PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR: 3 TAHUN 2006 TENTANG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR: 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MATARAM, Menimbang

: a.

b.

c.

d.

Mengingat

: 1.

bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah seyogyanya didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan; bahwa pelayanan kesehatan merupakan kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki etika dan moral tinggi, keahlian dan kewenangan sesuai dengan disiplin ilmu termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan melalui praktek tenaga kesehatan; bahwa pelayanan kesehatan melalui praktek tenaga kesehatan sangat berpotensi untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu upaya pembinaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Peraturan Daerah Kota Mataram

21

RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 22


11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom. Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM dan WALIKOTA MATARAM MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

IZIN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Peraturan Daerah Kota Mataram

23

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. 11.

12.

13. 24

Daerah adalah Kota Mataram. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram. Tenaga Kesehatan adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, asisten apoteker, fisioterapis dan terapis wicara. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek tenaga kesehatan. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk menjalankan praktek diluar sarana kesehatan Pemerintah setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI), Ikatan Terapis Wicara (ITW). Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah Kota Mataram

BAB II IZIN PRAKTEK Pasal 2 (1) Tenaga Kesehatan yang akan melakukan praktek sesuai dengan profesinya wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK). (2) Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan; Pasal 3 (1) SIP atau SIK sebagaimana dimaksud Pasal 2 diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dengan ketentuan sebagai berikut : a. Untuk Surat Izin Praktek Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. Fotokopi Ijazah Kedokteran; 3. Fotokopi Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Dokter atau Surat Tanda Registrasi Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang masih berlaku; 5. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi; 6. Surat keterangan tempat praktek; 7. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar. Peraturan Daerah Kota Mataram

25

b.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Bidan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. 3. 4. 5.

6. 7. c.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2.

3.

4. 5. 6. 7. 26

Fotokopi Ijazah Bidan; Fotokopi Surat Izin Bidan yang masih berlaku; Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah yang telah memiliki SIP; Surat persetujuan atasan, bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri atau pegawai pada sarana kesehatan; Rekomendasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Mataram; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Fotokopi Ijazah Ahli Madya Keperawatan, atau Ijazah Pendidikan dengan Kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah; Surat Keterangan Pengalaman bekerja minimal 3 (tiga) tahun dari pimpinan tempat bekerja, khusus bagi ahli madya keperawatan; Fotokopi Surat Izin Perawat yang masih berlaku; Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktek (SIP); Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PPNI) Kota Mataram; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar. Peraturan Daerah Kota Mataram

d.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. 3. 4. 5. 6. 7.

e.

Untuk memperoleh Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) dengan melampirkan : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2. 3. 4. 5.

6. f.

Fotokopi Ijazah Pendidikan Fisioterapis; Fotokopi SIF yang masih berlaku; Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang telah memiliki Surat Izin Praktek; Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; Surat keterangan menyelesaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar.

Fotokopi Ijazah yang disahkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan terapis wicara; Fotokopi SITW yang masih berlaku; Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki SIP; Surat Keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (SIKAA) dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; 2.

Fotokopi Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang masih berlaku;


27

3.

4. 5.

6. 7. g.

Fotokopi Ijazah Asisten Apoteker yang telah disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pendidikan Asisten Apoteker; Surat Keterangan Sehat dan Tidak Buta Warna dari dokter pemerintah yang telah memiliki Surat Izin Praktek; Surat Keterangan dari Pimpinan sarana Kefarmasian atau Apoteker Penanggung Jawab yang menyatakan masih bekerja pada sarana kesehatan yang bersangkutan. Rekomendasi dari Organisasi Profesi Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Untuk memperoleh Surat Izin Kerja Perawat (SIKP) dengan melampirkan : 1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;

2.

Fotokopi Ijazah Keperawataan;

3. 4.

Fotokopi Surat Izin Perawat (SIP) yang masih berlaku; Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah yang telah memiliki Surat Izin Praktek; Surat Keterangan dari Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja; Rekomendasi dari Organisasi Profesi; Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

5. 6. 7.

Pasal 4 (1) Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja diberikan atas nama pemohon

28

(2) Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja dapat diberikan hanya pada 1 (satu) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian Kepala Dinas Kesehatan masih kekurangan Peraturan Daerah Kota Mataram

tenaga kesehatan untuk memenuhi kesehatan masyarakat setempat.

kebutuhan

pelayanan

(3) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicantumkan dalam Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. Pasal 5 (1)

Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali

(2)

Permohonan pembaharuan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan : 1.

Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dalam bidang profesinya serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya;

2.

menyerahkan Izin Praktek dan Izin kerja yang lama;

3.

