan

1. Blm sekolah 2. SD 3. SLTP 4. SLTA 5. DIP 6. S.1 7. SLB Jumlah

Prosentase (%) 19.37 59.31 10.07 7.67 1.36 0.45 0.06 100

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk terbanyak adalah tamat SD, 1.825 jiwa atau 59.31 % dari jumlah penduduk Desa Ngropoh, untuk mengetahui prosentase kelulusan dapat dilihat pada gambar berikut :

1200 1000 Jumlah penduduk (jiwa) L

800 600

Jumlah penduduk (jiwa) P

400

Jumlah penduduk (jiwa) Jml

200

Prosentase Kepadatan (%)

0 Blm sekolah

SD

SLTP

SLTA

DIP

S.1

SLB

1

2

3

4

5

6

7

Gambar.2.4 PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN 1.Jumlah Penduduk bardasarkan Matapencaharian pokok Sebagai daerah agraris maka sebagaian besar penduduk di Desa Ngropoh lebih dari 52 % mempunyai mata pencaharian atau jenis pekerjaan pada bidang pertanian. Jenis pekerjaan lainnya adalah pada bidang industri, perdagangan, dan sebagaian belum bekerja.

II.7

Tabel.2.6 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN POKOK

No

Mata Pencaharian

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Patani Buruh tani PNS Pedagang TNI Pensiunan Pembantu Kary.Swasta Blm Bekerja Jumlah

Jumlah penduduk (jiwa) L

P

Jml

Prosentase (%)

866 245 15 106 4 8 105 425

431 69 9 1 11 21 274 486

1.297 314 24 107 4 19 21 379 911

42.15 10.20 0.78 3.48 0.13 0.62 0.68 12.32 29.61

1.774

1.303

3.077

100

Dari tabel diatas dapat dilihat prosentase jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian adalah sebagai berikut : 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Jumlah penduduk (jiwa) L Jumlah penduduk (jiwa) P Jumlah penduduk (jiwa) Jml prosentase (%)

Gambar.2.5 PROSENTASE JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN c. Keadaan Sosial Desa Ngropoh merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam dari

jumlah

penduduk 3077 jiwa sekitar 99,8 % pemeluk agama islam dan sisanya 0.2 % pemeluk agama Kristen, dengan demikian fasilitas untuk beribadah hanya ada Masjid dan Musholla serta sara dan prasarana kegitan keagamaan lainnya disampaing berdiri 2 buah Sekolah Dasar Negeri juga berdiri 1 Madrasah Ibtidaiyah dan 1 TK swasta serta 1 RA swasta. Sekalipun Desa Ngropoh mayoritas pemeluk Agama Islam namun juga tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat sebagai wujud kaya akan kebudayaan.

II.8

1.Jumlah Penduduk bardasarkan pemeluk agama Tabel.2.7 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA Jumlah penduduk (jiwa)

Prosentase

L

P

(%)

1.437

1.621

3.058

99.38

2. Kristen

11

8

19

0.62

Jumlah

1.448

1.629

3.077

100

No

Agama

1. Islam

Jml

Bardasarkan tabel diatas lebih dari 99 % pemeluk agama Islam, sedang lainnya beragama Kristen, presentase jumlah penduduk menurut pemeluk agama dapat dilihat pada gamabar berikut : 20 18 16 14 12 Kristen

10

Islam

8 6 4 2 0 Jumlah Pemeluk

Gambar.2.6. PROSENTASE JUNLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEMELUK AGAMA menurut tabel diatas ditunjukan bahwa perkembangan agama yang paling dominan adalah Islam, tempat ibadah yang ada Masjid dan Musholla, kondisi bangunan tempat ibadah sebagian sudah perlu renovasi diantaranya adalah 4 masjid dan 2 Mushola kondisinya rusak perlu segera direnovasi sementara tempat ibadah untuk agama Kristen berupa Gereja tidak ada karena prosentase pemeluknya relatif kecil. 2.Jumlah saranadan prasarana ibadah Berikut adalah sarana ibadah yang ada di Desa Ngropoh. Tabel. 2.8. JUMLAH SARANA IBADAH No 1. 2.

Jenis Sarana

Jumlah

Masjid Musholla

11 10 21

Jumlah

II.9

3.Jumlah Sarana dan Parasarana Pendidikan Untuk mendukung terciptanya manusia yang trampil dan cerdas dan meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa sebagai generasi penerus maka di Desa Ngropoh terdapat sarana pendidikan baik formal maupun non formal, negeri dan swasta diantaranya 1 (satu) TK swasta, 1 (satu) RA swasta, 2 (dua) SD Negeri, 1 (satu) MI swasta, dan 3 (tiga) TPQ. Dari sarana pendidika yang ada kondisi bangunannya masih baik namun masih kekurangan parasarana penunjangnya antara lain TK dan RA peralatan APE masih kurang, SD Negeri 2 belakang sekolahan rawan longsor perlu sekali senderan dan belum ada pagar pengaman, SD negeri 1 sarana penunjang keagamaan belum ada dan sangat memerlukan Musholla, MI keadaan halaman masih becek, dan TPQ baru berdiri di 3 (tiga dusun) sementara itu 9 (sembilan) dusun juga sangat membutuhkan berdirinya TPQ berikut prasarana pendukungnya. Berikut jumlah sarana pendidikan yang ada di Desa Ngropoh adalah: Tabel.2. 9. JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

No

Jenis Sarana

Jumlah

1. SD Negeri 2. MI Swasta 3. TK 4. RA 5. TPQ Jumlah

2 1 1 1 3 8

4.Jumlah sarana dan prasarana kesehatan Guna mengantisipasi kesehatan masyarakat terhadap penyakit maka Pemerintah Desa Ngropoh menyediakan sarana kesehatan berupa 1 (satu) Poli Klinik Desa, dan 5 (lima) tempat pelayanan Posyandu, kondisi gedung PKD masih dalam taraf perbaiakan peralatan kurang memadai sehingga sangat membutuhkan peralatan. Sementara kalau harus dirujuk ke Puskemas sangat jauh karena Desa Ngropoh ikut rayon Puskesmas Pare yang jauhnya 2 x Puskesmas Kranggan, oleh karenanya peralatan dan obat sangat perlu disediakan yang lebih lengkap dan memadai dan jika memungkinkan Desa Ngropoh memerlukan sebuah Puskesmas agar tempat pengobatan dapat terjangkau dari segi biaya dan jarak.Adapun sarana kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel.2.10. JUMLAH SARANA KESEHATAN No

Jenis Sarana

1. Poli Klinik Desa 2. Posyandu Cempaka 3. Posyandu Mawar 4. Posyandu Kenanga 5. Posyandu Melati 6. Posyandu Dahlia Jumlah

Jumlah Unit

Tempat 1 1 1 1 1 1 6

Dsn.Ngabeyan Dsn.Ngropoh Dsn.Getasan Dsn.Ngabeyan Dsn.Dukuh Dsn.Sentul

II.10

Untuk menangani kesehatan, kelahiran, dan Keluarga berencana telah ada tenaga dan kader terlatih diantaranya Bidan Desa, Kader Posyandu, dan Kader Keluarga Berencana serta dukun bayi. Berikut adalah tabel tenaga kesehatan. Tabel.2.11 JUMLAH TENAGA KESEHATAN No 1. 2. 3. 4.

Tenaga

Jumlah (orang)

Bidan Desa Kader Posyandu Kader KB Dukun Bayi

1 15 23 1

Pada dasarnya Desa Ngropoh sangat menjunjung tinggi budaya tradisional yang dimiliki oleh karenanya ada beberapa kelompok budaya dan kesenian yang dipertahankan demi lestarinya kebudayaan

lokan

diantaranya

kesenian,

tradisi

yang

turun

temurun

(pernikahan,

kelahiran,kematian,keagamaan,perti dusun,tasyakuran). Adapaun data dimaksud adalah dapat dilihat dari tabel beriku : TABEL. 2.12.JUMLAH KELOMPOK KEBUDAYAAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Jenis budaya Kesenian Sadranan Sinoman Pernikahan/Walimahan Ngapati Mitoni Puputan Syukuran/Nyadharan Supitan Perti dusun Yasinan Tahlilan Manakipan Ulang tahun Jumlah

Jumlah Kelompok 15 16 30 50 30 30 30 20 30 10 24 40 40 20 385

Pemuda adalah tulang punggung bangsa itu berati sebagai generasi penerus bangsa, guna menciptakan kerukunan dan partisipatif pemuda dalam berorganisasi dan sekaligus ikut memikirkan nasib desa maka dibentuk Karang Taruna, Pemuda Tani, Remaja Masjid dan Musholla, dan Pemuda olah raga. Berikut adalah tabel yang menunjukan jumlah kelompok pemuda dan olah raga.

II.11

TABEL.2.12. JUMLAH KELOMPOK PEMUDA DAN OLAH RAGA No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama Kelompok

Jumlah Kelomp./Kesb./Team.

Karang taruna Pemuda tani Sepak bola Bulu tangkis Bola Voli Remaja Masjid dan Musholla Jumlah

13 5 4 4 10 15 51

Untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan olah raga telah ada sarana olah raga berupa lapangan sepak bola dan lapangan bulu tangkis. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukan jumal sarana olah raga. TABEL.2.13. JUMLAH SARANA PEMUDA DAN OLAH RAGA No

Nama Kelompok

Jumlah

1. Lpangan Sepak bola 2. Lapangan Bulu tangkis 3. Lapangan Bola Voli Jumlah

1 2 3 6

d. Kedaan Perekonomian Desa Sebagai daerah agraris, desa Ngropoh memiliki berbagai potensi di sector pertanian, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan ( polowijo, perkebunan, dan hortikultura serta kayu-kayuan). yang sebagian besar kehidupan masyarakatnya masih bertumpu pada usaha pertanian yang berada di pedesaan dengan segala keterbatasannya. Maka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani merupakan salah satu perwujudan dari cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, begitulah cita-cita bangsa Indonesia. Mengingat dari pernyataan diatas bahwa, para petani yang merupakan bagian dari potensi nasional, telah menempati posisi yang penting dan strategis di dalam mengisi pembangunan desa, daerah, bahkan nasional, serta merupakan sumberdaya manusia yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi bangsa. Sebagaimana telah diketahui bahwa potensi unggulan desa adalah komiditas hortikultura berupa penghasil buah durian dengan nama durian ngropoh, dari jumlah pohon sekitar 10.500 pohon terdiri dari 3.500 pohon produtif dan 7.000 pohon muda. Oleh karenanya kiranya sangat perlu sekali para petani mendapatkan pelatihan dan penyuluhan disertai dengan adanya subsidi dan pengadaan benih serta pupuk baik organik maupun kimia yang bertujuan agar para petani mendapat bekal ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan bercocok tanam yang baik dan benar, adanya benih dan pupuk yang terjangkau dan ada di kios pertanian. Serta tidak sulit untuk membelinya. II.12

1. Data Pertanian Di bidang pertanian, potensi unggulan desa meliputi beberapa komoditas tanaman pangan yaitu,padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, kacang tanah, sayur-sayuran (seperti kacang panjang, cabai, dan terong). Khusus tanaman padi, setiap tahunnya hanya dapat menanam 1 kali karena di samping sawah tadah hujan irigasi sudah rusak, sal distribusi masih tanggul tanah sehingga banyak yang bocor. Oleh karenanya perlu segera perbaikan pada tanggul irigasi dan saluran distribusi dibuat permanen sehingga akan dapat meningkatkan peroduksi tanaman pangan khususnya padi. Hasil produksi tanaman pangan dan sayutan adalah sebagai berikut. Tabel.2.14. JENIS KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN SAYURAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Tanaman Jagung Kacang tanah Kacang panjang Padi Ubi kayu Cabe Terong Talas Ubi jalar

Luas Lahan (ha) 5 2.5 0.5 32 7 4 0.5 1.5 1

Hasil Produksi (Ton/ha) 0.61 0.39 1.0 0.61 1.25 0.7 0.3 0.7 0.5

Sebagai desa potensi buah-buahan utamanya adalah durian, dari sekitar 3.500 pohon dengan produksi sekitar 79,95 ton diatas areal seluas 20,50 ha, pepaya, pisang, nangka, kokosan. Sementara untuk meningkatkan produksi buah-buahan khususnya durian Desa Ngropoh telah berupaya membangun sebuah embung yang tujuannya untuk menyiram tanaman durian lokal milik rakyat yang menjakau 11 km dengan luas tanaman sekitar 27 ha ditambah sekitar 2,5 ha yang berada dilokasi embung adalah tanaman durian montong sekitar 150 pohon dan durian menoreh kuning sekitar 275 pohon dengan harapan agar Desa Ngropoh menjadi penghasil buah durian dengan komoditas tinggi di wilayah Kabupaten Temanggung, jumlah komoditas tanaman buah-buahan adalah sebagai berikut : Tabel.2.15. JUMLAH KOMODITAS LUAS LAHAN DAN PRODUKSI BUAH - BUAHAN No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Tanaman Pepaya Durian Pisang Nangka Kokosan/langsat

Luas Lahan (ha) 2.5 20.5 11.5 4.5 0.5

Hasil Produksi (Ton/ha) 2.5 79.95 0.80 0.60 0.50

II.13

Potensi rempah-rempah dan jamu-jamuan di Desa Ngropoh juga merupakan salah satu hasil yang tidak bisa ditinggalkan, peningkatan harga jahe yang mencapai Rp.16.000 / kg dan kunyit Rp.4.000/kg membuat para petani menekuni partanian ini untuk menambah pendapatan petani. Jumlah komoditas untuk beberapa jenis rempah-rempah dan jamujamuan adalah sebagai berikut: Tabel.2.16. JUMLAH LAHAN DAN PRODUKSI REMPAH-REMPAH DAN JAMUJAMUAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jenis Tanaman

Luas Lahan (ha)

Jahe Kunyit Lengkuas Temu lawak Temu ireng Cabai rambat Kemukus Kapulogo Lempuyang

Hasil Produksi (Ton/ha) 6.0 2.0 1.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 1.25

0.75 1.80 2.0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.50

Potensi perkebunan saat ini para petani mulai meningkatkan sitem, kopi yang semula seling mulai tahun 2012 sudah mulai disambung dengan bibit unggul. Jumlah produksi perkebunan adalah sebagai barikut : Tabel.2.17. JUMLAH LAHAN DAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN

No 1. 2. 3.

Jenis Tanaman

Luas Lahan (ha)

Kelapa Kopi Tembakau

Hasil Produksi (Ton/ha) 69.5 22.5 1.2

3.75 6.4 1.5

Komoditas pertanian di bidang hasil hutan menunjukan peningkatan, pohon sengon (albasia) banyak orang mengatakan sebagai emas hijau sangat disukai oleh masyarakat disamping mudah pertumbuhannya juga cepat besar, sengon juga sangat berpotensi sekali di Desa Ngropoh, namun akhir-akhir ini munculnya penyakit karak tumor banyak pohon yang mati muda, sehingga perlu penanganan yang serius. Berikut adalah jumlah komoditas berbagai jenis hasil hutan. Tabel.2.18 JUMLAH LUAS LAHAN DAN HASIL PRODUKSI KEHUTANAN No 1. 2. 3. 4.

Jenis Tanaman Sengon Bambu Mahoni Kayu keras lainnya

Luas Lahan (ha) 78 10 9 69

Hasil Produksi (m3/ha) 375 283 32 40.5

II.14

Potensi peternakan di Desa Ngropoh adalah hanya sebagian kecil ternak besar dan didominasi oleh ternak kecil utamanya jenis unggas namun akhir-akhir ini unggas mengalami penurunan di akibatkan banyak yang mati hampir mencapai 89 % sehingga perlu adanya penanganan misalnya diadakan vaksinasi secara serentak, ternak yang banyak dikembangkan adalah domba dan ayam serta sebagian kecil sapi.Untuk mengetahui jumlah pertanakan yang ada di Desa Ngropoh adalah sebagai berikut : Tabel.2.19. PROSENTASE DAN JUMLAH TERNAK No 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.

Jenis ternak

Jumlah

Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam kampung Itik Angsa Merpati

% 85 10 20 1.402 425 75 25 50

4.06 0.47 0.95 67.01 20.31 3.58 1.19 2.39

Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam kampung Itik Angsa

Gambar.2.7. PROSENTASE DAN JUNLAH TERNAK 2. Industri Rumah Tangga Potensi industri di Desa Ngropoh utamanya terdiri dari industri rumah tangga seperti pembuat tempe, pembuat tahu, pemuat gula aren,pembuat ceriping, pengelola limbah kayu, kerajinan bambu. Sedangkan yang berskala sedang adalah pengolahan kayu (seperti kosen pintu dan jendela, daun pintu dan jendela, almari dan mebelair). Di bawah ini adalah jumlah industri yang ada di Desa Ngropoh anatara lain : Tabel.2.20. JUMLAH KELOMPOK DAN HASIL INDUSTRI RUMAH TANGGA No

Jenis Industri

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembuat tempe Pembuat tahu Pembuat gula aren Pembuat criping Pengelola limbah kayu Kerajinan bambu Kerajinan kayu

Unit Usaha (klp/rumah)

Tenaga Kerja (orng) 2 1 3 4 5 2 3

4 4 6 10 20 4 6

Hasil Produksi (m3,bks,kkw,kg,bh)/hr 50 bks 50 kw 1.5 kg 10 kg 5 m3 1 bh 2 bh

II.15

3. Perdagangan Dalam hal perdagangan untuk semua hasil komoditas pertanian sebagaian besar di jual kepasar diantaranya pasar Kranggan dan pasar Medono, semnetara ini di Desa Ngropoh baru merintis penjualan hasil komoditas pertanian khusunya buah durian banyak dijumpai disepanjang jalan banyak para pedagang durian sehingga perlu sekalai untuk mengadakan kios guna menjajakan dagangannya sesui dengan komoditas unggulan adalah durian. Untuk perdagangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabel.2.20. JUMLAH DAN JENIS PERDAGANGAN No 1. 2. 3. 4.

Jenis Pedagang durian Warung Tengkulak/Penebas Kios durian

Jumlah 10 30 20 10

4. Sarana dan Prasarana ekonomi Jalan dan jembatan adalah salah satu sarana ekonomi yang paling dominan, sementara itu jalan utama sebagai akses masyarakat menuju kepasar dan juga penghubung antar kecamatan antara Kecamatan Kranggan dengan Kecamatan Pringsurat sepanjang 1,4 km saat ini kondisinya telah rusak sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera diperbaiki agar perekonomian rakyat menjadi stabil, sementara untuk jalan dusun sebagian masih berupa jalan tanah, dan untuk jalan usaha tani sekitar 1.600 m sudah diperkeras dengan batu tlasah, sisa masih berupa jalan tanah, sedang jenis jembatan terdiri dari jembatan besar, sedang, kecil dan gorong, kondisi jembatan saat ini 3 jembatan besar kondisinya baik, 4 jembatan sedang kondisinya rusak dan 2 gorong-gorng perlu perbaikan. Pada tabel di bawah ini menunjukan beberapa jenis jalan, jembatan. Tabel.2. 21. JENIS JALAN No Jenis 1. Jalan desa 2. Jalan dusun 3. Jalan Usaha Tani

Jumlah (km,bh) 18 20 9

Tabel.2. 22. JUMLAH JEMBATAN No 1. 2. 3. 4.

Jenis Jembatan beton besar Jembatan beton sedang Jembatan beton kecil Gorong-gorong

Jumlah Bh 3 6 4 6

Pertembuhan ekonomi desa didukung dengan adanya lembaga ekonomi yang mendorong keberhasilan perekonomian masyarakat diantaranya adanya UEDSP, PUAP, Simpan pinjam, LKM, dan Koperasi. Beberapa jenis lembaga ekonomi desa dapat dilihat pada tabel berikut : II.16

Tabel.2. 23. JUMLAH JENIS LEMBAGA EKONOMI DESA No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Lembaga

Jumlah klp, unit

PUAP UEDSP Simpan pinjam LKM PUAP LKM Pamsimas Gapoktan Koperasi desa

1 1 12 1 1 1 1

2. Kondisi Pemerintahan Desa a. Pemerinahan Desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Desa Ngropoh mempunyai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 11 (sebelas) orang dan 25 (dua puluh lima) aparat pemerintah desa. Organisasi Pemerintah Desa Ngropoh ditetapan dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2008, yaitu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 2 (dua) Kepala urusan/Kaur, 3 (tiga) Kepala Seksi/Kasi, 2 (dua) orang Pembantu Kapala urusan/Kaur, 4 (empat) orang pembantu Kepala Seksi/Kasi dan 12 (dua belas) orang Kepala Dusun/Kadus. Tabel.2. 24. NAMA PERANGKAT DESA NGROPOH No 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nama 2 HARYONO, S.Sos LUWAR YURIANTO ISMANTO SUYITNO HENI WINARTI MARTINAH ROMELAN ROHKANAN MUNDAKIR ISBIDAR PURNOMO SUNARDI YISMIYADI KABUL TRI SUBAGIYO SUTIKNO AAN SURIPTO MURYANTI DAHRI

21. KHOTIB ANWAR 22. TAMBAH HARYANTO 23. WALUYO

Jabatan 3 Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Pembangunan Kasi Kesra Kaur Umum Kaur Keuangan Kadus Ngropoh Kadus Ciklan Kadus Belisan Kadus Getasan Kadus Karang Kadus Kesur Kadus Ngabeyan Kadus Dukuh Kadus Mirikerep Kadus Kauman Kadus Sentul Kadus Joho Pembantu Kasi Pembangunan Pembantu Kasi Kesra Pembantu Kasi Kesra Pembantu Kasi Kesra

Umur 4 48 47 51 39 46 41 46 49 42 34 46 52 49 52 51 32 41 41 31 58 35 50 49

Pedidikan 6 S.1 SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SD SD SD SD SD SLTP SD SD SLTP SLTP SLTP SLTA SLTA II.17

KEPALA DESA

Sekretaris Desa

Kasi Pembagunan

Kasi Pemerintahan

Kasi Kesejahteraan Rakyat

Kaur Keuangan

Kaur Umum

Kadus Joho

Kadus Sentul

Kadus Kauman

Kadus Mirikerep

Kadus Dukuh

Kadus Ngabeyan

Kadus Kesur

Kadus Karang

Kadus Getasan

Kadus Belisan

Kadus Cikalan

Kadus Ngropoh

Pembantu Kasi Pembangunan

Gambar.2.8. STRUKTUR ORGANISASI APARAT PEMERINTAH DESA NGROPOH Tabel . 2.25 Nama Anggota BPD UMUR

PENDIDIKAN

NO

NAMA

JABATAN

1

2

3

1

SARTONO

Ketua

62

SLTP

2

SUSANTO

Wakil Ketua

50

SLTA

3

WELAS

Sekretaris

42

D.1

4

DARTININGSIH

Bendahara

42

SLTA

5

ROMELAN

Kabid Pemerintahan

45

SLTA

6

MADIYONO

Kabid Pembangunan

48

SLTA

7

SURAHMAD

Kabid Kenasyarakatan

43

SLTA

8

RAMIDI

Anggota

35

SLTP

9

AHMAD NAWAWI

Anggota

46

SLTP

10

PRANTO

Anggota

48

SLTP

11

BEJO

Anggota

39

SLTP

II.18

KETUA

WKL.KETUA

Kabid Pembangunan

Kabid Kemasyarakatan

Anggota

Kabid Pemerintahan

Anggota

Sekretaris

Bendahara

Anggota

Anggota

Gambar. 2.9.STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

b. Keuangan Desa 1.Data perkembangan APB-Desa 5 tahun terkhir Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Ngropoh setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. a. Pendapatan Desa 1) Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok yang digarap oleh Perangkat Desa; 2) Pendapatan Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. 3) Pendapatan dari Swadaya masyarakat. b. Belanja Desa Pengelolaan belanja desa digunakan untuk: a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa; c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d) Belanja Bidang Pe4mberdayaan Masyarakat Desa; dan e) Belanja Bidang Takterduga.

II.19

c) Pembiayaan Desa: a)

Penerimaan Pembiayaan

b)

Pengeluaran Pebiayaan Kondisi APB-Desa 5 tahun terakhir Desa Ngropoh secara garis besar terlihat

dalam tabel dibawah ini: Tabel. 2.26 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGROPOH TAHUN 2011 - 2015 PENDAPATAN (Rp) Tahun

PADes

Dana Perimbangan

Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan yang sah

Jml Pendapatan

Belanja (Rp)

2011

140.497.800

81.411.300

127.580.000

-

349.489.100

349.389.100

2012

119.370.000

84.437.000

126.965.000

-

330.772.000

330.772.000

2013

94.188.000

82.867.000

157.507.000

-

334.562.000

334.317.000

2014

97.696.000

85.044.160

159.599.800

-

342.339.960

342.584.560

2015

161.796.000

14.660.000

595.647.000

-

835.510.800

801.874.605

Kenaikan/ Penurunan Rata-rata

+ 1.933.980

+ 65.580

+ 7.981.400

-

- 4.456.780

- 3.557.780

Pembia yaan (Rp)

Perkembangan indikator APB-Desa di Desa Ngropoh sampai dengan tahun 2015 tidak terlepas dari situasi kondisi kebutuhan dan besarnya anggaran yang di alokasikan dari pemerintah Kabupaten.Perubahan kiondisi anggaran yang terjadi dalam skala kebutuhan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anggaran desa.Kondisi angggaran antara lain naik turunnya APB-Desa, APB-Desa dirancang sesui dengan kebutuhan,tahun 2012 mengalami penurunan sekitar 2,6 % tahun 2013 mengalami Kenaikan sekitar 0,6 % dari tahun 2012, tahun 2014 mengalami kenaiakan 1,2 % dari tahun 2013, tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 41,9 %. Kenaikan pada thaun 2015 terlalu tinggi diatas rata rata dari sebelumnya diakibatkan karena mulai tahun 2015 negara telah menganggarkan dana APBN berupa Dana Desa.

II.20

2.Data Aset atau Kekayaan Desa Aset atau Kekayaan Desa adalah merupakan salah satu bagian dari Keuangan Desa, secara tidak aset desa dalam anggaran pada setiap tahunnya atau sebaliknya dari anggaran pada setiap tahunnya akan menghasilkan seuatu aset desa. Guna menbetahui aset desa yang dimiliki bserikut ini adalah tabel yang menunjukan kepemilikan atau kekayaan desa : Tabel. 2.27 ASET DAN KEKAYAAN DESA NO JENIS BARANG/BANGUNAN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

JML

3

Tanah Kas Desa Tanah Bengkok Gedung Balai Desa Gedung Kantor Kepala Desa Gedung PKD Gedung Musholla Desa Gedung TK Jalan Desa Jalan Usaha Tani Jembatan Jaringan Air Bersih Irigasi

89.850 m 180.760 m 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt 1 unt 18 km 9 km 13 unt 1 unt 5 unt

KEADAAN 6

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

NILAI (Rp) 7

2.246.250.000 4.519.000.000 360.000.000 375.000.000 46.960.000 25.000.000 29.000.000 3.650.000.000 1.150.000.000 2.950.000.000 2.750.000.000 3.975.000.000

c.Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam kegiatan pelaksanaan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan tidak lepas dari dukungan masyarakat yang terorganisir, organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Desa Ngropoh cukup membantu dan sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga

Kemasyarakatan Desa Ngropoh sudah terbentuk tetapi belum

ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa Ngropoh yaitu LPMD, PKK, 34 RT, 08 RW, Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

II.21

Tabel .2.28. DAFTAR PENGURUS LPMD PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2012 - 2018 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

NAMA SISWOTO SUPARYADI SUNARWOTO TRI HARYADI Ir.FB.SULITYOWATI WAHYUDIN RAMIDI JOKO TRISUNU WARSONO SRI ROMANDHANI

JABATAN Ketua Umum Ketua I Ketua II Sekretaris Bendahara Seksi I Seksi II Seksi III Seksi IV Seksi V

PENDIDIKAN SLTA SD SLTA S1 S1 SLTP SLTP SLTA SD D1

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngropoh Nomor 410.2/13.a/IV/2014 Tahun 2014

Tugas pokok LPMD adalah: a. menyusun dan memverifikasi rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif; b. menggerakan swadaya gotong royong masyarakat; c. melaksanakan dan mengendalikan penggunaan dana; d. melaksanakan kegiatan pembangunan; dan e. memperetanggungjawabkan pelaksanan dengan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik. Tabel 2.29.. DAFTAR PENGURUS PKK PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2013 - 2018 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

NAMA Yahmi,SPd Sri Maisih Ponirah,SPd Heni Winarti Rokimah Martinah Sunarwati Winarti Sri Haryanti Maryam Ratna TM Markamah Sumiyati Tiwi Astuti Lestari Sunarsih Rohmiyati Lestari Rasminah Tri Martina Sri Romandhani FB.Sulistyowati Jumiyati Sutarti Umiyah

JABATAN Ketua Wk.Ketua Sekretaris 1 Sekretaris 2 Bendahara 1 Bendahara 2 Ketua Pokja 1 Wk.Ketua Sekretaris Anggota Ketua Pokja 2 Wk.Ketua Sekretaris Anggota Ketua Pokja 3 Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Ketua Pokja 4 Wk.Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

PENDIDIKAN S.1 SLTA S.1 SLTA SLTA SLTA SLTA SLTA SD SLTP SLTA SD SLTP SLTP S.1 SD SLTA SD SD D.III D.I S.1 SLTA SD SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngropoh Nomor 411.4/15.A/XI/2013 Tahun 2013

II.22

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi: a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera; b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK; c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma; d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa; Tabel.2.30 . DAFTAR PENGURUS RW dan RT NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30.

NAMA Ashuri Sutrisno Slamet Ngapit Slamet Munaip Slamet Riyanto Pawit Paryoto AE Purwanto Rumadi Warsono Narwanto Sugeng Susanto Yamidi Sutrisno Surahmad Susanto Pitoyo Kadiyo Sudahno Slamet Yamno Edi Parno Ruskirman Trimo Ismanto Purwanto Irman Hermasn Mardiyanto Supriyanto

JABATAN Ketua RT 01 Ketua RT 02 Ketua RT 16 Ketua RT 17 Ketua RT 03 Ketua RT 04 Ketua RT 18 Ketua RT 05 Ketua RT 06 Ketua RT 19 Ketua RT 07 Ketua RT 20 Ketua RT 08 Ketua RT 21 Ketua RT 09 Ketua RT 22 Ketua RT 23 Ketua RT 10 Ketua RT 11 Ketua RT 24 Ketua RT 25 Ketua RT 12 Ketua RT 26 Ketua RT 13 Ketua RT 27 Ketua RT 14 Ketua RT 28 Ketua RT 29 Ketua RT 15 Ketua RT 30

PENDIDIKAN SD SD SD SD SLTP SD SD SLTP SD SD SD SD SLTP SD SLTA SLTA SLTA SD SD SD SD SD SD SLTP SD SD SD SD SLTA SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngropoh Nomor 7.c Tahun 2013

II.23

Tugas RT dan RW adalah: a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya; c. menggerakkan

partisipasi

dan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan Desa/Kelurahan; d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan; e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum; f. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan; g. menumbuhkembangkan

kehidupan

gotong-royong

dan

sosial

kemasyarakatan; dan h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Tabel.2.31.8.DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2012 -2016 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NAMA Suyitno Waluyo Heni Winarti Tambah Haryanto Khotib Anwar Sri Romandhani Tri Haryadi Widodo Herman Mardiyanto Mudakir Aan Suripto Sutikno

JABATAN Ketua Sekretaris Bandahara Sie Usaha Anggota Sie Org.Pemd,Or Anggota Anggota Anggota Sie Humas Anggota Anggota

PENDIDIKAN SLTA SLTA SLTA SLTA SLTP D.1 S.1 S.1 SLTA SLTA SD SD

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngropoh Nomor 18 Tahun 2016

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

II.24

Tabel .2.32..DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

No 1. 2. 3.S 4. 5.a 6.t 7. g 8. 9.a 10. s 11. l 12. 13. i 14. n 15. 16. m 17. a 18. 20. s 21 22 23 S 24 a 25 t 26 27 g 28 a 29 s 30 31 l

Nama Tambah Haryanto Nuryanto Slamet Ngapit Mujiyoto Kabul Sutrisno Teguh Slamet Suratno Nuryudi Udiyono Slamet Sudahman Sismanto Ismanto Dahri Slamet Riyanto Sugeng Ngatijo Bagiyo Sulistyono Untung Suwaji Slamet Samingun Slamet Yamno Sudarto Benu Arifin Susanto Seneng Santosa Ruwanto Sudarto Subuh Yurianto Suaharto Sugeng

Jabatan Danlinmas Wadanlinmas Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

Alamat Getasan Getasan Ngropoh Ngropoh Joho Getasan Sentul Joho Kesur Kauman Mirikerep Sentul Karang Karang Dukuh Dukuh Ngropoh Mirikerep Dukuh Dukuh Kesur Kauman Ngropoh Ngabeyan Belisan Ngabeyan Karang Ngabeyan Cikalam Getasan

KET. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngropoh Nomor 340/21/XII/2007 Tahun 2007

Satgaslinmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

II.25

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA A. MASALAH Dari proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim, dan bagan kelembagaan dalam Pengkajian Keadaan Desa bulan Desember tahun 2013 ditemukan beberapa permasalahan yang memerlukan tindakan pemecahan masalah. Masalah hasil PKD tersebut setelah

ditentukan

berdasarkan

tingkat

kemendesakan,

keseriusan,

dan

dampak

perkembangan masalah maka diperoleh peringkat masalah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu: 1. Bidang Pendidikan: a. Desa Ngropoh belum ada PAUD; b. SD Negeri 1 belum memiliki Musolla; c. SD Negeri 2 rawan longsor dan belum ada pagar pengaman;dan d. TK dan RA masih kekurangan alat peraga dan bermain. 2. Bidang Kesehatan: a. Warga dusun Kesur, Ngropoh, Mirikerep, Joho, Ngabeyan, Karang, Getasan, Ciakalan dan Belisan setiap musim kemarau kekurangan air bersih; b. Sebagian warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK dan sanitasinya belum ada; dan c. Sebagian warga miskin di desa Ngropoh belum terjangkau Jamkesmas; d. Sebagaian warga disaat musim penghujan dan pancaroba banyak yang terserang penyakit flu dan diare;dan e. Sulitnya transportasi guna membawa orang sakit atau bersalin menuju ke Rumah Sakit. 3. Bidang Pekerjaan Umum: e. Jalan dan jembatan antar dusun dan antar desa banyak yang rusak; f. Jalan lingkungan di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan; g. Drainase, Gully Plug, Senderan dan talud jalan belum terbangun sesuai kebutuhan masyarakat; dan h. Slokan lingkungan Kantor Desa belum terbangun. 4. Bidang Perumahan: a. Sebagian warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni, dan b. Sebagian warga masyarakat masih belum mengetahui tentang Perilaku Hidup Bersih. 5. Bidang Aparatur a. SDM aparatur pemerintah desa masih kurang; c. Kebersihan kantor desa dan balai desa kurang; d. Pemberhentian perangkat desa yang telah habis masa bhaktinya; e. Kantor Desa belum memiliki alat peraga proyektor (LCD);dan f. Kantor Desa belum terjangkau internet. III.26

6. Bidang Pertanian: a. Jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan; b. Masih banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan; c. Masih banyak jaringan irigasi yang rusak dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau; d. Lahan pertanian di Desa Ngropoh seluas 75 Ha rawan longsor; dan e. Kelompok tani di Desa Ngropoh masih banyak membutuhkan bantuan saprodi, saprotan dan pendampingan. 7. Bidang Ekonomi Masyarakat: a. KUB di desa Ngropoh masih kekurangan modal usaha; 8. Bidang Peternakan: a. Peternak Kambing di desa Ngropoh tidak mampu membeli bibit unggul; b. Kelompok ternak sapi di desa Ngropoh sangat membutuhkan bantuan bibit unggul;dan c. Banyak unggas milik warga yang mati mendadak. 9. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: a. Reorganisasi dan pembentukan lembaga kemasyarakatan; dan b. Kantor Lembaga Desa masih jadi satu dengan Kantor Desa. 10. Bidang Pariwisata: a. Pengembangan obyek wisata alam di lokasi embung;dan b. Rehabilitasi dan pemeliharaan obyek wisata. 11. Bidang Perkebunan: a. Meningkatkan produktifitas hasil perkebunansebagai unggulan desa; dan b. Pengembangan produktifitas hasil perkebunan. 12. Bidang Lingkungan Hidup: a. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan; dan b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. B. POTENSI Dari hasil proses Pengkajian Keadaan Desa ditemukan beberapa potensi di Desa Ngropoh yang dapat mendukung untuk penyelesaian prioritas masalah sebagaimana tertulis dalam sub bab diatas yaitu: 1. Bidang Pendidikan: a.

Dalam menyelesaikan masalah di Desa Ngropoh belum ada PAUD potensi dasar yang dimiliki Ds.Ngropoh adalah di adakannya pembangunan gedung PAUD,Pekarangan.

b.

Dalam menyelesaikan masalah SD Negeri 1 belum terbangun Musolla potensi dasar yang dimiliki Ds.Ngropoh adalah adanya BOS, Komite Sekolah dan wali murid;

III.26

c.

Dalam menyelesaikan masalah SD Negeri 2 rawan lomgsor dan belum ada pagar pengaman potensi dasar yang dimiliki Ds.Ngropoh adalah adanya BOS, Komite Sekolah, dan wali murid;dan

d.

Dalam menyelesaikan masalah potensi dasar yang dimiliki Ds.Ngropoh adalah adanya PNPM-MD, Komite TK,RA dan wali murid.

2. Bidang Kesehatan: a. Dalam menyelesaikan masalah warga dusun Kesur, Ngropoh, Mirikerep, Joho, Ngabeyan, Karang, Getasan, Ciakalan dan Belisan pada setiap musim kemarau kekurangan air bersih potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Sumber Mata Air, PAD, atau Swadaya Masyarakat; b. Dalam menyelesaikan masalah warga masyarakat belum mempunyai jamban keluarga, MCK, dan sanitasi potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya PAMSIMAS; c. Dalam menyelesaikan masalah warga miskin di desa Ngropoh belum terjangkau Jamkesmas potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Program BPJS ,Jamkesmas, dan Jamkesda; d. Dalam menyelesaikan masalah warga disaat musim penghujan dan pancaroba banyak yang terserang penyakit flu dan diare potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah

adanya PKD/Polindes dengan persediaan obat yang lengkap dan

terjankau,Bidan desa, Posyandu, kader kesehatan; e. Dalam menyelesaikan masalah sulitnya transportasi guna membawa orang sakit atau bersalin menuju ke Rumah Sakit potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Sopir,bidan desa, PKD, PKB,FKD,Posyandu. 3. Bidang Pekerjaan Umum: a. Dalam menyelesaikan masalah jalan dan jembatan antar dusun dan antar desa yang rusak potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya bantuan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan program bantuan khusus; b. Dalam menyelesaikan masalah jalan lingkungan di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya program bantuan aspirasi atau hibah, Tenaga, swadaya; c. Dalam menyelesaikan masalah drainase, Gully Plug, Senderan dan talud jalan belum terbangun sesuai kebutuhan masyarakat potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Bantuan dari Pemerintah dan bantuan program khusus, tenaga, swadaya ; dan d. Dalam menyelesaikan masalah slokan lingkungan Kantor Desa belum terbangun potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, swadaya warga masyarakat.

III.27

4. Bidang Perumahan: a. Dalam menyelesaikan masalah warga masyarakat miskin rumahnya sudah tidak layak huni potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya swadaya, tenaga, Warga miskin, pekarngan, mengajukan Proposal ke Dinas terkait; dan b. Dalam menyelesaikan masalah warga masyarakat masih belum mengetahui tentang perilaku hidup bersih potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Posyandu,Pamsimas, Kader Kesehatan ,Paguyuban Keluarga Berencana; 5. Bidang Aparatur a. Dalam menyelesaikan masalah SDM aparatur pemerintah desa masih kurang potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, perangkat desa; c. Dalam menyelesaikan masalah kebersihan kantor desa dan balai desa kurang potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, perangkat desa, dan tenaga penjaga ; d. Dalam menyelesaikan masalah pemberhentian perangkat desa yang telah habis masa bhaktinya, potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, perangkat desa, Lembaga Desa, dana bantuan dari APBD; e. Dalam menyelesaikan masalah Kantor Desa belum memiliki alat peraga proyektor (LCD) adalah potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD; dan f. Dalam menyelesaikan masalah Kantor Desa belum terjangkau internet potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, Koputer, laptop. 6. Bidang Pertanian: a. Dalam menyelesaikan masalah jalan usaha tani di masing-masing dusun masih banyak yang belum terjangkau program pembangunan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya jalan tanah, swadaya masyarakat; b. Dalam menyelesaikan masalah banyak lahan pertanian yang perlu dibangun dam penahan

potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya

lahan

pertanian, lahan kritis; c. Dalam menyelesaikan masalah banyak jaringan irigasi yang rusak dan debit air sering menyusut terutama di musim kemarau potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya lahan sawah, sungai, saluran; d. Dalam meneyelesaikan masalah lahan pertanian di desa Ngropoh seluas 75 Ha masih rawan longsor potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya bambu,bibit tanaman penguat, tenaga ; dan e. Dalam menyelesaikan masalah kelompok tani di Desa Ngropoh masih banyak membutuhkan bantuan saprodi, saprotan dan pendampingan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya lahan pertanian, petani, Kelompok tani, Wanita tani, Taruna tani,dan Gapoktan;

III.28

7. Bidang Ekonomi Masyarakat: a. Dalam menyelesaikan masalah KUB di desa Ngropoh masih kekurangan modal untuk usaha potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Kelompok KUB, Gapoktan, PUAP, Gedung koperasi; 8. Bidang Peternakan: a. Dalam menyelesaikan masalah Peternak Kambing di desa .Ngropoh tidak mampu membeli bibit unggul potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya peternak, pengajuan Proposan batuan bibit unggulke dinas terkait; dan b. Dalam menyelesaikan masalah Kelompok ternak sapi di desa Ngropohsangat membutuhkan bantuan bibit unggul potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Peternak, lahan hijau, pengajuan proposal bantuan ternak sapi; 9. Bidang Pemberdayaan masayrakat: a.

Dalam menyelesaikan masalah Reorganisasi dan pembentukan lembaga kemasyarakatan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya Lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat; dan

b. Dalam menyelesaikan masalah Kantor Lembaga Desa masih jadi satu dengan Kantor Desa potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya ADD, PAD, Lembaga kemasyarakatan, 10. Bidang Pariwisata: a. Dalam menyelesaikan masalah Pengembangan obyek wisata alam di lokasi embung potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya lahan/tanah, embung, lembaga kemasyarakatan, masyarakat pengunjung; dan b. Dalam menyelesaikan masalah Rehabilitasi dan pemeliharaan obyek wisata potensi dasar yang dimilik Desa Ngropoh adalah adanya lahan/tanah, mata air, lembaga kemasyarakatan. 11. Bidang Perkebunan: a. Dalam menyelesaikan masalah Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya lahan/tanah, hutan, lembaga kemasyarakatan, lahan rawan longsor;dan b. Dalam menyelesaikan masalah Pengembangan produktifitas hasil perkebunan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya kebun durian, pedagang, lembaga kemasyarakatan, embung. 12. Bidang Lingkungan Hidup: a. Dalam menyelesaikan masalah Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya

hutan, lembaga

kemasyarakatan, lahan rawan longsor, satwa; dan b. Dalam menyelesaikan masalah Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan potensi dasar yang dimiliki Desa Ngropoh adalah adanya kali, habitat air, lembaga kemasyarakatan. III.29

BAB IV VISI DAN MISI

A.Visi Kondisi yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Desa Ngropoh dan telah menjadi kesepakatan bersama adalah menjadi desa yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan jangka menengah yaitu tahun 2014-2018 dan merupakan Visi Desa Ngropoh adalah “ MASYARAKAT YANG SEJAHTERA BERAGAMA BERBUDAYA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA ” yang disingkat ( MASABERDAYA PBB )

Visi ini mengandung makna bahwa : 1. Untuk mewujudkan MASYARAKAT Desa ngropoh yang lebih baik maka diperlukan adanya tekat yang bulat bagi semua komponen baik Pemerintah Desa, Lembaga-lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat dengan prinsip handharbeni untuk melangkah ke depan. Hal ini mengandung makna menyatunya semua potensi sumber daya manusia (SDM) dalam lingkungan birokrasi, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat agar mempu mengelola sumber daya alam (SDA) secara terarah, didasarkan pada program yang mantap, pelaksanaan yang tepat, serta pengawasan yang ketat sehingga akan mewujudkan masyarakat yang “ SEJAHTERA”. 2. “SEJAHTERA” mengandung arti tercukupinya kebutuhan pokok material dan spiritual bagi masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan perekonomian masyarakat desa, pelaksanaan pendidikan yang berkeadilan, dan derajat kesehatan yang berkualitas yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. ”BERAGAMA” bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama dengan tidak meninggalkan adat istiadat Nasional, Regional maupn lokal yang telah ada. 4. ”BEBUDAYA” mengandung makna bahwa Desa Ngropoh menjunjung tinggi warisan leluhurnya dengan tidak melupakan sejarah nenek moyangnya. 5. “PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA“ adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga akan menciptakan aparatur pemerintah desa yang prima dan berwibawa.

IV.30

B. Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Misi adalah rumusan umum mengenai

upaya - upaya

yang

akan

dilaksanakan untuk

mewujudkan Visi. Misi Desa Ngropoh jangka menengah tahun 2014-2018 adalah :

1.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kapasitas kelompok masyarakat dan jaringan kerjasama dengan lembaga desa dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok tani dan Gapoktan;

2.

Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, serta menggerakkan dan menumbuh kembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;

3.

Mewujudkan perekonomian desa yang semakin kuat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, potensi unggulan desa, dan lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian desa;

4.

Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama;

5.

Mewujudkan ketersediaan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya;

6.

Meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup;

7.

Meningkatkan pelayanan publik, penanganan masalah sosial, serta meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin. Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka

perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi yang menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut : 1.

Misi Pertama : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kapasitas kelompok masyarakat dan jaringan kerjasama dengan lembaga desa dalam rangka meningkatkan kualitas kelompok tani dan Gapoktan, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan hasil pertranian dengan meningkatkan kerjasama antar kelompok .

2. Misi Kedua : meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, serta menggerakkan dan menumbuh kembangkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa, mempunyai kemasyarakatan

tujuan meningkatkan kualitas anggota dan pengurus lembaga

desa,

mewujudkan

harmonisasi

dan

sinkronisasi

antar

lembaga

kemasyarakatan desa maupun dengan unsur pemerintahan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya serta gotong royong masyarakat. 3. Misi Ketiga : mewujudkan perekonomian desa yang semakin kuat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, potensi unggulan desa, dan lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian desa, mempunyai tujuan untuk menggerakkan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, potensi unggulan desa, dan lembaga ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan asli desa IV.31

4. Misi Keempat : Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama mempunyai tujuan mewujudkan kualitas kehidupan beragama yang didasarkan pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing dalam nuansa kehidupan yang sejuk dan penuh toleransi. 5. Misi Kelima: mewujudkan ketersediaan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, mempunyai tujuan untuk menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana pelayan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan derajat kesehatan yang berkualitas, serta kondisi social dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, berkemampuan, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur dan adat istiadat serta budaya Nasional, Regional dan lokal. 6. Misi Keenam : meningkatkan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup, mempunyai tujuan peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang. 7. Misi Ketujuh : meningkatkan pelayanan publik, penanganan masalah sosial, serta meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin, mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, sera pemberdayaan masyarakat miskin. Strategi dan arah Kebijakan Berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data tentang keadaan masyarakat, masalah, dan potensi maka diperoleh beberapa kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh desa. Kegiatan tersebut merupakan kebutuhan desa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kemampuan keuangan desa, dan kewenangan desa. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan yang direncanakan untuk didanai dari swadaya atau sumbangan pihak ketiga, APB-Desa, dan Kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, serta APBN dalam program-program khusus (Lampiran IV.B, IV.C, IV.D, dan IV.E). Kegiatan hasil Pengkajian Keadaan Desa merupakan kegiatan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi melalui beberapa misi. Dalam mewujudkan visi diperlukan langkahlangkah strategis/terobosan dengan menggunakan strategi yang mempertimbangkan potensi pendukung baik internal yang ada di desa maupuan potensi eksternal. Strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 1. Untuk melangkah yang lebih maju dalam pembangunan fisik baik di tingkat desa maupun dusun dengan cara melibatkan swadaya masyarakat; 2. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Ekomi dengan cara mengadakan kegiatan membuat ketrampilan dan membentuk kegiatan makanan kecil dan membuat anyaman IV.32

keranjang dan mengadakan kursus-kursus danmeningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan bertumpu pada pengembangan potensi unggulan desa ; 3. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Agama dengan cara mengadakan kegiatan pembinaan melalui majelis taklim dan takmir masjid; 4. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Pendidikan

dengan cara mengadakan

kegiatan tatap muka antara guru, wali murid dan komite sekolah; 5. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Kesehatan dengan cara mengadakan kegiatan kebersihan, peningkatan pelayanan Posyandu, dan terpenuhinya janinan kesehatan bagi mesyarakat miskin; 6. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Perumahan dengan cara mengadakan kegiatan tatap muka antara tokoh masyarakat,warga masyarakat dan pemerintah desa menjelaskan menganai kesadaran bermasyarakat , kerukunan bertetangga ; 7. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Kemasyarakatan

dengan cara

mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pembardayaan masyarakat; 8. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Pertanian , Perkebunan dan Kehutanan serta Peternakan dengan cara mengadakan kegiatan pertemuan rutin bagi kelompok tani dan gapoktan; 9. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Pemerintahan dengan cara mengadakan kegiatan meningkat kualitas danpemberdayaan aparatur desa melalui bimbingan dan evaluasi; 10. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Lingkungan hidup

dengan cara

mengadakan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 11. Untuk memajukan pembangunan di Bidang Pariwisata

dengan cara mengadakan

kegiatan perlindungan terhadap potensi wisata melaluipemberdayaan masyarakat; Dalam melaksanakan beberapa strategi diatas maka untuk mewujudkan visi “Desa Ngropoh dengan Masyarakat yang Sejahtera Beragama Berbudaya dengan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa melalui 7 (tujuh) misi yang telah ditetapkan, kebijakan pemerintah Desa Ngropoh adalah sebagai berikut: 1.

Melalui strategi Mening katkan pembangunan di tingkat desa sampai dengan di tingkat dusun dengan melibatkan swadaya masyarakat maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur desa dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan b. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gotong ropyong dan swadaya.

2.

Melalui strategi Mening katkan pembangunan di Bidang Ekomi dengan cara mengadakan kegiatan membuat ketrampilan dan membentuk kegiatan makanan kecil dan membuat anyaman keranjang dan mengadakan kursus-kursus dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dengan bertumpu pada pengembangan potensi unggulan desa maka kebijakan yang dirumuskan adalah: IV.33

a. Meningkatkan sarana dan prasarana industri kecil dengan kursus atau pelatihanketrampilan; dan b. Meningkatkan kapasitas industri rumah tangga. 3.

Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Agama dengan cara mengadakan kegiatan pembinaan melalui majelis taklim dan takmir masjid maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan; dan .b. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui majlis taklim, yasinan, dan pengajian lapanan.

4.

Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Pendidikan

dengan cara

mengadakan kegiatan tatap muka antara guru, wali murid dan komite sekolah maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; dan b. Meningkatkan kepedulaian orang tua terhadap anak melalui pengawasan pergaulan, pertemuan dengan guru dan komite sekolah. 5. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Kesehatan dengan cara mengadakan kegiatan kebersihan, peningkatan pelayanan Posyandu, dan terpenuhinya janinan kesehatan bagi mesyarakat miskin maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan sarana dan prasarana Posyandu; b. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih; dan c. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gotong royong jumat bersih. 6.

Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Perumahan

dengan cara

mengadakan kegiatan tatap muka antara tokoh masyarakat,warga masyarakat dan pemerintah desa menjelaskan menganai kesadaran bermasyarakat , kerukunan bertetangga maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar air bersih; dan b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kerukunan bertetangga melalui selapanan dusun. 7. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Kemasyarakatan dengan cara mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peran serta dalam bidang perencanaan pembangunan; dan b. Meningkatkan kebersamaan lembaga kemasyarakatan melaluirembug deso. 8. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Pertanian , Perkebunan dan Kehutanan serta Peternakan dengan cara mengadakan kegiatan pertemuan rutin bagi kelompok tani dan gapoktan maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan berdayaan masyarakat melalui pertemuan rutin kelompok tani dan Gapoktan; IV.34

b. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan kehutanan serta peternakan;dan c. Meningkatkan penerapan teknologi, inovatif pertanian, perkebunan dan kehutnan serta peternakan yang berwawasan lingkungan. 9. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Pemerintahan dengan cara mengadakan kegiatan meningkat kualitas dan pemberdayaan aparatur desa melalui bimbingan dan evaluasi maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan tertib administrasi melalui pendataan aset milik desa, pendataan kependudukan, pengelolaan keungan, pelayanan perizinan dan pelayanan lainnya; b. Meningkatkan kemampuan profesionalisme dan kesejahteraan SDM perangkat desa melalui kursus dan pelatihan yang sesuai dengan tupoksinya;dan c. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan. 10. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Lingkungan hidup dengan cara mengadakan kegiatan perlindungan dan konservasi sumber daya alam maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui peran serta masayarakat peduli terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan; dan b. Meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan hidup melalui penerbitan Peraturan Desa dan Surat Keputusan. 12. Melalui strategi Meningkatkan pembangunan di Bidang Pariwisata

dengan cara

mengadakan kegiatan perlindungan terhadap potensi wisata melalui pemberdayaan masyarakat maka kebijakan yang dirumuskan adalah: a. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lembaga kemasyarakatan; dan b. Meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan wisata Peraturan Desa dan Surat Keputusan.

melalui penerbitan

IV.35

BAB V RENCANA KEGIATAN JANGKA MENGEH DESA

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi dan misi Desa Ngropoh maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan outcome sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, dan bidang pembinaan kemasyarakatan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga dalam RPJM-Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut: A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam melaksanakan kebijakan melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat maka program yang ditetapkan adalah: 1) pelayanan Administrasi Desa 2) pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 3) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 4) pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5) pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6) pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7) pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8) pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 9) penetapan organisasi Pemerintah Desa; 10) pembentukan Badan Permusyaratan Desa; 11) Penyelenggaraan Pemilihan kepala Desa; 12) penetapan perangkat Desa; 13) Peningkatan Kapasitas aparatur desa; 14) Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa; 15) penetapan APB Desa; 16) penetapan peraturan Desa; 17) pembentukan dan pelaksanaan kerja sama antar-Desa; 18) pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 19) pendataan potensi Desa; 20) pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 21) pengusulan kondisi Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; 22) pengelolaan arsip Desa; V.36

23) penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa. 24) Pemasangan tugu/patok batas desa sesuai dengan Peraturan Daerah; 25) penetapan dan penegasan batas Dusun; 26) pelaksanaan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif; 27) penyusunan Dan Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa (RKP-Desa); 28) penyusunan Dan Pendayagunaan Profil Desa; 29) penyusunan dan penetapan LKPJ, LPPD, Informasi kepada masyarakat; 30) persertifikatan tanah milik desa; 31) pengadaan tanah kas desa; 32) operasional pemerintah desa; dan 33) kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

B. Urusan Pembangunan Desa Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan pelayanan dasar, sarana dan prasarana infrastruktur desa dengan mendorong partisipasi masyarakat maka program yang ditetapkan adalah: a. Pelayanan dasar desa antara lain : 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; 2) pengembangan Kader kesehatan Desa; 3) pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:  layanan gizi untuk balita;  pemeriksaan ibu hamil;  pemberian makanan tambahan;  penyuluhan kesehatan;  gerakan hidup bersih dan sehat;  penimbangan bayi; dan  gerakan sehat untuk lanjut usia. 4)pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD); dan 5)pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan Desa; b. Sarana dan prasarana desa; 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2) pembangunan dan pemeliharaan gedung serbaguna; 3) pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus sebagai jalan desa; 4) pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan; 5) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 6) pengelolaan dan pemeliharaan embung Desa; 7) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;

V.37

8) pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan serta cagar budaya berikut benda purbakala; 9) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 10) pembangunan dan pemeliharaan drainase; 11) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 12) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 13) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 14) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 15) pembangunan dan pemeliharaan poskamling; 16) pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa; 17) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; 18) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa; dan 19) pelestarian budaya gotong royong/gugur gunung/kerja bakti, sambatan, susuk, babad dalan. c. Pengembangan ekonomi lokal desa; 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2) pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 3) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 6) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 7) pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 8) pengembangan dan pengelolaan benih lokal; 9) pengembangan ternak secara kolektif; 10) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 11) pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 12) pengembangan dan pengelolaan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten; 13) pengelolaan parkir desa; 14) pengembangan teknologi tepat guna; dan 15) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

V.38

d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa. 1) pembangunan tempat pembuangan akhir/sementara sampah desa; 2) pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif. 3) pembangunan dan pengelolaan bank sampah. 4) pengelolaan sumber mata air; 5) pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa; 6) pembuatan, Pembangunan dan pengelolaan sumur resapan atau biopori; 7) menjaga kelestarian tanaman produk unggulan desa; 8) menjaga dan melestarikan pohon langka dan jenis pohon pelindung, penyuplai, penahan,penyimpan, dan produksi air jalan yang dilarang di tebang oleh desa termasuk turus jalan; 9) pembuatan sengkedan atau terasering pada lahan miring sesui kontur tanah; 10) menghimbau petani untuk melakukan pergantian pola tanam dalam 1(satu) tahun dengan sistem PJP ( Padi, Jagung, Polowijo ) agar secara alamiah

kesuburan

tanah tetap terjaga; 11) pemanfaatan kotoron ternak dan kompos sebagai pupuk organik hayati; 12) pembuatan,pembangunan dan perawatan god/slokan/sunglon/wangan jaringan perpipaan dan sejenisnya sebagai saluran air irigasi untuk kepentingan pengairan ke lahan pertanian; 13) menghimbau petani agar tidak menggunakan zat racun jenis pestisida, ensektisida, herbisida, fungisida dan sejenisnya secara berlebihan. 14) menjaga ekosistem sawah dan pembuatan rubuha untuk sarang burung hantu sebagai predator hama tanaman khususnya tikus; 15) menjaga kelestarian lingkungan perairan umum dengan tidak menambang kiltu, batu, pasir, dan tanah liat mulai dari hilir sampai ke hulu baik untuk kepentingan sendiri, kelompok maupun umum; dan 16) mempertahankan ekositem perairan umum dengan tidak menangkap ikan menggunakan bahan dan alat serta energi berupa , zat kimia, zat racun, bahan peledak dan energi listrik yang dan perlengkapan lain yang membahayakan bagi kehidupan dan merusak habitat air. C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan pembinaan terhadap keamanan, kerukunan masyarakat dan memfasilitasi kegitan kelembagaan kemasyarakatn desa serta organisasi kemasyarakatan lainnya maka program yang ditetapkan adalah: a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah masyarakat desa; b. Pembinaan perdamain, penanganan konflik, dan mediasi di desa; c. Pembinaan dan fisilitasi lembaga kemasyarakatan desa; d. Pembinaan kerukunan umat beragama; e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masayarakat; f. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; V.39

g. Fasilitasi kegiatan PPKBD dan sub PPKBD; h. Fasilitasi kegiatan kader KB,BKB,BKR, dan BKL; i. Fasilitasi kegiatan Gerkan Sayang Ibu; j. Fasilitasi Kegiatan organisasi kemasyarakatan desa; k. Fasilitasi kegiatan PHBN dan PHBK. D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam melaksanakan kebijakan meningkatkan pengembangan,pengawasan,fasilitasi dan pembentukan serta pendayagunaan terhadap kegitan kelembagaan kemasyarakatn desa serta organisasi kemasyarakatan lainnya maka program yang ditetapkan adalah: 1) pengembangan Kader kesehatan Desa; 2) pengembangan Posyandu melalui:  layanan gizi untuk balita;  pemeriksaan ibu hamil;  pemberian makanan tambahan;  penyuluhan kesehatan;  gerakan hidup bersih dan sehat;  penimbangan bayi; dan  gerakan sehat untuk lanjut usia. 3) pengembangan seni budaya lokal; 4) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 5) fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 

kelompok tani;



kelompok seni budaya; dan



kelompok masyarakat lain di Desa.

