PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang

:

bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, serta sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

-27. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO dan BUPATI PONOROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

PONOROGO

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 4. Bupati, adalah Bupati Ponorogo. 5. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo. 6. Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa, adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

-39. Kepala Desa, adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa. 10. Perangkat Desa, adalah mereka yang memenuhi syarat yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 11. Sekretaris Desa, adalah Perangkat Desa yang mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 12. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 13. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya setiap bulan. 14. Pegawai Negeri Sipil, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 16. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2 (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan tetap berupa uang setiap bulan paling sedikit sama dengan Upah Minimal Regional Kabupaten atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

(2)

Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan tunjangan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

(3)

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam APB Desa.

(4)

Sekretaris Desa diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-4Pasal 3 Ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa yang sekurang-kurangnya memuat : a. Rincian Penghasilan Tetap ; b. Jenis Tunjangan Penghasilan ; c. Rincian Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4 Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5 (1)

Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan yang berupa uang sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap yang telah ditetapkan.

(2)

Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara, maka Pelaksana Harian Kepala Desa dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Lainnya diberikan tambahan penghasilan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 6 (1)

Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Kepala Desa.

(2)

Penjabat Perangkat Desa Lainnya diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya apabila penghasilan tetap Perangkat Desa Lainnya dimaksud ada.

Pasal 7 (1) tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain berupa : a. tunjangan operasional ; dan b. tunjangan kesehatan; (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya menerima tunjangan penghasilan dan/atau tunjangan lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan.

-5BAB III PENGHARGAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 8 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berakhir masa jabatannya atau diberhentikan karena meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan penghargaan paling sedikit 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan. (2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan.

BAB IV PEMBAYARAN PENGHASILAN Pasal 9 Penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dibayarkan berdasarkan daftar yang dibuat oleh Bendahara Desa dan diketahui/disetujui oleh Kepala Desa.

Pasal 10 Bendahara Desa harus mempunyai rekening di Bank-bank Pemerintah atau Kantor Pos terdekat, untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 (1) Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Penyesuaian kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. (3) Pengaturan kedudukan keuangan Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil disamakan dengan Perangkat Desa Lainnya.

-6BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Sekretariat Desa dan Staf Sekretariat Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Pada tanggal

Ponorogo 17 Desember 2007

BUPATI PONOROGO, Cap.

TTD

H. MUHADI SUYONO, SH. M.Si. Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Seri tanggal 17 Desember 2007 Nomor 6/C. An. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah Cap.

TTD

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 046 985 Sesuai dengan aslinya An. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM Cap.

TTD K A D E R I, SH Pembina NIP. 010 085 131

C

-7PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

I.

UMUM :

II.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mnempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) di luar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi. Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 Angka 19 dalam hal Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa Bangun Serah Guna, setelah selesainya pendirian bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, pihak lain sebagai mitra bangun serah guna harus menyerahkan terlebih dahulu hasil bangun serah guna kepada pemerintah desa, selanjutnya dapat mendayagunakan hasil bangun serah guna tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup Jelas. Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

-8Pasal 6 Ayat (1) Yang dimaksud BUMDesa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud Kios Desa adalah bangunan berupa los atau toko milik desa yang disewa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian untuk kegiatan usaha ekonomi. Yang dimaksud lain-lain usaha desa adalah usaha desa yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud “tanah kas desa” adalah semua tanah yang dimiliki desa. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.

-9Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup Jelas ------------ o 0 o -------------