PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan, efisiensi operasi dan untuk menjaga aset perusahaan. Pasal 2 Definisi 1. Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan. 2. Departemen Audit Internal adalah unit kerja dalam perusahaan yang menjalankan fungsi Audit Internal. 3. Pekerjaan yang berhubungan dengan Audit Internal (selanjutnya disebut “audit”) dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Direktur serta harus bebas dari kepentingan pihak selain Departemen Audit Internal dalam penentuan ruang lingkup audit, pelaksanaan audit hingga pelaporan hasil audit. 4. Audit rutin adalah audit yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan. 5. Audit khusus adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan perintah dari Presiden Direktur dan atau sesuai dengan kebutuhan.
1
Pasal 3 Struktur dan Kedudukan Departemen Audit Internal 1. Departemen Audit Internal dipimpin oleh seorang kepala Departemen Audit Internal. 2. Kepala Departemen Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris. 3. Presiden Direktur dapat memberhentikan kepala Departemen Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika kepala Departemen Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Departemen Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. 4. Kepala Departemen Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. 5. Auditor yang duduk dalam Departemen Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Departemen Audit Internal. Pasal 4 Wewenang Departemen Audit Internal Departemen Audit Internal memiliki wewenang sehubungan dengan tugas-tugasnya sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Departemen Audit Internal memiliki wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya. 2. Departemen Audit Internal berhak untuk melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit. 3. Departemen Audit Internal berhak untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. 4. Departemen Audit Internal memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 5. Departemen Audit Internal berhak melakukan audit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5. 6. Departemen Audit Internal berhak meminta orang-orang terkait dari Departemen yang diaudit untuk memberikan informasi dan menyerahkan data atau dokumen yang dibutuhkan berkenaan dengan kegiatan audit. 7. Departemen Audit Internal berhak menentukan metode dan pendekatan audit yang akan dilaksanakan. 8. Departemen Audit Internal berhak menghadiri, memeriksa, memverifikasi dan mengajukan pertanyaan kepada perusahaan dalam grup maupun perusahaan rekanan apabila diperlukan. 9. Departemen Audit Internal berhak untuk melihat daftar hadir atau notulen rapat Departemen terkait apabila dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan audit. 10. Personel yang menerima permintaan tersebut diatas tidak dibenarkan menolak permintaan tanpa alasan yang jelas ataupun memberikan jawaban yang tidak benar. Pasal 5 Kode Etik
2
1. Auditor Internal memiliki integritas yang dapat dipercaya sehingga penilaiannya dapat diandalkan, meliputi: a) Melakukan tugas dengan jujur, hati-hati dan bertanggung jawab. b) Mematuhi dan membuat pengungkapan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. c) Tidak terlibat kegiatan yang menyalahi hukum, atau terlibat perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik profesi Audit Internal maupun perusahaan. d) Menghargai dan memberikan kontribusi kepada tujuan Perusahaan. 2. Auditor Internal menunjukkan tingkat obyektifitas profesionalisme yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan. Auditor Internal harus melakukan penilaian yang seimbang terhadap segala kondisi yang terjadi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain dalam memberikan penilaian, meliputi: a) Tidak mendukung ataupun terlibat dalam kegiatan yang dapat membuat penilaiannya menjadi bias, termasuk segala kegiatan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan. b) Tidak dibenarkan profesionalismenya.
menerima
sesuatu
yang
dapat
mempengaruhi
penilaian
c) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, dimana apabila tidak diungkapkan dapat mengakibatkan laporan yang menyesatkan. 3. Auditor Internal menghargai nilai dan hak kepemilikan suatu informasi serta tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan kecuali disyaratkan oleh hukum maupun kewajiban profesionalnya untuk melakukan hal tersebut, meliputi: a) Hati-hati dalam menggunakan maupun menjaga informasi yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaannya. b) Tidak dibenarkan menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi yang dapat menyalahi hukum dan merugikan tujuan Perusahaan. 4. Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. a) Melakukan kegiatan hanya apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan. b) Melakukan kegiatan audit internal sesuai dengan pedoman yang berlaku. c) Meningkatkan kemampuan, efektifitas dan kualitas pekerjaannya secara terus-menerus. Pasal 6 Kerahasiaan dan Pembatasan 1. Auditor Internal menghargai nilai dan hak kepemilikan suatu informasi serta seluruh informasi yang diberikan oleh perusahaan sebagai rahasia. 2. Auditor Internal dilarang untuk mengungkapkan sebagian atau seluruh informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas kepada pihak eksternal maupun pihak internal yang tidak berkepentingan atas informasi atau hasil audit tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Presiden Direktur, kecuali atas permintaan dari lembaga yang berwenang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 3. Ketentuan mengenai kerahasiaan ini tetap berlaku sekalipun personel dalam Departemen Internal Audit sudah tidak bekerja lagi di perusahaan.
3
Pasal 7 Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Audit Internal Departemen Audit Internal melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan audit sebagaimana diuraikan di bawah ini: 1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan. 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris. 6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. 7. Bekerja sama dengan Komite Audit. 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Pasal 8 Persyaratan Auditor Internal 1. Auditor Internal memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas. 2. Auditor Internal memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya. 3. Auditor Internal memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 4. Auditor Internal memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. 5. Auditor Internal wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal. 6. Auditor Internal wajib mematuhi kode etik Audit Internal. 7. Auditor Internal wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan. 8. Auditor Internal memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. 9. Auditor Internal bersedia meningkatkan profesionalismenya secara terus-menerus.
pengetahuan,
keahlian
dan
kemampuan
10. Auditor Internal tidak dibenarkan melakukan rangkap tugas dan jabatan sebagai auditor dan pelaksana kegiatan operasional perusahaan baik dalam perusahaan publik maupun anak perusahaannya.
4
Pasal 9 Penanggung Jawab Audit 1. Penanggung jawab audit adalah kepala Departemen Audit Internal atau petugas audit yang ditunjuk oleh kepala Departemen Audit Internal untuk menjalankan fungsi audit. 2. Penanggung jawab audit menunjuk petugas audit dari Departemen Audit Internal namun jika diperlukan penanggung jawab audit dapat menunjuk petugas audit yang bersifat sementara dari bagian lain dengan persetujuan Presiden Direktur atau Direksi. 3. Penanggung jawab audit bertanggung jawab untuk membuat rencana pelaksanaan audit. Pasal 10 Petugas Audit 1. Petugas audit adalah personel yang ditunjuk oleh penanggung jawab audit untuk melaksanakan audit. 2. Petugas audit harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya. Petugas audit harus melaksanakan audit di bawah petunjuk penanggung jawab audit. 3. Petugas audit harus mendapat pengetahuan dan keahlian yang memadai sehubungan dengan pekerjaannya secara terus-menerus melalui berbagai pelatihan, kursus dan seminar yang diadakan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Pasal 11 Ruang Lingkup Audit Ruang lingkup audit yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Audit pengendalian pada tingkat perusahaan mencakup komponen dasar pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penentuan risiko dan tindak lanjutnya, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan monitoring. 2. Audit pada tingkat proses kerja (bisnis) perusahaan yang memiliki pengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. 3. Audit tutup buku laporan keuangan dilakukan terhadap proses tutup buku perusahaan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan penyajian laporan keuangan. 4. Audit pengendalian penerapan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. 5. Audit operasional dilakukan sebagai pengendalian pada tingkat Departemen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan kerja operasional secara terus-menerus. Pasal 12 Metode Audit 1. Audit dilakukan melalui tahapan yang meliputi persiapan, pemahaman pendahuluan, pelaksanaan audit dan pelaporan hasil audit. 2. Kegiatan audit diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan dengan menggunakan cara-cara sistematis melalui pendekatan berbagai disiplin keilmuan. Pasal 13
5
Hubungan dengan Pihak Lain 1. Departemen Audit Internal harus dapat memberikan informasi dan melakukan komunikasi terhadap pihak eksternal yang berkepentingan (auditor eksternal, auditor perusahaan induk, konsultan, organisasi audit dan lain-lain) untuk memberikan keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah memadai dan dilaksanakan secara efektif. 2. Departemen Audit Internal menjalin hubungan dan melakukan koordinasi secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit maupun Akuntan Publik dengan tujuan agar audit dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pasal 14 Penyimpanan Dokumen 1. Dokumen audit seperti surat penugasan, kertas kerja, berita acara, laporan audit dan dokumendokumen lain terkait dengan audit merupakan dokumen rahasia dan tidak dibenarkan untuk diketahui pihak yang tidak berkepentingan tanpa seijin kepala Departemen Audit Internal. 2. Departemen Audit Internal wajib menyimpan dan memelihara dokumen audit seperti disebutkan dalam ayat 1 diatas sekurang-kurangnya selama 10 tahun. 3. Penanggung jawab audit harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dokumen audit oleh pihak diluar Departemen Audit Internal. 4. Penggunaan dokumen audit untuk kepentingan pihak luar harus dengan persetujuan Presiden Direktur.
Bab II RENCANA AUDIT Pasal 15 Rencana Tahunan 1. Departemen Audit Internal wajib membuat rencana tahunan berdasarkan pertimbangan dari manajemen untuk kemudian diajukan kepada Presiden Direktur dan Direksi untuk memperoleh persetujuan. 2. Rencana tahunan mencakup kebijakan dasar audit, standar prosedur pelaksanaan, jadwal audit dan hal-hal lain yang dianggap perlu. 3. Departemen Audit Internal menyampaikan rencana tahunan kepada pihak yang akan diaudit. 4. Departemen Audit Internal apabila dipandang perlu dapat mengajukan perubahan rencana tahunan dengan persetujuan Presiden Direktur dan Direksi. 5. Apabila terjadi perubahan pada rencana tahunan, kepala Departemen Audit Internal harus memberikan informasi kepada pihak yang akan diaudit. 6. Rencana tahunan disusun berdasarkan pendekatan risiko dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dan pengelolaan risiko yang ada pada perusahaan. Pasal 16 Rencana Pelaksanaan 1. Petugas audit membuat rencana pelaksanaan untuk disetujui oleh penanggung jawab audit.
6
2. Rencana pelaksanaan sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut: a) Pihak yang diaudit b) Penanggung jawab pihak yang diaudit c) Jadwal pelaksanaan audit d) Klasifikasi audit e) Pelaksana petugas audit f)
Pernyataan pemberitahuan audit
3. Petugas audit apabila dipandang perlu dapat mengajukan revisi tahap-tahap pelaksanaan audit yang terdapat dalam rencana pelaksanaan dengan persetujuan penanggung jawab audit. 4. Rencana pelaksanaan harus disusun sedemikian rupa berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan dalam menetapkan rencana tahunan serta pertimbangan dari manajemen sehingga prioritas kegiatan audit dapat diarahkan sejalan dengan tujuan perusahaan. 5. Setelah rencana pelaksanaan ditetapkan, petugas audit harus menyampaikan rencana tersebut kepada penanggung jawab pihak yang diaudit. Pasal 17 Kebijakan dan Standar Prosedur Pelaksanaan Audit 1. Kebijakan audit adalah panduan yang dijadikan sebagai dasar bagi penanggung jawab audit dan petugas audit dalam melakukan kegiatan audit. 2. Standar prosedur pelaksanaan audit adalah langkah-langkah pelaksanaan kegiatan audit sebagai dasar bagi petugas audit melakukan fungsi pengawasan terhadap kegiatan Departemen yang akan diaudit. 3. Kebijakan audit dan standar prosedur pelaksanaan audit bersifat umum untuk semua pihak yang diaudit, apabila dipandang perlu dengan persetujuan penanggung jawab audit dan mempertimbangkan efesiensi pekerjaan maka realisasi pelaksanaan audit dapat disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing pihak yang diaudit. 4. Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Audit harus dapat membantu perusahaan untuk mencapai pengendalian yang efektif melalui evaluasi terhadap pengendalian dan perbaikan secara berkesinambungan. Pasal 18 Tim Audit 1. Departemen Audit Internal menentukan tim audit yang akan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan audit. 2. Departemen Audit Internal menyampaikan rencana audit serta sumber daya yang dibutuhkan kepada Presiden Direktur dan Direksi untuk memastikan bahwa tugas audit dapat dilaksanakan dengan baik. 3. Departemen Audit Internal harus memberikan informasi dampak terhadap keterbatasan sumber daya yang dimiliki kepada Presiden Direktur dan Direksi sehingga dapat diambil tindakan lebih lanjut. 4. Penanggung jawab audit mengelola dan memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk tugas audit telah memadai dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan audit. Pasal 19
7
Perencanaan Materialitas 1. Materialitas adalah ukuran seberapa besar kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan dapat diterima oleh petugas audit agar keputusan pengguna laporan audit tidak terpengaruh oleh besarnya kelemahan pengendalian tersebut. 2. Materialitas pada ayat 1 diatas terkait dengan risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal perusahaan. 3. Tingkat ambang batas (Tolerable Error) adalah ukuran seberapa besar kelemahan yang terdapat dalam pengendalian internal perusahaan dapat diterima oleh petugas audit agar keputusan pengguna laporan audit tidak terpengaruh oleh besarnya kelemahan pengendalian tersebut untuk suatu proses bisnis utama atau pada setiap tingkat operasional pihak yang diaudit yang bukan termasuk proses bisnis utama. 4. Penanggung jawab audit harus membuat perencanaan tingkat materialitas dan tingkat ambang batas pada setiap kegiatan audit yang dilakukan dengan mempertimbangkan risiko pengendalian secara seksama untuk menentukan ruang lingkup audit yang akan dilaksanakan. 5. Perencanaan materialitas dan tingkat ambang batas ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, risiko bisnis, dan hal-hal kulitatif dan kuantitatif lain yang berpengaruh terhadap pertimbangan pengguna laporan audit. 6. Adapun faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat materialitas diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Pelaksanaan (Standard Operating Prcedure). 7. Penanggung jawab audit harus dapat memastikan petugas audit memahami pengaruh dari perencanaan materialitas dan penentuan tingkat ambang batas terhadap ruang lingkup kegiatan audit yang akan dilaksanakan. Pasal 20 Identifikasi Risiko dan Tujuan Pengendalian 1. Penanggung jawab audit harus melakukan identifikasi atas risiko yang timbul pada setiap proses bisnis utama pada operasional pihak yang akan diaudit. 2. Penanggung jawab audit harus melakukan identifikasi tujuan pengendalian dan aktivitas pengendalian yang terkait oleh risiko pada ayat 1. 3. Penanggung jawab audit menentukan proses signifikan yang akan menjadi fokus utama kegiatan audit berdasarkan identifikasi risiko serta perencanaan materialitas dan penentuan tingkat ambang batas. 4. Penanggung jawab audit membuat Risk Control Matrix atau tabel untuk menggambarkan hubungan antara risiko pengendalian, tujuan pengendalian dan aktivitas pengendalian. 5. Risk Control Matrix dibuat berkaitan dengan proses bisnis utama Perusahaan. Pasal 21 Program Audit 1. Program audit merupakan prosedur yang berisi langkah-langkah untuk melakukan identifikasi, analisa, evaluasi dan dokumentasi informasi yang memadai selama kegiatan audit. 2. Penanggung jawab audit harus membuat program audit dalam setiap kegiatan audit untuk memastikan tujuan audit dapat tercapai dengan baik. 3. Program audit harus didokumentasikan dengan baik dalam kertas kerja audit.
