PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA SARANA PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARO, Menimbang : a. bahwa ketentuan dan pengaturan tentang pemungutan retribusi penerbitan perizinan usaha yang berhubungan dengan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha. b. bahwa untuk upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perizinan usaha sarana kegiatan pelayanan kesehatan tersebut di atas, maka dirasa perlu khusus pengaturan perizinan usaha kegiatan pelayanan kesehatan dimaksud ditetapkan secara tersendiri dan terpisah dari pengaturan perizinan usaha kegiatan non kesehatan. c. Bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b di atas dipandang perlu pengaturan perizinan usaha sarana pelayanan kesehatan dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Daerah . Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052); 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang
…..
~2~ 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATI KARO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA SARANA PELAYANAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Karo . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Karo. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo; 6. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berstatus Badan Hukum yang melakukan dan atau menjalankan suatu usaha. 7. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan suatu usaha. 8. Pemegang izin usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang berhak atas izin usaha.
9. Praktek …..
~3~ 9. Peraktek Kesehatan adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang telah berpendidikan dibidang medis antara lain seperti Dokter, Bidan dan Perawat Medis untuk melakukan usaha pelayanan kesehatan termasuk pemeriksaan, pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. 10. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi antara lain Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas), Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA), Rumah Bersalin, Kelinik Kecantikan, kelinik Perawatan Penderita Narkoba , Rumah Sakit, Peraktek Dokter, Apotek, Toko Obat, Laboratorium, Bidan, Perawat dan Fisioterafi dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya. 11. Refraktionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Refraksionis Optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri, 12. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan propesinya. 13. Standard Propesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan Propesi secara baik. 14. Pengobatan Tradisional yang seanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatnya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. 15. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap
dengan cara di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan. 16. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisonal. 17. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah Bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran. 18. Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan. 19. Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yag telah ditetapkan. 21. Surat …..
~4~ 21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yanhg digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati. 22. Tenaga Pengobat Tradisional Luar Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobat Indonesia
yang belajar di luar negeri. 23. Shinshe adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obat tradisional berasal dari Cina. 24. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah. 25. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupunktur. 26. Battra Tusuk Jari ( Akupressuris) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat Bantu lainnya kecuali jarum. 27. Batrra Refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi , teori analgesic dan teori Yin dan dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda tumpul. 28. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dll. 29. Battra Pijat Urat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan. 30. Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas. 31. Chiropractie adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (chiropractie) dengan cara tehnik khusus untuk gangguan otot dan persendian. 32. Battra Pendekatan Agama antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama atau Spiritual. 33. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita) yang umumnya sudah dimiliki
sejak lahir melalui latihan kepekaan dengan meditasi. 34. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional. 35. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional, dengan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun. 36. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. 37. Tenaga …..
~5~ 37. Tenaga Dalam ( Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) kepada seseorang. 38. Reiky Master ( Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan , memberi energi baik langsung maupun tidak langsung ( jarak jauh). 39. Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional cina yaitu dengan menyalurkan chi (energi) pengobat ke tubuh penderita dengan tujuan melancarkan dan menyeimbangkan chi tubuh penderita. 40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi terutang. 42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 43. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi; 44. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan; BAB II KETENTUAN PERIZINAN Pasal 2 (1)
(2)
Setiap orang atau suatu badan yang akan menyelenggarakan pelayanan sarana kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan usaha sarana pelayanan kesehatan diwajibkan memiliki Izin tertulis, sertifikat dan atau rekomendasi dari bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Jenis izin di Bidang Kesehatan terdiri dari : a. Izin bagi pelayanan medik dasar yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Izin Praktek Dokter ; Izin Praktek Dokter Gigi ; Izin Praktek Bidan ; Izin Praktek Perawat ; Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (klinik); Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) ; 7. Izin …..
~6~ 7. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin ; 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. b. Izin bagi pelayanan medik spesialis (Rujukan) yaitu : 1. Izin Praktek Dokter Spesialis ; 2. Praktek Dokter Gigi Spesialis ; 3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis; 4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum ; 5. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba ; 6. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan ; 7. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. c. Izin bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu : 1. Izin Apotik dan atau Toko Obat; 2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik) 3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan ; 4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi ; 5. Izin Praktek Fisioterapis; 6. Izin Kerja Nutrisionis (ahli Gizi); 7. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO); 8. Izin Penyelenggaraan Optikal 9. izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. d. Izin bagi Pelayanan Makanan dan Minuman yaitu : 1. Izin Penyehatan Jasa Boga ; 2. Sertifikasi Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga ; 3. Sertifikasi restoran dan rumah makan laik sehat. 4. Izin penyelenggaraan air minum isi ulang. 1. Izininshe;n Tabib ;
e. Izin Sarana Pengobatan Tradisional yaitu : 1. Izin Sinshe; 2. Izin Akupunkturis ; 3. Izin Battra refleksi ;
4. Izin Battra pijat urat ; 5. Izin Battra patah tulang ; 6. Izin Battra ramuan ; 7. Izin Battra tusuk jari (Akupressuris); 8. Izin Battra tenaga dalam ; 9. Izin Battra pendekatan agama ; 10. Izin Battra paranormal ; 11. Izin Battra Sunat; 12. Izin Battra Tukang gigi ; 13. Izin Battra Gurah; 14. Izin Battra Dukun Bayi; 15. Izin Reiky Master; 16. Izin Qigong; 17. Izin Chiropractie
f. Izin …..
~7~ f. Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan yaitu : 1. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu) ; 2. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu; 3. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu). g. Izin Pengelolaan Pembuatan Pupuk dan Pestisida. h. Rekomendasi bidang kesehatan. i. Izin Sementara Uji coba Rumah Sakit. Pasal 3 (1) Izin sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2) huruf
a, b, c s/d f Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan harus di daftar ulang 1 (satu) tahun sekali, kecuali khusus bagi penyelenggara Rumah Sakit, apabila dalam penyelenggaraan masih belum memenuhi persyaratan tehnis, dapat diberikan izin uji coba yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berlaku selama 2 (dua) tahun. (2) Pendaftaran Ulang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus di ajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin yang dimiliki berakhir. (3) Tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup Kepada Bupati C/q Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Pasal 4 (1) Pemegang izin berkewajiban : a.
mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam surat izin ; b. mematuhi semua peraturan di bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah . c. Khusus penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialisasi (rujukan) harus membuat laporan dan catatan medis dan melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo secara periodik. (2) Ketentuan tentang pembuatan catatan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Pasal ……
~8~
Pasal 5 Apabila terjadi pengalihan tanggung jawab kegiatan pelayanan, pemegang izin dan pemindahan lokasi usaha, maka oleh pemegang izin harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada bupati untuk dilakukan perubahan izin usaha. Pasal 6 Untuk pengalihan tanggung jawab kegiatan pelayanan, pemegang izin dan adanya pemindahan lokasi dan atau tempat usaha sebagaimana tersebut pada pasal 5 Peraturan Daerah ini terhadap perubahan izinnya berlaku ketentuan retribusi untuk penerbitan izin usaha baru. BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 7 Dengan nama retribusi Izin Usaha sarana Pelayanan Kesehatan, setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan dan atau telah melakukan kegiatan usaha sarana pelayanan kesehatan dipungut retribusi izin usaha. Pasal 8 Obyek Retribusi adalah pelayanan penerbitan surat izin usaha sarana pelayanan kesehatan dari pemerintah Kabupaten Karo yang diberikan kepada orang pribadi dan atau badan hukum. Pasal 9 Subyek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 10
Retribusi Izin Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi perizinan tertentu BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin usaha sarana pelayanan kesehatan di ukur berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dilakukan. BAB ….
~9~ BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 12 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tariff retribusi di dasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaaraan pemberian izin sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pengecekan kelapangan, pengawasan, prestasi, pengendalian, pembinaan dan penggantian biaya administrasi. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 13 Struktur Besarnya Tarif Retribusi diukur berdasarkan jenis kegiatan usaha yang dikelola oleh perorangan dan atau badan hukum non Pemerintah di tetapkan sebagai berikut : I. Kegiatan usaha sarana pelayanan kesehatan yang dikelola non Pemerintah dan berada di Kabupaten Karo dikenakan Retribusi Izin Usaha pertahun sebagai berikut :
a. Izin bagi pelayanan medik dasar yaitu : 1. Izin Praktek Dokter ………………………………………. 200.000.2. Izin Praktek Dokter Gigi ……………………………….. 150.000.3. Izin Praktek Bidan ………………………………………… 175.000.4. Izin Praktek Perawat …………………………………….. 150.000.5. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (klinik).. 200.000.6. Izin Penyelenggaraan Balai Kesej. Ibu&Anak (BKIA) 150.000.7. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin …………………. 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan…………… 200.000.b. Izin bagi pelayanan medik spesialis (Rujukan) yaitu : 1. Izin Praktek Dokter Spesialis …………………………….. 200.000.2. Praktek Dokter Gigi Spesialis ……………………………. 150.000.3. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis ……………….. 150.000.4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum ……….. 300.000.5. Izin Peny. Klinik Perawatan Penderita Narkoba ….. 150.000.6. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan …………….. 175.000.7. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan…………… 150.000.c. Izin bagi Pelayanan Medik Penunjang yaitu : 1. Izin Apotik dan atau Toko Obat ………………… 250.000.2. Izin Peny. Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik) 150.000.3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan 150.000.4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi ………
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 200.000 Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp.
150.000.5. Izin Praktek Fisioterapis ……………………………. Rp. 100.000.6. Izin Kerja Nutrisionis (ahli Gizi) ………………….. Rp. 100.000.7. Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO) ………… Rp. 100.000.8. Izin Penyelenggaraan Optikal ……………………. Rp. 200.000.9. Izin Penyelenggaraan pelayanan kesehatan penunjang lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Rp. 150.000.d. Izin ……
~ 10 ~ d. Izin bagi Pelayanan Makanan dan Minuman yaitu : 1. Izin Penyehatan Jasa Boga ……………….. 150.000.2. Sertifikasi Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga ……….. 150.000.3. Sertifikasi restoran dan rumah makan laik sehat. 150.000.4. Izin penyelenggaraan air minum isi ulang…... 150.000.e. Izin Sarana Pengobatan Tradisional yaitu : Sinshe ; 1. Izin Sinshe ………………………………….. 150.000.2. Izin Tabib …………………………………….. 150.000.3. Izin Akupunkturis ………………………….. 150.000.4. Izin Battra refleksi …………………… ……. 150.000.5. Izin Battra pijat urat ………………………… 150.000.6. Izin Battra patah tulang …………………….
Rp. Rp. Rp. Rp.
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
150.000.7. Izin Battra ramuan ……………………………. 150.000.8. Izin Battra tusuk jari (Akupressuris)……. 150.000.9. Izin Battra tenaga dalam …………………… 150.000.10. Izin Battra pendekatan agama ………….. 150.000.11. Izin Battra paranormal ……………………… 150.000.12. Izin Battra Sunat ……………………………… 150.000.13. Izin Battra Tukang gigi ……………………. 150.000.14. Izin Battra Gurah ……………………………. 150.000.15. Izin Battra Dukun Bayi ……………………. 150.000.16. Izin Reiky Master …………………………… 150.000.17. Izin Qigong ………………………………….. 150.000.18. Izin Chiropractie …………………………….. 150.000.-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
f. Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan yaitu : 1. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe A (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu) …………… 200.000.2. Izin Penyelenggara institusi penguji alat Kesehatan tipe B (yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu ……………… 175.000.3. Izin Penyelenggara institusi penguji alat kesehatan tipe C (yang memiliki fasilitas
Rp.
Rp.
dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu) ………….. 150.000.g. Izin Pengelolaan Pembuatan Pupuk dan Pestisida
Rp. Rp. 200.000
h. Rekomendasi bidang kesehatan ……………………. 100.000.-
Rp.
i. Izin Sementara Uji coba Rumah Sakit……………. 150.000.-
Rp. B A B …..
~ 11 ~ BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 14 Wilayah pemungutan retribusi Perizinan Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan dipungut pada unit kerja yang menerbitkan izin usaha sarana pelayanan kesehatan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. (2) Hasil Pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah. BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang. (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan. (4) Tata cara pembayaran , tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. BAB …..
~ 12 ~ BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18
(1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD terhadap wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB XIII KADALUARSA Pasal 19 (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retrubusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertangguh apabila : a. b.
Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau; Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRUBUSI YANG KADALUARSA Pasal 20 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. BAB XV PENGAWASAN Pasal 21 (3) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini. (4) Terhadap Dokter yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum dan atau Puskesmas harus mengutamakan pelayanan pada Rumah Sakit Umum dan atau Puskesmas sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan untuk itu.
BAB
…..
~ 13 ~ BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 22 Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 2,3,4,5, dan pasal 13 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.a. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah. b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran. Pasal 23 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. memotret …..
~ 14 ~ h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana retribusi ; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ; j. menghentikan penyidikan ; k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Terhadap izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha sarana pelayanan kesehatan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Pasal …..
~ 15 ~ Pasal 26 Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati. Pasal 27 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.
2006
Ditetapkan di Kabanjahe Pada Tanggal 10 Oktober BUPATI KARO
Diundangkan di Kabanjahe Pada Tanggal
DAULAT DANIEL SINULINGGA 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
SUMBUL SEMBIRING DEPARI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR….
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR TAHUN 2004 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
I PENJELASAN UMUM : Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kesehatan. Obyek retribusi perizinan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah tiap-tiap Surat Izin/Sertifikat/Surat Terdaftar atau Rekomendasi. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dikecualikan dari obyek retribusi adalah penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan bagi penyelenggaraan pemerintahan. II. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 : Cukup Jelas ; Pasal 2 : a. Jasa Boga Golongan A1 adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan tidak lebih dari 100 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta tidak mempekerjakan tenaga kerja ; Jasa Boga Golongan A2 adalah yang b. mempunyai kapasitas pengelolaan antara 100-200 porsi perhari, dapur rumah tangga, serta mempekerjakan tenaga kerja ; c. Jasa Boga Golongan A3 adalah yang mempunyai kapasitas pengelolaan lebih dari 500 porsi perhari, dapur khusus, serta mempekerjakan tenaga kerja ; Pasal 3 : Cukup Jelas ; Pasal 4 : Cukup Jelas ; Pasal 5 : Cukup Jelas ; Pasal 6 : Cukup Jelas ; Pasal 7 : Cukup Jelas ; Pasal 8 : Cukup Jelas ; Pasal 9 : Cukup Jelas ; Pasal 10 : Cukup Jelas ; Pasal 11 : Cukup Jelas ; Pasal 12 : Cukup Jelas ; Pasal 13 : Cukup Jelas ; Pasal 14 : yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan antara lain materi atau tanda pembayaran retribusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ; Pasal 15 : Cukup Jelas ; Pasal 16 : Cukup Jelas ; Pasal 17 : Cukup Jelas ;
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
18 19 20 21 22 23 24 25
: : : : : : : :
Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup
Jelas ; Jelas ; Jelas ; Jelas ; Jelas ; Jelas ; Jelas ; Jelas.
