PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN TANGGAMUS 2005 – 2025

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 - 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGGAMUS, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 - 2025.

Mengingat

: 1.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

D:\BAPPEDA\Perencanaan\FERI S\DATA\Musrenbang 2013\Format SIMDA Perencanaan 2013\RPJP Tanggamus 2005-2025 TUK PDF\Rancangan PERDA RPJP A4.doc - 1 -

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah


dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 03).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN

JANGKA

PANJANG

(RPJP)

KABUPATEN TANGAMUS TAHUN 2005 – 2025.


Pasal 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tangamus yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Tanggamus adalah rencana yang menggambarkan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus dalam jangka 20 (dua puluh) tahun (2005 – 2025).

Pasal 2 RPJP Kabupaten Tanggamus Tahun 2005 – 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan, yang terdiri dari : Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran Tabel BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Pengantar 1.2 Maksud 1.3 Landasan Penyusunan 1.4 Sistematika

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 2.1 Kondisi Saat Ini 2.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 2.1.2 Bidang Ekonomi 2.1.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 2.1.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 2.1.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman 2.2

Tantangan 2.2.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 2.2.2 Bidang Ekonomi 2.2.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 2.2.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 2.2.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

2.3

Modal Dasar 2.3.1 Modal Dasar Material/Sumber Daya Manusia 2.3.2 Modal Dasar Non Material/Nilai-Nilai Organisasi


2.4

Analisis Lingkungan Strategis 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal 2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

2.5

Strategi dan Program Strategis 2.5.1 Strategi 2.5.2 Program

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN TAHUN 2005 – 2025 3.1 Visi 3.2 Misi

KABUPATEN

TANGGAMUS

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 -2025 4.1 Tujuan dan Sasaran 4.1.1 Sasaran Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis 4.1.2 Sasaran Menata Kehidupan Sosial Yang demokratis dan Harmonis 4.1.3 Sasaran Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik 4.1.4 Sasaran Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan

BAB V

4.2

Tahapan Pembangunan 4.2.1 Tahap Konsolidasi 4.2.2 Tahap Pengembangan 4.2.3 Tahap Pemantapan

4.3

Arah Perubahan 4.3.1 Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis 4.3.2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis dan Harmonis 4.3.3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik 4.3.4 Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan

4.4

Arah Pembangunan 4.4.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 4.4.2 Bidang Ekonomi 4.4.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 4.4.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 4.4.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

PENUTUP LAMPIRAN


Pasal 3 RPJP merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam mengisi,

melaksanakan,

memelihara

dan

memanfaatkan

pembangunan

bagi

kepentingan seluruh masyarakat. Pasal 4 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 7 Januari 2008 BUPATI TANGGAMUS,

FAUZAN SYA’IE

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus pada tanggal 8 Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008 NOMOR 27


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR : 01 TAHUN 2008 TANGGAL : 7 JANUARI 2008

KATA PENGANTAR Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus 2005 – 2025 merupakan sebuah kewajiban tiap daerah otonom. Dengan adanya RPJP ini maka akan memberikan arah gerak pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi kewilayahan maupun kelembagaan daerah. Demikian pentingnya RPJP Kabupaten Tanggamus sebagai pedoman rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan jangka pendek maka dengan ini kami ucapkan terima kasih untuk dukungan dari berbagai lapisan masyarakat dan kelembagaan maupun individu di Kabupaten Tanggamus. Tanpa dukungan lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan masyarakat umum kami meyakini akan menghasilkan sebuah produk gagal atau tidak memenuhi keinginan. Semoga RPJP Daerah ini bermanfaat dan berguna bagi pelaksanaan pembangunan

di

Kabupaten

Tanggamus,

bagi

masyarakat

dan

instansi

pemerintah dan swasta.

Kota Agung, 7 Januari 2008 BUPATI TANGGAMUS,

H. FAUZAN SYA’IE

i

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Lampiran Tabel

i ii v

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Pengantar 1.2 Maksud 1.3 Landasan Penyusunan 1.4 Sistematika

1 1 6 7 7

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 2.1 Kondisi Saat Ini 2.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 2.1.2 Bidang Ekonomi 2.1.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 2.1.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 2.1.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

9 13 19 22 24 40 40

2.2 Tantangan 2.2.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 2.2.2 Bidang Ekonomi 2.2.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 2.2.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 2.2.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

40 40 42 43 44 44

2.3 Modal Dasar 2.3.1 Modal Dasar Material/Sumber Daya Manusia 2.3.2 Modal Dasar Non Material/Nilai-Nilai Organisasi

45 45 45

2.4 Analisis Lingkungan Strategis 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal 2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

47 47 50

ii

2.5 Strategi dan Program Strategis 2.5.1 Strategi 2.5.2 Program

53 53 83

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 – 2025 3.1 Visi 3.2 Misi

114

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005 -2025 4.1 Tujuan dan Sasaran 4.1.1 Sasarana Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis 4.1.2 Sasaran Menata Kehidupan Sosial Yang demokratis dan Harmonis 4.1.3 Sasaran Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik 4.1.4 Sasaran Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan

118

4.2 Tahapan Pembangunan 4.2.1 Tahap Konsolidasi 4.2.2 Tahap Pengembangan 4.2.3 Tahap Pemantapan

122 122 123 123

4.3 Arah Perubahan 4.3.1 Membangun Manusia Yang berkualitas dan Agamis 4.3.2 Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis dan Harmonis 4.3.3 Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik 4.3.4 Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan

124 124

114 115

118 118 119 120 121

126 127 128

iii

BAB V

4.4 Arah Pembangunan 4.4.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 4.4.2 Bidang Ekonomi 4.4.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 4.4.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 4.4.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

130 130 131 133 135 135

PENUTUP

137

LAMPIRAN

139

iv

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Tabel 1.

Proyeksi Pertambahan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

139

Tahun 1990 – 2025 Tabel 2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku

140

2000 – 2025 Tabel 3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan

141

2000 – 2025 Tabel 4.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

142

2000 – 2025 Tabel 5

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

143

Tahun 2000 - 2025 Tabel 6

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

144

Konstan Tahun 2000 – 2025 Tabel 7.

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Beban

145

Ketergantungan Tahun 2003 – 2025

v

BAB I. PENDAHULUAN

1.1

PENGANTAR

Pembangunan nasional telah memasuki tahap baru sejak tahun 1999 terutama dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Paradigma tersebut makin dimatangkan dengan diberlakukannya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menggantikan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999. Sebelumnya

peranan

pemerintah

pusat

cenderung

dominan

dalam

pembangunan, tapi sekarang penekanannya pada pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur

dan

pembangunan

mengelola nasional.

pembangunannya Desentralisasi

sendiri

sejalan

merupakan

dengan

perwujudan

demokratisasi yang memang menandai perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud semangat reformasi.

Pendahuluan

1

Perubahan-perubahan mendasar tersebut dioperasional dalam sistem pengelolaan

keuangan

negara

dan

daerah,

sistem

perencanaan

pembangunan, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, tata hukum dan segenap tata aturan kehidupan berbangsa dan bernegera. Kesemuanya dimaksudkan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), yang menjadi komitmen semua Negara di dunia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana termuat dalam pembukaan Undangundang Dasar (UUD) 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangun Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk kurun waktu 1 tahun. Paradigma

pembangunan

era

otonomi

daerah

yang

memberikan

kewenangan kepada daerah untuk membangun sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi lokal yang ada. Paradigma pembangunan saat ini telah bergeser dari pembangunan yang berorientasi fisik dan pertumbuhan ekonomi kepada pembangunan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat serta menggali keunggulan dan potensi lokal namun harus diakui masih banyak potensi maupun sumberdaya daerah dan masyarakat yang belum disentuh secara baik untuk selanjutnya dikembangkan. Pendahuluan

2

Keterbatasan anggaran pemerintahan dan kultur yang telah terbangun selama ini maka pembangunan yang diselenggarakan hendaknya mencakup pembangunan fisik dan tidak melupakan manusianya. Dengan sejalannya pembangunan fisik dan manusia ini diharapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan mampu bertahan lama dan sesuai dengan kualitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 dimaksudkan untuk lebih dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah sebagaimana menjadi urusan wajib daerah adalah (i) perencanaan dan pengendalian pembangunan, (ii) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, (iii) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, (iv) penyediaan sarana dan prasarana umum, (v) kesehatan

masyarakat,

(vi)

pendidikan,

(vii)

masalah

sosial,

(viii)

ketenagakerjaan, (ix) pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, (x) lingkungan hidup, (xi) pertahanan, (xii) kependudukan dan catatan sipil, (xiii) administrasi umum pemerintahan, (xiv) administrasi penanaman modal, (xv) penyelenggaraan pelayanan dasar, serta urusan-urusan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan

–

urusan

daerah

tersebut

diarahkan

pada

peningkatan

kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Tingkat kesejahteraan rakyat

tidak hanya persoalan pendapatan perkapita, akan tetapi menyangkut beberapa indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat. Indikator kesejahteraan rakyat yang secara umum dikelompokkan dalam bidang (i) kependudukan, (ii) kesehatan dan gizi, (iii) pendidikan, (iv) ketenagakerjaan, (v) taraf dan pola konsumsi, (vi) perumahan, (vii) sosial budaya. Pendahuluan

3

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

(RPJP)

Daerah

merupakan perubahan pola perencanaan pembangunan yang ada saat ini. Adanya pergeseran pola pembangunan nasional RPJP nasional dan rencana pembangunan jangka menengah RPJM nasional diyakini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat

dalam

menetapkan arah pembangunan. Hal ini semakin diperkuat dengan realitas yang ada bahwa negara sedang dilanda keterbatasan sumber daya ekonomi, dana dan prasarana. Dengan demikian adalah penting bagi perencanaan pembangunan untuk menciptakan format perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tujuan pembangunan daerah merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termaktub dalam RPJP daerah yang merupakan rencana pembangunan yang berskala daerah serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat daerah yang langsung berkenaan dengan visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJP daerah merupakan penyatuan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama dua puluh tahun ke depan. Dengan demikian, RPJP daerah merupakan payung bagi seluruh lembaga pemerintahan, institusi dan lembaga daerah dalam melaksanakan tugas pembangunan.

Lembaga

pemerintahan,

institusi

dan

lembaga

daerah

diwajibkan untuk menyusun rencana strategis yang mengacu pada RPJP daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya pemberiaan kewenangan dan pembagian tugas yang tidak bertanggung jawab, dimana kewenangan otonomi yang

nyata

merupakan

keleluasaan

daerah

untuk

menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan

Pendahuluan

4

diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab bermakna perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekensi pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mecapai tujuan pemberian otonomi

berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar dari RPJP daerah adalah isu strategis daerah. Isu strategis tersebut sangat penting karena akan mencakup permasalahan utama daerah dan multisektoral yang terkait dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang telah disepakati oleh para pelaku pembangunan di daerah yang kemudian dilaksanakan melalui program–program pembangunan. Program–program pembangunan daerah membutuhkan adanya program kunci, yang merupakan program–program utama yang ditujukan untuk mewujudkan isu strategis melalui

strategi program. Dimana strategi

program yang dimaksud merupakan alat manajemen bagi daerah dalam merumuskan maksud dan tujuan perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) yang tak lain adalah muatan kerja kepala daerah selama lima tahun. Sebagai suatu alat manajemen, strategi program perlu mempertimbangkan

prinsip

keterkaitan

dan

keseimbangan

antara

perencanaan dan penganggaran. Berkaitan dengan itu, Kabupaten Tanggamus perlu menyusun semua perencanaan tersebut untuk mengefektif pembangunan dalam rangka

Pendahuluan

5

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan daerah serta menjamin keterkaitannya dengan pembangunan Nasional dan Propinsi. Perencanaan pembangunan yang disusun disini adalah rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus untuk kurun waktu 2005-2025. Rencana pembangunan jangka penjang (RPJP) Kabupaten Tanggamus memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2025. RPJP ini disusun secara partisipatif dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Untuk menjaga sinkorinasinya dengan pembangunan dalam skala yang lebih luas

maka

penyusunan

RPJP

ini

juga

mengakomodasi

kebijakan

pembangunan Nasional dan Propinsi.

1.2

MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP

Kabupaten

Tanggamus

tahun

2005-2025

ditujukan

untuk

memformalkan dokumentasi rencana pembangunan Kabupaten Tanggamus sehingga menjadi pedoman dan acuan semua komponen daerah (pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam menjalankan kegiatannya sehingga tercipta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. RPJP Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2025 dimaksudkan untuk memberi arah dalam melaksanakan pembangunan baik dalam jangka menengah (RPJMD)

maupun

jangka

pendek

(RKPD)

sehingga

terwujud

kesinambungan dan sinkorinisasi dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendahuluan

6

LANDASAN PENYUSUNAN

1.3

RPJP Kabupaten Tanggamus disusun dengan Landasan Idiil adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945. Sedangkan Landasan Operasionalnya adalah : 1. Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. UU No 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus; 3. UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 4. UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 5. UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 7. UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

1.4

SISTEMATIKA

RPJP Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I.

Pendahuluan

Bab II.

Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

Pendahuluan

7

Bab III. Visi dan Misi Pembangunan

Kabupaten Tanggamus

Tahun

2005-2025 Bab IV.

Arah Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten Tanggamus

Tahun 2005-2025 Bab V.

Penutup

Pendahuluan

8

BAB II. KONDISI UMUM DAERAH DAN ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

2.1

KONDISI SAAT INI

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir barat Propinsi Lampung, seluas 3.356,61 Km2 dengan tofografi bervariasi antara dataran rendah dan dataran tinggi yang sebagian merupakan daerah berbukit sampai bergunung, yakni sekitar 40 persen wilayah dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 sampai 2.115 meter.

Letak geografis Kabupaten Tanggamus adalah

104018’ BT – 105012’ BT dan 5005’ LS – 5056’ LS. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di wilayah Propinsi Lampung, dimana Kabupaten Tanggamus memiliki batasan wilayah sebagai berikut; 1.

Sebelah utara dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah.

2.

Sebelah Selatan dengan Samudra Indonesia.

3.

Sebelah Timur dengan Kabupaten Lampung Selatan.

4.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Lampung Barat.


9

Wilayah Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda pada tanggal 24 Agustus 1682 melalui ekspedisi perdagangan VOC. Hal ini terjadi akibat imbas dari berkuasanya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Dari tahun 1682 sampai 1799 perlawanan terhadap Belanda masih berlangsung namun sejak tahun 1856 perlawanan terhadap pemeritahan Belanda mulai surut selanjutnya di wilayah Tanggamus dibentuk Onder Afdeling yang dipimpin oleh seorang Controlir di Kota Agung. Pada saat itu Pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Adat yang terdiri dari 5 (lima) Marga yaitu: 1.

Marga Gunung Alip.

2.

Marga Benawang.

3.

Marga Belunguh.

4.

Marga Pematang Sawa.

5.

Marga Ngarip.

Masing-masing Marga tersebut dipimpin oleh seorang Pasirah yang membawahi beberapa Kampung. Selanjutnya pada tahun 1944 berdiri Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, serta pada tahun 1953 berdiri pula Pemerintahan Negeri sekaligus menghapus Pemerintahan Adat/Marga. Pada masa Pemerintahan Kewedanaan Kota Agung mengkoordinir 4 (empat) wilayah Kecamatan yang meliputi Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Cukuh Balak dan Kecamatan Talang Padang yang mencakup Kecamatan Pulau Panggung.


10

Pada Tahun 1964 Pemerintahan Kewedanaan di hapuskan yang selanjutnya pada Tahun 1971 Pemerintahan Negeri juga dihapuskan. Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 / 1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persipan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan. Berdasarkan data kependudukan daerah diketahui bahwa Kecamatan Pringsewu merupakan kecamatan terpadat dengan 1.481 jiwa per kilometer dan terjarang adalah Kecamatan Pematang Sawa hanya 82 jiwa/km2. Kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 248 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten yang berasal dari proses pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 yang diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan diresmikan menjadi Kabupaten pada tanggal 21 Maret 1997 oleh Menteri Dalam Negeri. Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang.


11

Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V. Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu : 1. Marga Gunung Alip (Talang Padang). 2. Marga Benawang. 3. Marga Belunguh. 4. Marga Pematang Sawa. 5. Marga Ngarip. 6. Marga Negara Batin. Bupati Tanggamus pertama adalah Drs. Achmad Syah Putra yang memimpin Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2003 dan kemudian pada tanggal 15 Februari 2003 dilantik Drs. Hi. Fauzan Sya’ie, M.Sc dan Bambang Kurniawan, S.T sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan (6) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

12

Kecamatan Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa,

Banyumas

dan

Limau

sehingga

jumlahnya

menjadi

24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Naningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Tanggamus berkembang dalam semua aspek. Perkembangan ini merupakan sinergi dari upaya semua pihak baik pemerintah daerah dan dunia usaha maupun masyarakat. Perkembangan dan tantangan dimasa akan datang merupakan pijakan dalam merumuskan apa yang harus ditempuh untuk memajukan Kabupaten Tanggamus.

2.1.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama 2.1.1.1 Agama dan Budaya Kehidupan keagamanaan sangat kental dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Tanggamus mayoritas beragama islam. Hubungan antar pemeluk agama sangat rukun. Kentalnya kehidupan agama ini ditandai dengan terus dibangunnya tempat ibadah dan dikembangnya sekolahsekolah keagamaan. Agama telah menjadi modal sosial yang mendorong kemajuan dan pembangunan daerah.


13

Kerukunan umat beragama dapat dilihat dengan tidak adanya gejolak atau pun persaingan tidak sehat dimasyarakat yang mengarah pada sentimen keagamaan sampai saat ini walaupun di Kabupaten Tanggamus hampir semua agama yang diakui negara dipeluk oleh masyarakat. Pada Tahun 2004 mayoritas

pemeluk

agama

di

Kabupaten

Tanggamus

adalah

muslim/beragama Islam. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah masjid yaitu 1.028 buah yang tersebar di semua kecamatan Pemerintah daerah terus mendorong kegiatan keagamaan baik dikalangan remaja dan pemuda serta ibu-ibu maupun masyarakat luas melalui kegiatan kelompok dan rumah ibadah maupun organisasi keagamaan. Bahkan Pemerintah Daerah telah merintis untuk mengembangkan lembaga ekonomi yang berbasis syariah (agama). Inisiatif masyarakat juga sangat tinggi untuk menggiatkan kehidupan keagamaan. Kegiatan keagamaan berskala lokal maupun regional banyak dikembangkan masyarakat. Tradisi keagamaan terus dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat. Agama dan budaya telah menyatu sehingga nilai-nilai budaya merupakan cerminan

nilai

agama.

Budaya

masyarakat

ditandai

dengan

rasa

kebersamaan yang tinggi sehingga kegiatan sakai sambayan (gotong royong) sangat menonjol. Nilai-nilai budaya sangat menjaga perilaku sehingga sifat nengah nyappur dan nemui nyimah sangat terasa. Setiap orang berusaha menjaga identitas dan citra diri (piil pesinggiri) dengan menampilkan kepribadian yang baik dan unggul.


14

Aktivitas budaya masyarakat berkaitan dengan kebiasaan dan pola hidup yang terbangun secara turun temurun dalam prikehidupan berbagai kelaompok masyarakat yang hidup dan menetap dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu pula. Demikian halnya dengan budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus, walaupun penduduk yang ada di Kabupaten ini beraneragam baik suku dan adat istiadat namun setiap kelompok masyarakat masih memiliki ciri khas dalam kegiatan-kegiatan yang menyangkut adat seperti pada perayaan hari-hari besar ataupun acara adat. Dalam aktivitas masyarakat Kabupaten Tanggamus masih melaksanakan adat warisan leluhurnya terutama dari prosesi pernikahan dan kesenian. Nilai-nilai budaya juga terefleksi dalam kehidupan seni. Kesenian tradisional dan moderen terus berkembang dan dikembangkan baik seni tari dan suara maupun kerajinan tangan.

2.1.1.2

Pendidikan

Pendidikan merupakan titik sentral pembangunan karena pendidikan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta kepribadian. Tingkat pendidikan masyarakat dicerminkan oleh beberapa indikator, seperti, lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan struktur pendidikan masyarakat.


15

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia ditempuh melalui peningkatan kualitas dan kuantitas dari sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Pada tahun 2003 jumlah sekolah bagi masyarakat usia sekolah dasar dan lanjutan atas di Kabupaten Tanggamus sebanyak 708 unit sekolah yang terbanyak adalah sekolah dasar negeri sebanyak 480 unit bangunan dengan 2.612 kelas sedangkan tenaga pengajar sebanyak 2.561 guru untuk sekolah dasar. Berdasarkan data tahun 2004 dapat dilihat bahwa jumlah terkecil sarana pendidikan adalah pada Sekolah Menengah Atas. Jika dilihat pada banyaknya Kecamatan yang berjumlah 24 kecamatan ada yang tidak memiliki Sekolah Lanjutan Atas sehingga penyebaran lokasi sekolah yang tidak merata menyebabkan terkonsentrasinya kawasan tertentu sebagai pusat pendidikan. Hal ini juga menjadi satu indikasi masih banyaknya desa miskin di Kabupaten Tanggamus. Dari jumlah sekolah yang ada terbanyak adalah Sekolah Dasar Negeri berjumlah 678 unit, dan hanya 5 unit sekolah untuk jenjang pendidikan SLTA Negeri. Angka

kepemilikan

ijasah/pernah

mengikuti

pendidikan

masyarakat

menunjuikkan bahwa persentase penduduk yang tidak sekolah pada tahun 2003 38,59 % lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang telah tamat SD 35,31 %, Pada tahun 2004 yang menamatkan SD urun menjadi 34,42% namun yang tidak memiliki ijasah berkurang 36,04 %. Tingkat kelulusan SMTP sederajat 15,45 % pada tahun 2003, naik menjadi 16,21 % pada tahun 2004.


16

Angka partisipasi sekolah beragam sesuai dengan pendidikannya. APS tahun 2004 untuk SD mencapai 97,23 %, yang pada tahun 2003 masih 94,90 %. APS tahun 2004 untuk SLP mencapai 87,27 %, yang sebelumnya baru 80,87 % tahun 2003. Namun APS untuk SLA pada tahun 2004 menurun 43,45 %, yang sebelumnya 46,80 % hal ini diduga akibat mahalnya biaya pendidikan. Berdasar tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2003, penduduk yang tamat SD/MI sebanyak 35,31 %, SLTP sederajat sebanyak 15,45 %, dan SMTA sederajat sebanyak 9,35 %. Secara keseluruhan tingkat pendidikan ini masih rendah. Sedangkan pada Tahun 2004 penduduk yang tamat SD/MI sebanyak 34,42 %, SLTP sederajat sebanyak 16,21 %, dan SMTA sederajat sebanyak 11,60 %.Rendahnya pendidikan ini akan berdampak pada rendahnya produktivitas dan rendahnya produktivitas akan berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan. Rendahnya pendidikan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya ketersediaan sekolah, guru, kelengkapan fasilitas, dan daya beli orang tua serta nilai budaya masyarakat. Secara umum budaya masyarakat sangat mendorong untuk sekolah. Sekolah dianggap sebagai cara untuk mengangkat harga diri dan keluarga karena memiliki kompetensi dan daya saing. Tingkat kehidupan yang sulit justru sering menjadi kendala untuk sekolah dan jauhnya jarak tempuh ke sekolah. Ketersediaan sekolah dan guru dicerminkan oleh perbandingan rasio murid guru dan murid kelas. Untuk SD, rasio murid guru adalah 22 murid harus di bimbing oleh satu guru pada tahun 2004 pada tahun ini terdapat 119,021 murid SD swasta maupun negeri sedangkan tenaga pengajar hanya berjumlah 5,422 guru dan rasio murid dan sekolah adalah 152 murid untuk Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

17

satu sekolah. Untuk SLP, rasio murid guru adalah 23,59 Dan rasio murid

sekolah adalah 309,81. Untuk SLA, rasio murid guru adalah 12,71 dan rasio murid sekolah adalah 344,2 dimana setiap sekolah SLTA harus menampung 344,2 murid.

2.1.1.3

Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Karena, kesehatan akan menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan kegiatan baik secara fisik maupun mental. Dengan demikian, kesehatan juga menggambarkan kualitas sumberdaya manusia. Kesehatan yang rendah akan mengurangi produktivitas dan produktivitas akan mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan. Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tanggamus dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik dan bermutu baik kuantitas maupun kualitasnya. Pada Tahun 2004

di

Kabupaten Tanggamus terdapat 4 rumah sakit, 18 rumah bersalin 28 puskesmas induk, 71 unit puskesmas pembantu dan 57 unit sarana pelayanan kesehatan lainnya. Banyaknya sarana kesehatan yang ada tentu harus ditunjang pula dengan jumlah petugas kesehatan yang tersedia. Pada tahun 2004 tenaga kesehatan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan masih kurangnya jumlah petugas hal ini dapat dibandingkan dengan jumlah penduduk Tanggamus yang berkisar 833.747 jiwa hanya dilayani oleh 772 tenaga kesehatan dengan beragam keahlian dan tahun 2005 jumlah tenaga kesehatan sebanyak 801 petugas untuk melayani 837.355 jiwa penduduk. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

18

Tingkat kesehatan masyarakat dicerminkan pada tingkat keluhan kesehatan atau tingkat kesakitan masyarakat, pada tahun 2003 sebesar 32,28 % turun menjadi 28,08 pada tahun 2004. Masyarakat Kabupaten Tanggamus masih banyak mengalami gangguan kesehatan terutama infeksi akut lain pernafasan atas pada tahun 2004 angka kesakitan 98 per 1000 orang atau 81.745 kasus sedangkan terendah kasus kesakitan asma hanya 10 kasus dan disentri 66 kasus.

2.1.2 Bidang Ekonomi Sejak berdiri sebagai daerah otonom, ekonomi Tanggamus berkembang pesat. Perkembangan ekonomi tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan pendapatan perkapita serta ketenagakerjaan dan infrastruktur.

2.1.2.1 Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Tanggamus

selalu

menunjukkan

perkembangan,

yang

menggambarkan peningkatan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas mencerminkan adanya perbaikan dalam pendayagunaan sumberdaya. Dalam periode 2000-2004, ekonomi tanggamus tumbuh rata-rata 4,50 % pertahun. Pertumbuhan tersebut berbasis pada sektor primer. Sektor ini berkembang karena luas lahan untuk pertanian yang luas dan dukungan alam/iklim Tanggamus. Wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan pesat adalah Kecamatan Kota Agung mengingat kecamatan ini merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

19

2.1.2.2

Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Tanggamus didominasi oleh sektor pertanian, yang menyumbang sebesar 56.70 % pada tahun 2004 terhadap perekonomian daerah. Sektor lainnya yang juga relatif sudah berkembang adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang 14.24% terhadap perekonomian daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Tanggamus masih timpang dan bertumpu sektor primer. Sektor primer cenderung rendah produktivitas dan nilai tambahnya karena masih dikelola secara tradisional dan menggunakan teknologi sederhana.

2.1.2.3

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita secara makro mencerminkan daya beli masyarakat, yang sekaligus merefresentasikan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita Tanggamus sebesar Rp 3,909,587 pada tahun 2004 naik dari tahun 2003 sebesar Rp 3.514.752 berdasarkan harga konstan 2000. Tingkat ini berada pada posisi sedang untuk skala propinsi. Tingkat daya beli kemudian diukur melalui purchasing power parity sehingga dapat diperbandingkan antar daerah.

2.1.2.4

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan juga mencerminkan kondisi ekonomi. Semakin baik indikator ketenagakerjaan semakin berkembang ekonomi, yang tercermin pada tingkat partisipasi angkatan kerja, produktivitas tenaga kerja, dan pengangguran. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

20

Jenis kegiatan utama penduduk adalah bekerja terutama di sektor informal. Persentase penduduk bekerja pada tahun 2003 tercatat 51,47 persen dan tahun 2004 naik menjadi 4,66 persen sehingga menjadi 56,13 persen. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 2003 penduduk yang bekerja disektor ini sebesar 68,85 persen sedangkan tahun 2004 turun menjadi 64,15 persen. Walaupun persentase penduduk yang bekerja di sektor ini sangat besar namun memiliki produktivitas amat rendah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat upah yang diterima pekerja pada sektor pertanian. Berdasarkan

sebaran

umur

penduduk

Kabupaten

Tanggamus

lebih

didominasi oleh penduduk usia produktif. Dimana pada usia ini tingkat penyediaan lapangan kerja bagi usia produktif amat penting guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun tak jarang penyerapan tenaga kerja untuk bekerja disektor formal sangat terbatas sehingga perlu dilakukan motivasi dan bimbingan kepada penduduk usia muda guna menemukan jenis pekerjaan baru yang dapat memenuhi keinginan dan harapannya. Sehingga perlu kontribusi Pemerintah Daerah guna mendukung proses penyerapan tenaga kerja yang ada untuk pengembangan usaha sektor-sektor informal. Jumlah angkatan kerja yang tercatat pada tahun 2004 di Kabupaten Tanggamus terdiri dari 271.272 jiwa angkatan kerja laki-laki dan 128.651 jiwa angkatan kerja perempuan total angkatan kerja sebanyak 399.923 jiwa. Dilihat dari TPAK penduduk laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.


21

2.1.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Partisipasi masyarakat dalam bidang politik tinggi, tercermin pada keikutsertaan dalam pemilihan kepala pekon/desa dan pemilihan umum (Pemilu). Kekritisan masyarakat terhadap pembangunan juga tinggi, tercermin pada penyampaian aspirasi pada pembahasan APBD maupun musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) baik tingkat pekon, kecamatan maupun kabupaten. Kepatuhan hukum masyarakat sudah baik, tercermin pada kepatuhan pada berbagai aturan hukum yang berlaku. Kolektivitas yang masih kuat di tingkat pekon menjadi kekuatan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kehidupan berpolitik masyarakat telah terbiasa dengan peroses pemilihan langsung kepala-kepala pekon. Kehidupan berpoliik yang demokratis ini tentu lebih berkembang lagi dengan berlakunya pola Pemilihan Eksekutif dan Legeslatif secara langsung. Dimana pola pemilihan langsung ini membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengembangan politik di daerah. Kebebasan yang diberikan pada era otonomi daerah saat ini tentu membuka peluang bagi masyarakat untuk membangun daerahnya agar lebih baik dari bidang politik, namun kemungkinan perpecahan dan ketidaktentraman pun akan terjadi bila asas dan prinsip demokrasi ada yang dilanggar. Pada tahun 2004 jumlah anggota DPRD KabupatenTanggamus sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 (tiga) anggota DPRD perempuan dan 41 laki-laki. Walaupun ada tuntutan agar jumlah keterwakilan perempuan dalan legislatif Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

22

lebih banyak/besar namun sampai saat ini tingkat partisipasi perempuan dalam politik masih rendah. Namun pada tahun mendatang tentu partisipasi politik masyarakat terutama kaum perempuan diharapkan akan makin baik melalui peningkatan budaya demokrasi yang telah terbangun di Kabupaten Tanggamus. Sejak menjadi daerah otonom, pemerintah kabupaten Tanggamus terus berbenah. Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja dengan memberikan pelayanan prima pada semua jenjag pemerintahan. Penguatan pemerintahan dilakukan pada tingkat kelembagaan, kebijakan, manajemen, dan aparatur. Sejalan dengan semangat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah meningkatkan kualitas aparatur melalui pelatihan struktural maupun fungsional serta pendidikan lanjutan (sarjana dan pasca sarjana). Struktur kepegawaian berdasarkan pendidikan adalah 1,71 % SLA kebawah, 79,72 % sarjana dan diploma, dan 1,20 % pascasarjana. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanggamus

berusaha

meningkatkan

kemampuan

keuangan

daerah.

Penerimaan daerah terus meningkat, yaitu sebesar Rp 380.470.651.261 pada tahun 2005, yang meningkat dari Rp 318.787.549.502 pada tahun 2004 PAD memberi kontribusi sebesar 2,20 % pada tahun 2004 dan tahun 2005 menjadi 2,86 %, walau kontribusi PAD masih relatif kecil tapi selalu menunjukkan peningkatan. Dengan semakin berkembangnya ekonomi daerah diharapkan basis penerimaan pajak akan meningkat.


23

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan penerimaan lain-lain yang sah. PAD Tanggamus bertumpu pada penerimaan sampai saat ini ada 2 perusahaan daerah, yaitu PDAM dan BPRS.

