PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna yang seiring dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, perlu peningkatan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat Desa dengan memberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya; b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditinjau dan disesuaikan; c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas, dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
www.djpp.depkumham.go.id
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI dan BUPATI KUANTAN SINGINGI MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi. 4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
www.djpp.depkumham.go.id
5.
6.
7. 8.
9. 10. 11. 12.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa . Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya. Tunjangan adalah jumlah penerimaan/bantuan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus yang diatur dalam Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. BAB II KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA
Pasal 2 Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 3 Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa serta diangkat dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 4 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Pasal 5 Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari Kepala Urusan sebagai unsur sekretariat, Kepala Urusan Umum, dan Kepala Seksi sebagai unsur pelaksana teknis lapangan serta Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD.
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 6 Pegawai Negeri Sipil/ Polri dan TNI yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa, mengenai kedudukan kepegawaiannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bersangkutan. BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN Bagian Pertama Jenis Penghasilan Pasal 7 (1)
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2)
Penghasilan
tetap
dan/atau
tunjangan
lainnya
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa. Bagian Kedua Penghasilan Tetap Pasal 8 (1)
Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa : a. honorarium/gaji yang telah di tetapkan setiap bulannya yang bersumber baik dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten; b. honorarium/gaji yang telah ditetapkan setiap bulannya yang bersumber dari PAD Desa ataupun yang lainnya.
(2)
Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.
(3)
Apabila besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, maka disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 9
Pegawai Negeri Sipil/Kepolisian atau TNI yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa menerima penghasilan tetap setiap bulan yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pasal 10 Penghasilan tetap yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang penghasilan/gaji Pegawai Negeri Sipil .
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 11 (1) (2)
(1)
Penghasilan tetap Kepala Desa diberikan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Penghasilan tetap Perangkat Desa diberikan terhitung sejak ditetapkan pengangkatannya oleh Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Bagian Ketiga Tunjangan lainnya Pasal 12 Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat terdiri dari : a. tunjangan kesehatan; b. tunjangan kecelakaan; c. tunjangan kematian; dan d. tunjangan perbaikan penghasilan.
(2)
Sekretaris Desa
yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil, diluar
penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, hanya dapat diberikan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan desa. Pasal 13 Tunjangan kesehatan dapat berupa biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan diberikan berdasarkan kemampuan keuangan desa. Pasal 14 Tunjangan kecelakaan diberikan apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil mengalami kecelakaan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah desa, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan ketentuan besarnya paling tinggi 2 (dua) bulan penghasilan tetap yang diterima atau sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal 15 Tunjangan kematian diberikan kepada ahli warisnya, apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Desa, yang besarnya paling tinggi 6 ( enam) bulan penghasilan tetap yang diterima atau sesuai kemampuan keuangan desa. Pasal 16 Tunjangan perbaikan penghasilan dapat berupa tunjangan beban kerja, tunjangan operasonal dan lainnya, yang diberikan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 17 (1)
(2) (3)
(1) (2)
(3)
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun untuk Kepala Desa dan 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa dapat diberikan penghargaan dari desa dan Pemerintah Daerah. Pemberian penghargaan dari desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi serta wewenang Kepala Desa. Pembinaan teknis dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi: memberikan pedoman rincian penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, memberikan penghargaan atas prestasi kerja yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi: Fasilitasi pemberian penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, fasilitasi pemberian penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20 Hal-hal yang merupakan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
www.djpp.depkumham.go.id
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
Disahkan di Teluk Kuantan pada tanggal 28 Januari 2009 BUPATI KUANTAN SINGINGI,
H. SUKARMIS Diundangkan di Telukkuantan pada tanggal 28 Januari 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,
Drs.H. ZULKIFLI, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR 3
www.djpp.depkumham.go.id
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penguatan otonomi desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan di desa, perlu diberikan hak keuangan dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan penghasilan yang di biayai dari APB Desa. Melihat potensi yang ada di masing-masing desa, tentunya akan membedakan besaran pendapatan desa di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga tidak menutup kemungkinan perbedaan penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa antara desa yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu pengaturan mengenai besaran penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, khususnya berdasarkan Pendapatan Asli Desa dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencakup Jenis penghasilan, rincian penghasilan tetap dan rincian tunjangan lainnya, yang diharapkan dapat memberikan dorongan peningkatan prestasi kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Sekretariat Desa terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Kepala Sekretariat dan Kepala Urusan Umum Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas
www.djpp.depkumham.go.id
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimaksud adalah peraturan perundangundangan bidang kepegawaian atau ketentuan lainnya. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Yang termasuk ahli waris dalam ketentuan ini adalah istri dan anak, pemberian tunjangan kematian dibayarkan sekaligus. Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Kepala desa dan perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan dapat berupa Piagam Penghargaan atau dalam bentuk penghargaan lainnya. Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR
www.djpp.depkumham.go.id
