1
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PALANGKA RAYA Menimbang
:
a. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global; b. bahwa kepariwisataan tersebut diselenggarakan melalui pemeliharaan kelestarian nilai-nilai budaya dan mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup yang merupakan daya tarik wisata; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor
Negara Republik
);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 11. Peraturan Pembinaan
Pemerintah dan
Nomor
20
Pengawasan
Tahun Atas
2001
tentang
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya.
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA dan WALIKOTA PALANGKA RAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENDAFTARAN USAHA BIDANG PARIWISATA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Walikota
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya; 4. Dinas adalah aparat pelaksana daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata; 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang Pariwisata. 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha tidak tetap; 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan; 9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan; 10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata; 11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
4
12. Usaha
Sarana
Prasarana
Pariwisata
adalah
kegiatan
usaha
yang
meliputi
pembangunan, pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam menyelenggarakan Pariwisata : a. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan, termasuk di dalamnya Hotel dengan tanda Bintang, Hotel dengan tanda Bunga Melati, pondok wisata, penginapan remaja, bumi perkemahan dan karavan; b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, termasuk di dalamnya restoran, rumah makan, jasa boga dan kedai makan; c. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya; d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan jasa-jasa lain yang berkaitan denga wisata tirta; e. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan Pariwisata. 13. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan usaha yang meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan Pariwisata yang terdiri dari : a. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata, terdiri dari : 1) Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan wisata dalam negeri atau keluar negeri; 2) Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. b. Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata; c. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok member jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama; d. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan; e. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan khas daerah di mana ketentuan lokasi tempat
pembangunan
Mandala
Wisata
ditetapkan
oleh
Walikota
dengan
memperhatikan pola pembangunan dan Pemerintah Daerah; 14. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah kegiatan meliputi pembangunan, pengelolaan obyek dan daya tarik wisata beserta sarana/prasarana yang diperlukan untuk mengelola obyek dan daya tarik wisata yang bersangkutan dengan : a. Usaha Obyek Wisata adalah setiap pengusahaan Obyek Wisata yang dikelola secara komersial;
5
b. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani. 15. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan yang mempergunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian; 16. Usaha Jasa Pangan adalah setiap usaha jasa pelayanan makan dan minuman yang dikelola secara komersial; 17. Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya; 18. Pujasera/Food Center adalah suatu bentuk usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyewakan tempat/lahan usaha jasa pelayanan makanan dan minuman serta menyediakan fasilitas-fasilitas usaha yang diperlukan; 19. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap; 20. Penginapan Remaja adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat penginapan remaja dan fasilitas untuk remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/tempat makan; 21. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan; 22. Obyek Wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan; 23. Sumber Daya Wisata adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai Obyek Wisata; 24. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyiapan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, tidak termasuk restoran yang berada di hotel, jasa boga dan rumah makan; 25. Perjalanan Insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dam mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas kegiatan perusahaan yang bersangkutan; 26. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk penyebarluasan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi yang ada kaitannya dengan Pariwisata; 27. Hiburan adalah segala bentuk penyajian / pertunjukan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa; 28. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk menjalankan (mengoperasikan usaha di Bidang Kepariwisataan);
6
29. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang terdiri dari : a.
Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagi jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan minum serta akomodasi;
b.
Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
c.
Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan permainan dan ketangkasan satwa;
d.
Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan kawasan fasilitas untuk mempertunjukkan karya (seni) fantastis;
e.
Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
f.
Theater dan Panggung Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
g.
Theater dan Panggung Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan (pentas) seni budaya dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dalam gedung tertutup;
h.
Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
i.
Showbiz adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyelenggarakan pertunjukan hiburan;
j.
Pasar Seni adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya di tempat terbuka (tanpa atap) dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum;
k.
Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berekreasi air yang dikelola secara komersial;
l.
Barber Shop adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan atau menata serta merias rambut;
m.
Salon Kecantikan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetik;
n.
Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
7
o.
Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; p. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; q. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; r. Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat tertutup; s. Gelanggang Olah Raga Terbuka adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum di tempat terbuka; t. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan Gelanggang Olah Raga Tertutup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan berbagai (aneka) olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; u. Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berolah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola dengan komersial; v. Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (billiard) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; w. Padang Golf adalah suatu lahan yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga golf di suatu kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi; x. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum; y. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; z. Lapangan Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu tangkis sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; aa. Gedung Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis meja sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum; bb. Pusat Kesegaran Jasmani atau Fitness Center adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
8
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata dimaksudkan untuk : a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proposionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat; Pasal 3 Perizinan Usaha di Bidang Pariwisata ditujukan untuk : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. mengentaskan kemiskinan ; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya; f.
memajukan kebudayaan.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup yang diatur dalam Pearturan Daerah ini adalah Usaha Pariwisata.
BAB IV USAHA PARIWISATA Pasal 5 Perorangan atau Badan dilarang melakukan Usaha Pariwisata di Wilayah Daerah tanpa izin dari Walikota. Pasal 6 Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal meliputi : a. Usaha Sarana Pariwisata; b. Usaha Jasa Pariwisata; dan c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam dan Budaya. Pasal 7 (1)
Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi : a. Sarana Akomodasi : 1. Usaha Penginapan Remaja; 2. Usaha Pondok Wisata; 3. Usaha Hotel;
9
b. Sarana Makan dan Minum : 1. Restoran/rumah makan /pujasera; 2. Jasa Boga dan cattering. (2)
Izin Jasa Pariwisata : a. Izin Biro Perjalanan Wisata b. Izin Jasa Agen Perjalanan Wisata; c. Izin Jasa Pramuwisma; d. Ijin jasa penyelenggaraan pertemuan,perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; e. Izin Jasa Impresariat; f. Izin jasa Konsultasi Pariwisata; g. Izin jasa informasi Pariwisata. Pasal 8
Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi : a. Usaha Biro Perjalan Wisata; b. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata; c. Usaha Jasa Pramuwisma; d. Usaha Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfensi, dan pemeran; e. Usaha Jasa Impresariat; f. Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata; g. Usaha Jasa Informasi Pariwisata. Pasal 9 (1)
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c adalah : a. Setiap pengusahaan Obyek Wisata yang dikelola secara komersial; b. Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi adalah setiap usaha
komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani. c. Setiap pengusahaan Obyek Wisata yang menjadikan kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik untuk meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan; (2)
Pengusahaan Obyek Wisata yang dikelola secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. Usaha Wisata Tirta; b. Usaha Kawasan Pariwisata; c. Usaha Obyek Wisata; d. Usaha Perkemahan. e. Ijin Pengusahaan Taman Rekreasi.
(3)
Usaha penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan
Rekreasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b meliputi : 1. Izin Pengusahaan Jasa Hiburan Umum dan Rekreasi: a.
Taman Rekreasi;
b.
Taman Satwa;
c.
Dunia Fantasi;
d.
Pentas Pertunjukan Satwa;
10
e.
Theater / Panggung Terbuka;
f.
Theater / Panggung Tertutup;
g.
Showbiz;
h.
Pasar Seni;
i.
Kolam Pancing;
j.
Balai Pertemuan umum;
k.
Bioskop;
l.
Salon Kecantikan;
m.
Barber Shop;
n.
Gelanggang Bowling;
o.
Usaha Fasilitas Wisata Tirta Gelanggang Renang;
p.
Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga;
q.
Kolam Renang;
r.
Lapangan Tenis;
s.
Lapangan Bulu Tangkis;
t.
Gedung Tenis Meja;
u.
Gelanggang Olah Raga Tertutup;
v.
Gelanggang Olah Raga Terbuka;
w.
Pusat Kesegaran Jasmani (Pusat Kebugaran Jasmani);
x.
Padang Golf;
aa.
Spa;
bb.
Lapangan Futsal.
2. Izin Pengusahaan Jasa Hiburan khusus dan Rekreasi:
(4)
a.
Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
b.
Bola Sodok (Billiard);
c.
Panti Pijat;
d.
Diskotik;
e.
Klab Malam;
f.
Usaha Karaoke;
g.
Izin Pengusahaan Musik Hidup;
h.
Izin Pengusahaan Mandi Uap.
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c meliputi : a. Izin Pengusahaan Kesenian Tradisional; b. Izin Pengusahaan Museum; c. Izin Pengusahaan Wisata Budaya dan Religius. (5)
Usaha Pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah jasa pelayanan masuk tempat rekreasi dan sarana wisata lainnya milik Pemerintah Kota.
(6)
Rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain : a. Rekomendasi Promosi Pariwisata; b. Rekomendasi Perubahan Bangunan Usaha Pariwisata.
11
BAB V PERIZINAN USAHA SARANA PARIWISATA Pasal 10 Setiap orang atau badan yang melakukan usaha Pariwisata di wilayah daerah harus memiliki Izin usaha yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk, Bagian Pertama Usaha Penginapan Remaja Pasal 11 (1)
Usaha Penginapan Remaja pada pokoknya adalah setiap usaha yang menyediakan fasilitas penginapan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa;
(2)
Perorangan atau Badan dapat mendirikan Usaha Penginapan Remaja;
(3)
Modal usaha Penginapan Remaja dimiliki oleh Warga Negara Indonesia;
(4)
Pengusahaan Penginapan Remaja harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Pasal 12
(1)
Untuk menjalankan atau mengoperasikan Penginapan Remaja pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha Pariwisata;
(2)
Setiap kegiatan penambahan kamar suatu Penginapan Remaja harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
(3)
Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(4)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 13
(1)
Untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan : a. Fotokopi identitas diri / KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; c. Fotokopi SITU / Reklame; d. Ijin Gangguan Lingkungan (HO); e. Fotokopi Keterangan / Status Tanah; f.
(2)
Denah / Gambar Tata Ruang.
Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Ulang (STDU) harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin usaha; c. Fotokopi SIU.