6) fasilitasi terhadap masyarakat dan/atau kelompok rentan, miskin, perempuan, difabel, dan masyarakat adat; 7) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 8) analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 9) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 10) pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 11) peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 12) pendayagunaan teknologi tepat guna; 13) pembangunan rumah tidak layak huni; 14) peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 

kader pemberdayaan masyarakat Desa;



kelompok usaha ekonomi produktif;



kelompok perempuan; V.40



kelompok tani;



kelompok masyarakat miskin;



kelompok pengrajin;



kelompok pemerhati dan perlindungan anak;



kelompok pemuda;



kelompok wanita tani;



kelompok usaha bersama;



kelompok budidaya ikan;



kelompok taruna tani; dan



gabungan kelompok tani;

15) pembentukan dan pengembangan kapasitas Badan Pengelola Sanitasi Penyedia Air Minum (BPSPAM); 16) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di desa;dan 17) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

Penjabaran program-program dalam beberapa kegiatan tertuang pada lampiran F.I.1

V.41

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngropoh Tahun 2004-2018 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Desa Ngropoh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disepakati oleh semua para pemangku kepentingan pembangunan desa secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan selektif melalui skala prioritas. RPJM-Desa ini disusun secara transparan melalui penggalian masalah dan potensi di tingkat dusun serta penentuan tindakan pemecahan masalah dalam forum musyawarah yaitu pra musrenbangdes dan musrenbangdes. Sehingga diharapkan program dan kegiatan dalam RPJM-Desa pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2018 dapat terlaksana dan harapan serta cita-cita masyarakat desa menjadi Desa Ngropoh dengan Masyarakat yang Sejahtera Beragama Berbudaya dengan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa dapat terwujud. Penjabaran kegiatan dalam RPJM-Desa pada setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang dimusyawarahkan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat dalam forum musrenbangdes tahunan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Selanjutnya kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diimplementasikan dalam APB-Desa pada setiap tahun berikutnya. Sehingga untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Desa Ngropoh maka kegiatan yang tertuang dalam RKP-Desa dan APBDesa pada setiap tahun tidak boleh menyimpang dari rumusan program yang ada di dalam RPJM-Desa kecuali terjadi peristiwa force majeour. Pengendalian pelaksanaan RPJM-Desa dilakukan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat. Sedangkan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan pada setiap forum musrenbangdes tahunan dan musrenbangdes RPJM-Desa periode berikutnya, serta dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.

VI.42

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa Format F.I.1 2. Kegiatan PengkajianKeadaan Desa meliputi: a. Penyelarasan data Desa terdiri dari: Data Desa: 1) Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1 2) Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4 b. Penggalian gagasan masyarakat 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.I.3) 2) Daftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.I.3.1) 3) Sketsa Desa Format (F.I.3.1.a) 4) Kalender Musim Format(F.I.3.1.b) 5) Bagan Kelembagaan Format(F.I.3.1.c) c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa dengan format: 1) Berita acara hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4) 2) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1) d. Hasil Kesepakatan Musdes dituangkan dalam: 1) Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa (Format F.I.5) 2) Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6) 3) Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa sesuai dengan (Format F.I.7) dengan memperhatikan: e. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa. f. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa. g. Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. h. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.

KEPALA DESA NGROPOH,

HARYONO

VI.43

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2013 s/d 2014, Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Harapan agar kegiatan ini betul-betul bermanfaat bagi Pemerintah Desa Ngropoh dan masyarakat secara umum, merupakan kesungguhan dan komitment yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting ini. Untuk menjadikan masyarakat yang lebih berkualitas sangat diperlukan kesungguhan oleh semua pihak untuk memberi ruang bagi peran serta dan partisipasi masyarakat. Perencanaan bersama masyarakat adalah merupakan metode pendekatan perencanaan secara partisipatif yang akan menjadi pendorong/motor utama perubahan sosial masyarakat akan menjadi lebih mandiri. Penyusunan Dokumen Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) 2014-2018 Desa Ngropoh ini menjadi penting artinya ketika otonomi daerah dan globalisasi benar-benar terlaksana. Dengan RPJM-Des, kesinambungan penyusunan kepemimpinan local dapat berjalan dengan baik, desa akan dapat mengukur keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dengan mengacu pada VISI-MISI yang telah dibuat. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat disamping merupakan sasaran (obyek) pembangunan juga sekaligus dapat berperan aktif/sebagai pelaku (subyek) dalam pembangunan sesuai dengan keperluan, kebutuhan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain antara keterpaduan program pembangunan, kemampuan masyarakat dan peran serta masyarakat yang ada di desa. Pembangunan desa atau pembangunan masyarakat adalah seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kunci keberhasilan suatu pembangunan yang memenuhi kriteria fungsi pengelolaan pembangunan seperti itu, terletak pada bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif.

i Selanjutnya desa yang dipimpin Kepala Desa perlu diperkuat dari aspek sarana dan prasarana, system administrasi, keuangan, dan kewengan bidang pemerintahan di desa sebagai cirri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karenanya Desa Ngropoh bertekad bulat dan bergerak maju bersama rakyat untuk mewujutkan harapan yang di inginkan dengan bermusyawarah mengahasilkan suatu komitmen bersama yang mrnjadi dokimen desa yang selanjutnya di tetapkan segai Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM-Des). Demikian mudah-mudahan dapat memberi ilustrasi bahwa desa mempunyai posisi strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kerna desa mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerinthan umum, pelayanan langsung kepada masyarakat dan pembinaannya serta melakukan koordinasi langsung untuk semua kegiatan.

Ngropoh ,

2016

TIM PENYUSUN Pemerintah Desa Ngropoh

Ii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................

i-ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................

iii

Rancangan Peraturan Desa .................................................................................. BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1.Latar Belakang .................................................................................................. a.Perkembangan Pembangunan Desa ............................................................... b.Tantangan Desa Kedepan ...............................................................................

1 1 1–2 2–3

2.Dasar Hukum ....................................................................................................

3

3.Maksud da Tujuan ............................................................................................. a.Maksud Penyusunan RPJM-Desa ................................................................... b.Tujuan Penyusunan RPJM-Desa ....................................................................

3 3 3

BAB II PROFIL DESA ..................................................................................................... 1.Kondisi Desa ... .................................................................................................. a.Keadaam Geografis ......................................................................................... b.Kondisi Demografi ......... ............................................................................... c.Keadaan Sosial ............................................................................................... d.Keadaan Perekonomian Desa ........................................................................

4 4 4–5 5–9 9 – 12 12 – 16

2.Kondisi Pemerintahan Desa .............................................................................. a.Pemerintahan Desa ......................................................................................... b.Keuangan Desa .............................................................................................. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa ....................................................................

17 17 – 19 19 – 20 20 – 21

BAB III PENGKAJIAN KEADAAN DESA .................................................................... 1.Prioritas Masalah ...............................................................................................

22 22 – 25

2.Potensi ................................ ..............................................................................

25 – 28

BAB IV VISI DAN MISI ................................................................................................... 1.VISI ................... ...............................................................................................

29 29

2.MISI ... ................................ ..............................................................................

29 – 31

Halaman

BAB V STRATEGI,,KEBIJAKAN, DAN PROGRAM ........................................................ 1.Strategi ............ ......................................................................................................

32 32

2.Dasar Hukum .........................................................................................................

32 – 33

3.Program Pembangunan Desa ................................................................................

33 – 38

BAB VI PENUTUP ...... .......................................................................................................... 1.RPJM-Desa sebagai pedoman penyususnan RKP-Desa ........................................

39 39

2.Tata Cara Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa ..

39 – 40

3.Kaidah Pelaksanaan ...............................................................................................

40 – 41

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ................................................................................

i-ii

DAFTAR ISI .............................................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................

1

BAB II

BAB III

A.

Latar Belakang ……………………………………………

1

B.

Maksud dan Tujuan ……………………………………

2

C.

Landasan Hukum ………………………………………

2

D.

Sistimatika Penulisan ………………………………….

3

GAMBARAN UMUM DESA ..............................................

4

A. Kondisi Geografis ……. ……..........................................

4

B. Kondisi Demografi ………………………………………

5

C. Perekonomian Desa ……………………………………

5

D. Pemerintahan Desa ……………………………………

6-8

VISI DAN MISI .............................................................

9

A. Visi ………………………...........................................

9

B. Misi ...................................................................... BAB IV

9-11

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA .

12

A. Strategi ……………………………………………………..

12

B. Kebijakan ………………………………………………….

12

BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA ..............................

13-19

BAB VI

PENUTUP ….................................................................

LAMPIRAN : RENCANA KERJA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN

20 21-28

RANCANGAN PERATURAN DESA NGROPOH NOMOR : … TAHUN 2014

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA NGROPOH KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018

RAN

RANCANGAN vCANGANR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA NGROPOH 2009 – 2013 ( Peraturan Desa No. Tahun 2010)

PEMERINTAH DESA NGROPOH KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010

RANCANGAN PERATAURAN DESA (Nomor : Tahun 2014)

r

Tentang 2

01((0vCANR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DESA NGROPOH 2014 – 2018 TAHUN 2014

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH DESA TIM SEBELAS TENTANG RAPAT PENYUSUNAN DRAF RPJM-Desa TAHUN 2014 – 2018

2.Jumlah Penduduk bardasarkan Kelompok Usia

2.Jumlah Penduduk bardasarkan Kelompok Usia 3.Jumlah Penduduk bardasarkan Pendidikan 3.Jumlah Penduduk bardasarkan Pendidikan 4.Jumlah Penduduk bardasarkan Matapencaharaian Pokok 4.Jumlah Penduduk bardasarkan Matapencaharian pokok 5.Jumlah Penduduk bardasarkan Pemeluk Agama 5.Jumlah Penduduk bardasarkan Pemeluk Agama