8
4. Petugas audit harus melaksanakan setiap prosedur yang tercantum dalam program audit.
Bab III PELAKSANAAN AUDIT Pasal 22 Laporan Perkembangan 1. Departemen Audit Internal memberikan laporan perkembangan kepada Presiden Direktur atau Direksi mengenai kegiatan audit yang telah dilakukan meliputi tujuan audit, ruang lingkup audit, kewenangan dan tanggung jawab serta kinerja audit yang telah dilaksanakan. 2. Laporan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas juga harus mencakup pengungkapan terhadap risiko signifikan yang telah diidentifikasi dari pelaksanaan audit, masalah pengelolaan perusahaan serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh manajemen. Pasal 23 Supervisi Audit 1. Penanggung jawab audit wajib melakukan supervisi terhadap kegiatan audit serta dokumentasi kertas kerja yang dibuat oleh petugas audit. 2. Petugas audit wajib untuk menindak-lanjuti hasil supervisi yang telah diberikan oleh penanggung jawab audit. 3. Pelaksanaan supervisi oleh penanggung jawab audit harus di dokumentasikan dalam kertas kerja audit. 4. Seluruh bukti-bukti pendukung dan informasi yang diperoleh dari kegiatan audit harus didokumentasikan secara memadai dalam kertas kerja oleh petugas audit sehingga dapat dijadikan sebagai dasar yang andal untuk menarik kesimpulan atas kegiatan audit. 5. Tata cara pendokumentasian kertas kerja diatur lebih lanjut berdasarkan petunjuk penanggung jawab audit. 6. Petugas Audit dapat menggunakan hasil pekerjaan dari pihak lain namun terbatas pada hal-hal yang diinstruksikan secara khusus oleh penanggung jawab audit. Pasal 24 Penarikan Kesimpulan 1. Penanggung jawab audit wajib menilai apakah ruang lingkup pelaksanaan audit yang dilaksanakan telah memadai dan tidak menyimpang dari perencanaan audit yang telah ditetapkan. 2. Penanggung jawab audit wajib memastikan bukti-bukti audit dan informasi yang diperoleh dari kegiatan audit telah memadai untuk menarik kesimpulan. 3. Penanggung jawab audit mengumpulkan temuan audit dan membuat rancangan rekomendasi berdasarkan kegiatan audit yang telah selesai dilaksanakan. 4. Penanggung jawab audit menarik kesimpulan dari hasil audit yang telah dilaksanakan. 5. Penanggung jawab audit harus dapat mengelola kegiatan audit secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Pasal 25 Rapat Pelaporan
9
1. Penanggung jawab audit mengadakan rapat pelaporan dengan pihak yang diaudit setelah kegiatan audit selesai untuk membahas hasil audit dan menyampaikan rancangan rekomendasi. 2. Rapat pelaporan dapat dihadiri oleh seluruh pelaksana audit serta penanggung jawab pihak yang diaudit dan apabila dipandang perlu, dapat pula dihadiri staf terkait dengan hal-hal yang diaudit.
Pasal 26 Agenda Rapat Pelaporan Agenda Rapat Pelaporan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut: 1.
Penyampaian informasi hasil kegiatan audit mengenai fakta-fakta temuan audit dengan didukung oleh bukti-bukti yang memadai untuk dimintai tanggapan atau konfirmasi dari pihak yang diaudit.
2.
Penyampaian rekomendasi atas kelemahan-kelemahan yang telah di identifikasi oleh auditor untuk segera di tindak lanjuti oleh pihak yang diaudit.
3.
Penaggung jawab audit wajib memperhatikan tanggapan dari pihak yang diaudit untuk dipertimbangkan dalam menyusun rekomendasi.
4.
Petugas audit wajib mencatat hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pelaporan dalam suatu notulen rapat yang didalamnya terdapat berita acara audit. Pasal 27 Berita Acara
Berita acara audit dibuat oleh petugas audit berisi tentang proses pelaksanaan dan hasil audit selama menjalankan kegiatan audit dengan tujuan untuk digunakan sebagai referensi pada saat membuat laporan audit serta untuk kepentingan audit selanjutnya. Pasal 28 Audit Khusus 1. Departemen Audit Internal dapat melakukan audit khusus berdasarkan perintah Presiden Direktur. 2. Audit khusus dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diaudit mengenai pelaksanaan audit. 3. Prosedur lainnya untuk audit khusus mengacu pada prosedur audit rutin dan apabila dipandang perlu, dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku.