(3)
Dalam Surat Izin usaha dan Perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan syarat-syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin;
(4)
Tata cara dan persyaratan mendirikan usaha Penginapan Remaja ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12
(1) (2) (3) (4) (5)
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)
(1) (2)
(1)
Bagian Kedua Usaha Pondok Wisata Pasal 13 Usaha Pondok Wisata adalah setiap usaha penyediaan pondok untuk pelayanan penginapan; Perorangan atau Badan dapat mendirikan Usaha Pondok Wisata; Modal usaha Pondok Wisata dimiliki oleh Warga Negara Indonesia; Pengusahaan Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengusahaan Pondok Wisata yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan perturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Untuk mendirikan usaha Pondok Wisata pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin usaha; Setiap kegiatan penambahan kamar suatu Pondok Wisata harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha; Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 16 Setiap permohonan untuk mendapatkan Izin usaha harus mengajukan kepada Walikota dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan; c. Fotokopi SITU / HO; d. Keterangan Data Status Tanah; e. Denah / Gambar Tata Ruang. Untuk mendapatkan Surat Tanda Daftar Ulang harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin usaha; c. Fotokopi SIUP. Pasal 17 Tata cara untuk mendapatkan izin usaha serta bentuk surat izin ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Bagian Ketiga Usaha Hotel dengan Tanda Bintang Pasal 18 Tingkat pelayanan hotel ditentukan dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas yang dinyatakan dalam Piagam Golongan kelas hotel bertanda bintang sebagai berikut : a. Piagam dengan tanda bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah;
13
(2)
b. Piagam dengan tanda bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat pelayana paling tinggi. Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel dan tata cara memperoleh piagam golongan hotel dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 19
Pengusahaan hotel tanda bintang meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya. Pasal 20 (1)
Pengusahaan hotel didasarkan atas Surat Izin Tetap Usaha Hotel (SITUH) yang berlaku selama hotel yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)
Surat Izin Tetap Usaha Hotel (SITUH) mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video dalam bangunan, izin penggunaan antenna parabola, izin penyelenggaraan restoran, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri;
(3)
Pengusaha hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari Surat Izin Tetap Usaha Hotel (SITUH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
(4)
Untuk mendapatkan Izin usaha Tetap harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU) /Reklame; d.
Izin Gangguan (HO);
e. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan; f.
Fotokopi gambar denah / Lay Out;
g. Sertifikat Analisis Dampak Lingkungan. Pasal 21 (1)
Surat Izin Tetap Usaha Hotel (SITUH) diberikan oleh Walikota;
(2)
Terhadap permintaan dan pemberian izin usaha hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pungutan biaya. Pasal 22
Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin, kecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2). Pasal 23 Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk Surat Izin Tetap Usaha Hotel (SITUH)ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
14
Bagian Keempat Usaha Hotel Dengan Tanda Bunga Melati Pasal 24 (1)
Usaha hotel dengan tanda bunga melati yang dituangkan dalam bentuk piagam;
(2)
Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan hotel serta tata cara untuk memperoleh piagam akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 25
Pengusahaan hotel bertanda bunga melati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan walikota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasal 26 (1)
Untuk menjalankan atau mengoperasikan hotel dengan tanda bunga melati, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
(2)
Setiap kegiatan penambahan kamar hotel bertanda Bunga Melati harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha;
(3)
Izin usaha dan perubahannya diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(4)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 27
Untuk mendapatkan izin usaha hotel dengan tanda bunga melati harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU) / Reklame; d. Izin Gangguan (HO); e. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan; f.
Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Lahan Tempat Usaha (sertfikat tanah, perjanjian sewa menyewa / kontrak);
g. Fotokopi gambar denah / Lay Out. Pasal 28 (1)
Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
(2)
Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha. Bagian Kelima Usaha Rumah Makan Pasal 29
(1)
Pengusahaan rumah makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada pengunjung rumah makan dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15
(2)
Jasa pelayanan rumah makan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh aris asing harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3)
Tingkat pelayanan rumah makan ditentukan dalam bentuk penggolongan rumah makan yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam;
(4)
Penggolongan kelas rumah makan ditetapkan sebagai berikut : a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda Talam Kencana; b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan tanda Talam Selaka; c. Golongan kelas terndah dinyatakan dengan tanda Talam Gangsa;
(5)
Persyaratan teknis dan penetapan penggolongan serta bentuk piagam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
(6)
Walikota dan Pejabat yang ditunjuk dapat menaikkan dan menurunkan golongan kelas rumah makan atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala;
(7)
Piagam golongan kelas rumah makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali masa berlakunya;
(8)
Tata cara perpanjangan kembali perolehan piagam yang telah habis masa berlakunya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 30
(1)
Perorangan atau badan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat mendirikan usaha rumah makan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Badan yang mendirikan usaha rumah makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT). Pasal 31
(1)
Untuk menjalankan atau mengoperasikan usaha rumah makan Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin usaha;
(2)
Setiap kegiatan perubahan, perluasan, penambahan harus mengajukan perubahan izin usaha;
(3)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 32
(1)
Untuk mendapatkan izin usaha rumah makan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Gangguan (HO); d. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Lahan Tempat Usaha (sertfikat tanah, perjanjian sewa menyewa / kontrak); e. Fotokopi gambar denah / Lay Out.
(2)
Untuk usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang luasnya kurang dari 50 m2 (meter persegi) lampiran persyaratan akan diatur melalui Peraturan Walikota.
