PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELATIHAN KERJA SWADANA PADA BALAI LATIHAN KERJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELATIHAN KERJA SWADANA PADA BALAI LATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN, Menimbang

: a. bahwa Balai Latihan Kerja sebagai unit organisasi perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan penunjang

pelayanan

umum,

penyelenggaraan

dan

pemberian

pemerintah

daerah

pelayanan di

bidang

pelatihan kerja; b. bahwa salah satu upaya peningkatan pelayanan dan untuk memenuhi animo masyarakat di bidang pelatihan kerja, Balai Latihan Kerja menyelenggarakan pelatihan kerja swadana; c.

bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja swadana dibutuhkan peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelatihan dan penggunaan fasilitas latihan kerja;

d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelatihan Kerja Swadana pada Balai Latihan Kerja. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

SLEMAN

TENTANG

RETRIBUSI PELATIHAN KERJA SWADANA PADA BALAI LATIHAN KERJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.

Bupati adalah Bupati Sleman. 2

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

5.

Pelatihan kerja swadana adalah pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja yang dibiayai oleh peserta pelatihan.

6.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7.

Retribusi Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pelatihan kerja dan penggunaan fasilitas latihan yang diselenggarakan pada Balai Latihan Kerja.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

9.

Biaya langsung adalah biaya yang dipergunakan untuk komponen-komponen yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelatihan.

10. Biaya tidak langsung adalah biaya yang dipergunakan untuk komponen-komponen yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pelatihan. 11. Biaya penunjang adalah biaya tambahan yang diperlukan di luar komponen biaya langsung maupun tidak langsung. 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. BAB II KETENTUAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 2 Setiap pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja dipungut retribusi pelatihan kerja. Pasal 3 Obyek retribusi adalah setiap pelatihan dan penggunaan fasilitas latihan kerja pada Balai Latihan Kerja. 3

Pasal 4 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengikuti pelatihan dan penggunaan fasilitas latihan kerja pada Balai Latihan Kerja. Pasal 5 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelatihan dan penggunaan fasilitas latihan kerja pada Balai Latihan Kerja. Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6 Retribusi pelatihan kerja termasuk golongan retribusi jasa usaha. Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa untuk pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja diukur berdasarkan jenis pelatihan dan waktu penggunaan fasilitas pelatihan. Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 8 (1)

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pelatihan kerja didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.

(2)

Komponen biaya retribusi meliputi: a. biaya langsung; b. biaya tidak langsung; dan c. biaya penunjang.

(3)

Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan berdasarkan pada kegiatan pendukung pelatihan sebagai berikut: 4

a.

biaya langsung, meliputi: 1. administrasi pelatihan; 2. bahan pelatihan; 3. pengadaan diktat/buku pegangan; 4. honorarium instruktur; 5. pengadaan suku cadang; 6. pengadaan sertifikat;

b.

c.

biaya tidak langsung, meliputi: 1.

pemakaian air;

2.

pemakaian telepon;

3.

penyusutan mesin dan peralatan;

4.

perawatan mesin dan peralatan;

5.

perawatan gedung;

6.

beban tenaga listrik untuk penerangan;

biaya penunjang, meliputi: 1.

konsumsi dan asrama siswa;

2.

pelayanan dan kebersihan;

3.

ekploitasi kendaraan;

4.

biaya akomodasi pelatihan. Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9

(1)

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelatihan dan waktu penggunaan fasilitas pelatihan.

(2)

Tarif retribusi pelatihan pada Balai Latihan Kerja ditetapkan sebagai berikut: a.

b.

Kejuruan Otomotif: 1.

sepeda motor

Rp1.500,00/jam/siswa;

2.

mobil bensin


3.

mobil diesel


4.

ketok duko/cat


5.

stir mobil mekanik


Kejuruan Listrik: 1.

instalasi penerangan


2.

instalasi tenaga


3.

instalasi radio/televisi


4.

instalasi pendingin

Rp1.600,00/jam/siswa; 5

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Kejuruan Teknologi Mekanik: 1.

las listrik


2.

karbid


3.

plat dan tempa


4.

pandai besi


5.

mesin logam


Kejuruan Bangunan: 1.

bangunan kayu


2.

bangunan batu


Kejuruan Pertanian dan Peternakan: 1.

pengolahan hasil pertanian


2.

peternakan unggas


Kejuruan Perkayuan: 1.

mebeler


2.

ukir kayu


Kejuruan Tata Niaga: 1.

operator komputer (umum)


2.

operator komputer (privat)


3.

administrasi perkantoran


4.

sekretaris


5.

perhotelan


Aneka Kejuruan: 1.

jahit pakaian


2.

jahit sarung tangan


3.

bordir


4.

tata rias

Rp1.400,00/jam/siswa.

Pasal 10 Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 diatur dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bagian Keenam Sanksi Administrasi

6

Pasal 11 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran Retribusi Pasal 12 Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedelapan Keringanan Pembayaran Retribusi Pasal 13 Bagi peserta pelatihan kerja dari golongan masyarakat kurang mampu dapat diberikan keringanan pembayaran retribusi dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang.

BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 14 (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan

dalam

Peraturan

Daerah

ini

sebagaimana

dimaksud

dalam

undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. (2)

Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi, b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi, c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi, 7

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi, e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi,

g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c, h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi, i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

j.

mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1)

Setiap orang atau badan yang mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja yang tidak memenuhi ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. BAB V PELAKSANAAN

8

Pasal 16 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman. Pada tanggal 14 Januari 2005 BUPATI SLEMAN, Cap/ttd IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman. Pada tanggal 20 Januari 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Cap/ttd SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI C

9

10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELATIHAN KERJA SWADANA PADA BALAI LATIHAN KERJA

Recommend Documents