PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERDA : RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

150

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang

: a. bahwa dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, maka untuk meningkatkan tertib usaha pada sektor Perdagangan di Kabupaten Manokwari, dipandang perlu untuk menata kembali Perizinan Usaha Perdagangan; b. bahwa dalam rangka pemantapan realisasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka dipandang perlu menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari;

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


151

4. Undang–Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); 5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2977); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;



152

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri; 20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah; 23. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; 24. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 25. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 26. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 60).



153

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI dan BUPATI MANOKWARI MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari. 2. Bupati adalah Bupati Manokwari. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. 7. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi. 8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan. 10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar. 11. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.



154

12. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya. 13. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndangUndangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 15. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang mempunyai kesempatan dan peluang untuk menciptakan bentuk dan desain produk-produk yang baru. 16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah adalah ketetapan retribusi yang menentukan besaranya pokok retribusi. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah rertibusi yang yang telah ditetapkan. 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi. 21. Bendahara Khusus Penerimaan adalah Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari. 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah dan retribusi. 23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan Nama Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. (2) Objek Retribusi adalah Jasa Pemberian Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar.



155

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha perdagangan. (4) Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan termasuk Retribusi Perizinan tertentu. BAB III SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Pasal 3 (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dilngkup Kab. Manokwari wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangandari Bupati Kab. Manokwari melalui Dinas yang membidangi Perdagangan. (2) Surat Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil. b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah. c. Surat Izin Usaha Perdagangan Besar. Pasal 4 Kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan berada pada Bupati atau Dinas yang ditunjuk menangani usaha perdagangan. Pasal 5 Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pasal 6 (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat diterbitkannya SIUP. (3) Surat Izin Usaha Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 7 (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP kecil. (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Menengah. (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib dikenakan SIUP Besar.



156

Pasal 8 Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih, baik karena peningkatan maupun perubahan yang dibuktikan dengan akte dan atau neraca perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Pasal 9 (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1). Tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan. 2). Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat. b. Pedagang Keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima. (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Bupati Cq Dinas yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan dengan melampirkan : a. Copy SITU dari Bupati/Kepala Distrik. b. Copy KTP Pimpinan Perusahaan. c. NPWP Perusahaan. Pasal 10 Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. BAB IV TATA CARA PENERBITAN SIUP Pasal 11 (1) Permintaan SIUP Kecil, Menengah dan Besar bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diajukan kepada Bupati Cq. Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan. (2) Permintaan SIUP sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab perusahaan. Pasal 12 (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib melampirkan dokumendokumen dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas : 1. Surat Permohonan Izin (SPI). 2. Copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan. 3. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas. KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006 – PAPUA BARAT


157

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan. 5. Copy NPW Perusahaan. 6. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO). 7. Neraca Awal Perusahaan. 8. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. b. Perusahaan berbentuk Koperasi : 1. Surat Permohonan Izin. 2. Copy Akte Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang. 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemimpin/Penanggung Jawab Koperasi. 4. Copy NPWP Perusahaan. 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO). 6. Neraca Awal Perusahaan. 7. Pas Foto Pengurus ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. c. Perusahaan yang berbentuk badan hukum yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi (Perusahaan Persekutuan) : 1. Surat Permohonan Izin. 2. Copy Akte Pendirian Perusahaan/Akte Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemimpin/Penanggung Jawab Perusahaan. 4. Copy NPWP Perusahaan. 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO); 6. Neraca Awal Perusahaan; 7. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. d. Perusahaan Perorangan : 1. Surat Permohonan Izin; 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemimpin/Penanggung Jawab Perusahaan; 3. Copy NPWP Perusahaan; 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO); 5. Neraca Awal Perusahaan; 6. Pas Foto Direktur ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. (2) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO), wajib melampirkan Surat Keterangan dan tidak perlu melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). (3) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian selesai.



158

BAB V PEMBUKAAN CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN Pasal 13 (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan untuk memperoleh SIUP Cabang. (2) Penerbitan SIUP Cabang perusahaan yang bersangkutan wajib melampirkan dokumen sebagai berikut : a. Surat Permohonan Izin. b. Copy SIUP Perusahaan Pusat. c. Copy Akte Notaris atau bukti lainnya tentang Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan; d. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Kantor Cabang Perusahaan; e. Copy Tanda daftar Perusahaan Kantor Pusat. f. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Kabupaten setempat bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang–Undang Gangguan (HO). BAB VI PERUBAHAN PERUSAHAAN Pasal 14 (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati cq. Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan. (2) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto)n ditetapkan sebagai berikut : a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan sehingga lebih besar dari semula melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) wajib memperoleh SIUP Menengah. b. SIUP Menengah mengadakan perubahan modal dan kekayaan sehingga lebih besar dari semula melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) wajib memperoleh SIUP Besar. Pasal 15 (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pergantian SIUP secara tertulis kepada Bupati Cq. Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. (2) Permintaan pergantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12. b. Melampirkan Surat Keterangan hilang dari kepolisian setempat. c. Melampirkan SIUP asli yang rusak.


159


BAB VII PELAPORAN Pasal 16 (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. (2) Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut : a. Semester pertama selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli; b. Semester kedua selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Pasal 17 (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Manokwari dengan melampirkan alasan penutupan dan SIUP asli. (2) Perusahaan yang tidak lagi melakukan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas akan dikeluarkan Surat Keputusan Penutupan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB. VIII BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 18 (1) Biaya Penerbitan SIUP untuk tiap-tiap golongan usaha perdagangan ditetapkan dengan peraturan Daerah sebelumnya. (2) Besarnya biaya administrasi Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Perusahaan Perorangan Koperasi CV PT Badan Usaha Lain (BUL)


Kecil (Rp) 100.000 100.000 150.000 200.000 200.000

Menengah (Rp 150.000 150.000 200.000 300.000 300.000

Besar (Rp) 250.000 250.000 250.000 500.000 500.000


160

BAB IX TATA CARA PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal melalui Bendaharawan khusus Penerima dan Penyetor; (2) Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini merupakan pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor dalam tempo 1 x 24 jam kecuali hari libur dan bukti setoran disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungut dan instansi terkait lainnya. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 (1) Perusahaan diberikan peringatan tertulis apabila : a. Tidak melakukan kewajiban ketentuan dalam Peraturan daerah ini; b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; c. Belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah. d. Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan Pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek; e. Adanya laporan pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang. Pasal 21 (1) SIUP dapat dibekukan apabila : a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2; b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti perdagangan jasa/penjualan berjangka dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh; c. Sedang diperiksa di sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI dan atau melakukan tindak pidana lainnya; d. Selama SIUP dibekukan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan; e. Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan SIUP;



161

f. Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; g. Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan : a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap. Pasal 22 (1) SIUP dapat dicabut apabila : a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai ketentuan dalam pasal 20 dan 21; b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 dan Pasal 32 ayat 1; c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan tetap; d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP. (2) Pencabutan SIUP dilakukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penerimaan daerah; (3) Tindakan pidana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 24 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



162

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribdi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bntuan tenaga ahli dalm rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan atau sanksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daeran Tahun 2003 Nomor 28) dinyatakan dicabut dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


163


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 BUPATI MANOKWARI, CAP/TTD DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari pada tanggal 01 Desember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI, CAP/TTD Drs. ANTHONIUS LESNUSSA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 081 927 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2006, NOMOR 15

Manokwari, 23 Oktober 2007 Untuk Salinan yang Sah sesuai Asli AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

ROBERTH K.R. HAMMAR, SH.MH. PEMBINA TINGKAT I NIP. 640 021 444


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents