PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIKKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,
Menimbang
: a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol, dan perekat sosial; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor
11
Tahun
2005
tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka pendirian
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Suara Sikka ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio
Suara Sikka; Menimbang
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara
Timur
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 1
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Nomor
Negara
139,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2002
Republik
Indonesia Nomor 1649); 4. Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Nomor
Republik
82,
Indonesia
Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan (Lembaran
Penyiaran
Negara
Lembaga
Republik
Penyiaran
Indonesia
Tahun
Publik 2005
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerinah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/ P/M.KOMINFO/09/2008
tentang
Tata
Cara
dan
Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Produk
Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA dan BUPATI SIKKA MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIKKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sikka. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka. 3. Bupati adalah Bupati Sikka. 3
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka. 5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sikka yang selanjutnya disebut Radio Suara Sikka adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk
badan
hukum
yang
didirikan
oleh
Pemerintah
Daerah,
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 6. Penyiaran
adalah
kegiatan
pemancarluasan
siaran
melalui
sarana
pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 7. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 8. Penyiaran
radio
adalah
media
komunikasi
massa
dengar,
yang
menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. 9. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. 10. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi
konsumen
agar
menggunakan
produk
yang
ditawarkan. 11. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan–pesan lainnnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi
4
khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. 12. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas. 13. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. 14. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal
yang
berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik. 16. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 17. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. 18. Tarif Siaran Iklan adalah tarif yang dikenakan terhadap orang atau badan atas pemakaian jasa Radio Suara Sikka. 19. Pemohon adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal. 20. Programa
adalah
kegiatan
penyelenggaraan
siaran
yang
berisikan
serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio. 21. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. 22. Klasifikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak sasaran. 5
BAB II PEMBENTUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Radio Suara Sikka. Pasal 3 Radio Suara Sikka berkedudukan di Maumere. BAB III TUJUAN Pasal 4 Radio Suara Sikka didirikan dengan tujuan: a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi; b. meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan; c. menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat; d. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan e. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. BAB IV BENTUK KEGIATAN Pasal 5 (1)
Radio Suara Sikka menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio.
(2)
Untuk menyelenggarakan siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Radio Suara Sikka wajib mendapat ijin penyiaran dari Menteri melalui KPI. BAB V ORGANISASI RADIO SUARA SIKKA Pasal 6
Organisasi Radio Suara Sikka terdiri atas : a. Dewan Pengawas; dan b. Dewan Direksi. 6
Pasal 7 (1)
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. Ketua; b. Sekretaris; dan c. Anggota.
(2)
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD.
(4)
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 8
Dewan
Pengawas
mempunyai
tugas
melaksanakan
pengawasan
atas
penyelenggaraan Radio Suara Sikka. Pasal 9 (1)
Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas: a. Direktur Utama; b. Direktur Penyiaran; dan c. Direktur Teknis.
(2)
Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(3)
Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 10
(1)
Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Radio Suara Sikka kepada Bupati. 7
(2)
Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam mencapai maksud dan tujuan penyelenggaraan Radio Suara Sikka dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11
(1)
Pembiayaan Radio Suara Sikka berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Siaran iklan; c. Sumbangan masyarakat; dan d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)
Penerimaan
yang
diperoleh
dari
sumber
pendanaan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 12 Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar Radio Suara Sikka. Pasal 13 (1)
Tahun buku Radio Suara Sikka adalah Tahun Anggaran Daerah.
(2)
Radio Suara Sikka wajib membuat laporan berkala, laporan tahunan, dan laporan keuangan.
(3)
Laporan berkala dan laporan tahunan paling sedikit memuat : a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai; dan b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja. 8
(4)
Laporan keuangan paling sedikit memuat : a. perhitungan
tahunan
yang
terdiri
atas
neraca,
perhitungan
penerimaan dan biaya pengeluaran, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan b. gaji dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan Perangkat lainnya. (5)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di audit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati. Pasal 14
(1)
Laporan tahunan Radio Suara Sikka ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati
(2)
Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis. BAB VIII PENYELENGGARAAN PENYIARAN Bagian kesatu Klasifikasi, Programa Siaran dan Penggunaan Frekuensi, Cakupan Wilayah Siaran, dan Jaringan Siaran Pasal 15
(1)
Radio Suara Sikka dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem teresterial dengan klasifikasi penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital atau penyiaran radio FM secara analog atau digital.
