i
PERATURAN DAERAH PROPINSI HANTEN NOMOR: 11 TAI-IUN 2003 TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROPINSI BANTEN TAI-IUN 2002-2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang
a. bahwa untuk menjamih terselenggaranya kesinambungan kebijakan dan rencana pemb,mgunan daerah yang bcrkeadilan, terpadu dan menyeluruh pada wilayah Propinsi Banten, nerlu disusun kebijakan pembangunan jangka panjang; b. bahwa c1alam rangka memberikan landasan dan (lI"(]h . penyelenggaraan pemerintahan, pcmbangunan dan pe.l{ngkatan pelayanan masyarakat diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah jangka prllljang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinl8.ksud pad a huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten yang ditctapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengclolaan . Lingkungan Hidup (Lembaran Ncgara Tahun 1997 N01llor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pcrimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembanm Negara 72, Tambahan Lembaran Ncgara Tahun 1999 Nomor Nomor 3848); 5. Undang-undang NomQr 28 Tahun 1999 tentang Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme: 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
bphn.go.id
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tenfang Program . Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (L0mbaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambaban Lcmbaran Negara Nomor 4033); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamb:ll1an Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perimbangan (Lembaran Negara Tabun 2000 Nomor Tambahan Lembarani,Negara Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 84 Tabun (Tambahan Lembaran Negara No 4165);
Dana 201,
telah 200 I
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tcntang Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerab; •
.
f
II. Peraturan Daerab Propinsi Banten Nomor 3 Tabun 2002 tcntang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Pcraturan Dacrah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Seri E); 12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata KClja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Banten (Lembaran Dacrah Tahun 2002 Nomor 31 Seri D).
Dcngan persetujuan ~
\
'
DE\VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN MEMUTUSKAN : Mcnetapkan
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002-2022. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dcngan : 1. Daerah adalah Propinsi Banten; i' 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bescrta pcrangkat Dacrah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Gubernur adalah Gubernur Banten; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanj utnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 'Daerah Propinsi Bantcn; 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Banten; 6. Visi adalah suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai serta akan menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jangka panjang Propinsi Banten; 7. Misi adalah komitmen dan panduan arah bagi pembangunan dan pengelolaan Propinsi Banten dan Kabupaten/Kota untuk mcncapai visi pembangunan yang tc1ah ditetapkan;
bphn.go.id
8. Tujuan adalah nilai-nilai dan kinetja yang mesti dicapai dalam pembangunan Propinsi Banten dan Kabupaten/Kota berkaitan dalam kerangka Visi dan Misi yang tclah ditetapkan; 9. Strategi Pembangunan adalah langkah-Iangkah pembangunan dan pcngelolaan Propinsi dan Kabupaten/Kota yang perIu dilakukan untuk mcncapai Visi dan Misi pcmbangunan Propinsi Banten dan Kabupatcn/Kota yang telah ditetapkan; 10. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat l11enurut prakarsa sendiri bcrdasarkiln aspirasi l11asyarakat sesuai dengan peraturan perlindang-lindangan; 11. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari PCl11crintah Propinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta atau Masyarakat sccara sendirisendiri atau bersama-sama termasuk ulal11a, masyarakat hukum adat, kelompok profcsi, kclompok minat, dan badan hukul11; 12.Perencanaan adalah suatu· proses pcngal11bilan keputusan dari scjul11lah, pilihan l11engenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dil11asa dcpan ';una I11cncapai tujllan yang ingin dicapai sclal11a kunm waktu tcrtcntu serta pcmantallan dan pcnilaian atas pcrkel11bangan hasil pclaksanaannya, yang dilakllkan scem'a sistcmatis dan bcrkesinambungan; 13. Pcngendalian adalah suatu proses pemantallan dan pcnilaian reneana atas pcneapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, untuk selanjlltnya dial11bil tindakan korcktif bagi penyel11purnaan dan pengembangan lebih lanjllt; 14. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan lIntuk l11eningkatkan kesejahteraan l11asyarakat dalam berbagai aspek kebidupan yang dilakllkan secara terencana dan bcrkclanjlltan, dengan memanfaatkan dan memperhitungl\an kemampuan sumbcrdaya, informasi, dan kemajuan teknologi scrta memperhatikan pcrkel11bangan global; 15. PCl11bangunan Dacrah adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh PC!l1crintah Dacrah dan pelbagai pelaku pembangunan pada berbagai bidang serta masyarakat yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjlltan melalui penclayagunaan segenap sumberdaya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetah\Jan clan teknologi serta memperhatikan tantangan pcrkel11bangan global untuk mcningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara mcrata dan berkcadilan; 16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sllatll proses pengambilan keplltusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang clilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan l11asyarakat di daerah c1engan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya, inforl11asi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mel11perhatikan perkembangan global; 17. Program Pembangllnan Daerah yang selanjutnya disebut Propeda adlllah dokumen Daerah yang menurut substansi Pola Dasm Pembangunan Dacrah jangka panjang dan program~progral11 prioritas pembangunap Daeah' selama lima tahllnan scbagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar clan mengacll pad,[ Program Pcmbangllnan Nasional; 18. Pola Dasar Pcmbanglll1an Jangka Panjang yang selanjutnya discbut Poldas adalah dokumcn Dacrah yang mel11uat Visi, Misi, Stratcgi dan Kebijakan PCl11bangunan di Daerah yang didasarkan pacla kondisi, potensi, dan aspirasi l11asyarclkat yang,tllmbuh dan berkembang di Daerah dengan tetap berorientasi pada tcrcapainya tlljuan dan sasaran pembangllnan nasional; 19. Pengendalian Pem bangunan adalah suatu proses kegiatan pemantallan dan pcnilaian rencana atas pencapaian tujuan dan sasaran yang tclah ditetapkan llntuk sclanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyel11purnaan dan pcrkel110angan let ih lanjut yang mencakllp pengendalian terhadap sistcm, program, kegiatan dan percncanaan pembangunan ini dilakukan melalui pcngcmbangan indikator pCl11bangunan;
bphn.go.id
20. Koordinasi adalah suatu proses intcraksi melalui komunikasi dan dialog antar pclaku pembangunan yang bertuj uan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumberdaya dan pemecahan konDik kepentingan.
BAB II RUANG LINGKUp POLA DASAR Pasal2 (1) Ruang lingkup Pola Dasar mencakup strategi dan arah pembangunan Propinsi Banten Jangka Panjang dua PUllih tahun kedepan dan landasan filosofis bagi upaya percepatan pembangunan Daerah Banten sampai dengan batas ruang daratan, ruang laqtan dan ruang udara sesllai dengan pcraturan perundang-undangan yang berlakll. (2) Pola Dasar sebagaimana dimakslld ayat (1) pasal ini berisi : a. Asas, visi dan l11isi pembangunan scrta tujllan pembangllnan jangka panJang Propinsi Banten; b. Arah kebijakan, sasaran stratcgis dan strategi pel11bangunan Propinsi Bantcn; c. Skenario arah pembangunan Propinsi Banten; d. Pola pengembangan dan pelaksanaan program pcmbangunan scrta pelibatan masyarakat. I'
(3) lsi dan uraian Pota Dasar scbagaimana di'makslld dalam ayat (2) Pasal ini tcrc3ntuIll
dalam lal11piran 1l1crupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari Peratunm Dacrah i ni.
BAB III ASAS, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bagian Pcrtama Asas Pasal3 Pola Dasar sebagaimana dimaksud pac1a pasal 2 disusun berasaskan : a. Landasan Idiil Pancasila, konstitllsional UUD 1945, dan landasan opcrasi\Jnal Program Pembangunan Nasional yang diarahkan bagi semua kepentingan secm'a terpadll, scrasi, selaras, seimbang bcrdayaguna, berhasilg~111a, cfisien, efektif, pcmcrataan, bcrbudaya dan berkelanjutan; b. Keterbllkaan, persamaan, keadilan dan perlindllngan hllkllm.
Bagian Kcdua Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Paragraf 1 Visi dan Misi Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah Propinsi Bantrn Pasal4 Pembangllnan jangka panjang Daerah Propinsi Banten diarahkan dcngan Yisi : "Dcngan Iman dan Taqwa Menjadi Propinsi Terkemuka dibidang Agribisnis, KCl11aritil11an, Pariwisata, Perdagangan dan Industri bcrwawasan Lingkllngan dcngan Berbasis Sllmberdaya Manusia yang Handal dan Agami~,menujll Banten Majll dan Sejahtera".
bphn.go.id
Pasal5 Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalm11 Pasal 4, maka arahan pcmbangunan jangka panjang Daerah Propinsi Banten akan ditujukan untuk mclaksanakan 9 (sel11bilan) misi, terdiri : a. Menj adikan il11an dan taqwa sebagai landasan dan arah dalam pcnyclenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; ~' b. Mengembangkan sektor pertanian l11enuju agribisnis be~'basis biotcknologi dan didukung industri-industri yang berbasis pertanian yang tangguh dan mandiri sebagai kegiatan ckonomi yang utama; c. Meningkatkan pengelolaan SUl11berdaya kel11aritil11an scbagai kegiatan ckonol;ni yang utal11a; d. Mcngel11bangkan sektor pariwisata agar l11enarik pada skala nasional dan intcrnasional sehingga menjadi kegiatan ekonol11i yang utama; e. Mengel11bangkan sektor perdagangan besar yang kompetitif serta peningkatan usaha kecil dan menengah yang tangguh sehingga menjadi kegiatan ckonol11i yang utama; f. Mengembangkan sektor industri yang berwawasan lingkungan dan mCl11anfaatkan sUl11berdaya lokal sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang utama; g. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merata dan bcrkcadilan mcnuju masyarakat madani; h. Meningkatkan pembinaan sumberdaya madllsia agar rnenjadi handal dan Clgal11is; l. Mcwujudkan tata pCl11erintahan yang baik dan bersih dcngan l11cnjunjung tinggi suprel11asi hukum. Paragraf2 Tujuan Pcmbangunan Jangka Panjang Dacrah Propinsi Banten
Pasal6 Tujuan Pel11bangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten l11cliputi : a. MCl11berikan arah yang tepat dan jelas kcpada penyclcnggara 1'C'l11crintahan dan masyarakat/stakeholder dalal11 l11enyelenggarakan pel11bangunan, pclayanan clan pemberdayaan l11asyarakat Propinsi Banten; b. Mel11bcntuk kOl11itl11cn bcrsal11a antara pCl11crintah dacrah, DPRD dan l11asyarakat/stakeholclcr dalal11 l11elaksanakan pel11bangunan Propinsi 13antcn scsllai dengan visi dan l11isi yang telah c1itctapkan;(. c. Menciptakan kondisi yang konclusif untuk I11cnjal11in berkelanjutan, bcrkcsinal11bungan dan konsistensi dalal11 kebijakan l11aupun rcncana pemb:mgunan dacrah jangka l11enengah. Paragraf 3 Sasaran Pcmhangunan Jangka Panjang
Pasal7 Sasaran pcmbangunan jangka panjang Propinsi Banten meliputi : a. Terwujudnya nilai hakiki il11an clan taqwa kcdalal11 scluruh scncli kcbidllpan l11asyarakat; b. Terwujudnya pcrtlll11buhan ckonol11i unggulan dan andalan scbagai kcgiatan utal11a pcrckonol11ian dacrah dcngan I11cnarik invcstor sebanyak-banyaknya; c. Meningkatnya pencril11aan daerah mclal ui pcrbaikan manaj Cl11en kCllangan c1acrah, intensifikasi clan ekstensifikasi pajak dan rcstribusi dacrah c1iscrtai pcningkatan kapasitas institusi pendukung; bphn.go.id
d. Terciptanya kehidllpan yang harmon is, bcrakhhlq, bl:rblldaya dan j)l1rtisij)l1liC d:ngan pengcmbangan pola intcraksi, k0l1111nikasi dan kclcmbagaan l11asyarakat Hanten gllna l11eningkatkan prodllktivitas dacrah; c. Mcningkatnya profesionalismc dalal11 pengtlolaan tatet pcmcrintahan propinsi yang baik dan mcmbuka rllang bagi partisipasi l11asyarakat dcngan l11cnata institllsi yang ada dan l11cmpertahankan stabi 1itas Daerah; f. Tersusunya peraturan dan perllndang-undangan daerah scsuai tunlutan otonomi clacrah clan dinamika l11asyarakat; " . " f g. Meningkatnya pengcndalian dan tertib adl11inistrasi kcpcndudllkan, Mcngcndalikan pertumbuhan clan perkembangan daerah agar terasa nyaman, indah dan ramah lingkungan; h. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa pelayanan daerah seem'a adil, mcrata dan teljangkau guna mempereepat pembangunan dan berkembangnya perekonomian daerah serta pemberdayaan ekonomi rakyat; I. Tcrbangunya sarana dan prasarana daerah secara luas dan mcrata serta tcrpcliharanya mutu pengelolaan, aksesibilitas dan keteljangkauan pelayanan Ul11um bagi nasyarakat Propinsi Banten.
BABlV SKENARlO ARAB PEMBANGUNAN Bagian Pcrtama Arah Kcbijakan Pcmbangunan Jangka Panjang
Pasal8 Arah kebijakan pembangunanjangka pm~ang Propinsi Bantcn adalah : a. Melakukan percepatan perbaikan sosial dan ekonomi masyaraka~ dcngan eara memulihkan dan mengembangkan pcrckonomian melalui pemberdayaan kckuatan ekonomi l11asyarakat discktor unggulan dan andalan; b. Membangun sistem kepemerintahan yang l11apan dan tangguh dcngan cant meningkatkan mutu pengelolaan pemerintahan propinsi secm"a bertahap clan berkelanjutan dcngan mcmbuka ruang bagi~partisipas'i masyarakat; e. Mcmbangun secm"a luas dan merata sarana dan prasarana wilaynh, baik utama maupun pendukung, yang ramah lingkungan dcngan melibatkan partisipasi l11nsyarakat; d. Mampu membangun dan mcngcmbangkan sektor perindustrian, baik industri kecil, menengah dan industri besar yang berwawasan lingkungan serta memberibn kontribusi " . " f yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; e. Seem'a internal perlu konsolidasi dan menggalang kCljasama antar kabupatcn clan kota serta menggalang partisipasi masyarakat berikttt kemitraan strategis dilri para pelaku pembangunan (stakeholdcrs); f. Sceara eksternal, Propinsi Banten perlu Icbih meningkatkan kCljasama sccara konstruktif dengan Propinsi tetangga, terutama dalam kerangka kCljasama pembangunan di wilayah perbatasan; g. Mampu menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas dcngan cam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguasaan iptek dan manajcmen modern dalam berbagai tingkatan scrta meningkatkan d,\ya sning mclailli pcningkatan produktivitas dan kinerja ekonomi unggulan clan andalan; h. Mampu mengurangi disparitas sosial ekonomi antar wilayah, mengatasi degradasi sUl11berdaya alam dan pencemnran lingkungan scrta mcningkatknn kuantitas, kllalitas dan produktivitas komoditi unggulan;
bphn.go.id
Mcncgakkan suprcmasi hllklll1l dan l11cnjal1lin lcrciptanya kCa1ll:111an. h'!l'tltr:llll:lIl, kctcrtiban dan kctal1anan wil:1yal1 Illcbflli pclihatan masyarabl dan )1l'ningk:llan kapasitas aparat~ .1. IvIcl11anfaatkan lctak/posisi gcogralis yang stratcgis schagai pusat Pl'Il1:,sal"all d:lll pcrniagaan skala nl1sional dan intcrnasiona\ dcngan cara mcml1nl"aalkan Pc!ahuilan Udara Sockarno Ilatta. l11cngcl1lhangKan Pclabllh:1I1 Laut l3ojoncgma dan 11l'nlhangllll:111 jcmbatal1/tcrowong~n Sclat Slinda. f I.
Bagian Kcclua Tahapan Pcmhangunan Pasa] 9 (l) Pcmbangunan tahap I (tahun 2002-2006) l11erupakan tahap konsolidasi dan peletakan pondasi pembangunan yang bertul11pu pada :
a. Pcnataan dan pCl11antapan sistem kepen\erintahan"; b. Penyusunan landasan pcmbangunan jangka panjang : 1) Inisiasi penggalian potensi ekonol11i, sosial, blldaya dan fisik daerah; 2) Penyusunan rencana sektor strategis jangka panjang. c. Penyiapan SDM Bantcn yang handal dan agamis; d. Membangun kemitraan sinergis antar stakeholders; e. Pemenuhan keblltllhan pelayanan dasar, prasarana wilayah dan perlindungan sosial; f.
Konsolidasi penyelesaian batas wilayah Kepulauan Scribu.
(2) Pembangunan tahap II (tahun 2007-2011) merupakan tahap konstrllksi yang bertllmpu pada:
a. Pengembangan potensi daerah melalui rekayasa sosial, ekonol11i dan budaya lobI; b. Memanfaatkan IPTEK dan pel liang globalisasi untuk kepentingan pembangunan daerah; c. Pembangunan proyek-proyek fisik skara besar; d. Pembangunan pola kemitraan sinergis dengan KabupatenJ Kota dan dacrah lain; e. Perkuatan SDM Banten berwawasan iptek; f. Perknatan ketahanan - keamanan regional; g. Pemekaran wihlyah KabupatenJKota; h. Penataan batas wilayah Propinsi Banten. (3) Pembangunan Tahap bertumpu pada :
III (tahun 2012-2016) merupakan tahap pcngcl11bangan yang
a. Optimalisasi pcmanfaatan sumber daya daerah (ekonomi, sosial, budaya, SDA) dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; b. Pengcmbangan 5 (lima) kcgiatan ut81na 13antcn yaitu agribisnis, pariwisata, kemaritiman, perdagangan dan industri berwawasan lingkungan; c. Pengembangan pola kemitraan regional; d. Melanjutkan pcl8ks3naan proyek-proyek skala bcsar dan pcmberclayaan l11asyarakat; e. Terwujudnya sinergi antal'8 pCl11bangllnan pelabulwn Bojoncgnl dcn~an ~lktilitas ekonomi tersebar; f. Sumberdaya manusia Banten yang I11cl11iliki kCl11cmpuan daya saing clalam pasar global. t
bphn.go.id
(4) Pcmbangllnan Tahap IV (tahlln 2017-2022) mcrllpakan tallap mafJan dan divcrsilikasi yang bertumpu pada : a. Memelihara dan mcngembangkan hasil-hasil pcmb,ll1gunan; b. Perwujudan sistem dan tatanan sosia1 kemasyarakatan; c. Perwujudan sistem kepemerintahan dan pembangunan yang mapan: d. Koreksi dan pcnycmpurnaan hasil-hasil pcmbangunan; e. Perwujudan kcscrasian pembangunan 13anten lltara dan scIatan.
BABY STRATEGI
PENGEMBANGA~
Bagian Kcsatu Stratcgi Pcngcmbrtngan Agribisnis Pasal 10 Strategi Pengembangan Agribisnis ditujukan : a. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan pemasaran sektor pcrtanian melalui : 1. Intensifikasi da'n ekstensifikasi sub sektor pertanian tanaman pangan, cengan cara mengembangkan areal lahan basah di daerah-daerah yang menjadi basis pertanian tanaman pangan dan memberikan bantuan teknis untuk pengembangan sub sektor pertanian tanaman pangan; 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sub sektor perkebllnan, dcngan cara mengembangkan areal perkebunan kelapa, karet, cengkeh, kopi, dan teh di wilayah yang memiliki potcnsi; 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sub sektor peternakan, dellgan cara 111cngen1bangkan kegiatan peternakan kambing, domba, dan ayam di wilayah yang memiliki potensi serta memberikan bantuan tcknis untuk.pengembangan sub sektor pClernakan; 4. Membangun sarana dan prasarana pendukung sektor pertanian, dengan cara mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta mcngcmbangkan sistem irigasi teknis di sentra pertanian tanaman pangan; 5. Meningkatkan kualitas komoditas pertanian sehingga dapat bersaing dengan komoditas dari ,daerah lain maupun negara lain, dcngan cam me.11berikan, subsidi terhadap sarana produksi pertanian, menyebarluaskan penggunaan bibit unggul, mengembangkan teknologi pertanian serta mengemba'1gkan sistemi.nformasi pemasaran komoditas pertanian; 6. Memberikan perlindungan/proteksi dan insentif terhaC:ap sektor pertanian, dengan cara memberikan subsidi terhadap sarana produksi pcrtanian; 7. Memberdayakan kelembagaan sektor pertanian, dengan cara mcningkatkan kapasitas lembaga-Iembaga pertanian dan mengembangkan kopcrasi untuk membantu pemasaran produk pertanian. b. Untuk mengembangkan kctcrkaitan sektor pertanian dengan sektor-scktor lain dengan : 1) Mendorong pengembangan industri ~ dan jasa yang dapat mengolah produk pertanian, dengan cara me1akukan keljasama dengan pihak swasta llntuk mengembangkan industri dan jasa pcngolaI1an produk-produk pertanian serta memberikan insentif bagi pengembangan industri dan jasa pellgolahan produk pertanian; 2) Mcndorong pengembangan industri dan jasa yang dapat mcmasok kc.butuhan pertanian, dengan cara melakukan keljaStlm8 dengan pihak swasta untuk mengembangkan industri dan jasa yang I11cnghasilkan bahan baku pertanian scrta memberikan inscntif bagi pcngembangan industri dan ja3a pcnr,hasil bahan baku pertanian;
bphn.go.id
3) Mengembangkan kerjasama antar Kabllpatcn dan Kola untuk IllCmpCrkllat k'litan kc hulu dan hilir sektor pertanian, dengan earn memberikan inscntif clan disinscntif llntuk mendoroi1g tcrjalinnya kerjasama antar kabupaten dan kota. '
llagian Kcdua Stratcgi Pcngcmbangan Kcmaritiman
Pasal II Strategi Pengembangan Kel11aritil11an ditujukan : a. Untuk membangun pelabuhan-pelabuhan sebagai pusat perniagaan, pusat pertumbuhan ekonol11i, pusat pemasaran, sekaligus lokon).otif bagi scktor lailwya dengan : l. Mengembangkan pelabuhan berskala internasional yang sinergis dengan sistem kepelabuhanan nasional dan regional dengan earn mengembangkan PclabulJan Bojonegara sebagai lokomotif perekonomian Propinsi Bante'1; 2. Mengembangkan spesialisasi fungsi pelabllhan di Propinsi Banten yang saling menguntungkan, dcngancara mengembangkan kerjasama kelautan antar kabupaten maupun antar propinsi terutama dengan Ppropinsi tetangga dem menyiapkan fasilitas pendukung pelabuhan sesuai dengaE fungsinya masing-masing, serta mengembangkan keljasama dengan pihak swasta dalam pengembangan pelabuhan. b. Untuk menggali dan mengembangkan potensi kelautan dan wilayah pesisir sebagai salah satu kegiatan ekonomi utama masyarakat melalui : 1. Mengeksploitasi seem'a optimal potensi pcrikanan laut dengan tetap memperhatikan keberlanjlltan dan daya dukung lingkungan, dengan cara mcngcksplorasi potensi perikanan laut di Propinsi Banten, mcningkatkan kualitas dan kuantitas "mana dan prasarana pendukllng kelautan, mcndorong peningkatan daya saing nclayan tradisional, mendorong tCljalinnya kemitraan antara nelayan tradisional dengan pengusaha perikanan, memperkuat ICl11baga-Iembaga nclayan tradisional sertJ melakukan sosialisasi pemanfaatan potcnsi kelautan scsuai dcngan daya dukungnya dan berwawasan lingkungan; 2. Meningkatkan profesionalismc pengclolaan pclabuhan seillngga dapat l11endayagunakan potensi kclautan secara optimal, dengan cara mcngem\xlIlgkan keljasama dengan pelaku pembangunan dalam pengelolaan pelabulwn dan meningkatkan kualitas aparatur pengelola pelabuhan.
Bagian Kctiga Strategi Pengembangan Kcpariwisataan
Pasal 12 Strategi Pengembangan Kepariwisataan dituju~an : a. Untuk mendorong pengembangan objek' dan daya tarik wisata scrta sarana dan prasarana wisata dengan : 1. Menggali dan mengembangkan sUl11berdaya alam dan budaya Danten sccara arif sebagai atraksi wisata, dengan eara l11cnyiapkan paket-paket wisatJ di Propinsi Banten, mclcstarikan budaya-budaya tradisional masyarakat, mengcmpangkan wisata budaya, ziarah, alam, wisata bahari dan mengembangkan wisata .1lam scrta mengembangkan kcmasan atraksi wisata yang unik; 2. Melengkapi sarana dan prasarana objek-objek wisata, dengan cam l11cmbangun sarana dan prasarana pendukung dan mengembangkan keljasama dengan pclaku pembangunan dalam pengelolaan objek wisata.
.'
bphn.go.id
b. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancancgara dcngan : • f 1. Memperkenalkan objek dan daya tarik wisata Propinsi Banten mclalui promosi baik di dalal11 maupun di luar negeri, dcngan cara menggalakkan event-event kepariwisataan di Propinsi Banten, mengadakan kerja sama kepariwisataan clcngan propinsi lain, l11engadakan kerjasama kepariwisataan intcrnasional, l11cngembangkan kerjasal11a prol11osi wisata dcngan media cdak maupun clcktronik serta memanfaatkan tcknologi inforl11asi sebagai sarana prol11osi; 2. Menjaga stabilitas keal11anan wilayah Propinsi Banten ulltuk l11cmbcrikan kcnyamanan berwisata, dcngan cara l11cninG,katkan kCl11ampuan porsi pmiwisata dan mcndorong pengamanan swakarsa dari masyarakat; 3. Memberikan insentif kepada para pcngy}ola paket wisata untuk dapat ll1eningkatkan kunjllngan wisatawan nllsantara mallpun maneanegara, dengan eara Il1cningkatkan pengadaan paket-paket wisata yang ll1urah dan mcnarik. e. Untllk membangun prasarana dasar guna menunjang kepariwisataan deng:1l1 : 1. Mcmpermudah akses ke objek-oqjek wisata dengan cara membangun jaringan jalan yang mcnghub\J11gkan objek-objek wisata dan mengel11bangkan jaringan li~trik dan air bersih; 2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembar.gunan prasarana dasar, dengan cara memberikan insentif dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangllnan prasarana daerah.
Bagian Kccmpat Stratcgi Pcngembangan Pcrdagangan Pasal 13 Strategi Pengembangan Perdagangan ditujukad: a. Untuk ll1eningkatkan pel11asaran produk sektor unggulan dengan : 1. Mengembangkan Pelabuhan Merak dan Ciwandan scbagai motor penggcrak perdagangan Propinsi Banten, dengan cara mCll1banglln infrastruktur yang dapat menunjang kcgiatan pcrdagangan di Pelabuhan Merak da:1 C'iwandan serta mengembangkan spesialisasi fungsi terhadap Pelabuhan Merak dan Cfwandan sehingga dapat sinergis dengan pelabuhan lainnya di Propinsi Banten maupun dengan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta; 2. Mendayagunakan teknologi inforl11asi untuk mel11acu kegiat2.n pcrdagangan di Propinsi Banten, dengan cara l11engel11bangkan sistcm pcrangkat kcras dan perangkat lunak teknologi informasi cti Propinsi Banten scrta l11endorong peningkatan wawasan dan penguasaan teknologi informasi di l11asyarakat; 3. Mengadakan kerjasama perdagangan dengan propinsi lain, dengan ca;'a l11cnyusun regulasi kerjasama perdagangan dengan propinsi lain ~erutama dengan propinsi tetangga. b. Untuk l11engel11bangkan sistel11 ekonol11i 'kerakyatan di dacrah yang bcrtul11pu pacla I11ckanisme pasar yang berkeadilan dcngan : 1. Mel11berdayakan Koperasi, Usaha Kecil dan Mcncngah scbagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Propinsi Banten, dengan cara meningkatkan pcmbinaan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meningkatkan kemampuan • . f Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta memberikan kemudahan akscs perkreditan terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 2. Mendorong terjalinnya kerjasal11a yang menguntungkan antara Koperasi, UKM dengan pengusaha besar, dengan cara mendorong terbentllknya sistel11 bapak angkat sehingga terbentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara Koperasi, UKM dengan pengusaha besar serta memberikan insentif dan disinsentif untuk mendorong kerjasama antara Koperasi, UKM dengan pengusaha besar.
bphn.go.id
Ragian Kclima Stratcgi Pcngcmbangan Industri
Pasal 14 Strategi Pengembangan Inelustri elitujukan : a. Untuk meningkatkan perluasan lapangan kelja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan : 1. Membangun industri yang kompetitif dan ramah lingkungan elengan memanLlutkan potensi sumberdaya eli masing-l11asing wilayah, dengan cam mendorong pengembangan kawasan-kawasan indt\~tri sesuai dengan reneana tata ruang yang telah ditetapkan, l11engarahkan pengenlbangan industri yang menelukung kegiatan agribisnis dan mel11bangun prasarana dasar untuk mendukung kegiatan inclustri; 2. Mempertahankan keberadaan industri paelat karya dan paclat modal yang saat ini telah berkembang di Propinsi Banten, elengan cara menjamin stabilitas kcamanan dan menjaga ikFm investasi yang konclusif cli f'ropinsi Banten. f b. Untuk meningkatkan produktivitas sektor ungsulan sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan : 1. Mendorong pengembangan industri kecil, industri menengah clan industri besar yang mendukung sektor pertanian dan kepariwisataan, dengan cara memberikan insentif bagi pengembangan industri kecil, industri menengah clan industri besar yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata serta menjaga iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kecil, menengah dan industri besar; 2. Mengembangkan keterkaitan antara industri kecil, industri mcncngah dan industri besar, dengan cara mendorong terjalinnya kemitraan industri kecil, menengah clan industri besar serta mengembangkan i pola-pola kerjasama antara industri kecil, menengah dan industri besar; 3. Mcningkatkan penyebaran investasi eli seluruh wiiayah Propinsi Danten. dengan cara melakukan promosi potensi daerah di tingkat nasional maupun internasional serta menciptakan keamanan dan stabilitas yang konclusif eli Propinsi Bantcn; 4. Meningkatkan. pengendalian terhadap pemanfaatan sumbcrdaya alam yang berlebihan dan merusak lingkungan, dengan eara memberikan sanksi bagi kcgiatan yang merusak lingkungan, dan mendorong partisipasi masyarakat untllk mengendalikan pemanfaatan SDA yang berlebihan dan mcrusak lingkungan.
Ragian Kccnam Stratcgi Pcmbangunan Bcrkclanjutan
Pasal 15 Strategi pembangunan berkelanj utan dituj ukan \: a. Untuk memacu pcrkembangan wilayah-wilayah tertinggal untllk mcncapai pembangunan yang sinergis untar scluruh wilayah di Propinsi Banten dcngan : 1. Mendorong pengembangan pusat-pllsat pertumbuhan di wilayah-wilayah tertinggal, dengan eara lrlcmantapkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanj tItan; 2. Membangun sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat di wilayah tertinggal untuk memacu pertumbuhan ekonomi setempat, dengan earn menclorong partisipasi pemerintah kabupaten dan kota untuk ikut serta dalam pembangunan sarana dan prasarana scrta mendorong peran serta masyarakat dan swasta daJam pembangunan dan pengelolaan prasarana;
bphn.go.id
3. Mendorong terjalinnya keljaSal11a antar wilayah di Propiasi Banten sehingga dapat membangkitkan pembangunan di wilayali tertinggal, dengan caw mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk melakukan kerjasama Clntar pemerintah kabllpaten dan kota. b. Untllk menciptakan kondisi lingkungan hidup yang asri dan nyaman dengan : 1. Mengelola SDA dan memelihara daya dllkungnya agar dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahtcraan masyarakat, dengan cara meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumberdaya alam dan kondisi lingkungan hidliP dari berbagai ancani~111 degradasi dan pencemaran, mcmberikan sanksi bagi kegiatan yang merusak lingkungan serta memberikali insentif bagi kegiatan yang ramah lingkllngan; 2. Mendorong kel11itraan yang sinergis antar komponen masyarakat dalam pengclolaan lingkungan hid~IP, dengan cara mcngembangkan pola keljasama antar kop1ponen masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dall memberikan bantuan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menangani masalah lingkllngan hid up.
B:1gian Kctujuh Strntcgi Pcngcmbangan Sumbcrdaya Manusia
Pasal 16 Stratcgi Pcngembangan Sumberdaya Manusia
~litujuk(lI1
:.
a. Untuk mcningkatkan wawasan dan penguasaan IPTEK berupa tcknologi tinggi clan teknologi tepat guna untuk mendukung peningkatan produktifitas, efektivilas, cfisicnsi, dan perluasan lapangan pekeljaan adalah: 1. Meningkatkan peran perguruan tinggi scbagai lembaga kajian pcmbangunan Propinsi Banten, dengan cam melembagakan keljasama antara pcrgurua~1 tinggi dengan pemcrintah propinsi dalam merumuskan dan l11eyelenggar8kan kebijakan pcmbangunan scrta mengikutscrtakan sccara langsung Perguruan Tinggi dalam proses penyusunan kebijaknn pembangunan daerah;
2. Meningkatkan pelayanan dan kualitas pcndidikan formal dan non formal di scluruh tingkat sekolah baik negeri l11aupun swasta, dengan cam mcnambah jumlah fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal sesuai dengan arahan tata ruang, cningkatkan kualitas tenaga pendidikan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas £asilitas penunjang pendidikan; 3. Meningkatkan perluasan kcsempatan (mcmperoleh pendidikan yang layak bakSi seluruh masyarakat, dengan eam mendorong pelaksanaan waj ib bclajar pcnclidikan dasar dan I11cl11berikan kemudahan pendidikan bagi l11asyarakat tidak l11ampu. b. Untuk meningkatkan pelayanan keschatan m
.
f
1. Meningkatkan kCl11udahan pclayanan kcsehatan bagi masyarakat, dengan cara l11enambah jUl111ah fasilitas kesehatan terutal11a di daerah tertinggaL mcningkatkan kllalitas dan kuantitas tenaga kesehatan dan l11engel11bangkan system pelayanan kesehatan (asllransi) untuk masyarakat berpendapatan rendah; 2. Mendorong peran serta l11asyarakat dan swasta dalam l11el11bangun dan 111cngelola fasilitas kesehatan, dengan cara memberikan insentif kepada masyarakat clan swasta yang mengelola fasilitas kesehatan serta memberikan sosialisasi kcschatan kepacla masyarakat dan swasta.
bphn.go.id
c. Untuk meningkatkan wawasan dan prilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan Budaya Banten adalah : 1. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur dan modal sosial dalam kehidupan sehari-hari, dengan cma mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan melestarikan peninggalan sejarah yang bernilai tinggi; 2. Menjalin hubungan antara umaro, ulama, masymakat, dan pelaku pembangunan lainnya secm'a harmonis melailli kemitraan strategis, dengan cara mcmbentuk dan mengembangkan forum-forum diald g antar agama serta mendorong dan mengembangkan Sllasana kondllsif bagi hllbllngan umaro, ulama dan masyarakat.
Bagian Kcdclapan Strategi Penyclcnggaraan Tata Kepcmcrintahan yang Baik
Pasal 17 Strategi Penyelenggaraan Tata Kcpemerintahan yang baik ditujukan : a. Untllk mewujlldkan pemerintah yang bcrsih, demokratis, dan transparan aclalah : 1. Meningkatkan profesionalisme dan dedikasi aparat pemerintahan, dengan cara menyiapkan pengembangan teknologi llntllk l11emperkllat sistem manajemen pCl11crintahan yang efektif, efisien, dan prodllktif scrta I11cningkatkan kCl11amplian aparat pemerintahan; ~. 2. Mcncgakkan sllpcrmasi hllkllm dan penanganan pclanggaran prodllk huklll11, dengan cara meningkatkan pembinaan kcsadaran hukllm pada SClurlih lapisan masyarakat dan pcmcrintah;
3. Mendorong keIjasama antar kabupaten dan kota dalal11 peJaksanaan pembangunan dengan cara m'cnciptakcin iklim yang kondusif bagi teljalinnya kCljasan\a antar kabupatcn I kota. b. Untllk memberdayakan masyarakat adalah : 1. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pcmbangllnan, c1cngan cara mendorong sitllasi yang kondusif bagi masyarakat untuk ikllt serta secara aktif dalam pembangunan serta meningkatkan pembinaan dan blldaya hukllm pada semlla lapisan masyarakat termasuk aparat pemerintah; 2. Mendorong terwujudnya kemitraan sinergis antar komponcn masyarakat, dengan cara mcmfasilitasi pembcntukan pola-pola kel11itraan antar komponcn masyarakat dan mcningkatkan pembinaan kepada n)asyarakaL c. Untuk mcmbcrikan pclayanan prima kcpada masymakat dan dunia usaha adalah : I. Menyllsun peraturan-pcraturan yang mcndorong tcrwujuclnya pclayanan prima olcl1 aparatur pemerintah; 2. Meningkatkan
I~cmampuan
aparatur dalam pelayanan masyarakat dan dllniafLlsaha.
d. Untuk memberdayakan sektor swasta yang maju dan bcrtanggllnb jawab aclabh : I. Mcningkatkan partisipasi aktif pihak swasta dalal11 pCl11bangllllan, clcngan canl mendorong sitllasi yang kondllsif bagi pihak swasta llntllk ikllt scrta sccara aktif dalam pembangllnan dan I11cningkatkan pcmbinaan kepada pihak s\\'asta. 2. Meningkatkan pembinaan terhadap pihak swasta, dengan cara mcngikutsertakan secara langsllng pihak swasta dalam pCl11bangllnan dan mcnsosialisasikan pcratllran pcrllndang-llndangan yang mengatur dunia llsaha.
bphn.go.id
BAB Vl POLA PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEI\1BANGlJi\AN SERTA KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT Bagian Kcsatu Poia Pcngcmbangan program pcmbangunan l)aJ-agraf 1 Program PCI-ccpatan Pcmulihan dan Pengcmbangan Pcrckonomian
Pasal 18 (I) Pembangunan sarana dan prasarana perekonomian daerah maupun pra~,arana dasar dan pendukungnya untuk pertumbuhan ekonomi. (2) PCl11bcrdayaan ckonol11i rakyat melalui regulasi, pel11binaan, pcrlindungan dan kel11udahan akses bagi UKM-Koperasi dan scktor informal dcngan l11cnul11buh kel11bangkan jiwa kewirausahaan. (3) Penguatan jaringan koleksi dan transparansi distribllsi serta ketahanan pallgan mclalui pel11bangunan dan pel11binaan sentra-sentra pcrtumbuhan baru di sctiap kabllpatcn/kota, pembinaan sektor riil, penyediaan pasar yang dapat menal11pung produksi l1lasyarakat, pemanfaatan lahan-Iahan tidur untuk kegiatan pcrtanian, pengembangan agribisnis dan agroindustri pedesaan, peningkatan kesuburan tanah dan produktivitas lahan pertanian, serta l11empertahankan lahan produktif dari kegiatan investasi lain. (4) Peningkatan partisipasi sektor swasta dm1' keljasania dengan daerah sckitar wilayah perbatasan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sctiap kabupatcnlkota pada scluruh sektor unggulan dan andalan, serta pcngem bangan scktor unggulan untuk l11cl11buka kesel11patan bcrusaha eli setiap kabupaten/kota. (5) Pengembangan kctenagakerjaan dan penanganan masalah kCl11iskinan dengan penciptaan iklil11 irrvcstasi yang kondusif dan lapangan pekeljaan yang dapat I11cnyerap pencari kerja, penurunan angka penggangguran di setiap kabupatcn/kota, pcnyusunan upaya pemberdayaan keluarga l11iskin dan tertinggal secara tcrpaelu, pcnyusunan data base dan sistel11 informasi tentang keluarga l11iskin/prasejahtera. (6) Pcningkatan penerimaan daerah yang bcrasal dari pengclolaan asc'-asct Pcmerintah Pusat yang berada di Propinsi Banten dengan l11engusulkan kcpacia Pcmcrilltah Pusat mengenai bagi hasil pengelolaan aset-asct pel11crintah pusat c1cngan PCl11crinlah Propinsi Bantcn, l11enyusun kcsepakatan antma PCl11crinlah Propinsit3antcn dcngan Pcmcrintah PlIsat mcngenai bagi hasil asct-aset pCl11crinlah pusat yang bcrac1a di wilayah Propinsi Banten.
Paragraf 2 Program Pcngunmgan Kctimpangan lmtar Dacrah
Pasal 19 (l) Meningkalkan keIjasama anlar daerah keterpaduan pembangunan antar dacrah.
kabupatcn/kota
, untuk
kcscrasian
dan
(2) Meningkatkan pel11binaan dan koordinasi antma aparat pencgak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan melindungi SDA dari bcrbagai bcntuk eksplorasi maupun eksploitasi liar, penccmaran dan perusakan dcngan mcngikut scrtakan l11asyarakat. (3) Memformulasikan strategi pembangllnan ekonomi baru yang bcrkcbnjlllan bagi Propinsi Banten bersama-sama dengan segenap potensi dan clemen masyarakal.
bphn.go.id
Paragraf 3 Program Pcmhangunan dan Pcmcliharaan Sanllla dan PraSanIH:I \Vilayah
Pasa] 20 (I) Peningkatan kebersihan wiJayah dan penanganan sampah melalui perbaikan tcknologi dan peningkatan kesadaran masyarakat 'dalam mcnjaga SDA dari kerusakan dan pencemaran lingkungan darat, taut dan udara. (2) Peningkatan
kemampllan pengendalian banjir, pCll1bangunan pcrumahan dan permllkiman, penataan permukill1an kllmuh dan penataan ruang yang lcbih parlisipatif.
(3 )Peningkatan keind~lhan wilayah perkotaan, penataan taman kota, hulan ko1<\, ruang terbuka hijau untuk seluruh kabupaten dan kota melalui keljasama dan progran kemitraan. (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti program kali bersih, pengelolaan air lill1bah dan program udara bersih disertai dengan penyusunan sistem informasi dan pemanfaatan SDA dan lingkungan yang potensial. (5) Peningkatan pembangunan sistem transportasi regional dan lokal, baik angkutan darat, laut maupun udara guna mendukung mobilitas penduduk.
Paragraf 4 Program Pcningkatan Kualitas Sumbcrdaya Manusia
Pasal 2 J (1) Peningkatan pembinaan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan luar sekolah, berikut peningkatan jumlah dan kualitas pendidik/guru sekolah sesuai kcbutuhan dan penyelenggaraan sekolah-sekolah unggulan. (2) Peningkatan mutu pengelolaan program pendidikan tinggi dan pcnYlapan kader
masyarakat disertai peningkatan pel11binaan pemuda dan olah raga, penyediaan dukungan fasilitas dan akses atas pendidikan yang layak bagi keluarga miskin dan kallm perempuan, terl11asuk peningkatan kualitas penyclenggaraan pendidik2P di pesantren, lembaga pel11asyarakatan (lupas) dan penyelenggaraan perpustakaan kota/kabupatcn \' ditingkat propinsi. (3) Peningkatan mutu pcngelolaan dan pelayanan kesehatan mclallii peningkatan pclayanan puskesmas, posyandu, rUl11ah sakit umum, peningkatan jumlah d,'l1 kualitas tenaga medis maupun para medis, penggalian dan pel11binaan tata nilai kesehatan, penanganan dan pemberantasan• penyakit menular, pembinaan kader-kader kesehatan masyarakat . . f serta peningkatan peran dan pemberdayaan perell1puan dalam bidang kesehatan. (4) Peningkatan penggllnaan, penerapan dan pemanfaatan iptek di bertn rsai bidang mel al ui penyuluhan, pembinaan dan pCl11asyarakatan iptek, pemberdayaan dan pcningkatan koordinasi dcngan lel11baga-lcl11baga pcngembangan iptck, scrta pel11asyarakatan teknologi informasi untuk kel11udahan akses tcrhadap teknojogi tcpat guna dan tcpat usaha bagi masyarakat. (5) Peningkatan pel11binaan masyarakat produktif dan berdaya saing dengan mendayagunakan lcmbaga sosial kemasyarakatan untuk mev/ujudkan l11asyarakat maju dan produktif, serta menanamkan jiwa kewirausahaan kepada kader-kacler l11asyarakat dan pondok pcsantren.
bphn.go.id
Paragraf 5 Program Pcningkatan Kchidupan Bcragama, Sosial, Budaya dan Pcnguatan Kclcmbagaan
Pasa] 22 (I) Pcningkatan pcran dan kapasitas ulama Jalam
pcmbangunan lInlllk I11cl11hanlu pengintegrasian nilai-nilai buclaya agamis cblam scliap scndi kchidllpan l11~lS\arakal Bantcn.
(2) Peningkatan mutu pcndidikan agama discrlai pcmclihara~ll1 clan pcningblan huclaya clan kehidupan agamis masyarakat Banten mclalui pcngkajian cl~ll1 pcngcmbanganf blldaya lokal Bantcn. (3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pcngcndalian meluasl,ya pcnggunaan narkoba, pornograJi dan prostitusi mauplln pcrkclahian antar pclajar, mahasiswa dan masyarakat.
Paragraf 6 Program Pcningl<.atan Mutu Manajcmcn Pcmcrintahan Dacrah Pasal~2.3
(l) Pembentukan pemerintahan yang efektif dan stabil disertai pemb3ntukan landasan
sistem kepemerintahan yang baik dan kelembagaan yang mantap dalam kerangka pembinaan hubungan yang baik dan harmonis antaw propinsi dengan kabupatenJkota guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (2) Peningkatan kinelj~ dan profcsionalisme yang dilatarbelakangi oleh kcsaclaran 'aparatur sebagai pelayan masyarakat daerah yang berdedikasi-kreatif-inovatif-b\~rbudi pekerti yang baik, melailli pembinaan budaya, hukum dan del110kratisasi pada sistem pen)'elenggaraan kepcmerintahan. (3) Penyiapan dan sinkronisasi pelaksanaan otonomi daerah, terl11asllk pengkaji,in tcrhadap usulan pel11ckaran wilayah dan pembcntukan kabupatenJkota baru, sejalan dcngan pengembangan proses pendidikan politik dan demokrasi dalal11 pcnyelcnggaraan pel11crintahan dan pCl11bangunan daerah serta pcmbangunan pusat pCl11erintahan propll1Sl. (4) Penataan peraturan perllndang-llndangan s~sllai dengan otonol11i daerah dan dinal11ika l11asyarakat hanls makin dilengkapi, discrtai pcningkatan peran pemcrintah sebagai fasilitator penyclcnggaraan pemcrintahan dan pembangunan. (5) Pendelegasian kewcnangan man~cmen dan penguatan lini lapang.ll1 dalam aspek keamanan, ketertiban Ul11um, pengcndalian pcdagang kaki linn, hunian illegal, pelayanan masyarar\.at, pemcliharaan hutan dan pertamanan serta prasarana wila~ah. (6) Peningkatan pendapatan asli daerah agar terus dipacll dan dana pcrimbangan perlu dioptimalkan discrtai pcnggalirll1 sllmbcr-sllmbcr potcnsi pcncrim,wn cbcrah, dan pel11bentukan BUMD yang profesional dan tangguh. (7) Peningkatan pengendalian dan tertib administrasi kepencludukan mcrup3kan hal penting
gun3 mengendalikan l11igrasi pencilldllk antar wilayah. Paragraf 7 Program Pcningkatan Kcrjasama Pcmbangunan antar Dacrah/Wilayah Pasal~ 24
(I) KCljasama di bidang ekonomi scperti sektor jasa dan perdagangan, illllustri dan scktor
inforl11asi.
bphn.go.id
(2) KCljaSal11a di bidang sosial blldaya seperti sektor pendidikan, pari\l/isata dan kcschatan. (3) Kerjasal11a di bidang prasarana dan sarana wilayah/k;lblipalcn/kola scpcrli pers'llnpahan, air bersih, air limbah, pcbbllhan, terminaL pcrp,lrkiran, drail1asc. pcrmukiman, pcrbclanjaan, pengendalian b~llljir dan lransporlasi. (4) Kerjasal11a di bidang pemerintahall scperti manajcmcn inslitllsi dan S1Il11l11:rdava aparatur. (5) Keljasama di bidang lingkungan hidup scpcrti polusi uc1ara, lahan hijau, pcnccmaran air dan pcngolahanlinrbah. (6) Keljasama di bidang pel11bangunan SDA, tata ruang dan iptek.
Paragraf 8 Program Pcmanfaatan Posisi Stratcgis Bantcn Pasa! 25 (l) MClljadi pusat pemasaran dan perniagaan antar Propinsi dan antar Negara.
(2) Membangun Scntra-sentra pertumbuhal~ baru disetiap Kabup~ltcn/Kota untuk menampung dan mcmasarkan produk-produk pertanian l11elalui transportasi darat, !aut dan uuara. (3) Pembentukan pllsat studi dan pengembangan Banten serta pusat informasi dan pcngcmbangan bisnis B'1I1ten.
Bagian Kcdua Pola Pclaksanaan Program Pcmbangunan Pasal26 Dokumen percncanaan pembangllnan Propinsi Banten terdiri atas : a. Dokumen pcrcncanaan pembangunan jangka mcnengah : 1) Rellcana Strategis Daerah yang mcrupakan rentana j angka menengah 5 tahunan
sebagai rencana kebijakan pel11bangunan daerah dalam periode masa .Tabatan Gubernur; 2) Rencana Strategis Dinas/Unit kelja sebagai rincian perencanaan lima tahunan yang memuat rencana program Dinas/Unit kelja. b. Dokumen perencanaan pcmbangunan jangka penclek/tahunan tercliri atas : 1) Rencana Tahunan Dacrah
yang merupakan rancangan pembangllnan tahunan sebagai opcrasionalisasi dari Rcncana Jangka Menengah yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan rencana pembiayaan jangka pendek salu tahunan berupa proyek/kegiatan;
2) Rencana pel11bangunan tahunan Dinas berupa rancangan pcmbangunan dalam jangka waktu sat II tahun sebagai opcrasionalisasi clari rcncana stratcgis Dinas. c.
Dokul11en pelaksanaan pembangllnan yang merupakan ketcntuan tcknis, mckanisl11c dan prosedur dalal11 pengelolaan prograI11/proyek,· yang diatur lcbih lanjllt dcngan Keplltusan Gubernur;
bphn.go.id
d.
