PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan; b. bahwa penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
2
Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Pedoman Organisasi Kecamatan.
Nomor 158 Tahun 2004 tentang
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Penajam Paser Utara. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. 7. Camat adalah Camat di Lingkungan Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Kecamatan yang ada dalam Daerah dinyatakan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. b. c. d.
Kecamatan Penajam Kecamatan Waru Kecamatan Babulu Keamatan Sepaku
3
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3 (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daderah. Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilimpahkan kepada Lurah.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretariat Kecamatan c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat f. Seksi Kesejahteraan Sosial g. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam h. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 6 (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.
4
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 7 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan Ketertiban; Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
Pasal 8 Kelompok Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu. Pasal 9 (1) Struktur organisasi kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. (2) Uraian tugas Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV TATA KERJA Pasal 10 Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 11 Setiap pimpinan satuan kerja wajib : a. Memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. BAB V HUBUNGAN KERJA Pasal 12 (1) Hubungan kerja kecamatan dengan Perangkat Daerah Kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
5
(2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal diwilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional. (3) Hubungan Kerja kecamatan dengan pemerintahan desa bersifat koordinasi dan fasilitasi. (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hirarki.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Disahkan di Penajam pada tanggal 22 Desember 2005 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Desember 2005
H. YUSRAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATENPENAJAM PASER UTARA, Ttd H. SUTIMAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010102965
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005 NOMOR 5
6
Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2005 TANGGAL : 22 DESEMBER 2005
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
CAMAT
SEKRETARIS KECAMATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PEMERINTAHAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERTANAHAN DAN PENGELOLAAN SDA
DESA
KELURAHAN
BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN
