PERATURAN DAN PROGRAM TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN Oleh KRT. Adi Heru Husodo Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta PENGANTAR Peraturan dan kebijakan tentang pengendalian lingkungan atau pengelolaan lingkungan sebenarnya telah banyak dibuat oleh berbagai pihak,misalkan : ‐ Negara (Developed, developing countries dan underdeveloped countries) ‐ Pemerintah nasional ‐ Pemerintah local (Propinsi, Kabupaten) ‐ Badan‐badan dunia (World Health Organization, World Bank,dsb) Namun dalam kenyataannya tidak semua peraturan dan kebijakan tentang lingkungan dapat diaplikasikan di dunia nyata, sebagai missal adalah : ‐ Pengendalian hulu ledak nuklir di Negara‐negara nuklir (Rusia, China, USA, Israel, Jerman) ‐ Pembuangan limbah industry oleh Negara‐negara maju yang selalu diawasi oleh Green Peace ‐ Limbah pesawat atau persenjataan Perang Bintang (Star War) di angkasa luar ‐ Modernisasi yang berakibat pada penipisan lapisan Ozon di kutub utara dan selatan, sehingga lapisan es menipis yang mengakibatkan kematian ribuan singa kutub ‐ Dan sebagainya PEMBAHASAN Dibawah ini adalah peraturan‐peraturan yang terkait pengendalian lingkungan, yaitu sebagai berikut : 1.Kode Etik Rumah Sakit Indonesia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Tidak terlalu jelas hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, contoh : ‐ Rumah sakit harus mengindahkan hak azasi pasien ‐ Rumah sakit sebagai institusi harus dapat mengawasi serta bertanggung‐jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit (Corporate liability) 2.Peraturan Menteri Kesehatan No.986/Menkes/PER/XI/1992 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æamat jelas sekali, misalkan tentang penanganan limbah medis, limbah cair, limbah padat, incinerator, dan sebagainya 3.Peraturan Menteri Kesehatan No.512/Menkes/PER/IX/1990 tentang AMDAL rumah sakit ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ÆBagian dari Manajemen Lingkungan : AMDAL‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æwajib dilakukan untuk semua kegiatan pembangunan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting (positif atau negative), contoh : o RS o Pabrik rokok 1
o Jalan layang o Ring road o PLTU o Gudang senjata o Pabrik susu o Terminal o Jalan kereta api o Dan sebagainya ADKL‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æinstrument DEPKES untuk mengukur dampak kesehatan lingkungan tetapi untuk pembuatan kebijakan depkes sendiri ARKL‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan, idem diatas 4.Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ÆPenyakit menular melalui darah : HIV/AIDS Malaria Virus dsb 5.Peraturan Pemerintah RI No.40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ penanggulangan Communicable Disease, Out‐break ‐ mengutamakan promotive & Preventive & Protective 6.Keputusan Menteri Kesehatan No.622/Menkes/SK/VII/1992 tentang kewajiban pemeriksaan HIV pada darah donor ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ ini prosedur tetap untuk darah yang akan disumbangkan disamping malaria, TBC, PMS 7.Permenkes RI No.172/Menkes/Per/III/1991 tentang pengawasan kesehatan pekerja radiasi ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ÆRadiasi elektromagnetik akibat : TV HP AC Kulkas Video Lampu listrik Radio Hair dryer 8.Staatsblad 1949 No.377 tentang ordonansi Bahan Berbahaya ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æbanyak bahan berbahaya, misalkan : Bahan peledak Bahan kimia Bahan mudah terbakar ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ agar dapat dihindari terjadinya kedaruratan 9.Staatsblad 1949 No.419 tentang ordonansi obat keras ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ cukup jelas 2
10.Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan/atau jaringan tubuh manusia ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ terkait dengan pembuangan organ tubuh/jaringan 11. Guide to Hygiene & Sanitation in Aviation, WHO, Geneva, 1977 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ perlunya udara bersih ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Medical Climatology ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Udara kotor, maka pola penyakit di wilayah tersebut juga specific 12.WHO 1990.Inter‐Health : A PROGRAM AGAINST THE DISEASES OF LIFE STYLES, World Health Forum ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ gaya hidup Western, maka pola penyakit terbanyak adalah non infeksi ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Ægaya hidup Eastern, maka pola penyakit terbanyak adalah infeksi 13.World Bank 1985.INFORMATION AND TRAINING FOR LOW COST WATER SUPPLY AND SANITATION, Washington, USA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ kasus Gunung Kidul yang kekurangan air, lalu air dari Gua Bribin dan Baron dinaikkan melalui bantuan dari Jepang 14.Permenkes RI No.712/Menkes/Per/X/1986 tentang persyaratan kesehatan jasa boga ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ makanan sehat adalah bebas bakteri, virus, jamur, dsb 15.WHO 1991.GUIDELINES FOR FORECASTING THE VECTOR BORNE DISEASE IMPLICATION ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ jelas 16.WHO Expert Committee on vector biology & control 1980.ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOR VECTOR CONTROL, Geneve ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æpengendalian vector penyakit 17.Subdit Surveillance, Direktorat Epidemiologi & Imunisasi, Ditjen P2M & PLP, Depkes RI 1990.PEDOMAN SURVEILLANCE DAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL, Jakarta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ jelas sekali 18.Ditjen P2M, PLP,Depkes RI 1991. PEDOMAN PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS, Jakarta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ jelas 19.P2M,PLP, Depkes RI 1990.PEDOMAN SANITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA, Jakarta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æjelas sekali, tetapi belum semua RS mampu menciptakan RS yang saniter 20.Undang‐Undang RI Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga‐nukliran ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ jelas sekali, karena kini banyak Negara memakai tenaga nuklir untuk : ‐ Listrik ‐ Laboratorium ‐ Industry ‐ dsb 21.UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan 3
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æjelas sekali 22.UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ tidak jelas kaitannya dengan lingkungan 23.UU RI Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ cukup jelas 24.UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æcukup jelas 25. UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ cukup jelas 26.Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisian medis 27.World Bank 1989.INFORMASI DAN LATIHAN PENYEDIAAN AIR BERSIH AN SANITASI BIAYA RENDAH : Modul pendidikan hygiene, Washington, USA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æjelas 28.Canter, Larry 1977.ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT, McGraw‐Hill Book, New York ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Di Indonesia : AMDAL, ADKL, ARKL 29.UU RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan‐ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ÆEmil Salim 30. Salim, Emil 1991.PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, LP3ES,Jakarta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Pentingnya pembangunan lingkungan 31.Suratmo, F.Gunawan 1990.ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 32.Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup RI Nomor: Kep‐02/MENKLH/I/1988 tentang pedoman penetapan Baku Mutu Lingkungan, Jakarta. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Treshold Value.Dose & Response effect relationship 33.World Bank 1992.DEVELOPMENT AND THE ENVIRONMENT, Oxford University Press, New York 34.PERMENKES RI No.416/menkes/per/IX/1990 tentang syarat‐syarat dan pengawasan kualitas air 35.WHO 1977.Environmental Health Criteria 5. Nitrates,Nitrites and N‐Nitroso Compounds, Geneve ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ Kasus Robert Van De Graf of Melbourne meneliti air Kotagede 36. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP‐ 03/MENKLH/II/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan 4
37. WHO 1984.GUIDELINES FOR DRINKING WATER QUALITY, Vol 1, Recommendations, Geneve 38.Kementrian Negara Sekretaris Negara 1996. UU RI Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan 39.Depkes RI 2001.MODUL PENGUSAHA JASABOGA, Jakarta 40.Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner 2005.PEDOMAN PEMOTONGAN AYAM DAN PENANGANAN DAGING AYAM DI RUMAH PEMOTONGAN AYAM SKALA KECIL, Dirjen Produksi Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta 41.Badan Standarisasi Nasional RI (BSN RI) 1999.SNI Nomor 01‐6160‐1999 tentang rumah pemotongan unggas, Jakarta 42. BSN RI 2000.TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN BATAS MAKSIMUM RESIDU DALAM BAHAN MAKANAN ASAL HEWAN, Jakarta 43. BSN RI 2007.TENTANG MUTU KARKAS DAN DAGING AYAM, Jakarta 44.Dirjen PPM & PL 2004.KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT MEDIS SARANA KESEHATAN, Depkes RI, Jakarta ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Æ sudah jelas sekali 45.International Radiation Protection Association 1990.INTERIM GUIDELINES ON LIMITS OF EXPOSURE TO 50/60 Hz Electric and Magnetic Fields, Geneve ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ÆRadiasi electromagnetic, sejak tahun 1970‐an sudah diperdebatkan di dunia internasional, tetapi di Indonesia masih ditutup‐tutupi DAFTAR PUSTAKA Djojodibroto, Darmanto 1997.KIAT MENGELOLA RUMAH SAKIT, Penerbit Hipokrates, Jakarta Azwar,Azrul 1983.PENGANTAR ILMU KESEHATAN LINGKUNGAN, Penerbit Mutiara, Jakarta
5