(2)
Radio Suara Sikka meyelenggarakan 1 (satu) programa siaran dengan 1 (satu) saluran frekuensi radio. Pasal 16
(1)
Cakupan wilayah siaran Radio Suara Sikka adalah wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan penyiaran atau wilayah kabupaten. 9
(2)
Radio Suara Sikka hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan Radio Republik Indonesia. Bagian Kedua Isi Siaran Pasal 17
(1)
Isi Siaran Radio Suara Sikka wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
(2)
Isi Siaran Radio Suara Sikka wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
(3)
Isi Siaran Radio Suara Sikka dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
(4)
Isi Siaran Radio Suara Sikka yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.
(5)
Isi Siaran Radio Suara Sikka wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Ketiga Klasifikasi Acara Siaran Pasal 18
(1)
Radio Suara Sikka wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran.
(2)
Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pertimbangan isi dan waktu siaran, acara serta usia khalayak dan khalayak sasaran. 10
(3)
Klasifikasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI. Bagian Keempat Bahasa dan Relai Siaran Pasal 19
(1)
Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran nasional harus bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(2)
Apabila diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu.
(3)
Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri.
(4)
Untuk siaran programa khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk seluruh waktu siaran. Pasal 20
Radio Suara Sikka wajib merelai siaran Radio Republik Indonesia pusat pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan. Bagian Kelima Ralat Siaran Pasal 21 (1)
Radio Suara Sikka wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
(2)
Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. 11
(3)
Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Bagian Keenam Siaran Iklan Pasal 22
(1)
Materi siaran iklan Radio Suara Sikka harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan
yang
dikeluarkan
oleh
KPI,
dan
ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan. (2)
Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anakanak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
(3)
Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
(4)
Radio Suara Sikka menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
(5)
Waktu siaran iklan niaga, paling banyak 15 % (lima belas persen) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
(6)
Waktu siaran iklan layanan masyarakat, paling banyak 30 % ( tiga puluh persen ) dari seluruh waktu siaran iklan setiap hari.
(7)
Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.
(8)
Besaran tarif siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 12
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 26 November 2012 BUPATI SIKKA, CAP.TTD.
SOSIMUS MITANG Diundangkan di Maumere pada tanggal 26 November 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP.TTD.
VALENTINUS SILI TUPEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2012 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, CAP.TTD.
MADERLUNG
13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SIKKA
I.
UMUM Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya kebutuhan akan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan dan untuk memberikan informasi dibutuhkan media sebagai penyalur informasi. Radio siaran adalah salah satu media populer yang bisa menjawabi kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak
komersial.
Untuk
mewujudkan
hal
tersebut
di
atas,
perlu
membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai media informasi dan hiburan bagi masyarakat. Namun untuk membentuk Media Informasi dan Hiburan bagi masyarakat sebagaimana tersebut di atas tentunya tidak terlepas dari koridor-koridor peraturan perundang-undangan sebagai landasan pijak pendiriannya. Sejalan dengan hal itu maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
mengamanatkan
bahwa
Lembaga
Penyiaran
Publik
Lokal
merupakan Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Dengan demikian maka pendirian suatu Lembaga Penyiaran perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Sikka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah. 14
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas Pasal 2 cukup jelas Pasal 3 cukup jelas Pasal 4 cukup jelas Pasal 6 cukup jelas Pasal 7 cukup jelas Pasal 8 cukup jelas Pasal 9 cukup jelas Pasal 10 cukup jelas Pasal 11 cukup jelas Pasal 12 cukup jelas Pasal 13 ayat 5 Yang dimaksud lembaga audit yang berkompeten adalah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Pasal 14 cukup jelas Pasal 15 Yang
dimaksud
dengan
sistem
teresterial
adalah
sistem
komunikasi yang hanya menggunakan titik-titik di bumi sebagai stasiun pemancar dan penerima. Pasal 16 cukup jelas 15
Pasal 17 cukup jelas Pasal 18 cukup jelas Pasal 19 cukup jelas Pasal 20 cukup jelas Pasal 21 cukup jelas Pasal 22 cukup jelas Pasal 23 cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 67
16