Bab IV LAPORAN AUDIT Pasal 29
10
Rancangan Laporan Audit 1. Departemen Audit Internal membuat rancangan laporan audit berdasarkan hasil kegiatan audit yang telah dilaksanakan. 2. Rancangan laporan audit harus mencantumkan hal-hal berikut: a) Pendapat auditor mengenai pengendalian internal pihak yang diaudit. b) Penjelasan mengenai ruang lingkup audit dan pendekatan audit yang dilakukan berisi prosedur dan kebijakan. c) Ringkasan kelemahan pengendalian internal. d) Ringkasan kondisi pengecualian kelemahan pengendalian internal apabila ada. e) Rekomendasi Departemen Audit Internal. Pasal 30 Pembahasan Rancangan Laporan Audit 1. Kepala Departemen Audit Internal menyelenggarakan rapat pembahasan rancangan laporan audit yang dihadiri oleh penanggung jawab audit, pelaksana audit, penanggung jawab pihak yang diaudit dan apabila dipandang perlu dapat pula dihadiri staf terkait dengan hal-hal yang diaudit. 2. Penanggung jawab audit akan menjelaskan ringkasan kegiatan audit, fakta-fakta temuan audit, rekomendasi hasil audit, tanggapan dari pihak yang diaudit. 3. Kepala Departemen Audit Internal menyampaikan pendapat auditor mengenai pengendalian internal pihak yang diaudit untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Direktur. 4. Penanggung jawab pihak yang diaudit memberikan tanggapan atas pendapat auditor mengenai pengendalian internal. 5. Apabila terdapat perbedaan pandangan antara Departemen Audit Internal dan pihak yang diaudit, maka pandangan masing-masing pihak disampaikan kepada Presiden Direktur. Pasal 31 Penyusunan Laporan Audit 1. Rancangan laporan audit disempurnakan dengan mempertimbangkan pandangan penanggung jawab pihak yang diaudit yang disampaikan melalui pembahasan rancangan laporan audit. 2. Kepala Departemen Audit Internal meneliti ulang laporan audit yang telah disusun sebagaimana diuraikan pada ayat 1, dan jika dipandang perlu mengadakan koreksi setelah berdiskusi dengan penanggung jawab audit. 3. Laporan audit kemudian disusun sesuai dengan urutan yang tertera pada pasal 29 ayat 2. 4. Departemen Audit Internal mencetak laporan audit. Pasal 32 Pertanggungjawaban Departemen Audit Internal Departemen Audit Internal bertanggung jawab menyerahkan laporan audit kepada Presiden Direktur untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 33 Penyampaian Salinan Laporan Audit
11
Departemen Audit Internal menyampaikan salinan laporan audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu: 1. 2. 3. 4.
Anggota komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite Audit Departemen Audit Internal (arsip) Penanggung jawab pihak yang diaudit Pihak lain dengan persetujuan Presiden Direktur
Bab V TINDAKAN TERHADAP HASIL AUDIT Pasal 34 Rekomendasi Audit 1. Kepala Departemen Audit Internal mengajukan rekomendasi tindakan terhadap hasil audit kepada Presiden Direktur untuk kemudian diajukan ke Rapat Direksi. 2. Apabila Rapat Direksi memerintahkan tindakan sehubungan dengan rekomendasi yang diajukan oleh Departemen Audit Internal, maka kepala Departemen Audit Internal harus menyampaikan perintah tersebut kepada penanggung jawab pihak yang diaudit. Pasal 35 Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 1. Penanggung jawab pihak yang menerima perintah dalam pasal 34 ayat 2 diatas harus segera melaksanakan perintah tersebut dan kemudian membuat laporan mengenai hasil pelaksanaan tindak lanjut untuk kemudian disampaikan kepada kepala Departemen Audit Internal. 2. Kepala Departemen Audit Internal meminta penanggung jawab audit untuk memeriksa kondisi pelaksanaan perintah tindak lanjut hasil audit dalam kesempatan audit yang dilakukan di kemudian hari. 3. Apabila ditemukan hal-hal yang belum dilaksanakan, maka kepala Departemen Audit Internal memberikan laporan perkembangannya kepada Presiden Direktur untuk diajukan kembali ke Rapat Direksi.
Bab VI PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN PERATURAN Pasal 36 Perubahan dan/atau pembatalan peraturan ini ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Bab VII TANGGAL PEMBERLAKUAN PERATURAN Pasal 37
12
(1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Dengan diberlakukannya peraturan ini, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Audit Internal dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Peraturan Departemen Audit Internal ini akan ditinjau secara periodik. Ditetapkan di
: Jakarta
Pada Tanggal
: 13 Januari 2008
13
