PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA PALANGKA RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang
: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Palangka Raya.
Mengingat
: 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah; 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 20. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Lingkungan Departemen Agama; 21. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; 22. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; 23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2007 Nomor 20); 25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12); 26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor ); .
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA PALANGKA RAYA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. 5. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya. 6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya. 7. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya. 8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palangka Raya. 9. Wajib Belajar 12 Tahun adalah program pendidikan minimal setingkat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 10. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, pamong belajar dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta bepartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kota Palangka Raya. 12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 13. Pendidikan formal adalah jalur pendidian yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi 14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Program Kelompok Belajar Paket A, Pondok Pesantren Salafiyah Ula atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kelompok Belajar Paket B, Pondok Pesantren Salafiyah Wustha atau bentuk lain yang sederajat di Kota Palangka Raya. 16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Program Kelompok Belajar Paket C di Kota Palangka Raya. 17. Paket A, Paket B dan Paket C adalah jalur pendidikan nonformal, jenjang Paket A setara dengan Sekolah Dasar, Jenjang Paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas/sederajat.
3
18.
19. 20. 21. 22. 23.
24.
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Palangka Raya. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang terdaftar secara resmi, terorganisasi, dan peduli terhadap pengembangan pendidikan. Swasta adalah lembaga non pemerintah atau donatur perorangan yang peduli terhadap pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki.
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
(2)
Wajib belajar 12 tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal setingkat jenjang pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia di daerah. Wajib belajar 12 tahun bertujuan memberikan pendidikan minimal setingkat jenjang pendidikan menengah bagi warga negara Indonesia di daerah untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. BAB III SASARAN DAN TARGET Pasal 3
(1) (2) (3) (4)
Anak usia 7 – 21 tahun yang belum mengikuti pendidikan atau putus sekolah jenjang pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah/pendidikan setara. Anak yang telah lulus SMP/M.Ts/pendidikan setara, yang belum memperoleh kesempatan belajar, dan yang putus sekolah di jenjang pendidikan menengah/pendidikan setara. Penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas penduduk buta aksara usia 1544 tahun. Penduduk buta aksara parsial atau penduduk yang hanya bisa membaca dan menulis selain huruf latin. Pasal 4
(1)
(2)
(3)
(4)
Mempertahankan persentase peserta didik jenjang pendidikan SD/MI/pendidikan setara yang berusia 7 – 12 tahun terhadap penduduk usia 7 – 12 tahun (Angka Partisipasi Murni) minimal sebesar 100% pada tahun 2013. Mempertahankan persentase peserta didik jenjang SMP/MTs/pendidikan setara terhadap penduduk usia 13 – 15 tahun (Angka Partisipasi Kasar) minimal sebesar 115% pada tahun 2013. Meningkatnya persentase peserta didik jenjang pendidikan menengah/pendidikan setara terhadap penduduk usia 16 – 18 tahun (Angka Partisipasi Kasar) minimal menjadi 95% pada tahun 2013. Minimal 95% SD/MI/pendidikan setara dan 90% SMP/MTs/pendidikan setara memenuhi Standar Nasional pendidikan dengan akreditasi minimal B.
4
(5) (6) (7)
Minimal 90% SMA/MA/pendidikan setara memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan akreditasi minimal B pada tahun 2013. Minimal 75% SMK/MAK memenuhi Standar Nasional Pendidikan dengan akreditasi minimal B pada tahun 2013. Tingkat literasi Daerah usia ≥ 15 tahun minimal mencapai 97% pada tahun 2013. BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN Pasal 5
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6)
(7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13)
Melaksanakan gerakan terpadu program wajib belajar 12 tahun dengan partisipasi seluruh komponen masyarakat sehinga merupakan gerakan sosial. Meningkatkan akses pendidikan menengah dilakukan secara simultan dengan perbaikan mutu pendidikan. Memberikan peluang - peluang yang lebih besar kepada sekolah-sekolah swasta dan lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan menengah. Meningkatkan efektifitas penanganan target-target masyarakat yang tidak terjangkau (miskin, terpencil, terisolasi) melalui pendekatan dan program pendidikan alternatif dan pembangunan infrastruktur. Pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 tahun dan penurunan buta aksara di daerah. Meningkatkan akses pendidikan menengah kejuruan yang bermutu (Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan) berdasarkan proyeksi pengembangan selama lima tahun mendatang. Meningkatkan biaya operasi nonpersonalia penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah selama lima tahun mendatang secara signifikan. Sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat. Menjalin kerjasama sinergis dengan seluruh jajaran instansi vertikal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Daerah serta perguruan tinggi yang relevan. Memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan secara bertahap secara tepat waktu dan tepat sasaran. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemetaan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan. Mengoptimalkan pola talent scouting pada penempatan posisi pemimpin satuan pendidikan dan kepala tata usaha pada satuan pendidikan, bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan, didukung dengan pangkalan data yang sangat akurat. BAB V PENYELENGGARAAN Pasal 6
(1) (2) (3)
(4) (5)
Wajib belajar 12 tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan non formal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, program paket C dan bentuk lain yang sederajat. Penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan. Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan non formal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
5
Pasal 7 Program wajib belajar 12 tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya atau masyarakat. Pasal 8 (1)
(2)
(3)
(4)
Satuan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 tahun wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Satuan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 tahun wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini. Satuan pendidikan dasar dan menengah penyelenggara program wajib belajar 12 tahun yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan. BAB VI PENGELOLAAN Pasal 9
(1) (2)
Pengelolaan program wajib belajar 12 tahun tingkat kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Palangka Raya. Pengelolaan program wajib belajar 12 tahun pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan. Pasal 10
(1) (2)
Pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Pasal 11
Untuk kelancaran pelaksanaan wajib belajar 12 tahun perlu keterlibatan para pihak terkait, yaitu: 1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya. 2. Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 6. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. 7. Dewan Pendidikan. 8. Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. 9. Kecamatan. 10. Kelurahan. 11. Masyarakat. 12. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 13. Swasta. 14. Komite Sekolah/Komite Madrasah.