16
Pasal 33 (1)
Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
(2)
Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha. Bagian Keenam Usaha Restoran Pasal 34
(1)
Tingkat pelayanan restoran ditentukan dengan penggolongan restoran yang terdiri dari 3 (tiga) golongan kelas yang dinyatakan dalam piagam;
(2)
Penggolongan kelas restoran ditetapkan sebagai berikut : a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas; b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak; c. Golongan kelas terndah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.
(3)
Persyaratan penggolongan kelas restoran dan tata cara memperoleh piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 35
Pengusahaan restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada pengunjung restoran sebagai usaha pokok serta jasa hiburan di dalam bangunan restoran sebagai usaha penunjang tidak terpisah dan usaha pokoknya. Pasal 36 (1)
Pengusahaan restoran didasarkan atas Surat Izin Tetap Usaha Restoran (SITUR) yang berlaku selama usaha restoran bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)
Izin tetap usaha restoran mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan generator, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan dan penjualan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan usaha sendiri, izin penggunaan antenna parabola, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan terbatas, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parker halaman sendiri;
(3)
Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas yang merupakan bagian dari Surat Izin Tetap Usaha Restoran (SITUR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 37
(1)
Izin tetap usaha restoran diberikan oleh Walikota;
(2)
Terhadap permintaan dan pemberian izin tetap usaha restoran dikenakan pungutan.
17
Pasal 38 Untuk perluasan atau renovasi restoran tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2). Pasal 39 Tata cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk izin tetap usaha restoran ditetapkan oleh Walikota. Bagian ketujuh Usaha Pujasera / Food Center Pasal 40 (1)
Pengusahaan Pujasera / Food Center meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada pengunjung dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Jasa pelayanan Pujasera / Food Center sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila menyediakan hiburan atau pertunjukan kesenian harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 41
(1)
Perorangan atau badan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat mendirikan Usaha Pujasera / Food Center sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
(2)
Badan yang mendirikan Usaha Pujasera / Food Center dengan modal patungan antara Warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT) dan harus memilliki modal/saham minimal sebesar 50% lebih. Pasal 42
(1)
Untuk menjalankan atau mengoperasikan Usaha Pujasera / Food Center Pengusaha yang bersangkutan harus memiliki Izin usaha;
(2)
Setiap kegiatan perubahan, perluasan, penambahan harus mengajukan perubahan izin usaha;
(3)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 43
(1)
Untuk mendapatkan Izin usaha Pujasera / Food Center harus mengajukan permohona tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Fotokopi KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Fotokopi Izin Tempat Usaha (SITU) /Reklame; d. Izin Gangguan (HO); e. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Lahan Tempat Usaha (sertfikat tanah, perjanjian sewa menyewa / kontrak); f.
(2)
Fotokopi gambar denah / Lay Out.
Untuk usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang luasnya kurang dari 50 m2 (meter persegi) lampiran persyaratan akan diatur melalui Peraturan Walikota.
18
Pasal 44 (1)
Tata cara untuk mendapatkan Izin usaha dan perubahannya serta bentuk surat izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
(2)
Dalam surat izin usaha ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha. BAB VI USAHA JASA PARIWISATA Bagian Pertama Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pasal 45
Pengusahaan jasa perjalanan wisata meliputi pembuatan dan penyelenggaraan paket wisata, menyelenggarakan pelayanan angkutan, pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain, menyelenggarakan pengurusan dokumen perjalanan, menyelenggarakan pemanduan dan melayani penyelenggaraan konvensi. Pasal 46 (1)
Usaha jasa perjalanan wisata digolongkan ke dalam jenis usaha sebagai berikut : a. Biro perjalanan umum, dengan lingkup kegiatan usaha yang meliputi : 1. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata; 2. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya; 3. Melayani pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain; 4. Mengurus dokumen perjalanan; 5. Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata; 6. Melayani penyelenggaraan konvensi. b. Agen perjalanan dengan lingkup kegiatan usaha meliputi : 1. Menjadi perantara di dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat; 2. Mengurus dokumen perjalanan; 3. Menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lain; 4. Menjualkan paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan umum.
(2)
Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum Dalam Negeri sebagai perwakilannya. Pasal 47
(1)
Badan dapat mendirikan Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang maksud dan tujuannya semata-mata
bergerak
di
dalam
kegiatan
mengatur,
menyediakan
dan
menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang yang akan melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata; (2)
Badan yang mendirikan Usaha Biro Perjalanan Umum dan Agen Perjalanan bentuk usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Firma atau Perseroan Komanditer;
(3)
Biro Perjalanan Umum merupakan bidang usaha yang terbuka juga bagi penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
19
(4)
Biro Perjalanan Luar Negeri yang menyelenggarakan kegiatan di Indonesia wajib menunjuk Biro Perjalanan Umum dalam negeri sebagai perwakilannya. Pasal 48
(1)
Dalam memberikan Pelayanan Jasa Usaha Pariwisata pimpinan usaha perjalanan wajib : a. Memberikan perlindungan kepada para pemakai jasa usaha perjalanan; b. Mentaati
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
yang
menyangkut tenaga kerja dan kegiatan usaha; c. Memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini; d. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata cara pengusahaan usaha perjalanan; e. Bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. (2)
Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap pemakai jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, usaha jasa perjalanan wisata dalam penyelenggaraan paket perjalanan wisata wajib mempertanggungjawabkan dalam asuransi perjalanan. Pasal 49
(1)
Di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya pimpinan usaha perjalanan wajib : a. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan upaya peningkatan mutu karyawan secara terus menerus.
(2)
Di dalam memelihara hubungan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pimpinan usaha perjalanan wisata wajib memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan termasuk ketentuan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, penyimpanan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), akan ditetapkan oleh Walikota.
(3)
Ketentuan bagi penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan penyimpanan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), akan ditetapkan oleh Walikota. Pasal 50
(1)
Biro perjalanan umum wajib melakukan kegiatan promosi dan pemasaran paket wisata dengan mengutamakan paket wisata ke dan di dalam negeri;
(2)
Dalam penyelenggaraan paket wisata, pemimpin perjalanan wisata dan pramuwisata yang ditugasi memimpin/membimbing wisatawan harus memenuhi ketentuan peraturan berlaku. Pasal 51
(1)
Penyelenggaraan usaha perjalanan didasarkan atas izin tetap usaha jasa perjalanan wisata yang berlaku selama usaha perjalanan yang bersangkutan masih berjalan;
(2)
Izin tetap usaha jasa perjalanan wisata diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(3)
Tata cara dan persyaratan bentuk izin tetap usaha jasa perjalanan wisata ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
20
(1)
(2)
Bagian Kedua Usaha Jasa Impresariat Pasal 52 Pengusahaan jasa impresariat meliputi kegiatan : a. Mengurus keberangkatan dan mengembalikan seniman atau olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam maupun di luar negeri; b. Mengurus kedatangan dan mengembalikan seniman atau olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Usaha Jasa Impresariat dapat menyelenggarakan pertunjukan dalam bidang seni maupun olahraga di Indonesia. Pasal 53
Usaha jasa impresariat harus berbentuk Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuannya termasuk di dalamya bergerak dalam bidang impresariat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota. Pasal 54 (1)
Usaha jasa impresariat dilaksanakan berdasarkan izin yang ditetapkan oleh Walikota.
(2)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 55
(1)
Izin usaha jasa impresariat diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
(2)
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
(3)
Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan-alasan keberatan untuk diberikannya izin. Pasal 56
Tata cara dan persyaratan izin usaha jasa impresariat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 57 (1)
(2)
Kegiatan hiburan yang akan dipertunjukkan melalui usaha jasa impresariat harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari komisi penilai kegiatan hiburan (komisi penilai) yang dipimpin oleh Walikota; Komisi Penilai dalam memberikan persetujuan harus berdasarkan pertimbangan norma-norma kesusilaan, hukum, politik, agama serta ketertiban umum. Pasal 58
Kegiatan seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar pemerintah dikecualikan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 59 (1) (2)
Komisi Penilai diketuai oleh Walikota dengan susunan anggotanya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota; Tugas dan wewenang serta pengangkatan anggota Komisi Penelitian dan Penilaian ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
21
Bagian Ketiga Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata Pasal 60 (1)
Kegiatan usaha Jasa Konsultasi Pariwisata meliputi : a. Studi kelayakan; b. Perencanaan; c. Pengawasan; d. Manajemen; e. Penelitian.
(2)
Rincian kegiatan usaha Jasa Konsultasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 61
Badan yang mendirikan usaha Jasa Konsultasi Pariwisata bentuk usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian. Pasal 62 (1)
Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha yang diberikan oleh Walikota;
(2)
Izin usaha sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 63
(1)
Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota.
(2)
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
(3)
Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikan izin. Pasal 64
Tata cara dan persyaratan izin usaha Jasa Konsultasi Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 65 Penyelenggaraan Jasa Konsultasi Pariwisata yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota. Pasal 66 Setiap usaha Jasa Konsultasi Pariwisata yang akan dibangun di dalam usaha kawasan Pariwisata harus memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22
Bagian Keempat Usaha Jasa Pramuwisata Pasal 67 (1)
Usaha Jasa Pramuwisata meliputi : a. Melayani wisatawan menngunjungi obyek dan daya tarik wisata yang berada di dalam kota atau di luar kota, di dalam provinsi atau di luar provinsi. b. Melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas Pemerintahan serta menjemput dan mengantar wisatawan (Tour Guide Service) dari : 1. Tempat kedatangan ke tempat tujuan atau sebaliknya dalam satu provinsi antara lain : a. Bandara ke pelabuhan ke tempat tujuan atau sebaliknya; b. Bandara ke terminal angkutan darat atau sebaliknya; c. Bandara ke tempat penginapan atau sebaliknya; d. Pelabuhan ke terminal angkutan darat atau sebaliknya; e. Terminal angkutan darat atau sebaliknya. 2. Satu kota ke kota lain dalam satu provinsi melayani wisatawan ke tempattempat peristiwa Pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya (Reference Guide Service).
(2)
Pramuwisata dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bertindak sebagai pengemudi. Pasal 68
Badan yang mendirikan usaha Jasa Pramuwisata bentuk usahanya dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang maksud dan tujaun usahanya di bidang usaha Jasa Pramuwisata. Pasal 69 (1)
Untuk menyelenggarakan usaha Jasa Pramuwisata diperlukan izin dari Walikota;
(2)
Izin usaha diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya di bidang usaha Jasa Pramuwisata dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 70
(1)
Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai : a. Salinan Akte Notaris pendirian perusahaan atau salinan pengesahan anggaran dasar koperasi; b. Daftar Riwayat Hidup Direksi atau Pengurus Koperasi; c. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Reklame; d. Izin Gangguan (HO); e. Fotokopi bukti penguasaan lahan tempat usaha.
(2)
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
(3)
Tembusan pemberian atau penolakan izin disampaikan kepada Gubernur.
23
Pasal 71 Surat izin usaha Jasa Pramuwisata harus dipasang di kantor perusahaan dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat umum. Pasal 72 Tata cara permohonan dan bentuk surat izin usaha Jasa Pramuwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Bagian Kelima Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Intensif, Konperensi dan Pameran Pasal 73 Badan yang mendirikan usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran bentuk usahanya dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya tertuang dalam akte pendirian. Pasal 74 Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran oleh penyelenggaraan luar negeri yang dilakukan di Indonesia wajib menunjuk Perusahaan Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran dalam negeri sebagai perwakilan atau mitra usaha. Pasal 75 (1)
Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan berdasarkan Izin usaha yang diberikan oleh Walikota;
(2)
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Kegiatan seni dan olah raga yang diselenggarakan dalam rangka hubungan antar pemerintah dikecualikan dari peraturan daerah. Pasal 76
(1)
Izin usaha diberikan atas dasar permohonan tertulis kepada Walikota;
(2)
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Walikota harus menetapkan izin usaha atau penolakan;
(3)
Penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada pemohon secara tertulis dengan alasan penolakan untuk diberikan izin. Pasal 77
Tata cara dan persyaratan izin usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 78 Penyelenggaraan Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran yang telah memperoleh izin usaha dapat mengalihkan usahanya kepada pihak lain dan wajib dilaporkan secara tertulis pada Walikota.
24
BAB VII PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA Bagian Pertama Pengusahaan Obyek Wisata Yang Dikelola Secara Komersial Paragraf Pertama Usaha Wisata Tirta Pasal 79 Pengusahaan Wisata Tirta meliputi pembangunan dan pengusahaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain untuk melakukan Kegiatan Wisata Tirta di dalam batas wilayah usahanya. Pasal 80 Usaha Wisata Tirta meliputi salah satu atau rangkaiannya sebagai berikut : a. Usaha Marina, meliputi kegiatan usaha menyelenggarakan rekreasi dan olah raga air termasuk penyediaan sarana dan prasarananya serta jasa-jasa lain yang dikelola secara komersial; b. Usaha Hotel Terapung meliputi usaha akomodasi dengan menggunakan bangunan yang didirikan di atas permukaan air yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lain bagi umum yang dikelola secara komersial; c. Usaha Restoran Terapung meliputi usaha pangan dengan menggunakan bangunan yang didirikan di atas permukaan air dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang dikelola secara komersial; d. Usaha lain yang berhubungan dengan rekreasi di perairan sungai, danau atau waduk. Pasal 81 Badan dapat mendirikan Usaha Wisata Tirta yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang kegiatan wisata tirta sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Pasal 82 (1)
Pembangunan sarana dan prasarana wisata tirta didasarkan atas izin tetap usaha wisata tirta yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2)
Izin Tetap Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kelengkapan sarana wisata tirta;
(3)
Izin Tetap Usaha Wisata Tirta dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh : a. Izin Peruntukan Tanah; b. Izin Lokasi; c. Izin Pembebasan Hak Atas Tanah; d. Izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya; e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f.
Izin Tempat Usaha (SITU) / Reklame
g. Undang-Undang Gangguan (HO).
25
Pasal 83 (1)
Pengusahaan Wisata Tirta didasarkan atas Izin Tetap Usaha Wisata Tirta yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan harus didaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)
Izin Tetap Usaha Wisata Tirta mencakup izin penggunaan lift, izin penggunaan generator, penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video video di dalam bangunan, izin penggunaan antenna parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan diskotique, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing pendatang dan lokal di lokasi, dan izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri. Pasal 84
(1)
Izin Tetap Usaha Wisata Tirta diberikan oleh Walikota;
(2)
Terhadap permintaan dan pemberian izin tetap usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pungutan. Pasal 85
Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2). Pasal 86 Tata cara untuk memperoleh pemberian maupun bentuk izin sementara usaha Wisata Tirta dan izin tetap usaha Wisata Tirta ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Paragraf Kedua Usaha Kawasan Pariwisata Pasal 87 Usaha Kawasan Pariwisata meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. mengusahakan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 Ha (seratus hektare) untuk keperluan pembangunan usaha Pariwisata dan menata serta mambagi lebih lanjut dalam satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) yang dituangkan dalam gambar rencana (site plan); b. membangun atau menyewakan satuan-satuan simpul (lingkungan tertentu) untuk membangun usaha Pariwisata meliputi hotel atau jenis penginapan lain, Rumah Makan, Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum serta usaha Pariwisata lain sesuai gambar rencana (site plan); c. melaksanakan pembangunan jalan, penyediaan air bersih dan listrik sesuai gambar rencana (site plan); d. menentukan syarat-syarat di dalam kawasan Pariwisata berkenaan dengan penyediaan prasarana dan sarana lingkungan hidup, tata bangunan, kesehatan umum, pencegahan kebakaran dan lain-lain sepanjang persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;
26
e. melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha Pariwisata agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam kawasan Pariwisata serta peraturan perundangan yang berlaku di bidang usaha masing-masing. f.
Membangun bangunan yang dipandang perlu untuk keperluan administrasi usaha kawasan Pariwisata. Pasal 88
Dalam setiap usaha kawasan Pariwisata sekurang-kurangnya harus tersedia : a. Hotel atau jenis penginapan lainnya; b. Rumah Makan; c. Tempat Rekreasi dan Hiburan. Pasal 89 (1)
Badan atau Koperasi dapat mendirikan usaha kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)
Usaha kawasan Pariwisata dapat bekerja sama, baik dengan perusahaan nasional maupun asing. Pasal 90
(1)
Untuk mengusahakan usaha kawasan Pariwisata, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki izin dari Walikota;
(2)
Untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan dilampiri : a. Akte Pendirian Badan Usaha / Koperasi; b. Gambar Rencana (Site Plan); c. Uraian tentang prospek pemasaran; d. Izin Lokasi e. Izin Undang-Undang Gangguan (HO); f.
(3)
Sertifikat Analisis Dampak Lingkungan.
Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Paragraf Ketiga Usaha Obyek Wisata Pasal 91
(1)
Pengusahaan Obyek Wisata meliputi pembangunan, pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lain dengan mengembangkan dan menafaatkan sumber daya wisata dalam batas wilayah Obyek Wisata yang diusahakan;
(2)
Syarat-syarat untuk mengembangkan sumber daya wisata ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 92
(1)
Obyek Wisata digolongkan : a. Obyek Wisata Nasional; b. Obyek Wisata Daerah.
27
(2)
Ketentuan persyaratan penggolongan Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pasal 93
(1)
Badan dapat mendirikan Usaha Obyek Wisata;
(2)
Modal usaha Obyek Wisata bersumber dari dalam negeri atau patungan. Pasal 94
(1)
Pembangunan sarana prasarana Obyek Wisata didasarkan atas Izin Tetap Usaha Obyek Wisata yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2)
Izin Tetap Usaha Obyek Wisata telah mencakup izin pemasangan lift, pemasangan boiler, pemasangan boiler, pemasangan generator dan pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lain yang merupakan kelengkapan sarana Obyek Wisata;
(3)
Izin Tetap Obyek Wisata dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh : a. Pembebasan hak atas tanah dan izin-izin lainnya yang bersangkutan dengannya; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Gangguan Lingkungan (HO); d. Sertifikat Analisis Dampak Lingkungan. Pasal 95
(1)
Pengusahaan Obyek Wisata didasarkan atas Izin Tetap Usaha Obyek Wisata yang berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(2)
Izin Tetap Obyek Wisata mencakup izin penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 ayat (2) , izin penyimpangan jam kerja, izin siaran video di batas wilayah usaha Obyek Wisata, izin
penggunaan antenna parabola, izin penggunaan kolam
renang, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penggunaan parkir di halaman sendiri. Pasal 96 (1)
Izin Tetap Usaha Obyek Wisata diberikan oleh Walikota;
(2)
Terhadap permintaan dan pemberian izin tetap usaha Obyek Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pungutan biaya. Pasal 97
Untuk perluasan atau renovasi Obyek Wisata tidak diperlukan izin terkecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2). Pasal 98 Dalam hal usaha Obyek Wisata tidak memerlukan pendirian fisik bangunan, maka izin usaha dapat diberikan secara langsung serupa izin tetap usaha Obyek Wisata. Pasal 99 Tata cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk izin tetap usaha Obyek Wisata ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
28
Paragraf Keempat Usaha Perkemahan Pasal 100 (1)
Pengusahaan Perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 hektare.
(2)
Usaha Perkemahan digolongkan dalam 4 (empat) kelas yang ditetapkan sebagai berikut : a. Kelas Ideal; b. Kelas Lengkap; c. Kelas Sedang; d. Kelas Sederhana.
(3)
Persyaratan teknis penetapan kriteria penggolongan perkemahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
(4)
Berdasarkan hasil peninjauan oleh Pejabat yang ditunjuk Walikota dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas perkemahan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
(5)
Perubahan golongan kelas seperti yang dimaksud dalam ayat (4), dapat didasarkan atas permohonan pemilik yang diajukan kepada Walikota atau atas dasar hasil penelitian yang dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang ditunjuk;
(6)
Usaha Perkemahan yang berada di kawasan konservasi harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 101
Walikota menyatakan dengan piagam atas ketentuan golongan dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), setelah diadakan penilaian terhadap perkemahan yang bersangkutan. Pasal 102 (1)
Piagam golongan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah habis masa berlakunya;
(2)
Piagam yang habis masa berlakunya segera dilakukan pembaharuan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Walikota;
(3)
Tata cara untuk mendapatkan golongan kelas perkemahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 103
Piagam golongan kelas perkemahan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca khususnya oleh para pengunjung. Pasal 104 (1)
Badan dapat mendirikan Usaha Perkemahan yang bentuk usahanya Perseroan;
(2)
Pengusahaan Perkemahan pada pokoknya menyediakan fasilitas perkemahan dengan luas areal sekurang-kurangnya 2,5 Ha (dua setengah hektare). Pasal 105
(1)
Untuk mengusahakan perkemahan, pengusaha yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha;
29
(2)
Izin usaha diberikan oleh Walikota;
(3)
Izin usaha Perkemahan berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan setiap
3 (tiga) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk. Pasal 106 Setiap permohonan untuk mendapatkan izin usaha harus diajukan kepada Walikota dengan melampirkan : a. Fotokopi Identitas Diri / KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Fotokopi SITU / Reklame; d. Izin Gangguan Lingkungan (HO); e. Fotokopi Surat Keterangan Status Tanah / Lahan. Pasal 107 (1)
Tata cara untuk mendapatkan izin usaha dan perubahannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
(2)
Dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Bagian Kedua Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Pasal 108
(1)
Badan atau perorangan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2)
Badan yang mendirikan Usaha Rekreasi dan Hiburam Umum dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT). Pasal 109
(1)
Untuk menyelenggarakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, baik bersifat tetap maupun tidak tetap atau Insidentil, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki iain usaha;
(2)
Izin Tetap Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
(3)
Izin tidak tetap atau insidentil Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 110
(1)
Untuk memperoleh izin tetap usaha harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota dengan dilampiri : a. Fotokopi identitas diri / KTP; b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); f. Fotokopi SITU / Reklame;
30
g. c. d. e.
(2)
(1) (2)
(1)
(2)
(3)
(4)
Izin Gangguan Lingkungan (HO); Fotokopi Surat Keterangan Status Tanah / Lahan; Denah / Gambar Tata ruang; Akte Pendirian Badan Usaha (apabila yang mengajukan permohonan badan usaha). Untuk jenis-jenis usaha tertentu yang luasnya kurang darti 100 m2 (seratus meter persegi) lampiran persyaratannya akan diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 111 Tata cara untuk mendapatkan izin usaha akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Di dalam surat izin usaha ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. BAB VIII LARANGAN DAN KEWAJIBAN Pasal 112 Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota dan harus mengajukan permohonan perubahan izin usaha; Izin Tetap Usaha Pariwisata dapat dicabut jika : a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan pelaksanannya; b. Tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam surat izin; c. Tidak memberikan Laporan Kegiatan Usahanya (LKU). Disamping sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Pemegang Izin usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Tata cara pencabutan izin usaha akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 113
(1)
Dalam menjalankan usahanya setiap pemegang izin usaha Pariwisata wajib untuk : a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Daerah ini; b. mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundangundangan perpajakan; d. mentaati perjanjian kerja sama serta menjamin keselamatan kesehatan dan kesejahteraan karyawan; e. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha; f. memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha; g. menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran; h. mencegah penggunaan tempat usaha utntuk peredaran obat-obtan serta barang terlarang;
31
i.
(2)
mencegah setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan; j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; k. melaksanakan kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Setiap pemegang izin usaha Pariwisata dalam melakukan penyelenggaraan usaha Pariwisata dilarang memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 114 Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) (2)
(3)
(1) (2)
(3)
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 115 Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Pariwisata dilakukan oleh Walikota secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya; Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha; b. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha; c. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja; d. pembinaan teknis pemasaran / promosi; e. pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja Pariwisata yang berprestasi. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan.
BAB X BADAN PENGEMBANGAN DAN PROMOSI PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA Pasal 116 Dalam rangka mengembangkan potensi pariwiata dan budaya, Walikota membentuk Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kota Palangka Raya. Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kota Palangka Raya bertugas : a. Membina dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga/instansi/satuan kerja/lembaga swadayamasyarakat di biadang pengembangan wisata dan budaya kota Palangka Raya b. Merencanakan dan melakukan promosi Pariwisata dan budaya. c. Bersama-sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta dengan instansi terkait lainnya, mengembangkan visi fan misi, rencana serta kebijakan kePariwisataa dan kebudayaan Kota Palangka Raya. Struktur Orgsnisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pengembangan dan Promosi Pariwisata Kota Palangka Raya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
32
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 117 (1)
Sanksi administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran kewajiban usaha Pariwisata atau kegiatan usaha Pariwisata yang tidak memiliki izin, dapat berupa : a. Teguran lisan atau panggilan b. Teguran tertulis; c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha; d. Pencabutan izin usaha Pariwisata.
(2)
Pencabutan Izin usaha Pariwisata terhadap pelanggaran kewajiban usaha Pariwisata yang merugikan orang lain atau lingkungan.
(3)
Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1)dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 118
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemrintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
(2)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pariwisata; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di baidang Pariwisata; e. melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata;
g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di baidang Pariwisata; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
33
j.
menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata menurut hukum yang bertanggung jawab. (3)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penutut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Pasal 119
(1)
Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 120
Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 121 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Palangka Raya.
34
WALIKOTA PALANGKA RAYA
H. M. RIBAN SATIA
Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 19 April 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
SAING SALEH LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010 NOMOR 04