2.1.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang

2.1.4.1

Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendorong perkembangan wilayah, telah dimekarkan baik kecamatan maupun pekon. Kecamatan yang pada awal berdiri sebanyak 11 kecamatan dan 6 perwakilan kecamatan sekarang sudah mencapai 28 Kecamatan serta dari 317 pekon dan 3 kelurahan sekarang sudah menjadi 371 pekon dan 8 kelurahan. Wilayah yang mengalami perkembangan pesat secara ekonomi adalah Kecamatan Pringsewu dan Kota Agung. Agar pengembangan wilayah sejalan dengan pengembangan aktivitas masyarakat baik ekonomi maupun sosial maka disusun tata ruang daerah. Rencana Pengembangan Wilayah Kabupaten Tanggamus telah direncanakan beberapa tahun lalu dalam sebuah dokumen peraturan daerah yang dilakukan berdasarkan: 1) Kreteria Penentuan Wilayah Pengembangan a. Kesamaan fungsi pemanfaatan ruang dilihat dari strukur produksi dan besarnya produksi yang dominan. b. Pusat pengembangan berfungsi sebagai penggerak dari kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

24

c. Secara geografis berdekatan untuk memudahkan pola distribusi dan kolektivitas produksi komoditas. d. Aksesibilitas antar kecamatan, kabupaten, propinsi cukup baik. e. Berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru yang mempunyai fungsi dan peran dalam mendukung perkembangan wilayah (pemerataan). 2) Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan a. Pusat Pelayanan Kota Agung berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE I dengan Skala Pelayanan Wilayah Kabupaten. b. Pusat Pelayanan Sumber Rejo, Wonosobo, Pringsewu, dan Pardasuka berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE II dengan jangkauan pelayanan skala wilayah pengembangan. c. Pusat Pelayanan Pematang Sawa, Sukaraja, Ngarip, Tekad, Talang Padang, Rantau Tijang, Napal, Gadingrejo, Adiluwih, dan Sukoharjo sebagai pusat pelayanan ORDE III dengan jangkauan pelayanan skala lokal. Dalam

Peraturan

Daerah

tersebut

juga

telah

ditetapkan

Wilayah

Pengembangan (WP). Wilayah-wilayah pengembangan di Daerah Kabupaten Tanggamus adalah : a. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Talang Padang, Gisting, Gunung Alip dan Pugung dengan luas 587,3 Km2 dan pusat pengembangan di Kecamatan Kota Agung merupakan Pusat Pelayanan Primer yang berfungsi sebagai : 1. Pusat pemerintahan 2. Pusat pemukiman perkotaan Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

25

3. Pusat pendidikan dan budaya 4. Pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan 5. Pusat pengembangan perikanan tangkap 6. Pengembangan wisata alam dan budaya b. Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wonosobo, Bandar Negeri Semuong, Semaka, dan Pematang Sawa dengan luas 663,94 km2 dan pusat WP di Kecamatan Wonosobo merupakan pusat pelayanan sekunder berfungsi sebagai : 1. Kawasan lindung dan konservasi 2. Pusat pengembangan perikanan pantai 3. Pusat pengembangan pertambangan

c. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Ulu Belu dan Sumber Rejo dengan luas 1.003,41 km2 dan pusat WP di Kecamatan Sumber Rejo. WP III merupakan pusat pelayanan sekunder dengan fungsi sebagai : 1. Kawasan lindung dan konservasi 2. Pusat pengembangan tanaman perkebunan 3. Pusat pengembangan industri pengolahan 4. Pengembangan sumber daya energi


26

d. Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Pagelaran, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas, Pringsewu, Ambarawa dan Gading Rejo dengan luas 467,19 km2 dan pusat pengembangan di Kecamatan Pringsewu merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai : 1. Pusat pengembangan jasa perdagangan 2. Pusat permukiman perkotaan 3. Pusat pengembangan pertanian lahan basah dan kering 4. Pusat pengembangan perikanan darat 5. Pusat pengembangan peternakan 6. Pusat pengembangan industri dan menengah e. Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Pardasuka, Bulok, Cukuh Balak, Limau, Kelumbayan dan Kelumbayan Barat dengan luas 634,77 km2 dan pusat pengembangan di Kecamatan Pardasuka merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai : 1. Kawasan lindung dan konservasi 2. Pusat pengembangan perikanan pantai dan tangkap 3. Pusat pengembangan pertambangan Selain fungsi-fungsi tersebut diatas yang merupakan fungsi utama dari masing-masing WP, juga memiliki fungsi pendukung yaitu; a. WP I memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan basah dan kering, peternakan, tanaman perkebunan, perikanan tambak, pertambangan dan kawasan hutan lindung. b. WP II memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan basah dan kering, peternakan, tanaman perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata alam dan penngembangan industri hasil perikanan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

27

c. WP III memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan basah dan kering, perikanan air tawar, ternak kecil, serta kawasan wisata alam dan buatan. d. WP IV memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan perikanan

air

tawar,

tanaman

perkebunan,

pengembangan

pertambangan. e. WP V memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, tanaman perkebunan, dan kawasan pariwisata alam.

2.1.4.2

Sistem Transportasi

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan ekonomi, sosial, perdagangan, pariwisata dan pemerintahan. A. Jaringan Perhubungan Darat (Kondisi Existing) i. Jalan Arteri, meliputi jalan nasional yang membentang dari perbatasan Kabupaten Lampung Selatan – Kecamatan Gading Rejo – Kecamatan Pringsewu – Kecamatan Pagelaran – Kecamatan Pugung – Kecamatan Gunung Alip – Kecamatan Talang Padang – Kecamatan Gisting – Kecamatan Kota Agung Timur – Kecamatan Kota Agung – Kecamatan Kota Agung Barat – Kecamatan Wonosobo – Kecamatan Semaka.


28

ii. Jalan Propinsi, yang meliputi wilayah; 1. Perbatasan Kabupaten Lampung Tengah

– Adi Luwih –

Banyumas – Pringsewu – Ambarawa – Pardasuka – Bulok – Cukuh Balak – Limau. 2. Perbatasan Lampung Selatan – Kelumbayan – Kelumbayan Barat – Cukuh Balak – Kota Agung Timur – Kota Agung. 3. Pagelaran – Pardasuka. 4. Perbatasan Lampung Barat – Pulau Panggung – Ulu Belu. 5. Perbatasan Lampung Barat – Bandar Negeri Semuong – Wonosobo. iii. Jalan Lokal, yang juga menghubungkan kota-kota kecamatan pada jalur jalan propinsi. Rencana Pengembangan a. Peningkatan status jalan kolektor menjadi jalan arteri, yaitu pada ruas Pekon Rajabasa – Suoh dan peningkatan kualitas jalan pada ruas jalan Rantau Tijang – Kota Agung – Wonosobo – Sanggi – Way Rejing dan pada

seluruh

jaringan

jalan

propinsi

di

wilayah

Kabupaten

Tanggamus. b. Peningkatan kualitas jalan kolektor sekunder pada ruas jalan Way Nipah – Wonosobo, Pringsewu – Adiluwih c. Peningkatan kualitas jalan lokal yang meliputi seluruh jaringan jalan local di Kabupaten Tanggamus. d. Peningkatan

kualitas

jalan

dan

status

jaringan

jalan

yang

menghubungkan antar Ibukota Kecamatan, diantaranya yaitu ruas jalan kuripan – Sukaraja – Way Nipah – Tampang – Tekad – Air Naningan – Rejosari, Rantau Tijang – Negerisari – Banyuwangi – Sukoharjo. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

29

e. Pembangunan jalan lingkar yang terletak di: 1. Kecamatan Pringsewu, menghubungkan antara Pringsewu – Podomoro – Fajaresuk, dan Pringsewu – Waluyojati – Fajaresuk. 2. Kecamatan Kota Agung, menghubungkan antara Batu Keramat – Kedamaian – Negeri Ratu – Baros.

f. Rencana Sirkulasi Angkutan 1. Jakur angkutan umum yang menghubungkan antar pusat wilayah pengembangan yang berfungsi sebagai jalur-jalur penggerak utama di Kabupaten Tanggamus yaitu ; 

Kota Agung – Sumberejo



Kota Agung – Kuripan – Pardasuka

2. Jalur angkutan umum yang menghubungkan antara pusat wilayah pengembangan dengan wilayah pelayanan antara lain: 

Tekad – Ngarip



Wonosobo – Sukaraja – Way Nipah



Napal – Putih Doh – Pardasuka

g. Rencana Pengembangan Terminal 1. Terminal Tipe C akan dikembangkan di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu dengan fungsi sebagai tempat transit moda angkutan yang melayani wilayah bagian selatan Kabupaten Tanggamus yang meliputi Kecamatan Pringsewu, Adi Luwih, Gading Rejo, Sukoharjo, Pagelaran, Pugung, Pardasuka, Cukuh Balak, dan Kelumbayan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

30

2. Terminal Tipe B akan dikembangkan di Pekon Kedamaian Kecamatan Kota Agung dengan fungsi sebagai moda angkutan kota dan angkutan kota dalam propinsi.

B. Jaringan Perhubungan Air a. Pelabuhan nasional yang terletak di Kecamatan Kota Agung Berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat bahan bakar minyak (pertamina) dan pelabuhan penyeberangan lokal dan regional orang dan barang dari : 1. Kota Agung – Pulau Tabuan 2. Kota Agung – Tampang Belimbing 3. Kota Agung – Putih Doh (Cukuh Balak) 4. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPI) 5. Kota Agung – Pulau Jawa (Pelabuhan Batu Balai) b. Pelabuhan Cabang berskala lokal yang terletak 1. Kecamatan Cukuh Balak, dengan fungsi penyeberangan orang dan barang dari Putih Doh – Kota Agung. 2. Kecamatan Pematang Sawa, dengan fungsi sebagai pelabuhan penyeberangan orang dan barang dari Tampang Belimbing – Kota Agung.

C. Jaringan Perhubungan Udara Penerbangan berskala regional, terletak di Kecamatan Pematang Sawa (Tampang Belimbing) dan berfungsi sebagai penerbangan wisata. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

31

Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain, yaitu : 1. Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian. 2. Pengembangan energi listrik, telekomunikasi, dan air bersih ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai. 3. Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan. 4. Pengembangan jaringan air bersih mengikuti jaringan jalan secara terstruktur dan hirarkis. 5. Pengembangan drainase melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi. Pengembangannya mengikuti jaringan jaln, berstrukur dan hirarkis. Pengembangan prasarana dan sarana lainnya ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan ; a. Pemerintahan b. Perdagangan dan Jasa c. Industri d. Pemukiman Penduduk e. Rekreasi, hiburan, sekolah, olah raga dan lainnya.


32

2.1.4.3 A.

Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang

Kawasan Lindung

Kawasan lindung dan taman nasional 135.165,49 ha, terdiri dari : a. Kawasan

yang

memberikan

perlindungan

terhadap

kawasan

bawahannya yaitu hutan lindung, saka alam (taman nasional) yang mencakup: 1. Register 21 Perentian Batu yang terletak di Kecamatan Pardasuka 2. Register 22 Way Waya yang meliputi Kecamatan Pagelaran 3. Register 25 Pematang Tanggang yang meliputi Kecamatan Kelumbayan 4. Register 26 Serkung Peji yang meliputi Kecamatan Kelumbayan 5. Register 27 Pematang Sulah yang meliputi Kecamatan Cukuh Balak 6. Register 28 Pematang Neba yang meliputi Kecamatan Pugung, Talang Padang, Kota Agung dan Cukuh Balak 7. Register 30 Gunung Tanggamus yang meliputi Kecamatan Kota Agung dan Wonosobo 8. Register 31 Pematang Arahan yang terletak di Kecamatan Semaka 9. Register 32 Bukit Rindingan yang terletak di Kecamatan Pulau Panggung 10. Register 39 Kota Agung Utara yang terletak di Kecamatan Pulau Panggung 11. Register 49 Sumatera Selatan I yang terletak di Kecamatan Pulau Panggung 12. Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan yang terletak di Kecamatan Pematang Sawa. 13. Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) Waduk Batu Tegi seluas 424 Km2.


33

b. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi unuk melindungi komponen lingkungan terentu dari kegiatan budidaya 1. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri kanan sungai, sebesar 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada diluar kawasan pemukiman diseluruh Kabupaten Tanggamus. 2. Kawasan sempadan pantai meliputi seluruh garis pantai dari ujung timur sampai barat dengan lebar 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi. Lokasi : Kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cukuh Balak, Limau, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa. 3. Kawasan sekitar mata air, dengan jangkauan radius 200 meter disekitar mata air. Lokasi : a. Gunung Megang, Way Datarajan, Tanjung Rejo, Way Hayu, Way Talang Iman (Kec. Pulau Panggung) b. Way Dadapan, Way Simpang Rimba, Sumber Agung dan Way Argopeni (Kec. Sumber Rejo) c. Way Sanggi, dan Way Air Panas (Kec. Wonosobo) d. Way Biah I, II, III, Way Pardasuka, Way Isom, Way Teba, Way Batu Keramat, Way Lalaan, dan Way Pring (Kec. Kota Agung) e. Way Pring (Kec. Pugung) f. Way Umbul Baru (Kec. Pardasuka) g. Way Suka Banjar, Way Landsbaw, Way Green (Grim), Way Behak (Kec. Talang Padang) 4. Kawasan sempadan danau/ waduk meliputi kawasan sepanjang kawasan dengan jarak 100 meter mulai dari titik pasang tertinggi kearah darat. Lokasi : Waduk Batu Tegi Kecamatan Air Naningan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

34

B.

Pengembangan Kawasan Budi Daya

Kawasan Budidaya di Kabupaten Tanggamus terdiri dari: a. Kawasan Pertanian terdiri dari: 1. Lahan basah dengan luas kawasan pengembangan 66.248,08 ha. 2. Lahan kering dengan luas kawasan pengembangan 18.263,67 ha. 3. Lahan tanaman perkebunan dengan luas kawasan pengembangan 89.707,54 ha. 4. Lahan pengembangan perikanan 2.950,44 ha. Pengembangan Kawasan Pertanian : 1. Kawasan pertanian pangan lahan basah terletak di Kecamatan Pringsewu, Ambarawa, Sukoharjo, Gading Rejo, Talang Padang, Gunung Alip, Gisting, Pardasuka, Pugung, Pagelaran, Pulau Panggung, dan Air Naningan. 2. Kawasan pertanian pangan lahan kering terletak di Kecamatan Gading Rejo, Talang Padang, Gunung Alip, Gisting, Pugung, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Pulau Panggung dan Air Naningan. 3. Kawasan tanaman perkebunan terletak di Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Gunung Alip, Gisting, Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Bandar Negeri Semuong, Cukuh Balak dan Limau (tanaman kopi), sedangkan Kecamatan Wonosobo, Bandar Negeri Semuong, Semaka, dan Pematang Sawa dikembangkan untuk tanaman karet. 4. Kawasan Peternakan; a. Ternak besar terletak di Kec. Pagelaran, Banyumas, Pringsewu, Ambarawa dan Gading Rejo. b. Ternak kecil berupa kambing dan domba di Kec. Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Gunung Alip, Gisting, Pringsewu, Ambarawa, Gading Rejo, Kota Agung, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat.


35

c. Peternakan unggas terletak di Kec. Talang Padang, Gunung Alip, Gisting, Sukoharjo, Pringsewu, Ambarawa dan Gading Rejo.

5. Kawasan Perikanan : a. Perikanan tangkap terletak di Kec. Kota Agung, Kelumbayan, Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Cukuh Balak. b. Perikanan Tambak (pantai) terletak di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, dan Cukuh Balak. c. Perikanan Air Tawar terletak di Kecamatan Pulau Panggung, Talang Padang, Pugung, Pagelaran dan Pringsewu. b. Kawasan hutan kemasyarakatan dengan luas kawasan pengembangan 15.527,20 ha yang akan dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian masyarakat dengan syarat : a. Jenis tanaman yang dianjurkan berupa tanaman bamboo, cengkeh, kopi, pinang, jati dan dammar b. Pola penanaman harus mengikuti garis kontur c. Membatasi penghilangan penutupan tanah yang intensif d. Penanaman hanya dibnolehkan pada lereng dengan kemiringan < 40 0 c. Kawasan Pertambangan terdiri dari bahan galian / tambang golongan C yang berada

hampir

seluruh

Kecamatan,

kecuali

Kecamatan

Semaka,

Kelumbayan, Adi Luwih, Ulu Belu dan Sumberejo. d. Kawasan Perindustrian terdiri dari: 1. Kawasan industri menengah berupa industri pengalengan ikan di Kecamatan Kota Agung. 2. Kawasan

industri

berorientasi

agribisnis

terletak

di

Kecamatan

Pagelaran, Wonosobo, Pringsewu, Pulau Panggung, dan Talang Padang. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

36

3. Zona industri kecil tersebar di wilayah Kabupaten Tanggamus menurut kedekatannya dengan sumber bahan baku. e. Kawasan Pengembangan pariwisata budaya, alam, dan buatan yang terdiri dari; 1. Kawasan Wisata Alam; a.

Air Terjun Way Lalaan di Kecamatan Kota Agung

b.

Pantai Pihabung di Kecamatan Kota Agung

c.

Pantai Pasir Putih di Kecamatan Cukuh Balak

d.

Pantai Paku di Kecamatan Kelumbayan

e.

Air terjun Kaca Marga di Kecamatan Cukuh Balak

f.

Pantai Terbaya di Kecamatan Kota Agung

g.

Pantai Tanjung Beringin di Kecamatan Kota Agung

h.

Pantai Way Gelang di Kecamatan Kota Agung

i.

TNBBS di Kecamatan Semaka

j.

Arung Jeram Semangka di Kecamatan Semaka

k.

Air Terjun Talang Ogan di Kecamatan Sumberejo

l.

Air Terjun Curup di Kecamatan Wonosobo

m.

Pantai Sawmil di Kecamatan Wonosobo

n.

Pantai Tulung di Kecamatan Kota Agung

o.

Batu Keramat di Kecamatan Kota Agung

p.

Tampang di Kecamatan Pematang Sawa

q.

Pantai Putih Doh di Kecamatan Cukuh Balak

r.

Pantai badak di Kecamatan Cukuh Balak

s.

Pantai Pulau Tabuan di Kecamatan Cukuh Balak


37

t.

Pantai Bahakung di Kecamatan Kota Agung

u.

Pemandian Way Isom di Kecamatan Kota Agung

v.

Pemandian Air Panas di Kecamatan Kota Agung

w.

Bukit Batu Keramat di Kecamatan Kota Agung

x.

Pemandian Wono Tirto di Kecamatan Sumberejo

y.

Teluk Kiluan di Kecamatan Kelumbayan

2. Kawasan Wisata Budaya; a.

Pelabuhan tradisional Kota Agung di Kecamatan Kota Agung

b.

Prasasti Batu Bedil di Kecamatan Pulau panggung

c.

Makam KH. Gholib di Kecamatan Pringsewu (Wisata religius)

d.

Goa Bunda Maria di Kecamatan Pringsewu (Wisata religius)

e.

Pasar Tradisional Pringsewu di Kecamatan Pringsewu

f.

Pekon TRadisional Rantau tijang di Kecamatan Pugung

g.

Makam Ratu Sangkhira Tiyuh Memon di Kecamatan Pugung

h.

Makam Gunung Putri (Makam Raja-raja Islam) di Kecamatan Wonosobo

i.

Batu Bertulis di Kecamatan Ulu Belu

j.

Batu Gajah di Kecamatan Pulau Panggung

k.

