PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUS UMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Daerah dapat menetapkan jenis-jenis retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah; b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan; c. bahwa sehubungan dengan itu, maka retribusi karcis terminal bus umum angkutan orang dan retribusi atas izin pemakaian sebagian atau seluruh jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Kota Ambon perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) 1
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tanggannya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 2
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON DAN WALIKOTA AMBON MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUS UMUM ANGKUTAN ORANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan : a. Daerah adalah Kota Ambon; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon; c. Walikota adalah Walikota Ambon; d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ambon; f. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu;
3
g. Retribusi terminal bus umum angkutan orang adalah pembayaran atas fasilitas terminal bus umum angkutan orang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; h. Terminal bus umum angkutan orang adalah prasarana transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menurunkan, menaikan dan menunggu penumpang; i.
Kendaraan umum adalah setiap kendaran bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
j.
Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
k. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut perundangundangan retribusi daerah; l.
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah; n. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Yang menjadi objek retribusi adalah kendaraan penumpang angkutan umum.
(1) (2)
Pasal 3 Subjek retribusi terminal bus umum angkutan orang adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan umum. Subjek retribusi sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan kewajiban membayar retribusi menjadi wajib retribusi menurut Peraturan Daerah ini.
4
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi terminal bus umum angkutan orang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. BAB IV PENETAPAN RETRIBUSI (1)
Pasal 5 Besarnya retribusi karcis terminal yang dikenakan untuk angkutan dalam kota (Angkot), setiap hari ditetapkan berdasarkan jumlah rata-rata penggunaan terminal x Rp. 500,-
(2)
Besarnya retribusi karcis terminal yang dikenakan untuk AKDP, setiap hari ditetapkan berdasarkan jumlah rata-rata penggunaan terminal x Rp. 1.000,-
(3)
Jumlah rata-rata penggunaan terminal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut : a. dalam kota (Angkot) volume maksimal 6 (enam) kali b. luar kota (AKDP) volume maksimal 5 (lima) kali BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 6 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut :
No.
RETRIBUSI TERMINAL BUS UMUM
BESARNYA TARIF
1.
Karcis Masuk Angkutan umum dalam kota (Angkot)
Rp.
3.000,- / kend / hari
2.
Karcis Masuk Angkutan umum luar kota (AKDP)
Rp.
5.000,- / kend / hari
3.
Kamar mandi
4.
-
Buang Air Kecil
Rp.
500,- / orang
-
Buang Air Besar
Rp.
1.000,- / orang
-
Mandi / Cuci
Rp.
3.500,- / orang
Kios
Rp. 500.000,- / bulan
5
BAB VI WILAYAH PUNGUTAN Pasal 7 Wilayah pungutan retribusi adalah wilayah Kota Ambon.
BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 8 Masa retribusi terminal bus umum adalah 1 (satu) hari Pasal 9 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (1) (2)
(1)
Pasal 10 Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib mengisi SPORD; SPORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
Pasal 11 SKRD sebagaimana dimaksud pasal 10 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SPORD;
(3)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6
BAB IX TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN (1)
Pasal 12 Pungutan retribusi tidak diborongkan.
(2)
Pungutan retribusi dilaksanakan setiap hari di terminal
(1)
Pasal 13 Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
(2)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6 butir 1 Peraturan Daerah ini maka akan dilakukan tindakan berupa peringatan/teguran, penghentian kegiatan dan pencabutan izin.
BAB XI KETENTUAN PIDANA (1)
(2)
Pasal 15 Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasal 6 angka 1 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran
BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 16 (1)
Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon
7
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. (2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini berwewenang : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari orang tentang kebenaran suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan pada retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. b. Memeriksa dokumen-dokumen tertentu dan melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti tentang tindak pidana retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud. c. Memanggil orang untuk mendengar keterangan dan memeriksanya sebagai tersangka atau saksi. d. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran tindakan penyidikan tindak pidana retribusi izin pemakaian sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan bukti terkait dengan pelanggaran dimaksud setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum.
(3)
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidikan Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(4) BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 172 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Ambon Nomor 76 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Pemberian Perizinan Dalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Ambon dinyatakan tidak berlaku lagi.
8
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 22 April 2008 WALIKOTA AMBON,
Dto,
MARCUS JACOB PAPILAJA Diundangkan di Ambon pada tanggal 22 April 2008 SEKRETARIS KOTA AMBON,
Dto,
HESINA JOHANA HULISELAN/T
LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C NOMOR 02 Salinan sesuai dengan aslinya. An. Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Ub. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon,
E. SILOOY, SH., MH NIP : 19631204 1999803 1 006
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR - 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL BUS UMUM ANGKUTAN ORANG
I.
PENJELASAN UMUM Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta dikeluarkan dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan,
sehingga
kemandirian
daerah
dalam
hal
pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terwujud dan terselenggara dengan baik. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 8 Tahun 1988
tentang Retribusi Karcis Terminal Bis Umum Angkutan Orang dalam
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang telah menetapkan besaran retribusi karcis tanda masuk kendaraan angkutan orang dalam terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap retribusi karcis terminal bus umum angkutan orang. Selain daripada itu, seringkali badan jalan yang sebagian atau seluruhnya digunakan sebagai tempat untuk melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan yang sifatnya sebagai acara resmi maupun acara-acara tertentu yang sifatnya khusus,
termasuk penggunaan beberapa ruas jalan sebagai tempat adu
ketangkasan seperti rally motor, drag race, road race, dan lain-lain, selalu mengganggu kegiatan lalu lintas masyarakat di jalan raya, sehingga berdasar pada
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, diatur dengan cara 10
pemberian izin penggunaan sebagian atau seluruh ruas jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, maka dalam rangka pemeliharaan jalan sebagai akibat dari kegaiatan-kegiatan yang menggunakan badan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, perlu dilakukan penarikan retribusi.
II.
PASAL DEMI PASAL. Pasal
1 : Cukup Jelas
Pasal
2 : Cukup Jelas
Pasal
3 : Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Pasal
4 : Cukup Jelas
Pasal
5 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) huruf a
: Yang dimaksud dengan angkutan dalam kota (angkot) adalah seluruh angkutan umum yang melayani trayek dalam kota Ambon yang
izin
trayeknya
ditetapkan
dan
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon Ayat (3) huruf b
: Yang dimaksud dengan
AKDP adalah
angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi yang
melayani
dua
atau
lebih
kabupaten/kota dalam satu Provinsi Pasal
6:
Cukup Jelas
Pasal
7:
Cukup Jelas
Pasal
8:
Cukup Jelas
Pasal
9 : Yang dimakud dengan dokumen lain adalah karcis untuk terminal bus umum angkutan orang dan kwitansi pembayaran izin penggunaan jalan.
Pasal 10 :
Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas 11
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 11 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 12 : Ayat (1): Yang dimaksud dengan pengertian tidak dapat diborongkan adalah seluruh pengelolaan tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 13 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 14 :
Cukup Jelas
Pasal 15 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 16 : Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 17 :
Cukup Jelas
Pasal 18 :
Cukup Jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 225
12