Surat Keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan masih bekerja bagi Asisten Apoteker dan Perawat;

4.

Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Pemegang izin praktek atau izin kerja wajib melakukan daftar ulang (heeregistrasi) setiap 1 (satu) tahun sekali. Peraturan Daerah Kota Mataram

29

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 6 Dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan atas setiap pemberian Izin Praktek dan Izin Kerja. Pasal 7 (1)

Obyek Retribusi adalah semua pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan atas setiap permohonan Izin Praktek dan Izin Kerja.

(2)

Jenis-jenis izin praktek dan izin kerja yang menjadi obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Izin Praktek Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, Bidan, Perawat, Fisioteripis, Terapis Wicara, Izin Kerja Asisten Apoteker dan Izin Kerja Perawat. Pasal 8

30

(1)

Subyek Retribusi adalah orang / pribadi yang mendapatkan Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK)

(2)

Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan wajib retribusi.


BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan tergolong jenis retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA Pasal 10 Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan izin praktek dan izin kerja yang dikeluarkan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 11 (1) Setiap pelayanan pemberian Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan dipungut Retribusi (2) Besarnya Retribusi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagai berikut a.

Izin Praktek Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

b.

Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi Umum sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

c.

Izin Praktek Bidan, Perawat, Fisioterapis dan Terapis Wicara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)


31

d.

Izin Kerja Asisten Apoteker dan Perawat sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah)

(3) Besarnya Retribusi Heregistrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagai berikut : a.

Izin Praktek Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

b.

Izin Praktek Dokter Umum / Dokter Gigi Umum sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

c.

Izin Praktek Bidan, Perawat, Fisioterapis dan Terapis Wicara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

d.

Izin Kerja Asisten Apoteker sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 12

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan oleh Walikota. (2) Pembayaran Retribusi harus dilaksanakan secara tunai / lunas (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi ditetapakan dengan Peraturan Walikota. Pasal 13 (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. 32


(2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 14 (1) Pengeluaran Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. (2) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan berdasarkan : a. Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama; b. Rekomendasi Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK); c. Rekomendasi dari organisasi profesi dan, atau; d. Permintaan diri yang bersangkutan. Peraturan Daerah Kota Mataram

33

(3) Pencabutan Surat Izin Praktek dan Surat Izin Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) bulan. (4) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan dan atau atas rekomendasi Organisasi Profesi dapat mencabut untuk sementara SIP dan SIK bagi tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan masing-masing profesi. BAB X KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur. (3) Tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bekerjasama dengan organisasi profesi dan instansi terkait lainnya. 34


(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Walikota. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 18 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 4, pasal 5 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kota Mataram

35

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e. h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

36


(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. SIP dan SIK yang sudah ada dan masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan pada saat berakhir berlakunya SIP dan SIK dimaksud harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dlm Peraturan daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan Walikota. Peraturan Daerah Kota Mataram

37

Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram. Disahkan di Mataram Pada tanggal 16 Mei 2006 WALIKOTA MATARAM, Ttd

H. MOH. RUSLAN Diundangkan di Mataram, pada tanggal 28 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM Ttd H. L MAKMUR SAID LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2006 NOMOR: 2

38

SERI: C


PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR : 3 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DAN IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN A. UMUM Kemajuan di Daerah Kota Mataram yang dirasakan akhir-akhir ini merupakan hasil dari pelaksanaan pembangunan yang telah kita laksanakan sebagai sebuah karya kolektif. Dalam konteks pembangunan ini maka kewajiban Pemerintah Daerah harus juga menyelenggarakan usaha-usaha kearah melindungi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraannya terutama sekali dibidang kesehatan, karena bidang ini menjadi salah satu tolok ukur yang sangat menentukan dalam melihat Indeks Pembangunan Manusia di Daerah kita. Kemajuan pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sudah seyogyanya didukung oleh pemerataan pelayanan kesehatan termasuk didalamnya pelayanan kesehatan melalui praktek tenaga kesehatan. Agar pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh praktek tenaga kesehatan berjalan sesuai dengan aturan maka perlu dilakukan penataan terutama dalam hal legalisasi perizinan praktek. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangat dirasakan perlunya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penataan Izin Praktek dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan di Kota Mataram. B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s.d. Pasal 22 : Cukup jelas. ______________________________________________________________ Peraturan Daerah Kota Mataram

SALINAN SESUAI ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM ttd I NYOMAN MUSTIKA, SH 19571231 198503 1 296

39

PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR: 3 TAHUN 2006 TENTANG

Recommend Documents