PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUPANG, Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 29 Tahun 1998 dalam pelaksanaannya dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan oleh karena itu Pemerintah Daerah merasa perlu melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan tertentu mengenai besarnya retribusi; b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
© HuMa 2003
4. Undang-undang Gangguan (Hider Ordonantie Statbalad Tahun 1962 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb nomor 450 tahun 1940. 5. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Nomor 2944). 7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undangundang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944). 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274). 10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501). 11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
© HuMa 2003
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). 13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338). 16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692). 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Pengendalian Pencemaran bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan (Hider Ordonantie) 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di kawasan industri. 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta
© HuMa 2003
Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaanperusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri. 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Prosedur
Penetapan
Produk-produk
Hukum
di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri. 22. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah. 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah. 24. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 498). 25. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang; 26. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Nomor 1999 seri D Nomor 408 tanggal 18 Desember 2000).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG, MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN TENTANG
DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN PERTAMA
KUPANG PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
© HuMa 2003
Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 1999 Nomor 313 seri B Nomor 1 tanggal 18 Agustus 1999, diubah sebagai berikut: A. Bab VI Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut: a. Golongan Industri -
Luas 1 s/d 25 m2…………... sebesar ……… Rp. 150.000,-
-
Luas 26 s/d 100 m2………... sebesar ……… Rp. 200.000,-
-
Luas 101 s/d 500 m2 …….... sebesar ……… Rp. 275.000,-
-
Luas 501 s/d 1.000 m2…….. sebesar ……… Rp. 375.000,-
-
Luas 1001 s/d 1500 m2 …… sebesar ……… Rp. 500.000,-
-
Luas 1501 m2 keatas …….... sebesar ……… Rp. 650.000,-
b. Golongan Pertokoan dan Pasar -
Luas 1 s/d 25 m2…………... sebesar ……… Rp. 125.000,-
-
Luas 26 s/d 100 m2………... sebesar ……… Rp. 150.000,-
-
Luas 101 s/d 500 m2 …….... sebesar ……… Rp. 225.000,-
-
Luas 501 s/d 1.000 m2…….. sebesar ……… Rp. 325.000,-
-
Luas 1001 s/d 1500 m2 …… sebesar ……… Rp. 450.000,-
-
Luas 1501 m2 keatas …….... sebesar ……… Rp. 600.000,-
c. Golongan Pemukiman/Sosial -
Luas 1 s/d 25 m2…………... sebesar ……… Rp. 75.000,-
-
Luas 26 s/d 100 m2………... sebesar ……… Rp. 100.000,-
-
Luas 101 s/d 500 m2 …….... sebesar ……… Rp. 175.000,-
-
Luas 501 s/d 1.000 m2…….. sebesar ……… Rp. 275.000,-
-
Luas 1001 s/d 1500 m2 …… sebesar ……… Rp. 400.000,-
-
Luas 1501 m2 keatas …….... sebesar ……… Rp. 450.000,-
d. Golongan Pergudangan -
Luas 1 s/d 25 m2…………... sebesar ……… Rp. 100.000,-
-
Luas 26 s/d 100 m2………... sebesar ……… Rp. 125.000,-
-
Luas 101 s/d 500 m2 …….... sebesar ……… Rp. 200.000,-
© HuMa 2003
-
Luas 501 s/d 1.000 m2…….. sebesar ……… Rp. 300.000,-
-
Luas 1001 s/d 1500 m2 …… sebesar ……… Rp. 425.000,-
-
Luas 1501 m2 keatas …….... sebesar ……… Rp. 575.000,-
B. BAB VI Pasal 8 ayat (2) di tambah huruf e dan harus dibaca sebagai berikut: -
Tempat Usaha (Pabrik) yang lokasinya terdapat di luar lokasi Industri besar retribusinya akan ditentukan sama seperti pada lokasi industri sesuai ukuran tempat usaha. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang. Ditetapkan di : Kupang Pada tanggal : 19 Maret 2001 ________________________ BUPATI KUPANG
DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor : 129 Seri B Nomor 2 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG
BARNABAS B. NDJURUMANA, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 620016018 © HuMa 2003
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR: 4 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II KUPANG NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN I.
UMUM Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah merasa perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sekaran ini dan oleh karena itu perlu di tetapkan kembali tarif retribusinya yang baru dengan Peraturan Daerah.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 ayat (2) Huruf a
:
cukup jelas.
b
:
cukup jelas
c
:
cukup jelas
d
:
cukup jelas
e
:
cukup jelas
:
cukup jelas
Pasal 2
© HuMa 2003
