PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG UTARA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur ketentuan mengenai pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; b. bahwa jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalan, dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin; c. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Retribusi guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka perlu diadakan peraturan tersendiri mengenai Retribusi Izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; d. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a, b dan c tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186); 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 9. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan BUPATI LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGUNAAN JALAN SELAIN KEGIATAN LALU LINTAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara; 2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai Badan Legislatif Daerah; 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara; 5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara; 6. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; 7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan; 8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha dengan nama dan bentuk apapun;
9.
10. 11.
12. 13.
Pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah pengguna jalan untuk keperluan tertentu guna penyelenggaraan kegiatan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas; Rambu-rambu lalu lintas di jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan diantara sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan; Biaya pelayanan izin pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan / pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkannya; Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi; Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara; BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2
(1)
(2) (3)
Dengan nama retribusi izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas selanjutnya disebut merupakan pungutan daerah yang dikenakan pada orang pribadi atau badan sebagai imbalan jasa atas pelayanan pemerintah dalam proses pemberian izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; Obyek retribusi ini adalah jasa pelayanan pemberian izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas; Subjek retribusi ini adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemberian izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3
Retribusi izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB IV IZIN PENGGUNA JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS Pasal 4 Setiap orang atau badan yang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu dan atau selain untuk kegiatan lalu lintas, wajib memiliki izin. Pasal 5 Pengguna jalan dapat di izinkan untuk keperluan diluar fungsi sebagai jalan guna penyelenggaraan kegiatan tertentu selain untuk lalu lintas yang menyangkut kepentingan nasional, kepentingan umum yang bersifat nasional dan kepentingan pribadi atau badan sebagai berikut : 1. Perlombaan atau pacuan 2. Peringatan hari-hari nasional atau keagamaan 3. Propesi adat 4. Resepsi pernikahan 5. Macam-macam kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, susila dan adat.
Pasal 6 Klasifikasi jalan yang dapat diizinkan untuk kegiatan tertentu, sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini adalah : 1. Jalan Nasional dan Jalan Propinsi, untuk penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut kepentingan nasional; 2. Jalan Kabupaten, Propinsi dan Jalan Desa, untuk penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum yang bersifat nasional atau daerah dan kepentingan orang pribadi atau badan. BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN Bagian Pertama Permohonan Pasal 7 Untuk mendapatkan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, setiap orang pribadi atau badan harus mengajukan surat permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jalan dimaksud dipergunakan. Pasal 8 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : 1. Photo copy kartu tanda penduduk (KTP) permohonan 2. Daerah lokasi jalan yang akan dipergunakan 3. Rekomendasi dari kepala desa / lurah setempat 4. Surat izin keramaian dari kepolisian Bagian Kedua Pertimbangan Pasal 9 Pejabat yang berwenang memberikan izin pengguna jalan selain, untuk kegiatan lalu lintas, wajib mempertimbangkan keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas umum. Pasal 10 (1) (2)
Pengguna jalan yang mengakibatkan penutup badan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dengan jalan yang ditutup; Pengalihan arus lalu lintas umum kejalan alternatif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara. Pasal 11
Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang tidak sampai mengakibatkan penutupan badan jalan diberikan izin, tetapi harus dengan menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud, untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas umum.
Bagian Ketiga Pemberian Izin Pasal 12 (1) (2)
Kepala Dinas Perhubungan melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini. Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar, permohonan diterima dan kepada pemohon diwajibkan membayar retribusi yang ditetapkan dengan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) Pasal 13
(1) (2)
Masa berlakunya izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas paling lama 5 (lima) hari. Dalam keadaan yang sangat diperlukan, masa berlakunya izin pengguna jalan senbagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diperpanjang paling lama sampai dengan 5 (lima) hari. BAB VI PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN Pasal 14
(1)
(2)
Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat menolak permohonan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas jika hal tersebut dapat mengganggu kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas umum dan atau karena permohonan tidak dapat memenuhi sebagaimana atau seluruh persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini. Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertu.lis dengan disertai alasan-alasan penolakannya kepada permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum rencana penggunaan jalan tersebut dilaksanakan. BAB VII RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS Bagian Pertama Kewajiban Membayar Retribusi Pasal 15
Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemberian izin pengguna jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, wajib membayar retribusi. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa Pasal 16 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan panjang jalan serta jangka waktu penggunaan jalan yang dipergunakan untuk kegiatan dimaksud.
BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR RETRIBUSI Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran Pasal 17 (1)
(2) (3)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau semua biaya pemberian izin, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya administrasi dalam rangka pemberian izin dimaksud. Menutup jalan. Bagian Kedua Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 18
(1)
(2)
Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini. Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) masa retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini adalah sebagaimana berikut : a. Jalan Propinsi - Panjang Jalan s/d 30 selama sampai dengan 5 (lima) hari Rp. 50.000.00 b. Jalan Kabupaten - Panjang Jalan s/d 30 selama sampai dengan 5 (lima) hari Rp. 40.000.00 c. Jalan Desa - Panjang Jalan s/d 30 selama sampai dengan 5 (lima) hari Rp. 25.000.00 BAB IX WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Pertama Wilayah Pasal 19
Pemungutan retribusi dilakukan diwilayah Kabupaten Lampung Utara Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan Pasal 20 (1) (2)
Retribusi dipungut oleh petugas yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) yang kemudian disetorkan kepada bendaharawan khusus. Bentuk isi dan ukuran surat keterangan retribusi daerah diputuskan oleh Bupati. Pasal 21
Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati. BAB X PENGAWASAN Pasal 22 (1) (2)
Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan dan atau pertimbangan atas pelaksana tugas kepada Bupati. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk Bupati. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 23
(1)
(2)
Barang siapa menggunakan jalan diluar fungsi sebagai jalan dan atau menyelenggarakan kegiatan tertentu lalu lintas tanpa izin dan tanpa membayar retribusi, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ditetapkan di Kotabumi Pada tanggal 10 Mei 2006 BUPATI LAMPUNG UTARA, Dto HAIRI FASYAH Diundangkan di Kotabumi Pada tanggal 10-5- 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Dto BACHTIAR BASRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2006 NOMOR 03
