PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN DESA
DENGAN
RAHMAT BUPATI
Menimbang
KERJA
TUHAN YANG MAHA ESA, KLUNGKUNG,
: a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sebagai tindak lanjut dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka penyusunan organisasi Pemerintah Desa perlu diatur Pedoman Susunan Organisasi Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
1
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG,
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung. 2. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Klungkung. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ,berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjunya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2
2
12. Banjar Dinas adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa. 13. Perbekel adalah kepala desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
TATA
BAB II CARA PENYUSUNAN STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
ORGANISASI
Pasal 2 Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB III PERANGKAT Pasal 3 (1) Pemerintahan Desa terdiri dari : a. pemerintah Desa; dan b. BPD. (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. perbekel; dan b. perangkat Desa. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari : a. sekretariat Desa; dan b. perangkat desa lainnya. (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari : a. Sekretaris Desa; dan b. Kepala-Kepala Urusan. (5) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari : a. kepala-kepala urusan;dan b. kelian banjar dinas (6) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi BPD Pasal 4 (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (2) BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perbekel Pasal 5 (1) Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (2) Perbekel mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3
3
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perbekel mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;dan d. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa Pasal 6 (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Perbekel dan memimpin Sekretariat Desa. (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administratif kepada Perbekel. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi: a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan ; b. melaksanakan urusan keuangan; c. melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; d. melaksanakan tugas dan fungsi Perbekel apabila Perbekel berhalangan melaksanakan tugas; dan e. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bagian Keempat Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pasal 7 (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya. (2) Kepala Urusan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan kegiatan kesekretariatan desa dalam bidang tugasnya. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi: a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; b. memberikan pelayanan administrasi kepada Perbekel; dan c. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya. Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Kelian Banjar Dinas Pasal 8 (1) Kelian Banjar Dinas berkedudukan sebagai unsur wilayah yaitu unsur pembantu Perbekel diwilayah kerjanya. (2) Kelian Banjar Dinas mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan tugas Perbekel diwilayah kerjanya.
4
4
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelian Banjar Dinas mempunyai fungsi membantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perbekel di wilayah kerjanya BAB V WEWENANG DAN KEWAJIBAN PERBEKEL Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perbekel mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan Peraturan Desa; c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina perekonomian Desa; h. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 10 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9, Perbekel mempunyai kewajiban : a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa; g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik; i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa; j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa; k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa; m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban Perbekel kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat.
5
5
Pasal 11 (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat satu kali dalam satu tahun, berakhir paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. (3) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi atau media lainnya. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. (5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Perbekel menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD BAB VI TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi. (2) Perbekel dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hubungan koordinatif dengan lembaga kemasyarakatan desa. Pasal 13 (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Perbekel. (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa. (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kelian Banjar Dinas bertanggung jawab kepada Perbekel.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6
6
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desesember 2010 BUPATI
KLUNGKUNG,
I WAYAN CANDRA Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 13
7
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
13
TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA I.
UMUM Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan Desa bersama BPD, Pemerintah Desa dipimpin oleh Perbekel.Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa, dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) huruf b Jumlah Kepala Urusan maksimal 5 (lima) Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa. Yang dimaksud dengan “urusan pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.
8
8
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipasif” adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di desa. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Untuk mendamaikan perselisihan, Perbekel dapat dibantu oleh lembaga adat setempat. Huruf l Cukup jelas.
9
9
Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa” adalah laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Yang dimaksud dengan “memberikan keterangan pertanggungjawaban” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk APBDesa. Yang dimaksud dengan “menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Pasal 11 Ayat
(1) Cukup jelas. Ayat (2) BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Perbekel, tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud “pembinaan “ dapat berupa sanksi dan / atau penghargaan Ayat (5) Yang dimaksud dengan “laporan akhir masa jabatan” adalah laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatannya. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 7
10
10
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa BPD PERBEKEL
SKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN
KELIAN BANJAR DINAS
BUPATI
I
KLUNGKUNG,
WAYAN CANDRA
11
11
