PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu membentuk Peraturan daerah Kabupaten penajam Paser Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil Bupati Penajam Paser Utara.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tentang lembaran Negara 3093); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182 ); 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tentang Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 2004 Nomor 5 tentang Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
-2-
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan Tunjangan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tentang Lembaran Negara Nomor 4400); 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2000); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA dan BUPATI PENAJAM PASER UTARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penajam Paser Utara 5. Berhenti dari jabatannya adalah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
-3-
6. 7.
Kesejahteraan Bupati dan Wakil Bupati adalah berupa pemberian jaminan pemeliharan kesehatan, penyediaan rumah jabatan dan perlengkapan , kendaraan dinas Jabatan, pakaian dinas, uang duka, bantuan penguburan jenazah. Belanja Penunjang kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Bupati dan Wakil Bupati.
BAB II GAJI DAN TUNJANGAN Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan Jabatan Pasal 2
(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji pokok dan tunjangan jabatan setiap bulan. (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Bagian kedua Tunjangan Lainnya Pasal 3 (1) Selain Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan kepada Bupati danWakil Bupati diberikan tunjangan lainnya. (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari : a. Jaminan pemeliharaan kesehatan; b. Penyedian rumah jabatan dan perlengkapannya; c. Kendaraan dinas jabatan; d. Pakaian dinas; e. Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah Pasal 4 Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, dengan ketentuan: a. Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya diberikan biaya perawatan dan pengobatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi jiwa kesehatan. b. Keluarga Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak; c. Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk general chek-up paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
-4-
Pasal 5 Penyediaan rumah jabatan dan perlengkapannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan : a. Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya. b. Rumah jabatan beserta perlengkapannya tak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. c. Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik, kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah. d. Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. e. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemerintah Daerah menyewa rumah untuk rumah jabatan. f. Tipe dan harga sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf e berdasarkan Standar harga satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. g. Perjanjian sewa rumah dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. h. Dalam hal di daerah tidak tersedia rumah untuk disewa, Bupati dan/atau Wakil Bupati diberikan tunjangan perumahan. i. Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf h paling tinggi 50% dari standar harga satuan sewa rumah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati. j. Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf i diberikan setiap bulan. Pasal 6 Kendaraan Dinas Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan : a. Bupati disediakan 2 (dua) unit kendaraan perorangan dinas. b. Wakil Bupati disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas. c. Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan perorangan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah daerah. d. Penyerahan kembali kendaraan perorangan dinas sebagaiman dimaksud pada huruf a dan b paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya. Pasal 7 Pakaian dinas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf d, dengan ketentuan : a. Bupati dan Wakil Bupati disediakan pakaian dinas beserta atributnya
-5-
b.
Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 8
Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenasah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Ahli Waris Bupati dan wakil Bupati dengan ketentuan: a. Uang duka wafat sebesar 2(dua) kali gaji pokok atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji pokok b. Bantuan biaya pengurusan jenazah. Pasal 9 Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.
BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN Pasal 10 (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan. (2) Belanja Penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Bupati. (3) Belanja Penunjang kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Belanja pegawai untuk kebutuhan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. b. Belanja barang dan jasa; c. Belanja Perjalanan Dinas; d. Belanja Pemeliharaan; e. Belanja modal disediakan untuk mendanai pembangunan/perluasan/renovasi rumah jabatan pengadaan perlengkapan/peralatan/inventaris rumah jabatan, perlengkapan/peralatan kantor pengadaan kendaraan dinas dan belanja sejenis lainnya yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah. (4) Besarnya belanja operasional Penunjang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. sampai dengan Rp 5 Milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinngi sebesar 3%; b. diatas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%; c. diatas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1.50%;
-6-
d. diatas Rp 20 milyar sampai dengan Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0.80%; e. diatas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0.40%; f. diatas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0.15%; Pasal 11 Besarnya tunjangan lainnya sebagaimana di maksud pada pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Pasal 12 Pajak Penghasilan Bupati dan Wakil Bupati dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PENGELOLAAN BELANJA KEUANGAN. Pasal 13 (1) Sekretaris Daerah menyusun belanja Bupati dan Wakil Bupati. (2) Penyusunan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam rencana kerja yang dirinci kedalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. (3) Belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada pos belanja Bupati dan Wakil Bupati. (4) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (5) Pengeluaran atas beban belanja untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1)
(2)
(3)
Bupati menggunakan belanja penunjang kegiatan Wakil Bupati apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Bupati yang diberhentikan sementara. Wakil Bupati menggunakan belanja penunjang kegiatan Bupati apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati yang diberhentikan sementara. Penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) sampai dengan diaktifkannya kembali Bupati atau Wakil Bupati.