6
Pasal 12 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi: (1) mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dalam APBD. (2) melakukan pendataan seluruh anak usia sekolah (7-21 tahun) yang tidak bersekolah dan data-data lain yang relevan; (3) melakukan pemutakhiran data terkait angka 1 (satu) di atas dengan pengelolaan pangkalan data yang berkualitas; (4) menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan wajib belajar 12 tahun; (5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sosialisai, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat. Pasal 13 Kantor Departemen Agama Kota Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut untuk madrasah yang dikelola oleh Departemen Agama: 1. melakukan pemutakhiran data seluruh anak usia sekolah (7-21 tahun) yang tidak bersekolah dan data-data lain yang relevan; 2. turut membantu perencanaan alokasi anggaran untuk wajib belajar 12 tahun yang bersumber dari Departemen Agama; 3. menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan program wajib belajar 12 tahun; 4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pasal 14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi: 1. melakukan pembinaan dan koordinasi umum terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; 2. mengalokasikan jenis kegiatan wajib belajar 12 tahun ke dalam bagian perencanaan pembangunan daerah. Pasal 15 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan fungsi melakukan asistensi usulan penggunaan anggaran untuk program wajib belajar 12 tahun. Pasal 16 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas dan fungsi: 1. memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun; 2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kependidikan dalam rangka pensuksesan wajib belajar 12 tahun. Pasal 17 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi: 1. membantu sekolah-sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran wajib belajar 12 tahun; 2. mengelola pangkalan data pendidikan yang berkualitas untuk jenjang sekolah dasar/paket A; 3. memantau pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, untuk selanjutnya memberi masukan kepada sekolah-sekolah guna dapat menyempurnakan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pasal 18 Dewan Pendidikan bertugas memberi pertimbangan dan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi wajib belajar 12 tahun.
7
Pasal 19 Sekolah/Madrasah/Pondok Pesantren/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi: 1. menyusun dan atau mengajukan rencana kegiatan dan penganggaran wajib belajar 12 tahun; 2. melaksanakan kegiatan dan menggunakan penganggaran wajib belajar 12 tahun sesuai rencana; 3. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran wajib belajar 12 tahun secara berkala setiap semester kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga. Pasal 20 Camat mempunyai tugas dan fungsi: 1. membantu sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana dan pendataan wajib belajar 12 Tahun; 2. menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan wajib belajar 12 tahun pada tingkat kecamatan; 3. memantau pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau Dinas Pendidikan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pasal 21 Lurah mempunyai tugas dan fungsi: 1. membantu sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing dalam memberikan data usia sekolah (7-21 tahun) yang tidak sekolah dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana dan pendataan wajib belajar 12 tahun; 2. menyusun dan menetapkan rencana aksi penuntasan wajib belajar 12 tahun pada tingkat kelurahan; 3. memantau pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan atau Cabang Dinas Pendidikan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pasal 22 Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tugas dan fungsi ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi wajib belajar 12 tahun. Pasal 23 Lembaga Swasta berfungsi mendukung dan bekerjasama dengan pemerintah dan atau swasta lainnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar 12 tahun dengan penggalangan dana, sumbangan tenaga dan pemikiran inovatif. Pasal 24 Komite Sekolah/Madrasah mempunyai tugas dan fungsi: 1. menghimpun dan mengkoordinir orang tua siswa dan pihak lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan wajib belajar 12 tahun; 2. membantu sekolah/madrasah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran wajib belajar 12 tahun; 3. memantau pelaksanaan program, untuk selanjutnya memberi masukan kepada sekolah/madrasah guna penyempurnaan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun.
8
BAB VII EVALUASI Pasal 25 (1) (2)
(3) (4)
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun secara berkala. Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. tingkat pencapaian program wajib belajar 12 tahun; b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar; c. hasil belajar peserta didik; dan d. realisasi anggaran. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.
BAB VIII PENJAMINAN WAJIB BELAJAR Pasal 26 (1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar negeri tanpa adanya pungutan biaya pendidikan dari orang tua/wali peserta didik. Orang tua/wali peserta didik melalui persetujuan komite sekolah dapat memberikan bantuan biaya operasi penyelenggaraan pendidikan dengan tidak berlebihan pada satuan pendidikan : a. Dasar dan Menengah Swasta; b. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional; dan c. Sekolah Bertaraf Internasional Warga negara Indonesia di Daerah yang berusia 7(tujuh) tahun dapat mengikuti program wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan. Warga negara Indonesia di Daerah yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Warga negara Indonesia di Daerah usia wajib belajar 12 tahun di Daerah yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan (kategori rumah tangga miskin), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sepenuhnya sehingga terbebas dari pungutan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 27
(1)
(2)
(3)
(4)
Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan ada satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan. Biaya operasional personalia dan nonpersonalia penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar 12 tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya sesuai kewenangan masing-masing. Biaya operasional non personalia penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kenaikan besar anggaran yang signifikan hingga mencapai standar yang ideal.
9
(5)
(6)
(7)
Selama Pemerintah dan pemerintah daerah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan biaya operasi nonpersonalia penyelenggaraan pendidikan ideal pada satuan pendidikan menengah pelaksana program wajib belajar 12 tahun, maka orang tua/wali peserta didik dapat memberikan dukungan sumbangan biaya pendidikan melalui musyawarah/persetujuan Komite Sekolah. Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk: a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 28
(1)
(2)
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar 12 tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar 12 tahun dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan. Pasal 29
(1) (2) (3)
Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar 12 tahun di Daerah wajib mengikuti program wajib belajar. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar 12 tahun di Daerah bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya. Pemerintah Daerah wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar. Pasal 30
Selambat-lambatnya pada awal tahun pelajaran 2012/2013, orang tua/wali peserta didik dibebaskan dari sumbangan biaya operasi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan menengah. Pasal 31 (1)
(2)
Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan, biaya investasi selain lahan, biaya operasional personalia, dan biaya operasi nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. pemerintah Daerah; c. masyarakat; dan/atau d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah. Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan, biaya investasi selain lahan, biaya operasi personalia, dan biaya operasi nonpersonalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
10
a. b. c. d. e. f. g.
penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; orang tua atau wali peserta didik; masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik; Pemerintah; pemerintah daerah; pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau sumber lain yang sah. Pasal 32
(1)
(2)
(3) (4)
Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi pada bidang akademik dan non akademik secara selektif. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan atau bea siswa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 33
(1)
(2)
Masyarakat berhak: a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun; serta b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali Pasal 34
(1) (2) (3)
Orang tua/wali anak usia wajib belajar 12 tahun berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang tua/wali anak usia wajib belajar 12 tahun berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya. Orang tua/wali anak usia wajib belajar 12 tahun berkewajiban mendorong dan memberikan motivasi pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Peserta Didik Pasal 35
(1) (2)
Peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar dan menengah. Peserta didik berkewajiban menaati norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan dasar dan menengah.
11
BAB X PENGAWASAN Pasal 36 Pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 37 (1) (2)
Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun pada satuan pendidikan di Daerah. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
BAB XI PELAKSANAAN PROGRAM DAN SANKSI Pasal 38 (1)
Aparat kelurahan wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya pada awal tahun pelajaran ke Kantor Camat c.q Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan setempat. (2) Setiap peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) Sekolah negeri mulai tingkat dasar sampai menengah diwajibkan menerima siswa sesuai Peraturan Menteri dan diatur melalui Peraturan Walikota. (4) Persyaratan untuk masuk sekolah negeri bagi calon siswa ditetapkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. (5) Bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah – sekolah negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat. (6) Biaya pendidikan bagi siswa yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (7) Bagi siswa yang telah mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sesuai dengan tingkatannya. (8) Orang tua peserta didik yang anaknya tidak menyelesaikan pendidikan pada program wajib belajar 12 tahun, berkewajiban mengembalikan bantuan keuangan yang telah diterima pada jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya. (9) Bagi masyarakat yang mempunyai anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dianjurkan untuk mengikuti pendidikan nonformal melalui Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C. (10) Bagi Orang tua peserta didik yang karena sengaja atau kelalaiannya tidak menyekolahkan anaknya kejenjang sekolah menengah (SMA/SMK) dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pasal 39 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
12
B A B XII PENUTUP Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.
Ditetapkan di PaIangka Raya pada tanggaI 30 Desember 2009 WALIKOTA PALANGKA RAYA, Ttd H. M RIBAN SATIA Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Desember 2009 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, ttd CHARLES M.HAMUN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2009 NOMOR 18
13
