PEMERI NTAH KABUPATEN TULUNGAGU NG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR:7TAHUN2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
e
BUPATI TULUNGAGUNG Menimbang
a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu dibentuk Satuan Polisi Pamong Prqa; b. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibentuk kelembagaan yang secara struktural mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Mengingat
1. Undang-Undang
Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 )
;
2. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
3.
4.
Pokok Kepegawaian ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor B Tahun 2005 tentang
[,': -2-
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural : 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor g Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, oan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Tentang pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemoaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor g9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Nomor
(
4741):
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong praja; Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan
BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN
Mcnetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung; 2. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
:
/
-3-
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 4. Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung; 5.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi;
o.
Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan daerah, peraturan bupati dan Keputusam Bupati ; 8. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan kentetraman dan ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; 9. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur : 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat PNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya.
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung BAB
III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3
Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Pasal 4
Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
-4-
Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Satpol PP menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; b. Pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah: c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara , Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dan alau aparatur lainnya;
e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaat' Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
-
Pasal 6 Penjabaran tugas dan fungsi Satpol PP sebagaimana dimaksud pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7 Satpol PP berwenang
:
a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau b.
c.
badan hukum yang mengganggu ketentraman dan keteriban umum; melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; melakukan tindakan reprensif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
Pasal 8
Satpol PP mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP wajib:
a. menjunjung tinggi norma hukum,norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau
patut diduga adanya tindak pidana; d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
Pasal 10 Anggota Satpol PP dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. BAB V SUSUNAN ORGANISASI
Pasal
11
(1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari: a. KeDala Satuan Polisi PP: b. c. d. e.
f.
Sub Bagian Tata Usaha; Seksi Pembinaan Operasional dan Pengamanan; Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas; Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 12 (1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2)
Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat oleh Bupati;
(3)
Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII TATA KERJA Pasal 13
(1)
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya;
'
'-,I -6-
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN
Pasal 14
(1) Kepala Satuan Polisi Pamong PrSa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipii yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) Kepala sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB X KETENTUAN LAIN
- LAIN
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pe:aksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2oo1 tentang Pembentukan dan susunan organisasi satpol pp Kabupaten Tulungagung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.
di
Ditetapkan Tulungagung Pada tanggal 7 Jwri 2CO8
BUPATI TULUNGAGUNG
etrn&rdlril |'| A$llgflsg
hdr tnsl€
fill
eOd
[rmrF 'rnr
rooi
rcrc
il $rl b
1 )
o
t
f-I
fi&unrgmo
)
)
Lampiran
:
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 7 TAIit]iV 2coB Tanggal
7
JUi'l-l 20oB
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKSI
SEKSI
SEKSI
BUPATI TULUNGAGUNG
lr. HERU TJAHJONO,MM
&
-'7
-
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR: 7 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAIVIONG PMJA KABUPATEN TULUNGAGUNG
Penjelasan Umum.
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Tulungagung. Penjelasan Pasal Demi Pasal.
Pasal
cukup jelas. cukup jelas.
1
Pasal 2 Pertanggungjawaban Kepala Kantor Satpol PP Kepada Bupati melalui Sekretaris pertanggungjawab administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.
Pasal 3
Daerah adalah
Pasal4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal
I
Cukup jelas
Pasal Pasal
I I
huruf a sd. huruf c huruf d
Cukup jelas Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai PPNS, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh warga masyarakat dapat langsung mengadakan penyidikan.
a
-8-
Pasal 10
Pasal
11
Pasal 12 Pasal 13 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17
ta
:
Cukup jelas
; ; ; ; ; ; ; ;
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas
