PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 811

TAHUN : 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a.

b.

c.

d.

Mengingat

:

BUPATI SERANG, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu disusun mengenai Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ; bahwa Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2000, namun perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2000, namun perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Pedoman penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

1. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745); 5. Peraturan Daerah ………

-25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 730); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.

sebagai

unsur

4. Bupati adalah Bupati Serang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang. 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang. 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di kabupaten. 9.Desa ……….

-39. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kampung adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. 13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 16. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA Pasal 2 (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. sekretariat desa; b. pelaksana teknis lapangan ; dan c. unsur kewilayahan. (4) Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 3 (1) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa disusun sebagai berikut : a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Sekretariat Desa terdiri atas : 1. Urusan Perencanaan; 2. Urusan Umum; dan 3. Urusan Keuangan. d. Pelaksana teknis terdiri dari : 1. Seksi Pemerintahan; 2. Seksi Keamanan dan Ketertiban; 3. Seksi Pendapatan; 4. Seksi Pamong Tani/Nelayan; 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan 6. Seksi Pembangunan. e. Kampung. (2)Bagan....

-4(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat : a. tata cara penyusunan struktur organisasi ; b. perangkat desa; c. tugas dan fungsi; dan d. hubungan kerja. Pasal 4 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Pasal 5 Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. Pasal 6 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah melalui Camat. Pasal 7 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. (2) Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB III PELAKSANAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Tugas, Wewenang dan Kewajiban Paragraf 1 Kepala Desa Pasal 8 (1) Kepala Desa mempunyai tugas pembangunan, dan kemasyarakatan.

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan,

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang: a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan peraturan desa; c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h.mewakili......

-5h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i.

melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD. Paragraf 2 Sekretaris Desa Pasal 10 (1) Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana serta melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa. (2)Untuk.....

-6(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi : a. pelaksanaan koordinasi administrasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya; b. pengumpulan bahan, pelaksanaan evaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Desa, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan; c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa; d. penyusunan program kerja tahunan APBDes; e. penyusunan laporan Pemerintahan Desa; dan f. tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Paragraf 3 Perangkat Desa Lainnya Pasal 11 (1) Perangkat Desa lainnya bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa yang secara administrasi melalui Sekretaris Desa. (2) Sekretariat Desa bertugas melaksanakan urusan administrasi desa. (3) Pelaksana teknis lapangan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa. (4) Unsur kewilayahan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Paragraf 4 Sekretariat Desa Pasal 12 Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang membawahi : a. Urusan Perencanaan; b. Urusan Umum; dan c. Urusan Keuangan. Pasal 13 (1) Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Perencanaan mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data dibidang perencanaan; b. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan; c. pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan rencana program kerja Kepala Desa. Pasal 14 (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan; b. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan inventarisasi Desa; c. penyelenggaraan urusan rumah tangga; d. penyelenggaraan rapat-rapat dan upacara; e. penyelenggaraan urusan kepegawaian; f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan Pemerintahan Desa. Pasal 15....

-7Pasal 15 (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan rancangan APBDes; b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; c. pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan urusan keuangan. Paragraf 5 Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 16 (1) Pelaksanaan Teknis Lapangan memiliki fungsi penyelenggaraan kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Teknis Lapangan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pasal 17 (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, keagrariaan, administrasi kependudukan, kebersihan dan perizinan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang pemerintahan; b. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; c. penyelengaraan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan perizinan; d. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. penyelenggaraan tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; f. penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan urusan kebersihan kepada masyarakat; g. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan. Pasal 18 (1) Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban, pertahanan sipil, serta penanggulangan bencana. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang keamanan dan ketertiban; b. penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; c. penyelenggaraan kegiatan pertahanan sipil; d. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan siskamling, melakukan kegiatan pengamanan dalam setiap kegiatan desa termasuk yang menyebabkan terjadinya konsentrasi massa dan kegiatan pengamanan dalam setiap kegiatan upacara di desa; e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak aparat keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang menjadi tanggung jawabnya; f. penyelenggaraan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; g. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang keamanan. Pasal 19.......

-8Pasal 19 (1) Kepala Seksi Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pendapatan dan iuran desa. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendapatan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pendapatan dan iuran desa lainnya; b. penginventarisasian data obyek iuran desa; c. pelaksanaan kegiatan pengumpulan atau penarikan iuran desa; d. penyelenggaraan kegiatan menumbuhkembangkan sikap dan partisipasi masyarakat membayar pajak, retribusi, dan iuran desa; e. penyelenggaraan upaya-upaya yang bersifat teknis maupun administratif yang bertujuan untuk peningkatan pemasukan uang kas desa; f. penyelenggaraan pelaksanaan pungutan Pajak Daerah yang diserahkan pemungutannya kepada desa; g. pelaksanaan kegiatan pengumpulan bahan dan menyusun laporan dibidang Pajak, Retribusi, dan Iuran Desa. Pasal 20 (1) Kepala Seksi Pamong Tani/Nelayan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pertanian dan perikanan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pamong Tani/Nelayan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pertanian dan perikanan; b. penyusunan dan pelaksanaan program Pemerintah Desa dibidang pertanian dan perikanan; c. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan hasil yang lebih baik dan menguntungkan; d. pelaksanaan penyaluran bantuan pertanian dan perikanan; e. pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan pertanian dan perikanan di Desa; f. pelaksanaan pengelolaan irigasi pedesaan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 21 (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok mengelenggarakan urusan kemasyarakatan, keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejateraan Rakyat mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang kemasyarakatan, keagamaan, sosial budaya dan adat istiadat; b. penyelenggaraan kegiatan gotong royong dan Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan ( K3 ); c. penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; d. pelaksanaan pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat di bidang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk; e. pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI); f. pelaksanaan bimbingan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan lembaga/organisasi kemasyarakatan lainnya; g. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 22 (1) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pembangunan dan perekonomian desa. (2)Untuk.....

-9(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan desa serta menyusun pelaporan; b. pembinaan kegiatan di bidang perekonomian, pembangunan desa dan Pengusaha Kecil; c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan membantu, memelihara sarana dan prasarana di lingkungan desa. Paragraf 6 Kampung Pasal 23 Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Kampung. Pasal 24 (1) Kepala Kampung mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Desa di Kampung; b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan perekonomian desa serta ketentraman dan ketertiban; d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga; e. penyelenggaraan pembinaan dan peningkatan swadaya gotong royong; dan f. penyelenggaraan kegiatan penyuluhan program Pemerintah. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA Bagian Kesatu Pengangkatan Paragraf 1 Persyaratan Pasal 25 Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa setelah memenuhi persyaratan : a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia , serta Pemerintah; c. warga desa setempat dan berdomisili di desa yang bersangkutan ; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan atau yang sederajat ; e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) ; f. tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945, dan atau kegiatan–kegiatan yang terlarang lainnya; g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; h. menguasai dan cakap di bidang administrasi perkantoran ; i. sehat jasmani dan rohani. Paragraf 2 Mekanisme Pengangkatan Pasal 26......

- 10 -

(1)

(2) (3)

(1) (2)

Pasal 26 Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa mengajukan calon perangkat desa lainnya untuk mendapat pertimbangan dari BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; b. Setelah mendapat pertimbangan dari BPD, calon perangkat desa lainnya yang telah dipilih atau diangkat tanpa pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; c. Apabila calon perangkat desa lainnya lebih dari 1 (satu) orang dan berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka diadakan seleksi oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut : 1. Sekretaris Desa ; 2. Unsur BPD ; 3. Unsur Tokoh Masyarakat ; 4. Unsur Golongan Profesi ; dan 5. Unsur lembaga kemasyarakatan. d. Apabila hasil seleksi terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memenuhi syarat, maka diadakan pemilihan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Masa jabatan Perangkat Desa lainnya selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau dipilih kembali apabila memenuhi persyaratan. Perangkat Desa lainnya diberikan tunjangan penghasilan setiap bulannya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa. Pasal 27 Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah atau janji, dan dilantik oleh Kepala Desa. Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : ”Demi Allah ( Tuhan ) Saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya , dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Paragraf 3 Biaya Seleksi Pasal 28

(1) Besarnya biaya penyeleksian dan pengangkatan perangkat desa lainnya, ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD. (2) Biaya penyeleksian dan pengangkatan perangkat desa lainnya sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDes. Bagian Kedua Larangan Pasal 29 Perangkat Desa Lainnya dilarang : a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat ; b.merangkap....

- 11 b. merangkap jabatan sebagai ketua kemasyarakatan di desa bersangkutan;

dan/atau

anggota

BPD,

dan

lembaga

c. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya , yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah , Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa; dan d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma agama, norma hukum, norma sosial / adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 30 (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa, karena : a. b. c. d.

meninggal Dunia ; atas Permintaan Sendiri ; telah berakhir masa jabatan dan atau diangkat perangkat desa lainnya yang baru; tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan Penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang perangkat desa ; f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangperundangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa; dan g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan, Kepala Desa menunjuk seorang Penjabat dari Perangkat Desa lainnya dan selambat-selambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan seleksi dan/atau pengangkatan. (1)

(2) (3)

(4)

Pasal 31 Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara Kepala Desa menunjuk Penjabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2). Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan selanjutnya dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah dengan Keputusan Kepala Desa. Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya 1 ( satu ) tahun sejak putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai , Kepala Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan . BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 32

Dalam pelaksanaan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkunganya maupun dengan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. BAB VI ..........

- 12 BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 33 (1)

Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa lainnya mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Desa.

dilaksanakan setelah

(2) Hal–hal lain yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara atau lebih; b. dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati . (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dan tembusannya disampaikan kepada Camat. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 34 Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Pasal 35 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi : a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa; c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan; e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa; g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa; h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa; i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa; l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan; m.menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat; n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan. Pasal 36.....

- 13 Pasal 36 Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, berupa faslitasi dalam hal sebagai berikut: a. penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa; b. administrasi tata pemerintahan desa; c. pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; d. pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa; e. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; f. pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; g. upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; h. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; i.

penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

j.

kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; l.

kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

m. bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan n. koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang telah ada pada setiap desa dinyatakan masih tetap berlaku, dan wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini setelah berakhirnya masa jabatan perangkat desa lainnya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 39 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 484) dan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2000 Nomor 491) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40.......

- 14 -

Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 27 April 2011 BUPATI SERANG, ttd A. TAUFIK NURIMAN Diundangkan di Serang pada tanggal

27 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd LALU ATHARUSSALAM R LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2011 NOMOR 811 Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG Nomor : 9 Tahun 2011 Tanggal : 27 April 2011 Tentang : Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

SEKRETARIS DESA

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PENDAPATAN

URUSAN

URUSAN

PERENCANAAN

UMUM

SEKSI PAMONG TANI/NELAYAN

SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KAMPUNG

Keterangan : : Garis Komando : Garis Hubungan Kerja dan Pertanggungjawaban BUPATI SERANG,

A. TAUFIK NURIMAN

URUSAN KEUANGAN

SEKSI PEMBANGUNAN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA I. UMUM Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki kewenangan untuk melakukan penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dengan pola penyusunan organisai sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dengan didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa, oleh karenanya perlu adanya pola organisai dan tata kerja pemerintah desa yang baik dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2000, dan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2000, namun perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukupjelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

-2Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa. Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j

-3Cukup jelas Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa. Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Huruf n Cukup jelas Huruf o Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDes. Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian sanksi dan/atau penghargaan. Ayat (7) Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaiakan kepada Bupati/Walikota dan BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas

-4Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38

-5Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas