PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 05 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 05 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS, Menimbang

:

a. bahwa susunan organisasi perangkat daerah dinas-dinas Kabupaten Tanggamus telah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2011, perubahan peraturan daerah tersebut dalam pelaksanaannya belum mengakomodir kebutuhan organisasi dan tata kerja perangkat daerah, diukur dari beban tugas, pelaksanaan tugas dan kemampuan keuangan daerah yang terdapat dalam dinas-dinas Kabupaten Tanggamus sehingga perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah tersebut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

2

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 64); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINASDINAS KABUPATEN TANGGAMUS.

3

PASAL I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kebupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 64) diadakan perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 diubah menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dibawah angka 2 ditambahkan angka 2a yaitu Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, huruf c diubah menjadi Bidang Kebudayaan, angka 1 Seksi Nilai Budaya dan Kesenian dan angka 2 Seksi Sejarah dan Purbakala, huruf d diubah menjadi Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, angka 1 Seksi Destinasi dan Pengembangan Pariwisata dan angka 2 Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 10 (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 2a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Kebudayaan, membawahi : 1. Seksi Nilai Budaya dan Kesenian. 2. Seksi Sejarah dan Purbakala. d. Bidang Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Destinasi dan Pengembangan Pariwisata. 2. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Pariwisata. e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan membawahi : 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda. 2. Seksi Pengembangan Pemuda.

Pemuda

f. Bidang Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olah Raga, membawahi : 1. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga. 2. Seksi Pembudayaan Olah Raga. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

4

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b dibawah angka 1 diubah menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dibawah angka 2 ditambahkan angka 2a yaitu Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, ketentuan pada huruf c diubah menjadi Bidang Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan, angka 1 Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan angka 2 Seksi Pengawasan, huruf d diubah menjadi Bidang Perikanan Tangkap, angka 1 diubahh Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan, dan angka 2 diubah Seksi Perizinan, huruf e diubah menjadi Bidang Perikanan Budidaya, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Keuangan. 2a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan, membawahi: 1. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Seksi Pengawasan. d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi: 1. Seksi Pelabuhan Perikanan, Kapal dan Alat Penangkap Ikan. 2. Seksi Perizinan. e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi: 1. Seksi Budidaya Air Tawar. 2. Seksi Budidaya Air Payau dan Laut. f.

Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi : 1. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan. 2. Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

5

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf b angka 1 diubah menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dibawah angka 2 ditambahkan angka 2a yaitu Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, ketentuan pada huruf c diubah menjadi Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman angka 1 Seksi Sarana dan Prasarana, dan angka 2 Seksi Perlindungan Tanaman, huruf f diubah menjadi Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan angka 1 Seksi Bina Usaha dan Kemitraan dan angka 2 Seksi Kelembagaan, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 26 (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan. 2a. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Pelaporan c. Bidang Sarana, Prasarana dan membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana. 2. Seksi Perlindungan Tanaman.

Evaluasi

Perlindungan

dan

Tanaman,

d. Bidang Kehutanan, membawahi: 1. Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial. 2. Seksi Perlindungan Hutan. e. Bidang Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perkebunan. 2. Seksi Produksi Perkebunan. f. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, membawahi: 1. Seksi Bina Usaha dan Kemitraan. 2. Seksi Kelembagaan. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6

4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b dibawah angka 2 ditambah angka 2a yaitu Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, ketentuan pada huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 38 (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum. 2. Sub Bagian Keuangan. 2a. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan.

Monitoring,

Evaluasi

dan

c. Dihapus. d. Bidang Kependudukan, membawahi: 1. Seksi Pendaftaran Penduduk. 2. Seksi Mutasi Penduduk. e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian. 2. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Pengasuhan Anak. f. Bidang Data dan Informasi, membawahi: 1. Seksi Pengolahan Data Kependudukan. 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagan Struktur Organisasi Kependudukan dan .Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b angka 2 diubah menjadi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, dan angka 3 diubah menjadi Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sehingga keseluruhan Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

7

“Pasal 46 (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Pelaporan. 3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Evaluasi

dan

c. Bidang Pengendalian Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas membawahi: 1. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas. 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. d. Bidang Perhubungan Darat dan Perairan, membawahi: 1. Seksi Perhubungan Darat. 2. Seksi Perhubungan Perairan. e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi: 1. Seksi Sarana. 2. Seksi Prasarana. f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi: 1. Seksi Pembinaan Radio, Pos dan Telekomunikasi. 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 1 diubah menjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, angka 2 diubah menjadi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, ketentuan huruf f diubah menjadi Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, angka 1 Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja dan angka 2 Seksi Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

8

“Pasal 50 (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Pelaporan. 3. Sub Bagian Keuangan.

Evaluasi

dan

c. Bidang Pengembangan dan Bantuan Sosial, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Sosial. 2. Seksi Pelayanan dan Bantuan Sosial. d. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Pemberdayaan Anak Terlantar, Keluarga dan Lanjut Usia. 2. Seksi Rehabilitasi Sosial. e. Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, membawahi: 1. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Norma Kerja. 2. Seksi Hubungan Industrial. f. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Transmigrasi, membawahi: 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja; 2. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja danTransmigrasi;

Kerja

dan

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b angka 1 diubah manjadi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, angka 2 diubah menjadi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, huruf c diubah menjadi Bidang Penetapan, angka 1 Seksi Pendataan dan Penilaian, angka 2 Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dibawah angka 2 ditambahkan angka 2a yaitu Seksi Penetapan, diantara huruf c dan huruf d disisipkan huruf c1 yaitu Bidang Penerimaan, angka 1 Seksi Penerimaan dan Penagihan, angka 2 Seksi Keberatan dan Pengurangan, angka 3 Seksi Pelaporan dan Pengawasan, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

9

“Pasal 54 (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Penetapan, membawahi: 1. Seksi Pendataan dan Penilaian. 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 2a. Seksi Penetapan. c1.Bidang Penerimaan, membawahi: 1. Seksi Penerimaan dan Penagihan. 2. Seksi Keberatan dan Pengurangan. 3. Seksi Pelaporan dan Pengawasan. d. Bidang Anggaran, membawahi: 1. Seksi Pengendalian Anggaran. 2. Seksi Penyusunan APBD. e. Bidang Belanja, membawahi: 1. Seksi Kebijakan Belanja dan Pengeluaran Kas. 2. Seksi Pengelolaan Administrasi Gaji. f. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahi : 1. Seksi Akutansi dan Pengendalian Kas Serta Pelaporan. 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi pelaporan Keuangan. g. Bidang Investasi dan Aset Daerah, membawahi: 1. Seksi Investasi dan Mutasi Aset Daerah. 2. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. i.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Struktur Organisasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 8. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b angka 2 diubah menjadi Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

10

“Pasal 58 (1) Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 3. Sub Bagian Keuangan. c Bidang Bina Lembaga dan Usaha Koperasi, membawahi: 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi. 2. Seksi Bina Usaha Koperasi. 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Permodalan Koperasi. d Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi: 1.Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam. 2 Seksi Pembiayaan Usaha Simpan Pinjam. 3 Seksi Penilaian Usaha Simpan Pinjam. e. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Industri. 2. Seksi Perdagangan. 3. Seksi Perlindungan Konsumen. f. Bidang Pemberdayaan UKM dan Lembaga Keuangan Syari’ah, membawahi : 1. Seksi Promosi, Perdagangan dan Jasa. 2. Seksi Pembinaan Aneka Usaha, Permodalan dan Kemitraan UKM. 3. Seksi Lembaga Keuangan Syari’ah. g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar. 2. Seksi Retribusi Pasar. 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar. h.Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11

PASAL II Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN Diundangkan di Kota Agung pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

GUNAWAN TARWIN WIYATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR.....