PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Hak, Wewenang dan Kewajiban Kades atau Lurah

Monday, 02 August 2010 15:58 - Last Updated Friday, 13 August 2010 02:06

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor : Tahun : 1992 Seri : B Nomor : 08

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

1 / 21



NOMOR 18 TAHUN 1992

TENTANG

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang : - bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah orang pertama yang mengemban tugas dan kewa - bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat b - bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan diharapkan dapat menyelenggarakan Pimpinan Pemerinta

2 / 21



-

bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan Hak, Wewenang dan Ke

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (L 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Ting 4. undang – Undang Nomor 8 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Peny 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata K 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pengangkatan dan Pemberhent 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Umum 11. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Pend 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keu 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisas 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peratu

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M E M U T U S K A N :

3 / 21



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4 / 21



- Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ; - Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara; - Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ; - Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; - Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri; - Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ialah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan; - Pimpinan ialah seorang yang dipercaya untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban sepenuhnya dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Desa/Kelurahan; - Gotong royong ialah bentuk kerja sama dengan spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur – unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupin spiritual; - Hak, Wewenang dan Kewajiban ialah hak, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; - Lembaga Ketahanan masyarakat Desa ialah Lembaga Masyarakat di Desa/Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memerlukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan Ketahanan nasional di Desa/Kelurahan.

BAB II

5 / 21



HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

Pasal 2

Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa berhak, berwewenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa;

Pasal 3

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan

6 / 21



Kewajiban sebagai berikut : - Hak Kepala Desa : 1. Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa kepada Pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 2. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan; 3. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan; 4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku; 5. Mewakili Desanya dalam rangka kerja samam dengan Desa atau Kelurahan lain. 6. Wewenang Kepala Desa : 1. Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 2. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa; 3. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan memperhatikan keadaan Sosial Ekonomi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku 4. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; 5. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat di Desanya; 6. Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintahan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 7. Kewajiban Kepala Desa : 1. Melaksanakan tertib Administrasi Pemerintahan ditingkat Desa sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat; 3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi – organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa; 4. Menggali dan memelihara sumber – sumber pendapatan dan kekayaan Desa; 5. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan; 6. Melaksanakan Keputusan – Keputusan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 7. Menyelesaikan perselisihan – perselisihan yang terjadi di desa yang bersangkutan,

7 / 21



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 8. Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 9. Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 10. Memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala daerah melalui camat; 11. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 4

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama dibidang Pembangunan dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 5

Kepala Desa sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum mempunyai hak, wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

8 / 21



- Hak Kepala Desa : 1. Melaksanakan peraturan perundang – undangan dari Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; 2. Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4. Wewenang Kepala Desa : 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya; 2. Pembinaan Ideologi Negara, Politik Dalam Negeri dan Kesatuan bangsa di wilayah Desanya; 3. Pembinaan tertib Pemerintahan di wilayah Desanya; 4. Pembinaan tugas – tugas Pemerintahan lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 5. Menyelenggarakan koordinasi fungsional di Desanya. 6. Kewajiban Kepala Desa : 1. Memelihara dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Desanya; 2. Memelihara dan meningkatakan hasil – hasil pembangunan yang ada di wilayahnya; 3. Melaksanakan tugas – tugas lain dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA KELURAHAN

9 / 21



Pasal 6

(1) Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Kelurahan menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kelurahan sebagai penanggung jawab utama dibidang pembangunan dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Kepala Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

10 / 21



BAB IV

TINDAKAN KEPOLISIAN

Pasal 8

Untuk menjamin kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini maka tindakan kepolisian terhadap Kepala Desa/Kepala Kelurahan dilakukan atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang mengangkat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

11 / 21



Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa/Kepala Kelurahan Sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

12 / 21



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Tual, 13 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

13 / 21



MALUKU TENGGARA

K e t u a,

Hi. A.G. WOKANUBUN, BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

14 / 21



DRS. Hi. HUSEIN AHMAD RAHAYAAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 08 Tahun 1993 seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

15 / 21



DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 18 TAHUN 1992

TENTANG

16 / 21



HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN

SEBAGAI PIMPINAN PEMERINTAHAN DESA/PEMERINTAHAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah aparat Pemerintah terdepan yang mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Bahwa untuk itulah Kepala Desa/Kepala Kelurahan juga mengemban tugas membangun mental masyarakat dan menumbuh kembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Bahwa Kepala Desa/kepala Kelurahan diharapkan dapat mngendalikan tugas Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dengan baik, sesuai dan seimbang dengan laju perputaran roda Pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna.

17 / 21



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

18 / 21



Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

:

:

:

:

:

:

:

:

:

19 / 21



:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

20 / 21



Cukup jelas

21 / 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Recommend Documents