Batu Kapal di Kecamatan Ulu Belu

l.

Cagar Budaya Lawang Marga Putih di Kecamatan Cukuh Balak

m.

Makam Syafe’i di Sukanegeri Kecamatan Talang padang

n.

Bukit Silitonga di Kecamatan Sukoharjo

3. Kawasan Wisata Buatan; - Waduk Batu Tegi di Kecamatan Pulau Panggung, Air Naningan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

38

f. Kawasan pemukiman dengan luas kawasan pengembangan 7.796,38 ha yang terdiri dari ; 1. Kawasan pemukiman perkotaan terletak hamper di seluruh pusat pelayanan, yaitu Kecamatan Kota Agung, Pringsewu, Talang padang, dan Gading Rejo. 2. Kawasan pemukiman pedesaan tersebar di wilayah Kecamatan Pardasuka, Wonosobo, Pugung, Cukuh Balak, dan wilayah Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Tingkat kebutuhan rumah di Kabupaten Tanggamus adalah: 1. 165.726 unit tahun 2003 2. 175.573 unit sampai dengan tahun 2015 3. Jumlah rumah yang harus dibangun 10.521 unit (rumah besar 1.052 unit; rumah sedang 3.156 unit; dan rumah kecil 6.313 unit

C.

Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan wilayah prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor / sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. Wilayah Prioritas di Daerah Kabupaten Tanggamus yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari : a. Kawasan pengembangan strategis karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan sebagai penunjang sektorsektor strategis / unggulan terletak di Kecamatan Pagelaran (pengembangan

industri

hasil

perkebunan),

Pringsewu

(pengembangan industri hasil pertanian lahan basah dan kering) dan Kota Agung (pengembangan industri hasil perikanan). Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

39

b. Kawasan terisolasi karena faktor geografis, jaringan jalan dan berperan sebagai kawasan konservasi hutan dan perlindungan sumberdaya air yang terletak di Kecamatan Pematang Sawa c.

Kawasan rawan bencana atau kritis yang perlu di pelihara fungsi lindungnya unuk menghindari kerusakan lingkungan dan berperan dalam menunjang kegiatan sektor lainnya terletak di Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung, Cukuh Balak, Kelumbayan, Pardasuka dan Gading Rejo.

2.1.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Kabupaten Tanggamus relatif aman dan tidak bergejolak. Hampir tidak ada konflik sosial yang berarti. Hal ini tercermin pada tindak kriminal yang terjadi dan banyaknya perkara yang telah diputuskan berdasarkan lamanya pidana penjara menunjukkan 239 kasus diputuskan lamanya penjara lebih dari 5 tahun, 1552 kasus lamanya pidana penjara 1 sampai 5 tahun dan 369 kasus kurang dari 1 tahun. Kesemua kasus pidana terjadi selama tahun 2005. Selama tahun 2004 kasus pidana penjara yang terjadi kurang dari 250 kasus.

2.2

TANTANGAN

2.2.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama Perkembangan iptek yang pesat dan semakin terbukanya masyarakat terhadap informasi baik skala nasional maupun internasional telah menjadi pintu masuk budaya baru dan asing yang tidak selamanya sejalan dengan Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

40

nilai budaya lokal. Secara sempit masyarakat sering mengidentikkan kemoderenan dengan atribut dan perilaku budaya baru sehingga muncul peniruan-peniruan yang tidak selektif. Hal ini bisa mengganggu kestabilan masyarakat karena muncul kontradiksi dalam penerimaan masyarakat disamping merusak karakter dan moral bangsa. Disisi lain pada pusat permukiman yang padat dan kegiatan yang tinggi telah mendorong penciptaan keterasingan antar warga masyarakat sehingga nilainilai kolektivitas semakin berkurang. Rendahnya kolektivitas telah membuat jarak antar warga sehingga kekerasan dan kriminalitas tumbuh subur. Kekerasan dan kriminalitas telah menjadikan suasan kehidupan makin kurang nyaman. Kemajuan yang dicapai telah mendorong masyarakat untuk berlomba meningkatkan kualitas dirinya. Keinginan dan kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang baik seringkali tidak didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan kelangsungan kemiskinan dan keterbelakangan pada kelompok masyarakat tidak mampu. Disisi lain kemajuan ekonomi telah menimbulkan dampak lingkungan yang kurang sehat baik dalam bentuk pencemaran udara dan air maupun komponen bahan makanan yang tidak sehat. Akibatnya banyak penyakit menular dan timbulnya penyakit baru. Artinya beban kesehatan masyarakat makin berat. Kebutuhan akan kesehatan menjadi semakin mahal dan sulit terjangkau terutama untuk kelompok masyarakat tidak mampu.


41

2.2.2 Bidang Ekonomi Kemajuan ekonomi telah mendorong tingkat persaingan makin kuat. Antarpelaku usaha dan antardaerah bersaing memajukan ekonominya. Ketatnya persaingan dapat menimbulkan diskriminasi ditengah masyarakat walau juga dapat memacu masyarakat untuk lebih baik dan maju. Diskriminasi ini akan secara simultan membuat jarak antarkelompok masyarakat berdasarkan ekonominya atau pekerjaannya. Disisi lain, persaingan menuntut adanya keunggulan daerah. Karena itu, daerah harus menciptakan iklim usaha yang sehat serta memfasilitasi perkembangan produk unggulan daerah sehingga mampu memiliki daya saing baik dalam bentuk produk maupun dalam menarik penanaman modal. Dalam konteks ini, pemerintah harus dapat mendistribusikan kegiatan ekonomi dalam wilayah yang tersebar sehingga terjadi perluasan pusat kegiatan ekonomi penduduk. Kemajuan ekonomi menuntut adanya nilai tambah yang tinggi. Nilai tambah yang tinggi cenderung pada sektor industri dan jasa. Hal ini menegaskan bahwa struktur ekonomi harus diseimbangkan sehingga peran sektor industri dan jasa semakin meningkat. Untuk mengembangkan sektor industri dan jasa dibutuhkan dukungan teknologi, pengetahuan dan modal yang cukup.


42

2.2.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kekritisan masyarakat telah melahirkan pola hubungan baru antara pemerintah dan rakyat. Karena itu, harus ada konsen terhadap penciptaan komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan rakyat. Hal ini bisa menjadi titik krusial yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial. Demokratisasi yang dibangun bersamaan dengan semangat reformasi harus dapat diwujudkan secara substansial. Karena itu, dibutuhkan adanya peningkatan kesadaran politk rakyat. Bila tidak, maka akan ada bentuk baru mobilisasi rakyat melalui kekuatan uang dan pengaruh. Dengan demikian, demokratisasi hanya sebatas mekanisme dan bentuknya saja. Demokratisasi telah mendorong kebebasan yang berlebihan. Akibatnya rakyat sering bertindak anarkis. Dalam posisi ini hukum harus dapat mewadahi kebebasan sehingga tetap dapat konstruktif bagi perkembangan demokrasi dan pembangunan daerah. Pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan tanggungjawab daerah menuntut adanya aturan hukum yang jelas dan berkeadilan agar dapat menciptakan kepastian hukum dan ketertiban. Untuk mensukseskan pengelolaan pembangunan daerah yang sudah menjadi tanggungjawab daerah maka dibutuhkan adanya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. Hal ini penting untuk mendapat legitimasi dari rakyat, karena, dengan sistem pemilihan langsung maka kepala daerah harus dapat menunjukkan akuntabilitasnya kepada para pemilih.


43

2.2.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang Pemekaran

wilayah

membawa

konsekwensi

luas

pada

percepatan

pembangunan. Karena itu, harus dapat diciptakan sinergi antarwilayah sehingga tercipta keterpaduan antarwilayah baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Bersamaan dengan itu, maka luasnya cakup wilayah dan beragamnya potensi telah menuntut pula pola pemanfaatan ruang yang kondusif dan mampu mewadahi optimalisasi pendayagunaan sumberdaya lokal.

2.2.5 Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Kehidupan yang makin sulit terutama sejak krisis ekonomi telah memicu meluasnya kekerasan dan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya. Hal ini telah mengurangi rasa aman penduduk dalam berusaha dan dalam jangka panjang

mengurangi

daya

dukung

lingkungan

terhadap

kehidupan

masyarakat. Swadaya masyarakat merupakan kekuatan otonom yang patut dihargai. Tapi seringkali inisiatif swadaya masyarakat disertai ekses negatif sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat karena tidak dijalankan secara arif.


44

2.3

MODAL DASAR

2.3.1 Modal Dasar Material / Sumber Daya Alam Modal dasar merupakan kepemilikan awal baik berupa materi (yang nampak) dan non materi (tak nampak) dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengacu pada jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam penggunaan modal dasar ini tentu harus memperhatikan prinsipprinsip kemanfaatan dan keberlanjutan. Pemerintahan daerah memiliki modal dasar berupa materiil berbagai fasilitas umum (sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, informasi) dan fasilitas pemerintahan yang perlu dijaga dan ditingkatkan sepanjang waktu. Selain itu di daerah juga terdapat SDA dimana pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur SDA yang ada didaerah sebagai salah satu modal dasar yang bersifat material/sumberdaya alam

tentu akan habis bila dieksploitasi

berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan yang sesungguhnya. Eksploitasi berlebih tentu berlanjut pada kerusakan lingkungan sekitar sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan kehati-hatian dalam mengelola perlu ditekankan. Seperti diketahui Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan alam yang melimpah dan bernilai ekonomis yang perlu ditingkatkan kemanfaatannya.

2.3.2 Modal Dasar Non Material / Nilai-Nilai Organisasi Nilai-nilai merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

45

melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang hidup dalam satu organisasi menjadi semangat dan keyakinan bagi anggota dalam berkarya

dan

pengambilan

keputusan-keputusan

yang

menyangkut

kepentingan pribadi, organisasi ataupun keputusan-keputusan bersama. Nilai-nilai yang menjadi dasar gerak masyarakat dan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus adalah;

1.

Iman dan Taqwa

Nilai iman dan taqwa merupakan aktualisasi dari keyakinan seseorang pada Sang Pencipta. Adanya Sang Pencipta akan menjadikan seseorang merasa aman karena selalu ada yang mengawasi dan melindungi dalam setiap gerak dan aktifitas prikehidupan.

2.

Keterbukaan

Nilai keterbukaan akan menciptakan good governance dan clean governance karena

nilai

keterbukaan

merupakan

prinsip

pembangunan

yaitu

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi serta adanya rule of law yang jelas.

3.

Sifat Lokal

Wujud perekonomian Tanggamus kedepan harus mengedepankan rasa keadilan, dan kesetaraan melalui partisipasi masyarakat secara luas namun tetap mempertimbangkan pencapaian daya saing, efektivitas dan efisiensi, daya dukung lingkungan serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat dan budaya dalam rangkamewujudkan kemakmuran yang berbudaya.


46

Bertanggung jawab

4.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan harus memiliki tanggung jawab, disiplin dan memiliki integritas tinggi. Tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting bagi SDM Pemerintahan mengingat prinsip akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam artian bagaimana eksekutif yang mengemban amanah mampu untuk menjawab hal-hal penyelenggaraan pemerintahan. Kerjasama / Kebersamaan

5.

Perlunya menghindari ego sektoral atau mementingkan lembaga/organisasi sendiri sangat penting guna tercapainya tujuan bersama. Perlu adanya kerjasama yang baik antar bagian, badan, dan organisasi dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan merupakan keharusan.

2.4

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

No.

Kekuatan (Strength)

1.

Kelemahan (Weakness)

Bidang Sosial Budaya dan Agama 1. Struktur besar.

umur

produktif

1. Sebaran jumlah penduduk tidak merata.

2. Keberagaman etnis, agama dan budaya.

2. Tingkat pertumbuhan penduduk rendah.


47

No.

Kekuatan (Strength)


3. Derajat kesehatan naik.

3. Tingkat pendidikan rendah.

4. Toleransi beragama masyarakat cukup tinggi.

4. Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga kesehatan. 5. Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga pendidik. 6. Minimnya program pemberdayaan pemuda dan perempuan. 7. Rendahnya buruh.

2.

tingkat

upah

Bidang Ekonomi 1. Lahan Pertanian yang luas.

1. Sarana dan prasarana irigasi.

2. Lapangan Usaha mayoritas di bidang pertanian.

2. Distribusi hasil pertanian.

3. Keberagaman pertanian.

3. Kualitas hasil pertanian.

komoditas

4. Luas lahan perikanan.

4. Lemahnya teknologi.

penguasaan

5. Potensi objek wisata dan olah raga.

5. Kurangnya petani.

pendampingan

6. Potensi kekayaan alam.

6. Daya dukung utilitas dasar.

7. Ketersediaan industri.

bahan

baku

7. Pendapatan perkapita masih rendah.

8. Adanya peningkatan PAD.

8. Pengelolaan daerah lemah.

9. Wajib pajak dan objek pajak.

9. PAD kecil.


kekayaan

48

No.

Kekuatan (Strength)

3.


Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Keharmonisan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif.

1. Kedewasaan/kematangan politik masyarakat rendah.

2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam momen politik.

2. Parpol belum dengan baik.

3. Tupoksi Jelas.

3. Tingkat kesadaran hukum yang rendah.

4. Jumlah Strata 1.

PNS

mayoritas

berfungsi

4. Rentang kendali yang jauh antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. 5. Kurang data base. 6. Penempatan pegawai. 7. Kompetensi mendukung tugas.

yang belum pelaksanaan

8. Tingkat kesejahteraan pegawai negeri. 4.

Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 1. 2.

3.

Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2005. Batutegi sebagai Kawasan Andalan Propinsi Lampung.

1.

Kawasan Gisting sebagai Kawasan Agropolitan.

3.

2.

Potensi Sumber Daya Alam yang tidak merata. Kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan perdesaan. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan.


49

No.

Kekuatan (Strength) 4. 5. 6.

5.

Kawasan Batu Balai sebagai Kawasan Pengembangan Pelabuhan Laut. Perencanaan Tata Ruang Kecamatan. Perencanaan Kawasan Wisata.

Kelemahan (Weakness) 4.

Meningkatnya Alih Fungsi Lahan.

Bidang Ketertiban dan Ketenteraman 1.

Kondusifnya keamanan.

1.

2.

Partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan Ketenteraman.

2.

Jumlah dan distribusi aparatur keamanan yang tidak merata. Kurangnya fasilitas yang mendukung keamanan masyarakat.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

No.

Peluang (Opportunity)

1.

Ancaman (Threat)

Bidang Sosial Budaya dan Agama 1. 2. 3. 4. 5.

Bantuan dana pendidikan (BOS). Bantuan dana kesehatan (GAKIN, JPS). Perkembangan budaya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Desentralisasi pendidikan.

1.

Dampak negatif pembangunan. 2. Pemerataan pertumbuhan ekonomi penduduk. 3. Timbulnya konflik sosial. 4. Kerusakan lingkungan. 5.

Keterbatasan dana pendidikan & kesehatan.


50

No.


2.

Ancaman (Threat)

Bidang Ekonomi 1.

Potensi pengembangan produksi pertanian.

1.

2.

Perkembangan pertanian.

2. Persaingan antar daerah.

3.

Pasar diluar Tanggamus.

3. Hama dan tanaman.

4.

Potensi usaha sektor penunjang pertanian.

4. Iklim investasi kondusif.

5.

Pengembangan dan olah raga.

5.

Belum adanya standarisasi kualitas produk.

6.

Iklim dan curah hujan.

6.

Harga produk impor lebih rendah dari produk lokal.

7.

Kondisi geografis.

7. Keterbatasan dana.

8.

Peran pengusaha dalam pengembangan UKM.

9.

Regulasi ketahanan pangan nasional.

10. Pembangunan Batu Balai. 11.

teknologi

pariwisata

Fluktuasi harga komoditas pertanian.

penyakit kurag

Pelabuhan

Pembangunan Jalan Lintas Barat.

12. Desentralisasi pajak. 13. Transfer dana pemerintah pusat pemerintah daerah.

dari ke


51

No.


3.

Ancaman (Threat)

Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Otonomi Daerah. 2. Partisipasi Parpol, LSM, Ormas dan Pers. 3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah. 4. Pelaksanaan perancangan karier.

4.

1. Kepastian hukum rendah. 2. Tumpang tindih kewenangan. 3. Diskontinuitas program pembangunan. 4. KKN.

Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang 1.

Terencananya Pola Pemanfaatan Ruang.

2. Terencananya Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. 3. Membuka Peluang Investasi di Kawasan Gisting dan Kawasan Wisata.

5.

1.

Tumpang tindihnya kebijakan pembangunan dibidang Tata Ruang. 2. Lemahnya tingkat pengawasan dan pengendalian ruang. 3. Pengembangan Infrastruktur yang tidak mendukung pengembangan kawasan.

Bidang Ketertiban dan Ketenteraman 1.

Peningkatan kemampuan aparatur keamanan.

1.

Tingkat kriminalitas.


52

STRATEGI DAN PROGRAM STRATEGIS

2.5

Setelah dilakukan Analisis Lingkungan Strategis, selanjutnya menentukan Strategi dan Program Strategis yaitu :

2.5.1 Strategi Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan berdasarkan nilai dari Internal Factor Anaysis Summary (IFAS) dan External Factor Analysis Summary (EFFAS), tahapan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Tanggamus untuk jangka 20 tahun kedepan adalah dengan menggunakan strategi sebagai berikut :  Pada lima tahun pertama menggunakan S – O.  Pada lima tahun kedua menggunakan strategi W – O.  Pada lima tahun ketiga menggunakan strategi S – T.  Pada lima tahun keempat menggunakan strategi W – T. Membuat strategi adalah menggabungkan elemen internal dengan eksternal sehingga

didapatkan

empat

alternatif

strategi

sebagai

berikut

murah

karena

dengan

(Naning I Soesilo, 2002) :

2.5.1.1 Strategi

Strategi S – O ini

bekal

yang

sudah

ada

adalah paling untuk

yang sedikit

maju

paling dapat

didorong

(mengandalkan

kekuatan

keunggulan


yang

komparatif). 53

Pertimbangan yang dipakai adalah pendekatan Utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility atau tingkat institusi dari kekuatan dan kesempatan yang telah ada untuk pertumbuhan.

2.5.1.1.1

(1)

Bidang Sosial Budaya dan Agama

Kekuatan Pada Bidang Sosial Budaya dan Agama yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Struktur umur produktif besar. b) Keberagaman etnis, agama dan budaya. c) Derajat kesehatan naik. d) Toleransi beragama masyarakat cukup tinggi.

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama yaitu : a) Bantuan dana pendidikan (BOS). b) Bantuan dana kesehatan (GAKIN, JPS). c) Perkembangan budaya. d) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. e) Desentralisasi pendidikan.


54

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama sehingga mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Optimalkan

bantuan

dana

serta

peningkatan

pelayanan

pendidikan dan kesehatan. b) Ciptakan lapangan kerja baru. c) Kembangkan budaya lokal.

2.5.1.1.2

(1)

Bidang Ekonomi

Kekuatan Pada Bidang Ekonomi yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Lahan Pertanian yang luas. b) Lapangan Usaha mayoritas di bidang pertanian. c) Keberagaman komoditas pertanian. d) Luas lahan perikanan. e) Potensi objek wisata dan olah raga. f) Potensi kekayaan alam. g) Ketersediaan bahan baku industri. h) Adanya peningkatan PAD. i) Wajib pajak dan objek pajak. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

55

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Potensi pengembangan produksi pertanian. b) Perkembangan teknologi pertanian. c) Pasar diluar Tanggamus. d) Potensi usaha sektor penunjang pertanian. e) Pengembangan pariwisata dan olah raga. f) Iklim dan curah hujan. g) Kondisi geografis. h) Peran pengusaha dalam pengembangan UKM. i) Regulasi ketahanan pangan nasional. j) Pembangunan Pelabuhan Batu Balai. k) Pembangunan Jalan Lintas Barat. l) Desentralisasi pajak. m) Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Ekonomi sehingga

mampu

mendukung

pembangunan

jangka

panjang

Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Ekstensifikasi dan Intensifikasi sektor-sektor pertanian. b) Diversifikasi produk hasil pertanian untuk melakukan ekspansi pasar melalui kemitraan strategis. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

56

c) Memanfaatkan kondisi geografis dan potensi kekayaan alam melalui pengembangan agrobisnis, agroindustri dan pariwisata untuk mengakselerasi pembangunan. d) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.

2.5.1.1.3

(1)

Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan

Kekuatan Pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Keharmonisan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. b) Tingginya partisipasi masyarakat dalam momen politik. c) Tupoksi jelas. d) Jumlah PNS mayoritas Strata 1.

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Otonomi Daerah. b) Partisipasi Parpol, LSM, Ormas dan Pers. c) Peningkatan kemampuan aparatur. d) Pelaksanaan perancangan karier. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

57

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Politik, Hukum

dan

Pemerintahan

sehingga

mampu

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Pertahankan dan tingkatkan profesionalisme hubungan antara eksekutif dan legislatif. b) Pertahankan dan tingkatkan partisipasi politik masyarakat. c) Pertahankan dan tingkatkan kinerja aparatur pemda dengan memperhatikan kualitas calon pegawai, melaksanakan diklat secara periodik, melaksanaan tertib administratif kepegawaian, didukung fasilitas kantor yang memadai dan dibarengi system pengawasan melekat (Waskat).

2.5.1.1.4

(1)

Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang

Kekuatan Pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2005. b) Batutegi sebagai Kawasan Andalan Propinsi Lampung. c) Kawasan Gisting sebagai Kawasan Agropolitan.


58

d) Kawasan Batu Balai sebagai Kawasan Pengembangan Pelabuhan Laut. e) Perencanaan Tata Ruang Kecamatan. f)

(2)

Perencanaan Kawasan Wisata.

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yaitu : a) Terencananya Pola Pemanfaatan Ruang. b) Terencananya Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. c) Membuka Peluang Investasi di Kawasan Gisting dan Kawasan Wisata.

(3)

Strategi Untuk

mengoptimalkan

Kewilayahan

dan

Tata

kekuatan Ruang

dan

peluang

sehingga

mampu

pada

Bidang

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Memanfaatkan potensi kawasan andalan dan kondisi geografis melalui pengembangan kewilayahanan dan tata ruang untuk mendukung akselerasi pembangunan.


59

Bidang Ketertiban dan Ketenteraman

2.5.1.1.5

(1)

Kekuatan Pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Kondusifnya keamanan. b) Partisipasi masyarakat

dalam menciptakan ketertiban dan

Ketenteraman.

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yaitu : a) Peningkatan kemampuan aparatur keamanan.

(3)

Strategi Untuk

mengoptimalkan

Ketertiban

dan

kekuatan

Ketenteraman

dan

peluang

sehingga

mampu

pada

Bidang

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Pertahankan dan tingkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka

menciptakan

ketertiban

dan

Ketenteraman

di

lingkungan sekitar. b) Pertahankan

dan

tingkatkan

profesionalisme

aparatur

keamanan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

60

Strategi S – T

2.5.1.2

Strategi ini adalah yang agak lebih mahal karena dengan bekal yang paling sedikit dapat diatasi ancaman yang sudah ada untuk maju sehingga harus dilakukan mobilisasi. Pertimbangan yang dipakai adalah semi pendekatan Utilitarian yang berupaya memaksimalkan utility institusi dari kekuatan tetapi juga berhatihati dalam menghadapi ancaman strategi diversifikasi. Mobilisasi issue menghadapi dua pilihan yaitu :  Melawan ancaman, memelihara status quo (tak bergeming).  Merubah ancaman jadi kesempatan atau merubah status quo.

2.5.1.2.1

(1)




61

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama yaitu : a) Dampak negatif pembangunan. b) Pemerataan pertumbuhan ekonomi penduduk. c) Timbulnya konflik sosial. d) Kerusakan lingkungan. e) Keterbatasan dana pendidikan & kesehatan.

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Sosial Budaya dan Agama agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan toleransi keberagamaan. b) Tingkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan guna meminimalisir kerusakan. c) Optimalkan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan

pembangunan. d) Tekan

tingkat

konflik

sosial

dengan

pemerataan

hasil

pembangunan.


62

2.5.1.2.2 (1)

Bidang Ekonomi

Kekuatan Pada Bidang Ekonomi yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Lahan Pertanian yang luas. b) Lapangan Usaha mayoritas di bidang pertanian. c) Keberagaman komoditas pertanian. d) Luas lahan perikanan. e) Potensi objek wisata dan olah raga. f) Potensi kekayaan alam. g) Ketersediaan bahan baku industri. h) Adanya peningkatan PAD. i) Wajib pajak dan objek pajak.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Fluktuasi harga komoditas pertanian. b) Persaingan antar daerah. c) Hama dan penyakit tanaman. d) Iklim investasi kurag kondusif. e) Belum adanya standarisasi kualitas produk. f) Harga produk impor lebih rendah dari produk lokal. g) Keterbatasan dana. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

63

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan iklim investasi yang kondusif. b) Minimalkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. c) Meningkatkan

dan

melindungi

potensi

sumber-sumber

pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya guna mendukung kinerja pembangunan keuangan daerah.

2.5.1.2.3

(1)




64

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Kepastian hukum rendah. b) Tumpang tindihnya kewenangan. c) Diskontinuitas program pembangunan. d) KKN.

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang

Politik,

Hukum

dan

Pemerintahan

sehingga

mampu

mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan peran eksekutif dan legislatif dalam pengawasan pelaksanaan penegakan hukum. b) Tingkatkan kapabilitas dan responsibilitas aparatur pemerintah dalam menjalankan kontinuitas program pembangunan.

2.5.1.2.4

(1)


Kekuatan Pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2005. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

65

b) Batutegi sebagai Kawasan Andalan Propinsi Lampung. c) Kawasan Gisting sebagai Kawasan Agropolitan. d) Kawasan Batu Balai sebagai Kawasan Pengembangan Pelabuhan Laut. e) Perencanaan Tata Ruang Kecamatan. f)

(2)


Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yaitu : a) Tumpang tindihnya kebijakan pembangunan dibidang Tata Ruang. b) Lemahnya tingkat pengawasan dan pengendalian ruang. c) Pengembangan

infrastruktur

yang

tidak

mendukung

pengembangan kawasan.

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan pengawasan dan pengendalian ruang. b) Optimalkan perencanaan kawasan andalan yang didukung dengan pengembangan infrastruktur yang sesuai.


66

2.5.1.2.5

(1)




Ketenteraman.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yaitu : a) Tingkat kriminalitas.

(3)

Strategi Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya ketertiban dan Ketenteraman dilingkungan sekitar tempat tinggal. b) Tekan tingkat kriminalistas


67

Strategi W – O

2.5.1.3

Strategi ini adalah strategi investasi atau divestasi yang juga agak lebih sulit karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah tetapi dimanfaatkan untuk menangkap peluang atau disebut juga strategi dengan orientasi putar balik. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan pertumbuhan tapi dari yang terlemah atau pendekatan Rawlsian yaitu bahwa ada upaya institusi untuk mengutamakan pemerataan (investasi) atau subsidi (divestasi). Dalam hal ini investasi/divestasi memiliki tiga pilihan, yaitu :  Melakukan investasi diprogram yang menjadi titik lemah yaitu dengan cara merubahnya menjadi kuat sehingga memiliki keunggulan komparatif.  Divestasi (tak melakukan investasi) sehingga kesempatan tersebut menjadi hilang.  Status quo, tunggu dulu sampai situasi membaik.

2.5.1.3.1

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sebaran jumlah penduduk tidak merata. b) Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

68

c) Tingkat pendidikan rendah. d) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga kesehatan. e) Jumlah dan distribusi fasilitas tenaga pendidik. f) Minimnya program pemberdayaan pemuda dan perempuan. g) Rendahnya tingkat upah buruh.

(2)


(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Penambahan jumlah fasilitas pendidikan dan jumlah tenaga pendidikan yang terdistribusi secara proporsional.


69

b) Penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang terdistribusi secara proporsional. c) Tingkatkan program pemberdayaan pemuda dan perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. d) Tingkatkan kesejahteraan buruh dan PNS.

2.5.1.3.2

(1)

Bidang Ekonomi

Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Ekonomi terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sarana dan prasarana irigasi. b) Distribusi hasil pertanian. c) Kualitas hasil pertanian. d) Lemahnya penguasaan teknologi. e) Kurangnya pendampingan petani. f) Daya dukung utilitas dasar. g) Pendapatan perkapita masih rendah. h) Pengelolaan kekayaan daerah lemah. i) PAD kecil.


70

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Potensi pengembangan produksi pertanian. b) Perkembangan teknologi pertanian. c) Pasar diluar Tanggamus. d) Potensi usaha sektor penunjang pertanian. e) Pengembangan pariwisata dan olah raga. f)


g) Kondisi geografis. h) Peran pengusaha dalam pengembangan UKM. i)


j)

Pembangunan Pelabuhan Batu Balai.

k) Pembangunan Jalan Lintas Barat. l)

Desentralisasi pajak.

m) Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatka kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pertanian dengan ditopang oleh teknologi tepat guna untuk memaksimalkan produksi pertanian.


71

b) Tingkatkan

peran

aktif

pemerintah

dalam

melakukan

pendampingan kepada petani. c) Tingkatkan kuantitas dan kualitas infrastrukur dalam menunjang kegiatan ekonomi. d) Tingkatkan pengelolaan kekayaan daerah dan optimalisasi Pos-pos Penerimaan Daerah (PAD, DAU dan DAK).

2.5.1.3.3

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Kedewasaan/kematangan politik masyarakat rendah. b) Parpol belum berfungsi dengan baik. c) Tingkat kesadaran hukum yang rendah. d) Rentang kendali yang jauh antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. e) Kurang data base. f) Penempatan pegawai. g) Kompetensi yang belum mendukung pelaksanaan tugas. h) Tingkat kesejahteraan pegawai negeri.


72

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Otonomi Daerah. b) Partisipasi Parpol, LSM, Ormas dan Pers. c) Peningkatan kemampuan aparatur. d) Pelaksanaan perancangan karier.

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Tingkatkan peran Parpol, Ormas dan Pers dalam pendidikan politik bagi masyarakat. b) Tegakkan supremasi hukum yang ditopang dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. c) Benahi sistem kepegawaian, ada kesesuaian penempatan pegawai antara latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan, ada kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM dan peningkatan kedisiplinan pegawai. d) Sediakan jaringan teknologi informasi, data base, dan jaringan informasi data yang memadai.


73

2.5.1.3.4 (1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Potensi Sumber Daya Alam yang tidak merata. b) Kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan perdesaan. c) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan.

(2)


(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Menekan kesenjangan antar wilayah dengan mengoptimalkan peluang pengembangan kawasan terpadu yang didukung dengan pola pemanfaatan ruang yang terencana dengan baik. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

74

2.5.1.3.5

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Jumlah dan distribusi aparatur keamanan yang tidak merata. b) Kurangnya fasilitas yang mendukung keamanan masyarakat.

(2)


(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman sehingga mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Ciptakan ketertiban dan keamanan dengan meningkatkan jumlah dan distribusi fasilitas dan aparatur keamanan serta ditopang dengan peningkatan profesionalisme aparatur keamanan.


75

Strategi W – T

2.5.1.4

Strategi ini adalah strategi yang paling sulit karena orientasinya adalah memihak pada kondisi yang paling lemah atau paling terancam sehingga yang dilakukan adalah mengontrol kerusakan agar tidak lebih parah (deffensif). Pendekatan yang dipakai untuk meminimalkan sesuatu yang membawa kerugian akibat adanya kelemahan dan ancaman.

2.5.1.4.1

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sebaran jumlah penduduk tidak merata. b) Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. c) Tingkat pendidikan rendah. d) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga kesehatan. e) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga pendidik. f) Minimnya program pemberdayaan pemuda dan perempuan. g) Rendahnya tingkat upah buruh.


76

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Sosial Budaya yaitu : a) Dampak negatif pembangunan. b) Pemerataan pertumbuhan ekonomi penduduk. c) Timbulnya konflik sosial. d) Kerusakan lingkungan. e) Keterbatasan dana pendidikan & kesehatan.

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Sosial Budaya agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Efisienkan dana bantuan pendidikan dan kesehatan. b) Menyusun kebijakan ketenagakerjaan secara komprehensif yang dapat menciptakan keadilan antara pengusaha dan buruh. c) Menyusun kebijakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

2.5.1.4.2

(1)

Bidang Ekonomi

Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Ekonomi terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sarana dan prasarana irigasi.


77

b) Distribusi hasil pertanian. c) Kualitas hasil pertanian. d) Lemahnya penguasaan teknologi. e) Kurangnya pendampingan petani. f) Daya dukung utilitas dasar. g) Pendapatan perkapita masih rendah. h) Pengelolaan kekayaan daerah lemah. i) PAD kecil.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Fluktuasi harga komoditas pertanian. b) Persaingan antar daerah. c) Hama dan penyakit tanaman. d) Iklim investasi kurag kondusif. e) Belum adanya standarisasi kualitas produk. f) Harga produk impor lebih rendah dari produk lokal. g) Keterbatasan dana.


78

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Melakukan pembinaan terhadap sentra pertanian, jasa dan perdagangan guna meningkatkan daya saing. b) Mempersiapkan Kabupaten Tanggamus sebagai wilayah yang ekonominya ditopang sektor pertanian. c) Menjaga stabilitas harga dan menetapkan standarisasi produksi hasil pertanian. d) Efisienkan penggunaan anggaran.

2.5.1.4.3

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Kedewasaan/kematangan politik masyarakat rendah. b) Parpol belum berfungsi dengan baik. c) Tingkat kesadaran hukum yang rendah. d) Rentang kendali yang jauh antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. e) Kurang data base. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

79

f)

Penempatan pegawai.

g) Kompetensi yang belum mendukung pelaksanaan tugas. h) Tingkat kesejahteraan pegawai negeri.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Kepastian hukum rendah. b) Tumpang tindih kewenangan. c) Diskontinuitas program pembangunan. d) KKN.

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Politik,

Hukum

dan

Pemerintahan

agar

mampu

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Melakukan penelitian untuk mendukung pembangunan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus. b) Tingkatkan kesejahteraan pegawai guna menekan tindak KKN.


80

2.5.1.4.4 (1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Potensi Sumber Daya Alam yang tidak merata. b) Kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan perdesaan. c) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan.

(2)


infrastruktur

yang

tidak

mendukung


(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Menyusun kebijakan pengembangan wilayah dan tata ruang yang memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap kawasan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

81

2.5.1.4.5

(1)



(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yaitu : a) Tingkat kriminalistas.

(3)

Strategi Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan strategi sebagai berikut : a) Menekan tingkat kriminalistas dengan meningkatkan jumlah dan distribusi aparatur keamanan yang merata disetiap wilayah. b) Menyediakan fasiltas keamanan yang memadai.


82

2.5.2 Program Untuk dapat mencapai arah pembangunan jangka panjang yang diinginkan, maka dirancanglah program-program yang mendukung. Program-program ini adalah serangkaian program strategis yang didalamnya mencakup arah kebijakan, program dan kegiatan. Serangkaian program strategis ini disusun berdasarkan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Tahap penyusunan program strategis tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses Analisis Lingkungan Strategis yang terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Kemudian dari proses analisis diatas langlah selanjutnya adalah menyusun Interaksi Anlisis Lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis Lingkungan Internal terdiri dari Strength (S) atau Kekuatan, Weakness (W) atau Kelemahan. Sedangkan Analisis Eksternal terdiri dari Opportunity (O) atau Kesempatan/Peluang, Threath (T) atau Ancaman. Jadi, Interaksi Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal adalah serangkaian proses kombinasi dari keduanya yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal, atau biasa disebut dengan Analisis SWOT. S adalah kekuatan internal yang dimiliki Kabupaten Tanggamus, W merupakan kelemahan internal yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus. O adalah peluang yang berasal

dari

kondisi

eksternal

Kabupaten

Tanggamus,

sedangkan

T merupakan ancaman yang berasal dari eksternal Kabupaten Tanggamus.


83

Dari analisis SWOT ini selanjutnya dirangkum melalui analisis program. Langkah ini dilakukan untuk menentukan prioritas program. Penentuan program prioritas ini berdasarkan analisis yang disusun dengan membagi menjadi :

2.5.2.1

Program S – O

Program S – O merupakan program yang diturunkan dari Strategi S – O. Program

ini

menggambarkan

keunggulan

komparatif

(comparative

advantage). Titik tekan dari Program S – O adalah memaksimumkan utility dengan melakukan kombinasi antara kekuatan dan peluang yang dimiliki. Melalui kombinasi ini pertumbuhan dari utilitarian akan mudah terlaksana, karena kekuatan institusi dipadukan dengan peluang atau kesempatan yang harus cepat dan tanggap diturunkan menjadi program. Dikatakan paling mudah karena perpaduan pendekatan tersebut lebih mudah untuk dilaksanakan disebabkan oleh potensi-potensi yang dimiliki sebagai instrumen kekuatan Kabupaten Tanggamus dalam pembangunan jangka panjang. Melalui potensi ini, timbullah peluang yang merupakan faktor eksternal dan harus cepat diambil alih. Karena kombinasi inilah maka Program S – O ini disebut Area Competitive Advantage.


84

2.5.2.1.1

(1)



(2)


(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama sehingga mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

85

b) Penyaluran dana bantuan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran, lebih mudah dan transparan. c) Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. d) Pembinaan masyarakat adat Tanggamus. e) Pelestarian kebudayaan lokal.

2.5.2.1.2

(1)

Bidang Ekonomi



86

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Potensi pengembangan produksi pertanian. b) Perkembangan teknologi pertanian. c) Pasar diluar Tanggamus. d) Potensi usaha sektor penunjang pertanian. e) Pengembangan pariwisata dan olah raga. f)




j)





(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Ekonomi sehingga

mampu

mendukung

pembangunan

jangka

panjang

Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Penciptaan Komoditas Unggulan dan sektor-sektor pertanian.


87

b) Alih fungsi lahan yang tidak produktif kelahan produktif. c) Diversifikasi produk sektor-sektor pertanian. d) Kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pengusaha dan petani. e) Pengembangan agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan olah raga. f) Penggalangan investasi padat karya. g) Pelatihan-pelatihan kewirausahaan. h) Pendataan ulang wajib pajak melalui sistem yang mutakhir. i) Penggalian potensi-potensi objek pajak/retribusi.

2.5.2.1.3

(1)




88

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Otonomi Daerah. b) Partisipasi Parpol, LSM, Ormas dan Pers. c) Peningkatan kemampuan aparatur. d) Pelaksanaan perancangan karier.

(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan peluang pada Bidang Politik, Hukum

dan

Pemerintahan

sehingga

mampu

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Peningkatan profesionalisme fungsi dan peran eksekutif - legislatif. b) Pendidikan politik bagi masyarakat. c) Penerapan standar minimal kualitas calon PNS. d) Pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi PNS. e) Penambahan fasilitas kantor-kantor pemerintahan sesuai denga kebutuhan. f) Peningkatan pengawasan melekat.


89

2.5.2.1.4

(1)


Kekuatan Pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2005. b) Batutegi sebagai Kawasan Andalan Propinsi Lampung. c) Kawasan Gisting sebagai Kawasan Agropolitan. d) Kawasan Batu Balai sebagai Kawasan Pengembangan Pelabuhan Laut. e) Perencanaan Tata Ruang Kecamatan. f)

(2)




90

(3)

Program Untuk

mengoptimalkan

Kewilayahan

dan

Tata

kekuatan Ruang

dan

peluang

sehingga

mampu

pada

Bidang

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pengembangan potensi kawasan andalan guna mendukung akselerasi pembangunan.

2.5.2.1.5

(1)




Ketenteraman.

(2)



91

(3)

Program Untuk

mengoptimalkan

Ketertiban

dan

kekuatan

Ketenteraman

dan

peluang

sehingga

mampu

pada

Bidang

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Peningkatan ketertiban dan keamanan yang didukung kemampuan aparatur dan partisipasi masyarakat.

Program S – T

2.5.2.2

Program Strategis S – T

adalah program investasi dan divestasi (Area

Investment/Divesment). Menggunakan analisis Strength dan Threat, program yang melalui pola analisis ini harus memanfaatkan kekuatan dalam mengatasi ancaman. Investasi dan divestasi adalah alternatif pilihan yang harus dilakukan secara hati-hati, sehingga tidak terperangkap dalam ancaman maka ancaman tersebut harus dilawan dan diubah melalui program strategis.

2.5.2.2.1 (1)


Kekuatan Pada Bidang Sosial Budaya dan Agama yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Struktur umur produktif besar. b) Keberagaman etnis, agama dan budaya. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

92

c) Derajat kesehatan naik. d) Toleransi beragama masyarakat cukup tinggi.

(2)


(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Sosial Budaya dan Agama agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Perayaan bersama hari-hari besar nasional dan keagamaan. b) Penyuluhan tentang kelestarian lingkungan. c) Penerapan

sanksi

yang

tegas

terhadap

pelaku

perusakan

lingkungan. d) Pelaksanaan Musrenbang dan Jaring Asmara secara periodik.


93

2.5.2.2.2

(1)

Bidang Ekonomi


(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Fluktuasi harga komoditas pertanian. b) Persaingan antar daerah. c) Hama dan penyakit tanaman. d) Iklim investasi kurag kondusif. e) Belum adanya standarisasi kualitas produk. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

94

f) Harga produk impor lebih rendah dari produk lokal. g) Keterbatasan dana.

(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Promosi investasi daerah. b) Pembinaan UKM dan Koperasi. c) Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah. d) Peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah. e) Pemberlakuan insentif pajak (Tax Holiday) bagi investor.

2.5.2.2.3

(1)


Kekuatan Pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Keharmonisan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. b) Tingginya partisipasi masyarakat dalam momen politik.


95

c) Tupoksi jelas. d) Jumlah PNS mayoritas Strata 1.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Kepastian hukum rendah. b) Tumpang tindih kewenangan. c) Diskontinuitas program pembangunan. d) KKN.

(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang

Politik,

Hukum

dan

Pemerintahan

sehingga

mampu

mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Peningkatan peran eksekutif dan legislatif dalam pengawasan pelaksanaan penegakan hukum. b) Pemberlakuan perizinan usaha satu atap. c) Pelaksanaan evaluasi dan proyeksi pembangunan secara periodik. d) Legalisasi program pembangunan jangka panjang.


96

2.5.2.2.4

(1)


Kekuatan Pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yang menjadi kekuatan dalam rangka pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang adalah : a) Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2005. b) Batutegi sebagai Kawasan Andalan Propinsi Lampung. c) Kawasan Gisting sebagai Kawasan Agropolitan. d) Kawasan Batu Balai sebagai Kawasan Pengembangan Pelabuhan Laut. e) Perencanaan Tata Ruang Kecamatan. f)

(2)



infrastruktur

yang

tidak

mendukung



97

(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Perencanaan

Tata

Ruang

Wilayah

yang

terpadu

dan

berkelanjutan.

2.5.2.2.5

(1)




Ketenteraman.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yaitu : a) Tingkat kriminalitas.


98

(3)

Program Untuk mengoptimalkan kekuatan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pengaktifan sistem keamanan swadaya masyarakat. b) Pemberantasan Minuman Keras, Narkoba dan Perjudian.

Program W – O

2.5.2.3

Program W – O atau disebut juga Area Mobilization menitikberatkan pada analisis Weakness dan Opportunity, lebih mahal dibandingkan dengan Area Competitive Advantage. Karena pendekatan Area Mobilization adalah gerakan yang memanfaatkan kondisi tersebut, memobilisasi isu yang ada untuk menghadapi kelemahan dan merubahnya menjadi kuat sehingga memiliki keunggulan.

2.5.2.3.1

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sebaran jumlah penduduk tidak merata. b) Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

99

c) Tingkat pendidikan rendah. d) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga kesehatan. e) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga pendidik. f) Minimnya program pemberdayaan pemuda dan perempuan. g) Rendahnya tingkat upah buruh.

(2)


(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Penambahan jumlah fasilitas pendidikan dan jumlah tenaga pendidikan yang terdistribusi secara proporsional. b) Penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang terdistribusi secara proporsional. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

100

c) Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK). d) Pemberdayaan pemuda dan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

2.5.2.3.2

(1)

Bidang Ekonomi


(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Potensi pengembangan produksi pertanian.


101

b) Perkembangan teknologi pertanian. c) Pasar diluar Tanggamus. d) Potensi usaha sektor penunjang pertanian. e) Pengembangan pariwisata dan olah raga. f)




j)





(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Peningkatan jaringan irigasi. b) Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sektor pertanian. c) Pembinaan dan pendampingan kepada petani. d) Penyediaan utilitas dasar (energi/jaringan listrik dan air bersih).


102

e) Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara serta pembangunan sarana pariwisata dan olah raga. f) Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah.

2.5.2.3.3

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Kedewasaan/kematangan politik masyarakat rendah. b) Parpol belum berfungsi dengan baik. c) Tingkat kesadaran hukum yang rendah. d) Rentang kendali yang jauh antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. e) Kurang data base. f) Penempatan pegawai. g) Kompetensi yang belum mendukung pelaksanaan tugas. h) Tingkat kesejahteraan pegawai negeri.

(2)

Peluang Peluang pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Otonomi Daerah. b) Partisipasi Parpol, LSM, Ormas dan Pers. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

103

c) Peningkatan kemampuan aparatur. d) Pelaksanaan perancangan karier.

(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pembinaan masyarakat dalam rangka partisipasi dibidang politik, hukum dan pemerintahan. b) Pembenahan sistem kepegawaian daerah. c) Komputerisasi data base daerah.

2.5.2.3.4

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Potensi Sumber Daya Alam yang tidak merata. b) Kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan perdesaan. c) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya hutan. d) Meningkatnya alih fungsi lahan.


104

(2)


(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah hasil Pemekaran. b) Pengembangan Wilayah yang memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan.

2.5.2.3.5 (1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Jumlah dan distribusi aparatur keamanan yang tidak merata. b) Kurangnya fasilitas yang mendukung keamanan masyarakat. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

105

(2)


(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan peluang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman sehingga mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Penambahan jumlah serta distribusi fasilitas dan aparatur keamanan. b) Peningkatan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam mendeteksi gejala-gejala permasalahan sosial dan keresahan di masyarakat c) Pelaksanaan operasi terpadu untuk menangani permasalahan keamanan dan ketertiban.

2.5.2.4

Program W – T

Program W – T merupakan Area Damage Control atau mengontrol kerusakan, diarahkan untuk mengontrol kerusakan tersebut agar tidak lebih hancur dan parah. Karena program ini adalah perpaduan antara Weakness dan Threat, kondisi kelemahan ataukah ancaman yang harus ditentukan untuk melakukan pemihakan orientasinya. Prinsip kehati-hatian inilah yang melahirkan program strategis melalui Area Damage Control. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

106

2.5.2.4.1

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Sosial Budaya dan Agama terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Sebaran jumlah penduduk tidak merata. b) Tingkat pertumbuhan penduduk rendah. c) Tingkat pendidikan rendah. d) Jumlah dan distribusi fasilitas & tenaga kesehatan. e) Jumlah dan distribusi fasilitas tenaga pendidik. f) Minimnya program pemberdayaan pemuda dan perempuan. g) Rendahnya tingkat upah buruh.

(2)



107

(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Sosial Budaya dan Agama agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan secara komprehensif.

2.5.2.4.2

(1)

Bidang Ekonomi



108

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ekonomi yaitu : a) Fluktuasi harga komoditas pertanian. b) Persaingan antar daerah. c) Hama dan penyakit tanaman. d) Iklim investasi kurag kondusif. e) Belum adanya standarisasi kualitas produk. f) Harga produk impor lebih rendah dari produk lokal. g) Keterbatasan dana.

(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ekonomi agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Penciptaan dan pembinaan sentra-sentra pertanian, jasa dan perdagangan. b) Penetapan harga dasar produk pertanian. c) Penerapan Total Quality Control (TQC) dan Total Quality Management (TQM) dalam sektor pertanian. d) Pemberian subsidi pupuk dan bibit pada sektor pertanian. e) Penerapan program swadana dan swakelola pemerintah daerah. f) Efisiensi penggunaan anggaran. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

109

2.5.2.4.3

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Kedewasaan/kematangan politik masyarakat rendah. b) Parpol belum berfungsi dengan baik. c) Tingkat kesadaran hukum yang rendah. d) Rentang kendali yang jauh antara pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian. e) Kurang data base. f)

Penempatan pegawai.

g) Kompetensi yang belum mendukung pelaksanaan tugas. h) Tingkat kesejahteraan pegawai negeri.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : a) Kepastian hukum rendah. b) Tumpang tindih kewenangan. c) Diskontinuitas program pembangunan. d) KKN. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

110

(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Politik,

Hukum

dan

Pemerintahan

agar

mampu

mendukung

pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pengembangan riset-riset daerah.

2.5.2.4.4

(1)


Kelemahan Dalam pembangunan jangka panjang 20 tahun yang akan datang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang terdapat kelemahan yang harus diatasi yaitu : a) Potensi Sumber Daya Alam yang tidak merata. b) Kesenjangan antar wilayah perkotaan dengan perdesaan. c) Menurunnya kualitas dan kunatitas sumber daya hutan. d) Meningkatnya alih fungsi lahan.

(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang yaitu : a) Tumpang tindihnya kebijakan pembangunan dibidang Tata Ruang. Kondisi Umum Daerah dan Analisis Lingkungan Strategis

111

b) Lemahnya tingkat pengawasan dan pengendalian ruang. c) Pengembangan

Infrastruktur

yang

tidak

mendukung


(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pengembangan kawasan dengan memperhatikan pencegahan alih fungsi lahan.

2.5.2.4.5

(1)



(2)

Ancaman Ancaman pembangunan jangka panjang 20 tahun mendatang pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman yaitu : a) Tingkat kriminalitas


112

(3)

Program Untuk mengatasi kelemahan dan menghadapi ancaman pada Bidang Ketertiban dan Ketenteraman agar mampu mendukung pembangunan jangka panjang Kabupaten Tanggamus dapat dicapai dengan program sebagai berikut : a) Pembinaan terhadap pelaku kejahatan secara komprehensif.


113

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005-2025

3.1

VISI

Berdasarkan kondisi yang ada dan aspirasi rakyat yang berkembang dengan tetap memperhatikan kebijakan pada tingkat propinsi dan nasional maka dirumuskan cita-cita dan komitmen daerah untuk mencapai kondisi dan suasana yang lebih baik dimasa yang akan datang, terutama untuk jangka waktu 20 tahun mendatang dalam bentuk visi daerah.

Visi Tanggamus tahun 2005-2025 adalah

“ Terwujudnya

Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom ”. Kata kunci visi ini adalah masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang menjalankan agamanya secara taat dalam suasana budaya yang kreatif dan didukung manusia yang berkualitas. Daerah sai tanggom adalah daerah yang maju, indah, dan berwibawa.

Visi dan Misi

114

Penduduk

tanggamus

memiliki

ketaatan

yang

penuh terhadap

agamanya sehingga tercipta suasana agamis dalam tata kehidupan masyarakat baik sosial dan politik maupun ekonomi. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat berada pada posisi yang baik pada skala propinsi dan nasional. Masyarakatnya berinteraksi secara dinamis dan harmonis.

Daerah dan

berkembang

politik

dan

maupun

terus

ekonomi.

meningkat Kemajuan

baik

dibidang

daerah

sosial

diwujudkan

pada tampilan daerah yang indah. Keindahan suasana dan kondisi yang

makin

baik

menjadikan

daerah

berwibawa

baik

dimata

warganya maupun pihak luar.

Visi adalah gambaran cita-cita dan komitmen bersama masyarakat tanggamus. Karena itu, visi harus mengikat semua pihak dan menjadi tanggungjawab bersama untuk mewujudkannya.

3.2

MISI

Visi harus diupayakan pencapaiannya. Perwujudan visi dilakukan melalui upaya yang disebut misi. Misi adalah gambaran usaha yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

Visi dan Misi

115

Misi Tanggamus Tahun 2005-2025 adalah:

1. Membangun Manusia Yang Berkualitas Dan Agamis

Misi ini merupakan usaha untuk membangun manusia berkualitas dan agamis sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Kualitas manusia tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan kesehatan yang baik. Manusia yang agamis adalah manusia yang disiplin, berakhlak, dan memiliki etos kerja tinggi.

2. Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis Dan Harmonis

Misi ini merupakan usaha untuk menata kehidupan sosial yang demokratis dan harmonis sehingga tercipta suasana kehidupan yang damai, nyaman, dan

dinamis.

Kehidupan

sosial

yang

demokratis

tercermin

pada

masyarakatnya yang berpartisipasi dalam kehidupan politik dan mentaati hukum, lembaga-lembaga politik berjalan baik, dan berfungsinya forumforum

publik.

Kehidupan

sosial

yang

harmonis

tercermin

pada

masyarakatnya yang memiliki kepedulian sosial, saling menghargai, dan suka bekerjasama; lembaga sosial berjalan baik.

Visi dan Misi

116

3. Menata Pemerintahan Yang Bersih Dan Baik

Misi ini merupakan usaha untuk menata pemerintahan yang bersih dan baik sehingga berkinerja baik dan dipercaya masyarakat. Pemerintahan yang bersih tercermin pada tidak adanya penyimpangan baik dari aspek keuangan dan

kewenangan

maupun

administrasi

serta

aparaturnya

disiplin.

Pemerintahan yang baik tercermin pada manajemen pemerintahan yang transparansi, akuntabel, dan partisipatif; sumberdaya aparatur yang berkualitas; dan sarana prasarana yang memadai

4. Mengembangkan

Perekonomian

Daerah

Yang

Berdaya Saing Dan Berkeadilan

Misi ini merupakan upaya untuk mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkeadilan sehingga masyarakatnya dapat hidup layak dan manusiawi serta terjaganya kelestarian sumberdaya untuk generasi yang akan datang. Perekonomian yang berdaya saing tercermin pada produktivitas yang tinggi, daya dukung sumberdaya dan infrastruktur memadai, dan iklim usaha yang kondusif. Perekonomian yang berkeadilan tercermin pada adanya aksesibilitas modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha bagi usaha mikro dan kecil; berimbangnya perkembangan desa-kota; kemitraan usaha antara pelaku besar dan kecil.

Visi dan Misi

117

BAB IV. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2005-2025

4.1

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus adalah terwujudnya kehidupan sosial yang agamis dan harmonis, kehidupan politik yang demokratis, dan kehidupan ekonomi yang adil dan berdaya saing serta pemerintahan yang bersih dan baik. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pencapaian Sasaran-Sasaran Pokok Sebagai Indikator Keberhasilan Pembangunan. Adapaun sasaransasaran tersebut meliputi:

4.1.1 Sasaran Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis adalah: a. Tingkat pendidikan masyarakat meningkat dengan sasaran indeks pendidikan sebesar 80 dan lamanya pendidikan 12 tahun.

Arah Pembangunan

118

b. Sekolah semakin berkualitas baik SD, SLTP, SLTA dengan sasaran setiap kecamatan memiliki sekolah berstandar nasional dan lebih dari satu sekolah berstandar internasional c. Angka partisipasi sekolah untuk SLTP dan SLTA mencapai 75-85%. d. Kesehatan masyarakat semakin baik dengan sasaran indeks kelangsungan hidup mencapai 75 tahun. e. Pelayanan kesehatan makin baik dengan sasaran setiap kecamatan memiliki satu puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu serta rumah sakit daerah kelas B f. Kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita makin baik dengan sasaran tingkat kematian ibu melahirkan rendah, persalinan dengan tenaga medis mencapai 80 %, dan tidak ada balita kurang gizi serta kematian bayi rendah. g. Agama menjadi kepribadian masyarakat yang tercermin pada nilai-nilai agama

mewarnai

kehidupan

setiap

orang

secara

kental

serta

terbangunnya kondisi yang menjamin setiap orang menjalankan agamanya. 4.1.2 Sasaran Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis adalah: a. Dinamika politik berjalan normal dan positif yang ditandai dengan berjalannya pendidikan politik, stabilnya partai politik, dan tumbuhnya forum-forum publik b. Kesadaran dan partisipasi masyarakat makin baik tercermin pada keikutsertaan secara sadar dalam pemilihan kepala pekon, BHP, kepada daerah, kepala negara dan pemilu.

Arah Pembangunan

119

c. Kehidupan sosial berkembang sehat yang ditandai dengan ormas yang aktif, kepedulian sosial yang tinggi, berjalannya kerjasama dan kegiatan gotong royong, tumbuhnya tanggungjawab sosial lembaga-lembaga bisnis d. Kehidupan kebudayaan terus berkembang yang ditandai dengan masih kentalnya

identitas

budaya

dalam

kehidupan,

berkembang

dan

tersalurkannya kreativitas masyarakat, tumbuhnya lembaga dan sanggar seni e. Adat istiadat dan budaya terus berkembang ditandai dengan masih kuatnya

identitas

budaya,

lestarinya

kegiatan

tradisi

budaya,

berkembangnya kesenian daerah terutama budaya lokal (budaya Lampung sai batin)

4.1.3

Sasaran Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik adalah

a. Pemerintah dipercaya masyarakat yang ditandai dengan stabilnya pemerintahan dan taatnya masyarakat pada kebijakan pemerintah b. Pemerintahan berkinerja baik yang ditandai dengan rendahnya keluhan masyarakat, disiplin dan dedikasi aparatur yang tinggi, manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien c. Pemerintahan dikelola dengan bersih yang ditandai dengan rendahnya tingat penyimpangan keuangan, kewenangan, dan administrasi d. Kemandirian daerah makin meningkat yang ditandai dengan makin besarnya kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan daerah e. Lembaga legislatif semakin berwibawa yang ditandai dengan berjalannya fungsi legislasi, budgeter, dan pengawasan secara baik.

Arah Pembangunan

120

4.1.4 Sasaran

Mengembangkan

Perekonomian

Daerah

yang

Berdaya Saing dan Berkeadilan adalah: a. Perekonomian terus berkembang yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan mencapai ratarata diatas 5% b. Daya saing ekonomi meningkat yang ditandai dengan daya dukung infrastruktur memadai dan iklim usaha kondusif, serta meningkatnya investasi c. Kemiskinan berkurang yang ditandai dengan perluasan kesempatan kerja dan meningkatnya daya beli serta menurunnya jumlah keluarga-orang miskin, dengan indeks daya beli mencapai 65 d. Perekonomian

berkembang

secara

adil

yang

ditandai

dengan

berkembangnya usaha mikro dan kecil (UMK), adanya kemitraan usaha antara usaha skala besar dengan UMK dan keterpaduan antara perekonomian desa dan kota, laut dan daratan e. Perekonomian berkembang secara seimbang yang ditandai dengan struktur ekonomi yang berimbang dan ketimpangan antarwilayah yang rendah, dengan peranan pertanian 35%, industri 20%, dan perdagangan 25%.

Arah Pembangunan

121

4.2

TAHAPAN PEMBANGUNAN

PJP Kabupaten Tanggamus disusun untuk kurun waktu 2005-2025. Kemudian dijabarkan dalam periode lima tahunan yang dituangkan dalam PJM. Berarti PJP terdiri dari 4 periode PJM. Setiap PJM mencerminkan tahapan kemajuan yang sudah dicapai dan rencana lima tahun kedepan sebagai kelanjutan tahapan sebelumnya. Untuk itu, PJP Kabupaten Tanggamus periode 2005-2025 dibagi dalam tiga tahapan, yaitu: 1. Tahap Konsolidasi (Periode I) 2. Tahap Pengembangan (Periode II dan III) 3. Tahap Pemantapan (Periode IV) 4.2.1

Tahap Konsolidasi

Tahap ini merupakan peletakan dasar bagi kemajuan Kabupaten Tanggamus dalam

jangka

panjang.

Untuk

melakukan

percepatan

dan

stabilnya

perkembangan Kabupaten Tanggamus maka perlu suatu kerangka dasar yang kokoh sehingga mampu menopang perkembangan yang diinginkan. Untuk itu, pada tahap ini kegiatan diutamakan pada perkuatan infrastruktur baik dalam aspek fisik maupun pengelolaan serta pemulihan kerusakan lingkungan (lahan kritis, hutan gundul, das tidak terpelihara dll). Aspek fisik, yaitu meliputi penyediaan infrastruktur transportasi, ekonomi, dan sosial. Aspek pengelolaan, yaitu meliputi aturan, manajemen, dan sumber daya manusia.

Pada tahap ini indeks pembangunan manusia mencapai 69 dan ekonomi tumbuh rata-rata diatas 5 persen pertahun.

Arah Pembangunan

122

4.2.2 Tahap Pengembangan Tahap ini merupakan kelanjuan tahapan konsolidasi, yaitu merupakan tahap pemanfaatan kerangka dasar yang kokoh sebagai hasil tahap sebelumnya. Untuk itu, tahap ini relatif lebih panjang. Pada tahap ini kegiatan diutamakan untuk pengembangan semua aspek, yaitu peningkatan aspek fisik serta perluasan dan peningkatan aspek pengelolaan sehingga produktivitas meningkat dan terjadi diversifikasi. Pada tahap ini indeks pembangunan manusia mencapai 75 dan ekonomi tumbuh rata-rata 7 - 8 persen pertahun.

4.2.3 Tahap Pemantapan Tahap ini merupakan kelanjutan tahap pengembangan, yaitu merupakan tahap pemantapan pengembangan yang sudah dicapai. Kemajuan yang sduah dicapai perlu dipertahankan dan dimantapkan dengan melakukan penyempurnaan dan pembaharuan terhadap kemajuan yang sudah dicapai sehingga pengembangan tersebut dapat dapat terus berkelanjutan. Setiap metode dan pendekatan memiliki spesifikasi tertentu terhadap kondisi yang ada, karena itu bila pengembangan telah berhasil merubaha kondisi menjadi lebih baik maka kondisi baru tersebut membutuhkan metode dan pendekatan baru yang sesuai. Esensinya bahwa pada tahap ini terjadi proses pembelajaran sehinga dapat merespon setiap perubahan yang terjadi. Akomodasi ini menjadikan metode dan pendekatan selalu efektif menjawab tantangan perubahan.

Arah Pembangunan

123

Dengan demikian maka aspek fisik perlu direhabilitasi dan bahkan diperbaharui sehingga relevan dengan tututan perubahan. Aspek pengelolaan juga perlu pembaharuan sehingga metode dan pendekatan disesuaikan dengan tuntutan perubahan. Pada tahap ini indeks pembangunan manusia mencapai 77 dan ekonomi tumbuh rata-rata 6-7 persen pertahun.

ARAH PERUBAHAN

4.3 4.3.1

Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom diperlukan manusia yang berkualitas dan agamis. Manusia yang berkualitas dan agamis akan dicapai melalui : 1. Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas 3. Penciptaan suasana yang mendorong pendalaman dan pengamalan agama 4. Penguatan nilai-nilai budaya Pencapaian tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas diarahkan pada: 1. Sekolah tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik 2. Guru tersedia dalam jumlah yang cukup dan memiliki kompetensi 3. Kelengkapan pendidikan (alat peraga, laboratorium, buku, dll) tersedia dalam jumlah yang cukup 4. Proses belajar dilakukan secara terbuka, kreatif, dan manusiawi

Arah Pembangunan

124

5. Pendidikan diorientasikan pada penumbuhan kepribadian yang luhur (berakhlak), kemandirian berpikir, kemampuan menjalani kehidupan secara wajar 6. Masyarakat yang tidak mampu sekolah diberikan jaminan untuk tetap dapat mendapat pendidikan melalui sistem jaminan sosial 7. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan makin tinggi Pencapaian tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas diarahkan pada: 1. Puskesmas dan puskesmas pembantu tersedia dalam jumlah yang cukup 2. Dokter dan para medis tersedia dalam jumlah yang cukup 3. Kelengkapan kesehatan (obat-obatan, peralatan medis, dll) tersedia dalam jumlah yang cukup 4. Pos pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak (posyandu) tersedia dalam jumlah yang cukup dan kegiatannya berjalan rutin 5. Pembinaan kesadaran hidup sehat dilakukan secara rutin 6. Masyarakat yang tidak mampu diberikan jaminan untuk tetap dapat berobat melalui sistem jaminan sosial Pencapaian

terciptanya

suasana

yang

mendorong

pendalaman

dan

pengamalan agama diarahkan pada: 1. Rumah ibadah tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik 2. Rumah ibadah dikelola secara baik sehingga memiliki kegiatan peribadatan dan sosial yang berkesinambungan 3. Kegiatan keagamaan tumbuh semarak dan diikuti secara antusias 4. Kegiatan dakwah berjalan baik dan berkesinambungan 5. Mengendalikan kegiatan yang dapat merusak moral dan etika masyarakat terutama genersi mudanya

Arah Pembangunan

125

Pencapaian penguatan nilai-nilai budaya diarahkan pada: 1. Terjaganya

kelestarian

situs

dan

peninggalan

purbakala

guna

menanamkan apresiasi terhadap nilai budaya leluhur 2. Terjaganya masyarakat dari pengaruh buruk nilai budaya asing dan informasi 3. Adat istiadat dan nilai-nilai budaya terjaga dan berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai, terutama nilai budaya lokal 4. Revitalisasi nilai budaya yang berfungsi menjaga kelestarian lingkungan dan solidaritas-kesetiakawanan sosial

4.3.2 Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom diperlukan kehidupan sosial yang demokratis dan harmonis. Kehidupan sosial yang demokratis dan harmonis akan dicapai melalui: 1. Penguatan kelembagaan sosial masyarakat 2. Peningkatan kesadaran politik masyarakat 3. Penguatan peran pemuda dan perempuan 4. Berkembangnya kehidupan berkesenian Pencapaian penguatan kelembagaan sosial masyarakat diarah pada: 1. Penguatan kesadaran dan kesetiakawanan sosial 2. Peningkatan kapasitas organisasi sosial 3. Perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana

Arah Pembangunan

126

Pencapaian peningkatan kesadaran politik masyarakat diarahkan pada: 1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat 2. Partai politik tumbuh secara sehat 3. Berjalannya mekanisme demokrasi (pemilihan pimpinan dan wakil rakyat) secara sehat Pencapaian penguatan peran pemuda dan perempuan diarahkan pada: 1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan 2. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan Pencapaian berkembangnya kehidupan berkesenian diarahkan pada: 1. Tumbuh dan berkembangnya kesenian, terutama seni tradisional lokal (lampung sai batin-pesisir) 2. Banyaknya kegiatan kesenian baik skala kabupaten, propinsi maupun nasional

4.3.3 Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom diperlukan pemerintahan yang bersih dan baik. Pemerintahan yang bersih dan baik akan dicapai melalui: 1. Peningkatan kapasitas pemerintah 2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif 3. Penguatan kontrol sosial

Arah Pembangunan

127

Pencapaian peningkatan kapasitas pemerintah diarahkan pada: 1. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 2. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pemerintah 3. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup 4. Kepemimpinan yang amanah Pencapaian peningkatan kapasitas lembaga legislatif diarahkan pada: 1. Peningkatan kemampuan menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat 2. Peningkatan kemampuan menyusun legislasi 3. Peningkatan kemampuan menyusun anggaran 4. Peningkatan kemampuan mengawasi pemerintahan Pencapaian penguatan kontrol sosial diarahkan pada: 1. Tumbuhnya forum-forum publik 2. Terbukanya informasi 3. Terlembaganya jaring aspirasi masyarakat 4.3.4 Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan daerah sai tanggom diperlukan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkeadilan. Perekonomian yang berdaya saing dan berkeadilan akan dicapai melalui: 1. Iklim usaha yang sehat 2. Praktek bisnis yang adil 3. Produktivitas yang tinggi 4. Jaringan usaha dan kerjasama bisnis 5. Kelestarian daya dukung sumberdaya

Arah Pembangunan

128

Pencapaian iklim usaha yang sehat diarahkan pada: 1. Daya dukung infrastruktur tinggi 2. Peraturan yang mendukung pengembangan usaha 3. Terjaminnya keamanan dan ketertiban Pencapaian praktek bisnis yang adil diarahkan pada: 1. Kelancaran distribusi barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok 2. Aksesibilitas bagi pengembangan usaha mikro dan kecil 3. Jaminan stabilitas harga pada saat panen untuk komoditas pertanian Pencapaian produktivitas yang tinggi diarahkan pada 1. Optimalisasi pendayagunaan sumberdaya (air, lahan, mineral, dll) 2. Penggunaan teknologi (pupuk organik, bibit unggul, peralatan pertanian dan industri, dll) 3. Penerapan manajemen usaha yang baik 4. Peningkatan investasi (dana, sumberdaya manusia, riset, dll) Pencapaian jaringan usaha dan kerjasama bisnis diarahkan pada 1. Komersialisasi usaha tani 2. Tersedianya informasi bisnis 3. tumbuhnya kemitraan usaha Pencapaian kelestarian daya dukung sumberdaya diarahkan pada 1. Terjaganya kawasan konservasi 2. Rehabilitasi lahan kritis 3. Terkendalinya pencemaran lingkungan

Arah Pembangunan

129

ARAH PEMBANGUNAN

4.4

Sesuai Visi yang telah ditetapkan diatas yaitu Terwujudnya Masyarakat yang

Sejahtera

dan

Tanggamus

Sai

Tanggom,

maka

Arah

Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : 4.4.1 Bidang Sosial Budaya dan Agama Pembangunan

Bidang

Sosial

Budaya

dan

Agama

diarahkan

pada

terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia dengan indek mutu hidup, indek kesehatan dan indek pembangunan manusia yang semakin tinggi untuk tercapainya kualitas Sumber Daya Manusia yang semakin sejahtera dan semakin bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai hal tersebut maka Arah Pembangunan Jangka Panjangnya yaitu : 1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 2. Penambahan jumlah fasilitas pendidikan dan jumlah tenaga pendidikan yang terdistribusi secara proporsional. 3. Penambahan jumlah fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan yang terdistribusi secara proporsional. 4. Penyaluran dana bantuan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran, lebih mudah dan transparan. 5. Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Arah Pembangunan

130

6. Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. 7. Pembinaan masyarakat adat Tanggamus. 8. Pemberdayaan pemuda dan perempuan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. 9. Pelestarian kebudayaan lokal. 10. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan. 11. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan secara komprehensif. 12. Penyuluhan tentang kelestarian lingkungan. 13. Perayaan bersama hari-hari besar nasional dan keagamaan. 14. Pelaksanaan Musrenbang dan Jaring Asmara secara periodik.

4.4.2 Bidang Ekonomi Pembangunan Bidang Ekonomi diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, optimalisasi pendayagunaan sumberdaya lokal, peningkatan daya dukung infrastruktur, perluasan penggunaan teknologi, dan penerapan manajemen usaha serta peningkatan keterampilan. Ekonomi Tanggamus dibangun diatas tiga pilar kegiatan ekonomi, yaitu pertanian sebagai pilar utama serta industri dan perdagangan sebagai pilar penopang kegiatan lainnya yang menjadi penunjang perekonomian daerah.

Arah Pembangunan

131

Disamping itu untuk sektor keuangan dirahkan kepada pengelolaan keuangan

yang

bertumpu

pada

sistem

anggaran

yang

transparan,

bertanggungjawab dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kemandirian dan sumber dana yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya dalam rangka penciptaan pembiayaan pembangunan yang mengarah pada Pelayanan Publik. Arah Pembangunan Jangka Panjang pada Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut : 1. Penciptaan Komoditas Unggulan dan sektor-sektor pertanian. 2. Penciptaan dan pembinaan sentra-sentra sektor pertanian, jasa dan perdagangan. 3. Alih fungsi lahan yang tidak produktif kelahan produktif. 4. Pengembangan agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan olah raga. 5. Peningkatan jaringan irigasi. 6. Pembangunan dan peningkatan jaringan transportasi darat, laut dan udara serta pembangunan sarana pariwisata dan olah raga. 7. Penyediaan utilitas dasar (energi/jaringan listrik dan air bersih). 8. Diversifikasi produk sektor-sektor pertanian. 9. Kemitraan strategis antara pemerintah daerah, pengusaha dan petani. 10. Pembinaan UKM dan Koperasi. 11. Promosi investasi daerah. 12. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) sektor pertanian. 13. Pembinaan dan pendampingan kepada petani.

Arah Pembangunan

132

14. Penetapan harga dasar produk pertanian. 15. Pemberian subsidi pupuk dan bibit pada sektor pertanian. 16. Penggalangan investasi padat karya. 17. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan. 18. Penerapan Total Quality Control (TQC) dan Total Quality Management (TQM) dalam sektor pertanian. 19. Pendataan ulang wajib pajak melalui sistem yang mutakhir. 20. Penggalian potensi-potensi objek pajak/retribusi. 21. Penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah. 22. Peningkatan kemandirian sumber pembiayaan pembangunan daerah. 23. Peningkatan pengelolaan kekayaan daerah. 24. Penerapan program swadana dan swakelola pemerintah daerah. 25. Efisiensi penggunaan anggaran. 26. Pemberlakukan insentif pajak (Tax Holiday) bagi investor.

4.4.3 Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Pembangunan Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan diarahkan pada peningkatan

kesadaran

politik

masyarakat

melalui

penegakan

hak

sipil-warga negara, pelaksanaan mekanisme demokrasi (pemilihan pimpinan dan wakil rakyat) secara baik, peningkatan kesadaran

hukum serta

peningkatan kapasitas penegak hukum (polisi, kejaksaan).

Arah Pembangunan

133

Disamping itu juga pembangunan Bidang Pemerintahan diarahkan pada tewujudnya good governance melalui peningkatan kualitas aparatur, daya dukung sarana dan prasarana serta penerapan manajemen pemerintahan yang baik, sedangkan Pemerintah lebih berorientasi sebagai fasilitator dan regulator serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Adapun Arah Pembangunan Jangka Panjang pada Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu : 1. Peningkatan profesionalisme fungsi dan peran eksekutif - legislatif. 2. Pendidikan politik bagi masyarakat. 3. Peningkatan

peran

eksekutif

dan

legislatif

dalam

pengawasan

pelaksanaan penegakan hukum. 4. Pemberlakuan perizinan usaha satu atap. 5. Penerapan standar minimal kualitas calon PNS. 6. Pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi PNS. 7. Penambahan fasilitas kantor-kantor pemerintahan sesuai dengan kebutuhan. 8. Peningkatan pengawasan melekat. 9. Pelaksanaan evaluasi dan proyeksi pembangunan secara periodik. 10. Legalisasi program pembangunan jangka panjang. 11. Pembenahan sistem kepegawaian daerah. 12. Komputerisasi data base daerah. 13. Pengembangan riset-riset daerah.

Arah Pembangunan

134

4.4.4 Bidang Kewilayahan dan Tata Ruang Pembangunan Bidang Kewilayahan dan Tata

Ruang diarahkan pada

optimalisasi pendayagunaan sumber daya alam melalui peningkatan daya dukung

infrastruktur

dan

pengendalian

kawasan

konservasi,

pola

pemanfaatan ruang yang kondusif dan mampu mewadahi sumberdaya lokal yang memperhatikan luasnya cakupan wilayah serta beragamnya potensi sehingga tercipta keterpaduan antar wilayah baik dalam kegiatan ekonomi maupun sosial. Untuk mencapai hal tersebut maka Arah Pembangunan Jangka Panjang pada bidang ini adalah sebagai berikut : 1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang terpadu dan berkelanjutan. 2. Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah hasil Pemekaran. 3. Pengembangan Wilayah yang memperhatikan kualitas dan kuantitas sumber daya hutan. 4. Pengembangan Kawasan dengan memperhatikan pencegahan alih fungsi lahan.

4.4.5 Bidang Ketertiban dan Ketentraman Pembangunan Bidang Ketertiban dan Ketentraman diarahkan pada tumbuhnya rasa nyaman baik dalam berusaha-bekerja dan perjalanan maupun di rumah melalui penguatan ketahanan sosial masyarakat serta mendorong peningkatan kapasitas penegak penegak keamanan (Polisi dan TNI).

Arah Pembangunan

135

Arah Pembangunan Jangka Panjang pada bidang ini yaitu : 1. Pengaktifan sistem keamanan swadaya masyarakat. 2. Pemberantasan Minuman Keras, Narkoba dan Perjudian. 3. Penambahan jumlah serta distribusi fasilitas dan aparatur keamanan. 4. Peningkatan peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam mendeteksi

gejala-gejala

permasalahan

sosial

dan

keresahan

di

masyarakat 5. Pelaksanaan operasi terpadu untuk menangani permasalahan keamanan dan ketertiban. 6. Pembinaan terhadap pelaku kejahatan secara komprehensif.

Arah Pembangunan

136

BAB V. PENUTUP

RPJP Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu dokumen pemerintahan daerah yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan yang dilaksanakan. Mengingat jangka waktu yang panjang (20 tahunan) maka dibutuhkan komitmen

dan

tanggungjawab

menyeluruh

dari

setiap

komponen

kelembagaan maupun individu yang akan merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah sehingga visi, misi dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJP Daerah dapat tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Didalam pembangunan jangka menengah selayaknya menggunakan RPJP Daerah sebagai acuan utama. Sehingga kesejahteraan masyarakat daerah semakin baik. Seperti diketahui bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari pelaksanaan proses pembangunan. Maka tingkat kesejahteraan rakyat pula yang menjadi gambaran kemampuan pemerintahan daerah dalam memberikan berbagai sarana dan prasarana yang dapat diterima dan dinikmati

masyarakat

dalam

jenjang

tertentu

guna

mengupayakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya secara berkelanjutan. Pemikiran untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing daerah dalam

era global menjadi sangat strategis karena hal tersebut tidak

mungkin dapat kita hindari. Pemikiran strategis ini hanya dapat terwujud dengan peran serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tanggamus dan dengan dukungan politik yang kuat dari Lembaga Legislatif. Penutup

138

Pada masa depan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan lebih banyak berperan sebagai fasilitator, stabilitator, mediator, dan penyedia pelayanan dasar. Dengan demikian maka masyarakat akan lebih banyak berperan langsung dalam pembangunan. Oleh karena itu, maka peran serta masyarakat akan sangat didorong sehingga proses pergeseran peran dari pemerintah ke masyarakat akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat

merupakan

usaha

berkesinambungan

karena

derajat

kesejahteraan memiliki ukuran-ukuran yang jelas namun tiap daerah memiliki tingkatan kesejahteraan yang berbeda sesuai dengan kemampuan daerah itu sendiri.

Penutup

138

LAMPIRAN

Tabel 1. Proyeksi Pertambahan Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 1990 – 2025 No

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Sex Retio

1

1990

399613

379029

778642

105.43

2

1991

402961

358899

761860

112.28

3

1992

374996

375062

750058

99.98

4

1993

403509

385780

789289

104.60

5

1994

405295

388219

793514

104.40

6

1995

407054

393064

800118

103.56

7

1996

407101

393286

800387

103.51

8

1997

408422

394861

803283

103.43

9

1998

410247

399338

809585

102.73

10

1999

414375

402901

817276

102.85

11

2000

415398

384813

800211

107.95

12

2001

422298

378102

800400

111.69

13

2002

415581

385328

800909

107.85

14

2003

432207

396425

828632

109.03

15

2004

435011

398736

833747

109.10

16

2005

438018

399337

837355

109.69

17

2006

434360

400422

834782

108.48

18

2007

437037

401848

838885

108.76

19

2010

450420

408977

859397

110.13

20

2015

463803

416106

879909

111.46

21

2020

477185

423235

900421

112.75

22

2025

490568

430364

920933

113.99

Lampiran

139

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Berlaku 2000 - 2025 (juta rupiah)

Tahun

%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020 2025

4.66 4.25 10.58 9.00 9.00 11.53 12.87 14.213 20.928 27.64 34.36 41.07

Lampiran

140

Tabel 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 – 2025 (juta rupiah) (Laju Pertumbuhan Ekonomi atas Dasar Harga Konstan 1993, 2001- 2003 dan Tahun 2004 menggunakan Harga Konstan Tahun 2000)

Tahun

%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020 2025

3.87 3.93 3.92 5.22 5.54 5.89 6.35 6.81 9.13 11.44 13.76 16.07

Lampiran

141

Tabel 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000 - 2005 (Rupiah)

Tahun

%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2015 2020 2025

2,678,240 2,783,728 3,072,144 3,514,752 3,909,587 4,149,806 4,469,177 4,788,549 6,385,408 7,982,267 9,579,126 11,175,985

Lampiran

142

Tabel 5. PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2001 (juta rupiah) Tahun 2000 - 2025 Lapangan Usaha

Tahun

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2015

2020

2025

1,055,916

1,079,529

1,182,713.00

1,282,240

1,618,589

1,642,215

1,775,020

1,907,825.90

2,571,854.40

3,235,882.90

3,899,911.40

4,563,939.90

a. Tanaman Bahan Makanan

295,628

378,366

340,325.00

381,060

643,455

617,271

687,106

756,940.80

1,106,114.80

1,455,288.80

1,804,462.80

2,153,636.80

b. Perkebunan

362,544

284,731

335,257.00

392,284

385,691

398,256

413,640

429,024.90

505,948.40

582,871.90

659,795.40

736,718.90

c. Peternakan

161,226

164,131

183,641.00

155,801

235,876

222,426

236,523

250,620.00

321,105.00

391,590.00

462,075.00

532,560.00

d. Kehutanan

705

878

1,015.00

1,079

1,310

1,421

1,562

1,702.90

2,408.40

3,113.90

3,819.40

4,524.90

e. Perikanan

235,813

251,422

322,476.00

352,016

352,257

402,841

436,190

469,537.80

636,278.80

803,019.80

969,760.80

1,136,501.80

2. Pertambangan dan Penggalian

41,158

43,230

45,548.00

48,017

52,104

54,015

56,683

59,350.90

72,690.40

86,029.90

99,369.40

112,708.90

3. Industri Pengolahan

92,322

104,157

113,673.00

126,503

183,664

185,573

206,076

226,578.80

329,093.80

431,608.80

534,123.80

636,638.80

7,279

9,339

13,853.00

14,524

14,329

17,650

19,579

21,507.30

31,149.80

40,792.30

50,434.80

60,077.30

5. Konstruksi

139,227

140,779

171,761.00

177,205

207,132

218,892

236,115

253,338.80

339,456.80

425,574.80

511,692.80

597,810.80

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

470,857

486,443

525,774.00

556,224

440,017

498,293

499,103

499,913.50

503,964.00

508,014.50

512,065.00

516,115.50

37,188

44,724

51,192.00

66,708

107,074

109,904

126,080

142,255.20

223,133.20

304,011.20

384,889.20

465,767.20

84,598

109,556

117,348.00

139,201

182,260

194,083

216,580

239,077.10

351,561.60

464,046.10

576,530.60

689,015.10

214,611

216,506

238,649.00

271,369

328,791

338,952

367,274

395,596.70

537,208.20

678,819.70

820,431.20

962,042.70

2,143,156

2,234,263

2,460,511

2,681,991

3,133,960

3,259,577

3,502,511

3,745,444

4,960,112

6,174,780

7,389,448

8,604,116

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih

7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

Lampiran

143

Tabel 6. PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 - 2025 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 1993, 2001 (juta rupiah) dan Tahun 2004 Menggunakan Harga Konstan Tahun 2000 Lapangan Usaha

Tahun 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2015

257,243

275,695

288,451

300,656

1,503,139

1,280,063

1,531,738

1,783,413

3,041,790

4,300,166

5,558,543

6,816,919

a. Tanaman Bahan Makanan

78,979

94,562

93,160

107,771

640,894

544,185

657,889

771,593

1,340,112

1,908,632

2,477,151

3,045,671

b. Perkebunan

89,398

90,894

97,705

103,472

372,336

324,297

382,143

439,988

729,215

1,018,442

1,307,669

1,596,896

c. Peternakan

47,848

48,386

52,184

41,126

209,939

174,973

206,665

238,358

396,819

555,280

713,741

872,202

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

2020

2025

d. Kehutanan

391

442

345

363

896

767

860

953

1,418

1,884

2,349

2,815

e. Perikanan

40,627

41,410

45,056

47,924

279,075

235,841

284,182

332,523

574,228

815,933

1,057,638

1,299,343

2. Pertambangan dan Penggalian

15,734

16,207

17,094

17,739

46,461

41,543

47,841

54,140

85,633

117,126

148,619

180,112

3. Industri Pengolahan

42,056

42,175

42,290

43,572

145,691

125,757

146,624

167,490

271,824

376,157

480,491

584,824

4,227

4,321

4,618

4,762

7,157

6,907

7,537

8,168

11,318

14,469

17,619

20,770

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB

61,081

61,762

63,755

65,500

151,934

136,440

154,984

173,528

266,250

358,972

451,694

544,416

130,017

132,165

135,012

139,012

377,579

333,348

383,545

433,743

684,728

935,713

1,186,699

1,437,685

25,772

27,910

29,683

35,388

80,655

75,055

86,779

98,504

157,126

215,748

274,370

332,992

35,838

38,153

37,548

44,007

120,631

107,867

125,411

142,955

230,675

318,395

406,115

493,835

68,014

66,761

70,479

74,247

217,979

191,721

222,462

253,204

406,912

560,620

714,328

868,036

639,982

665,149

688,930

724,883

2,651,226

2,298,701

2,706,923

3,115,145

5,156,256

7,197,367

9,238,478

11,279,589

Lampiran

144

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Angka Beban Ketergantungan Tahun 2003 – 2025 Kelompok Usia

2003

2004

2005

2006

2007

2010

2015

2020

2025

0 - 14 th 15 - 64 th

278.006 511.680

270.634 524.010

263.262 536.340

255.890 548.670

248.518 561.000

211.658 622.650

174.798 684.300

137.938 745.950

101.078 807.600

65+ th Jumlah

38.946 828.632

39.103 833.747

39.260 838.862

39.417 843.977

39.574 849.092

40.359 874.667

41.144 900.242

41.929 925.817

42.714 951.392

61.94

59.11

56.28

53.45

50.62

36.47

22.32

8.17

-5.98

Angka Beban Ketergantungan

Sumber : P4B 2003 dan Susenas 2004

Lampiran

145

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 01 TAHUN 2008

Recommend Documents