L'()kuni:~n
pengendalian pembangunan yang merupakan suatu kcgiatan manajcmcn ('"lam proses pembangunan untuk tercapainya hasil pembangunan secant maksimal. I L'lgendc'.1ian pembangunan daerah mencakup upaya pemantauan dan cvaluasi atas p llcapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan dacrnh bcrcl;'sark,1I1 indikator ] iller],) vang tclah di tctapkan untuk menjadi dasar bagi pcnycll1pllIl1,!,lll pn,gr,1111l llgra 11 pembangunan sclanj utnya, yang seti ap tahun anggaral1 ,II uk lIl' l!CllgClll ([~untnbilitas kinelja tentang deviasi antara realisasi kegi8tan dcngan ITllC,1I1C1 scrta l.'lcrh,silan dan kegagalan.
Bagian Ketiga Keikutsertaan Masyarakat Pasal27 Keih 'l~senaan masyarakat dalam proses pembangunan bertujuan llrltllk: (1) \1enumbuh-kembangkan kesadaran atas hak dan kewajiban masyarakat dan pclaku
'embel!1gunan lainnya dalal11 pembangunan. (2) .\ 1eniq~(atkan kesadaran kepada l11asyarakat dan pelaku pembangunan untllk mematuhi
'\.!"atuI,tll perundang-undangan dalam rangka l11enegakkan supennasi 11llkum,
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 28 \ h\~d
,:1I1g bl?lum cllkup diatur dalam Pcraturan Dacr,1I1 il1i~\.':)(\III(ll1lJ, Im'lll'.l'll;\1 pc: 'S!!1C'.,\I1 kknis akan diatur dengan Peraturan Dacrah terscndiri. Pasal 29 Pc' \turar Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. All I SC!i:lp orang mcngetahuinya, memerintahkan pcngundangan PeratUnln Dacrah 1I1l cle: pc!lc;npatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten, Ditetapkan di Serang padatanggal 24 Desember 2003
GUBERnsR HANTEN, ttd.
H. D. MUNANDAR lldangkan di Serang pe!l'a tanggal 29 Desember 2003
J)i.
S EI1'\~ETARIS DAERAH pk~)PINSI BANTEN, ttd.
H. CIIAERON MUCHSIN Pembina Utama Muda NIP. 010 057 348 ~LVIBAJI<:AN DAERAH
PROPINSI BANTEN TAlIUN 2003 NOMOR .36..TAHLW 2J03 SERI: .s.... bphn.go.id
PENJELASAN ATAS ~
\
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN NOMOR : 11 TAHUN 2003 TEN TANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN JANGKA PA~JANG DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002-2022
I.
UMUM Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari pembar:gllnan nasional dilaksanakanberdasarkan prinsip oton.omi daerah dan pengaturan sllmber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan dcmokrasi clan kinelja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan
prin~ip-prinsip
keterbllkaan,
partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangllnan. Dalam rangka memberikan landasan dan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan
peningkatan
pelayanan
masyarakat
diperlukan
konsepsi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan jangka panjang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangllnan Jangka Panjang Daerah.
•
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan
Pola
Dasar Pembangl1!1an Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten Tahun 2002-20i-2, yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan pcmbangunan di dacrah bcrdasarkan pada kondisi, potcnsi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkcmbang di dacrah dengan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Banten Tahun 20022022 bertujuan memberikan arah yang tepat dan jelas, menciptakan konclisi yang kondusif dalam rangka membentuk komitmen bersama antara Pemcrintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Masyarakat untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan.
bphn.go.id
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Pcraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kcsalahpahaman.
Pasal2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal6
Cukup Jelas.
Pasal7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal9 ayat (1)
Tahap konsolidasi merupakan tahap awal pcmbangunan yang membutuhkan inisiatif untuk melakukan bcrbagai kegiatan seperti menyiapkan databa~e, melakukan hubungan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, menyiapkan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan fisiko
huruf a s.d. c
Cukup Jelas.
huruf d
Kemitraan sinel:gis antar stakeholder mcrupakan paradigma
I'
baru pembangunan di era re[ormasi, dimana scmua pclaku pembangunan
termasuk
Pemerintah,
DPRD,
organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, tokoh masyarakat dan LSM diharapkan dapat dibangun satu hubungan yang saling memperkuat
dalam
rangka
mewujudkan
kescjahteraan
masyarakat. huruf e
Pelayanan dasar merupakan kebutuhan masyarakat antara lain meliputi pangan, papan, air bersih, listrik yang diadakan oleh pemerintah untuk menyediakan kebutuhan pokok seeara murah yang dapat dijangkau olch masyarakat sesuai kemampuannya.
huruff ayat(2)
Cukup Jelas. Tahap
Konstruksi
mcrupakan
tahap
lanj utan
dari
pcnyampaian kcrangka dasar yang dilaksanakan scpenuhnya seem'a tuntas pada tahap ini, bagaimana rancang bangun yang diimplementasikan secara komprchcnsif clan terpadu. Pada tahap inilah hasil pembangunan sudah mulai dlnikmati masyarakat pada Ul11umnya. ayat (3)
Tahap Pengcl11bangan merupakan kelanjutan tahap-tahap sebelumnya untuk lebih menggali semua potcnsi yang dil11iliki dan mengembangkan seeara optimal 5 (lima) kegiatan ekonol11i utama Propinsi Banten, yuitu agribisnis, pariwisata, kemaritiman, perdagangan dan industri yang berwawasan lingkungan.
bphn.go.id
ayat(4)
Cukup Jelas.
Pasal 10 hurufa angka 1 s.d. 2
Cukup Jelas.
angka 3
Bantuan teknis. , dimaksudkan untuk memberikan bantuan ~
langsung dan tidak langsung kepada para petcni, baik berupa peralatan, pelatihan serta metode melaksanakan kegiatan pengelolaan tanaman pangan secara efisicn don cfcktif guna meningkatkan produktifitas. angka 4 s.d. 7
Cukup Jelas.
hurufb angka I s.d. 2
Cukup Jelas.
angka 3
Memberikan inscntif dan disinsentif dalam hal ini adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau mendorong tCljalinnya kcrjasama scktor pcrtanian antar kabupaten dan Iwta.
Pasal II
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13 hurufa angka 1
Spcsialisasi fungsi pelabuhan dimaksudkan mCllctapkan arah kebijakan sistem pc1abuhan dilingkungan Propinsi Bantcn
termasuk
menetapkan
fungsi
pclabuhan
agar
terdapat optimalisasi pcranan pelabuhan dalam kontclasi regional. angka 2 s.d. 3 hurufb Pasal 14
Cukup Jelas.
~'
Cukup Jclas. Cukup Jelas
Pasal 15 hunlfa angka 1
Wilayah tcrtinggal mcrupakan satu komunitas masymakat yang memiliki ketcrbatasan smana dan prasarana maupun minimnya sumber daya alam sehingga tingkat kcmajuan wilayah terscbut relatif tertinggal dibandingkan wilayah sekitarnya.
bphn.go.id
i\ngka 2 s,d, .3 [Hind' h
Cukup klas, Cukup Jclas,
Pa,sal 16
Cukup klas
Pas,11 17
Cukup Jelas
I) ,1S,1I 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
P,lsal 20
Cukup Jelas
Pas,1121
Cukup Jclas
Pa ;al 22
Cukup Jelas
P,lsal 2J
Cl1kl1p Jelas
Pas,ll 24
Cukup Jelas
Pa"a125
Cukup Jelas
Pasal26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
(ukup Jclas
Pasal 29
(ukup Jclas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAIIUN 2003 NOMOR:
bphn.go.id
