PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR : 25 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POSO Menimbang
:
a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang potensial
guna
membiayai
penyelenggaraan
Pemerintahan
dan
Pembangunan di Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah. b. bahwa untuk menyikapi potensi Perikanan yang ada di daerah ini maka salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam menggali sumber pendapatan daerah adalah melalui Retribusi Izin Usaha Perikanan. c. bahwa sebagaimana maksud huruf a dan b perlu ditetapkan dalamm suatu Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822); 2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209); 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215); 4. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
5. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848); 6. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No.75, Tambahan Lembaran Negara No. 3881); 7. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara No. 4048); 8. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3692); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952); 10. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara No. 4022); 11. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso No. 3 Tahun 1987 tentang Keputusan Mengenai Penyidik Pegawai Negeri SipiL (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Poso (Lembaran Negara No. 4 Seri D tanggal 22 Agustus 1987); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso No. 9 tentang Kewenangan Kabupaten Poso (Lembaran Daerah No. 9 Seri D No. 3 tanggal 29 September 2000);
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
POSO
TENTANG
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Poso.
2.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.
Kepala Daerah adalah Bupati Poso.
4.
Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Poso.
5.
Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Poso
6.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
7.
Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8.
Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9.
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
11. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karean pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 13. Pengusaha perikanan adalah orang/badan usaha yang melakukan usaha dibidang perikanan dan kelautan. 14. Usaha Perikanan adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan dan penyelaman dengan kapal atau perahu perikanan dan alat lainnya yang mencakup budidaya ikan, penampungan/pemasaran, pengangkutan dan pengolahan hasil perikanan. 15. Ikan adalah segala jenis ikan dan biota laut lainnya yang akan ditangani/diolah dan mempunyai nilai ekonomi. 16. Perairan adalah perairan laut, perairan umum (danau, sungai, rawa, pesisir, pasang surut) yang termasuk wewenang administrasi kabupaten. 17. Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya. 18. Penampungan/pemasaran hasil perikanan adalah setiap usaha untuk menampung dan mengangkut ikan tujuan untuk dipasarkan. 19. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budidaya ika. 20. Pengolahan hasil perikanan adalah setiap perlakuan yang dilakukan terhadap hasil perikanan dengan tujuan untuk menjaga mutu, merubah bentuk asal dengan tujuan memperoleh nilai tambah. 21. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan di laut maupun di perairan umum. 22. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. 23. SKRD adalah Surat Ketetapan Restribusi Daerah yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 24. STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah yang untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 26. SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan. 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
B A B II PERIZINAN Pasal 2 1.
Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perikanan harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
2.
Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah izin usaha perikanan (IUP).
3.
Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun. B A B III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3
1.
Dengan nama Retribusi izin usaha perikanan (IUP) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha perikanan (IUP).
2.
Objek pungutan Retribusi:
3.
a.
Penangkapan ikan.
b.
Penyelaman hasil-hasil laut.
c.
Budidaya ikan dan hasil-hasil Perikanan lainnya.
d.
Penampungan/pemasaran hasil perikanan dan hasil laut lainnya.
Subjek Retribusi orang pribadi atau badan yang melakukan izin usaha perikanan (IUP).
B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4 Retribusi izin usaha perikanan (IUP) termasuk golongan Retribusi jasa usaha.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Tingkat penggunaan jasa Retribusi izin usaha perikanan (IUP) diukur berdasarkan jenis usaha.
B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip penetapan tarif Retribusi didasarkan pada pertimbangan untuk menggantikan biaya administrasi, penyediaan fasilitas dan biaya-biaya pembinaan.
B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan (IUP) ditetapkan sebagai berikut: 1.
Usaha Penangkapan a.
b.
Penangkapan ikan laut cakalang, tuna, tongkol, layang dan sejenisnya: -
Modal dibawah < 5 juta rupiah
Rp. 24.000,-/thn.
-
Modal > 5 > 10 juta rupiah
Rp. 48.000,-/thn.
-
Modal > 10 > 50 juta rupiah
Rp. 96.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 200.000,-/thn.
Penangkapan ikan laut kakap, sunu, kerapu, lobster, udang, cumi-cumi dan sejenisnya:
c.
d.
e.
-
Modal < 5 juta rupiah
Rp. 30.000,-/thn.
-
Modal > 5 - < 10 juta rupiah
Rp. 75.000,-/t hn.
-
Modal > 10 - < 50 juta rupiah
Rp. 125.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 250.000,-/thn.
Penangkapan ikan laut tembang, beronang, kembung, teri dan sebagainya: -
Modal < 5 juta rupiah
Rp. 17.500,-/thn.
-
Modal > 5 - < 10 juta rupiah
Rp. 35.000,-/thn.
-
Modal > 10 - < 50 juta rupiah
Rp. 75.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 150.000,-/thn.