-7-
Pasal 15 (1) (2) (3)
Belanja penunjang kegiatan Wakil Bupati yang menggantikan Bupati disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Bupati. Wakil Bupati yang terpilih menggantikan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Penunjang kegiatan yang berlaku bagi Bupati. Penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan mulai tanggal (1) bulan berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji sebagai Bupati.
Pasal 16 (1)
(2)
(3)
Penjabat Bupati sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Bupati yang berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dengan Wakil Bupati diberikan belanja penunjang kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. Penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji selaku Penjabat Bupati dan berakhir sampai dengan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih . Sementara menunggu pengucapan sumpah/janji Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari Bupati dapat menggunakan belanja penunjang kegiatan Bupati.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Hal-hal lain yang berkaitan dengan kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Dalam hal terjadi permasalahan Peraturan Daerah ini, peyelesainnya difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur selaku Wakil Pemerintah bagi Daerah. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-8-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Disahkan di Penajam pada tanggal 22 Juli 2005 BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Ttd H. YUSRAN Diundangkan di Penajam pada tanggal 22 Juli 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, Ttd DRS. H. SUTIMAN, MM PEMBINA TINGKAT I NIP. 010102965 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2005 NOMOR 1
-9-
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA 1. UMUM Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat serta bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Negara perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk gaji dan tunjangan yang dibiayai melalui APBD. Disamping itu dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu di dukung dengan biaya penunjang kegiatan operasional dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui APBD dengan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah. 2. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a. Lembaga Asuransi yang menangani jaminan pemeliaharan kesehatan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Huruf b. Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat dengan ketentuan sebagai berikut ; -
Belum pernah menikah
-
Berumur paling tinggi 17 tahun bagi yang tidak bersekolah
Berumur paling tinggi 25 tahun bagi yang berstatus pelajar pelajar/mahasisiwa Pasal 5 Huruf a Penyerahan rumah jabatan dituangkan dalam berita acara serah terima rumah jabatan.
- 10 -
Huruf b Cukup jelas Huruf c. Pengembalian rumah jabatan beserta perlengkapannya dituangkan dalam berita acara serah terima rumah jabatan. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung sejak ikatan yang dilakukan yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga dapat mengakibatkan beban anggaran belanja daerah. Huruf d. Yang dimaksud berhenti dari jabatannya adalah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Huruf e. Rumah yang disewa dapat berikut perlengkapannya. Huruf f. Tipe rumah jabatan dimaksud mencakup ukuran, struktur, dan kualitas bangunan. Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Pasal 6 Huruf a. Yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas adalah berupa 1(satu) unit kendaraan dinas protokoler dan 1(satu) unit kendaraan dinas lapangan yang penyerahannya dituangkan dalam berita Acara Serah Terima Huruf b. Penyerahan kendaraan dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Huruf c. Penyerahan kembali kendaraan Dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kendaraan Perorangan Dinas. Yang dimaksud dengan tanpa Kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan denga pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah daerah. Huruf d Cukup jelas Pasal 7 Huruf a. Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas : 1) Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun 2) Pakaian Sipil Resmi disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun, dan 3) Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tahun 4) Pakaian Dinas Upacara disediakan 1(satu) pasang dalam satu tahun
- 11 -
Huruf b. Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip kesedehanaan, kepatutan dan kewajiban Pasal 8 Huruf a Cukup jelas Huruf b Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang diberikan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman. Pasal 9 Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai Jejabat Negara. Pasal 10
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Rencana kerja dimaksud memuat program kegiatan tahunan yang diformulasikan berdasarkan tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati.
Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Belanja Barang dan Jasa adalah belanja pakaian dinas, disediakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan wakil Bupati berikut atributnya. Huruf c Belanja Perjalanan dinas dalam rngka melaksanakan tugas baik didalam daerah maupun diluar daerah yang besarannya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas yang ditetapkan Bupati Huruf d Belanja Pemeliharaan, seperti: 1. Belanja pemeliharaan kendaraan dians dan kendaraan operasional yang dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas. 2. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris rumah jabatan dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Huruf e Cukup Jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14
- 12 -
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan diberhentikan sementara yaitu menunggu putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap apabila yang bersangkutan: a. dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan. b. Didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme makar/atau tidak pidana terhadap keamanan Negara. c. Menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana yang melibatkan tanggung jawabnya. Wakil Bupati yang diberhentikan sementara hanya diberikan gaji, tunjangan jabatan:
Ayat (2) Ketentuan ini mengatur bahwa Bupati yang diberhentikan sementara hanya diberikan gaji dan tunjangan jabatan
Ayat (3) Bupati dan Wakil Bupati dapat menggunakan kembali belanja penunjang kegiatan terhitung sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali. Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 1
