SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR. 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM,
Menimbang
: a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hotel dan Restoran dipisah menjadi Pajak Hotel dan Pajak Restoran; b. bahwa perkembangan obyek Pajak Restoran sangat pesat dan ketentuan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran, sudah tidak sesuai lagi maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Mataram
183
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000, tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588); 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor: 2 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor 3, Seri. D).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK RESTORAN.
184
Peraturan Daerah Kota Mataram
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 25 tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2001, Nomor 3, Seri A) diubah sebagai berikut : Menetapkan
:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 (1) Setiap pelayanan restoran dipungut pajak. (2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. (3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi pelayanan pada rumah makan, café, bar, warung, toko penjual makanan dan/ atau minuman dan sejenisnya yang menyediakan fasilitas tempat menyantap termasuk penjualan makanan dan/ atau minuman yang diantar/ dibawa pulang. (4) Tidak termasuk dalam obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. Pelayanan usaha jasa boga / catering; b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang omzetnya tidak melebihi batas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari.
: 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. (2) Wajib Pajak adalah pengusaha restoran. 3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 (1) Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen). (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Dalam pengenaan pajak, Pengusaha Restoran menggunakan cara: a. Pengusaha Restoran harus menambahkan Pajak Restoran atas pembayaran pelayanan di restoran dengan menggunakan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 );
Peraturan Daerah Kota Mataram
185
b. Dalam hal pengusaha restoran tidak menambahkan pajak sebagaimana dimaksud pada point ( a ), jumlah pembayaran sudah termasuk pajak restoran. 4. Ketentuan BAB IV dan Pasal 6 ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan BAB IV dan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 6 “Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah” 5. Ketentuan Pasal 13 ditambah satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : Pasal 13 (1) Pajak dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. 6.
Ketentuan Pasal 30 ayat (1) ditambah satu kata pada akhir kalimat, sehingga keseluruhan Pasal 30 berbunyi sebagai berikut : Pasal 30 (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melalui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah. (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b.
Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
7. Ketentuan Pasal 32 ditambah satu ayat, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini. (2) Dalam pemeriksaan pembukuan dan atau kegiatan audit, Kepala Daerah dapat menunjuk Konsultan pajak/ auditor atau bekerjasama dengan pihak ketiga. (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
186
Peraturan Daerah Kota Mataram
berhubungan dengan obyek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukan. (4) Tata cara pemeriksaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Ditetapkan di Mataram pada tanggal, 25 November 2008
WALIKOTA MATARAM, Ttd H. MOH. RUSLAN Diundangkan di Mataram pada tanggal, 25 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, Ttd H.L. MAKMUR SAID
LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR: SERI:
SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM ttd I NYOMAN MUSTIKA, SH 19571231 198503 1 296
Peraturan Daerah Kota Mataram
187