Penangkapan/pengumpulan nener (bandeng) dan benur (udang): - Modal < 5 juta rupiah Rp. 15.000,-/thn. - Modal > 5 - < 10 juta rupiah Rp. 30.000,-/thn. - Modal > 10 - < 50 juta rupiah Rp. 60.000,-/thn. - Modal > 50 juta rupiah Rp. 100.000,-/thn. Pengambilan/penyelaman siput mutiara, kulit mutiara: - Modal < 5 juta rupiah Rp. 40.000,-/thn. - Modal > 5 - < 10 juta rupiah Rp. 80.000,-/thn. - Modal > 10 - < 50 juta rupiah Rp. 162.500,-/thn. - Modal > 50 juta rupiah Rp. 325.000,-/thn.
f.
Pengambilan/penyelaman bialola, teripang laut, japing-japing mata tuju batu laga dan sejenisnya:
g.
-
Modal < 5 juta rupiah
Rp. 37.500,-/thn.
-
Modal > 5 - < 10 juta rupiah
Rp. 75.000,-/thn.
-
Modal > 10 - < 50 juta rupiah
Rp. 150.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 250.000,-/thn.
Pengolahan/pengawetan/pemasaran dan penampungan ikan, nener, benur dan hasil laut lainnya:
h.
2.
-
Modal < 5 juta rupiah
Rp. 25.000,-/thn.
-
Modal > 5 - < 10 juta rupiah
Rp. 50.000,-/thn.
-
Modal > 10 - < 50 juta rupiah
Rp. 100.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 200.000,-/thn.
Penangkapan ikan di perairan umum (danau, waduk, sungai): -
Modal < 5 juta rupiah
Rp. 15.000,-/thn.
-
Modal > 5 - < 10 juta rupiah
Rp. 25.000,-/thn.
-
Modal > 10 - < 50 juta rupiah
Rp. 50.000,-/thn.
-
Modal > 50 juta rupiah
Rp. 100.000,-/thn.
Usaha perikanan budidaya ikan air tawar, air payau dan air laut: a.
Budidaya kolam per hektar
Rp. 25.000,-/thn.
b.
Budidaya sawah per hektar
Rp. 10.000,-/thn.
c.
Budidaya ikan di danau (Karamba Jaring Apung)
Rp. 10.000,-/thn
d.
Budidaya air payau tradisional per hektar
Rp. 20.000,-/thn.
e.
Budidaya air payau semi intensif per hektar
Rp. 25.000,-/thn.
f.
Budidaya air payau intensif per hektar
Rp. 50.000,-/thn.
g.
Budidaya rumput laut per hektar
Rp. 50.000,-/thn.
h.
Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang, dll (karamba jaring apung)
e. 3.
-
ukuran < 8 m x 8 m
Rp. 25.000,-/unit.
-
ukuran > 8 m x 8 m
Rp. 50.000,-/unit.
Budidaya mutiara per hektar
Rp. 250.000,-/thn.
Usaha pembenihan
a.
Pembenihan ikan air tawar produksi diatas Rp. 1-4 juta ekor
Rp. 40.000,-/thn.
b.
Pembenihan ikan air tawar kapasitas 4 juta ekor keatas
Rp. 60.000,-/thn.
c.
Pembenihan udang galah kapasitas 1-4 juta ekor
Rp. 60.000,-/thn.
d.
Pembenihan udang windu kapasitas 1-4 juta ekor
Rp. 50.000,-/thn.
e.
Pembenihan udang galah kapasitas 4 juta ekor keatas
Rp. 80.000,-/thn.
f.
Pembenihan udang windu kapasitas 4 juta ekor keatas
Rp. 80.000,-/thn.
B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8 Wilayah pemungutan Retribusi izin usaha perikanan dipungut di Wilayah Daerah.
B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 9 1.
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2.
Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. Pasal 10
1.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
2.
Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) Pasal ini di setor ke Kas Daerah.
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 11 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah.
B A B XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 12 1.
Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
2.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
3.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.
B A B XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 1.
Pengeluaran surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
3.
Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
B A B XIII KADALUARSA Pasal 14 1.
Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2.
Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila: a.
Diterbitkan surat teguran.
b.
Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
B A B XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 15 1.
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
2.
Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yagn sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
B A B XV KETENTUAN LARANGAN Pasal 16 Didalam melakukan usaha perikanan ini dilarang:
a.
Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, racun, strom listrik, pengambilan batu karang atau segala tindakan yang dapat mengganggu dan merusak kelestarian sumber kelautan dan perikanan.
b.
Mengangkut, mengolah dan memperdagangkan hasil laut lainnya yang tidak sehat untuk manusia maupun ternak.
c.
Membuang limbah industri pengolahan hasil perikanan yang mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
B A B XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 17 1.
Wajib Retribusi yang melanggar Pasal 2, 7 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
2.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
B A B XVII PENYIDIKAN Pasal 18 1.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
2.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
c.
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d.
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
e.
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g.
Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
Menghentikan penyidikan;
k.
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 1.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
2.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso. Ditetapkan di Palu Pada tanggal 16 April 2001 BUPATI POSO
DRS. H. A. MUIN PUSADAN
