PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PEKALONGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilaksanakan penataan kembali Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a terebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 5. Peraturan ……… 1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Pekalongan MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Pekalongan; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan; c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pekalongan; d. Walikota adalah Walikota Pekalongan; e. Perangkat Daerah adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan Daerah; f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekalongan; g. Sekretariat ……… 2
g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan; h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Walikota. (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4 (1)
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, administrasi, organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan dan administrasi umum; c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah; d. penyusunan dan pelaksanaaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja tahunan Sekretariat Daerah ; e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. BAB V ………………… 3
BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten 11 (sebelas) Bagian, dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Bagian serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6 (1) Asisten Tata Praja terdiri dari : a. Bagian Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Organisasi; d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pembangunan; b. Bagian Perekonomian; c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. (3) Asisten Administrasi terdiri dari : a. Bagian Umum; b. Bagian Aset Daerah; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Kepegawaian. Pasal 7 (1) Bagian Pemerintahan terdiri dari : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah; b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; c. Sub Bagian Administrasi Pertanahan. (2) Bagian Hukum terdiri dari : a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. (3) Bagian Organisasi terdiri dari : a. Sub Bagian Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur; b. Sub Bagian Ketatalaksanaan; c. Sub Bagian Analisa Organisasi. (4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari : a. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi; b. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi; c. Sub Bagian Protokol.
(5) Bagian …………………. 4
(5) Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari : a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi. (6) Bagian Perekonomian terdiri dari : a. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; b. Sub Bagian Bina Produksi; c. Sub Bagian Bina Usaha dan Penanaman Modal. (7) Bagian Sosial terdiri dari : a. Sub Bagian Pembinaan Keagamaan, Pendidikan dan Kesehatan; b. Sub Bagian Bantuan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan; c. Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olah Raga. (8) Bagian Umum terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi. (9)
Bagian Aset Daerah terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Perubahan Status Hukum; b. Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi; c. Sub Bagian Pemeliharaan, Pengamanan dan Pemberdayaan Aset.
(10) Bagian Keuangan terdiri dari : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan. (11) Bagian Kepegawaian terdiri dari : a. Sub Bagian Mutasi; b. Sub Bagian Pengembangan, Pendidikan dan Latihan; c. Sub Bagian Umum Kepegawaian. Pasal 8 (1) Asisten dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten. (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. Pasal 9 Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB VII ……………….. 5
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 (1) Pada Sekretariat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan kahliannya. (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja. (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. (2) Eselonering Jabatan serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Pasal 14 ………………….. 6
Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 8 Maret 2004 WALIKOTA PEKALONGAN
SAMSUDIAT Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan dengan Keputusan Nomor : 07 / DPRD / III / 2004, tanggal 8 Maret 2004. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor : 7 pada tanggal 12 Maret 2004 Seri D Nomor 5.
SEKRETARIS DAERAH
dr. SRI NURDIJAH KASBOLLAH Pembina Utama Muda NIP. 140 053 725
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu dilaksanakan restrukturisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten, 8 (delapan) Bagian dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Bagian. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Asisten Sekretaris Daerah, 12 (dua belas) Bagian dan 36 (tiga puluh enam) Sub Bagian, maka Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pekalongan perlu untuk ditata kembali. Bentuk penataan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai berikut : 1. Penambahan jumlah Asisten dari 2 (dua) Asisten menjadi 3 (tiga) Asisten dengan mempertimbangkan jumlah beban kerja; 2. Jumlah Bagian dari 8 (delapan) Bagian menjadi 11 (sebelas) Bagian dikarenakan adanya kebutuhan dan beban tugas di bidang Organisasi, Sosial dan Aset Daerah cukup banyak sehingga perlu dibentuk Bagian tersendiri.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : cukup jelas ------------------------------------------------------------------------------------------
8
