PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa potensi sumber daya perikanan sangat besar sebagai modal dasar pembangunan yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestariannya; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, pengelolaan dan pemanfaatannya perlu diatur dan dibina lebih lanjut sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna agar terjaga kelestariannya di masa mendatang; c. bahwa sehubungan dengan a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
2 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 68; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
45
Tahun
1992
tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Daerah Perubahan; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1985 tentang Perlindungan Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 164, Seri D Nomor 162); 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang Perikanan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 246, Seri D Nomor 243); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989Nomor 1 Seri D Nomor 1);
3 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 8 Seri D Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1995 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 80 Seri D Nomor 77).
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
4 f. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biodata perairan lainnya;
g. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus;
h. Ikan adalah segala ikan, udang, siput dan jenis binatang, lunak lainnya yang hidup di dalam air;
i. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biodata dan faktor alamiah sekitarnya; j. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan mahluk hidup, zat energi dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya;
k. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau dasar hidup sumber daya ikan; l. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dengan cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial; m. Bahan peledak adalah segala bahan yang dapat meledak didalam air sehingga mengakibatkan ikan mabuk atau mati; n. Setrum adalah arus listrik yang bersumber dari segala sumber listrik; o. Tempat hidup ikan adalah semua genangan aliran air yang dimanfaatkan untuk menghasilkan ikan; p. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam memanfaatkan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan lingkungan hidup; q. Sumber Daya Perikanan adalah seluruh sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan perikanan yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan penerapan teknologi; r. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
5
BAB II WILAYAH PERIKANAN Pasal 2
Wilayah Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung meliputi :
a. Perairan didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
b. Sungai, danau, waduk, rawa, laut/pantai dan genangan air lainnya didalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB III PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN Pasal 3 (1) Pengelolaan pelestarian sumber daya ikan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dimaksudkan agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan kelestariannya;
(2) Untuk mencapai tujuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini pengelolaan pelestarian sumber daya perikanan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan beserta lingkungannya secara berkesinambungan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pasal 4
Dalam melaksanakan program pelestarian sumber daya perikanan ditetapkan ketentuanketentuan sebagai berikut :
a.
Pencegahan pencemaran dan kerusakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
b.
Melaksanakan penebaran ikan di Perairan Umum;
6 c.
Melaksanakan pelepasan tukik dan penyu jenis bobok di laut lepas beserta habitatnya dan habitat trumbu karang;
d.
Pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
e.
Melarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan tuba/racun, aliran listrik (strum) dan atau alat/cara lain yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan pada semua tempat hidup ikan;
f.
Melarang menangkap ikan di perairan umum dengan mempergunakan jaring yang mata jaringnya (sarangnya) berukuran kurang dari 5 cm;
g.
Melarang menangkap ikan pada musim ikan sedang berkembang biak di perairanperairan umum;
h.
Melarang mengganggu bagian-bagian perairan tertentu yang menjadi tempat ikan berkembang biak bersarang dan berlindung.
Pasal 5
(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya,
(2) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan dengan menggunakan bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan negara lainnya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 6
(1) Setiap orang atau badan hukum hukum dilarang melakukan pebuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan, sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku sepanjang mengenai perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
7 BAB VI PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN Pasal 7 (1) Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum. (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan Usaha perikanan diwajibkan memiliki ijin usaha perikanan.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya perikanan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung guna menunjang pelaksanan pengelolaan Sumber daya ikan serta pengembangan usaha perikanan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan kelompok masyarakat dan lembaga atau badan usaha lainnya.
Pasal 9
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan latihan penyuluhan dan bimbingan di bidang sumber daya perikanan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
8 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 10 (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
BAB VII KETENTUAN PIDANA
Pasal 11
(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VIII KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 12
(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
10 BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di Pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
: Denpasar : 25 Maret 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
KETUA ttd.
ttd.
DRS. GEDE YUDHA
I G. B. ALIT PUTRA
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 29-7-1998 Nomor 388 Tahun 1998 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor Seri
: 44 :C
Tanggal Nomor
: 25 Agustus 1998 :2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PELESTARIAN SUMBER DAYA PERIKANAN
I. UMUM
Sumber daya perikanan yang dikarunia oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya demi kelangsungan dan peningkatan kwalitas sumber daya perikanan itu sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya yang ada dipergunakan sebsesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya perikanan merupakan salah satu modal dasar pembangunan, terutama dalam kaitannya dengan penyediaan protein hewani guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan pembangunan sebagai kegiatan yang makin meningkat mengandung resiko pemasaran dan pengrusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan juga akan mengalami kerusakan. Terciptanya ekosistem yang baik merupakan tanggung jawab yang menuntut peran serta setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Pelestarian Sumber Daya Perikanan.
12
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Huruf a sampai dengan huruf e cukup jelas Huruf f Yang dimaksud semua jenis ikan adalah : (1)
Pisces (ikan bersirip);
(2)
Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebagainya);
(3)
Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebagainya);
(4)
Coelenterata (ubur-ubur dan sebagainya);
(5)
Echonodermata (Tripang, bulu babi dan sebagainya);
(6)
Amphibia (Kodok dan sebagainya);
(7)
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak Ular Air dan sebagainya);
(8)
Mamalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebagainya);
(9)
Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air);
(10) Biodata perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas. Huruf g : Pengelolaan sumber daya ikan meliputi kegiatan-kegiatan pengendalian, pemanfaatan, pembinaan potensi dan pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Huruf h sampai dengan huruf r cukup jelas. Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
: Dalam upaya pemanfaatan dan pengendalian sumber daya perikanan perlu dilakukan usaha-usaha pelestarian dan pencegahan serta pemberantasan hama dan dan penyakit ikan, penetapan mengenai lokasi dan luas daerah serta cara yang digunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.
13 Pasal 5
: Dimaksudkan dalam penggunaan bahan peledak, bahan beracun, aliran listrik dan lain-lain akan dapat berakibat rusaknya lingkungan ke dalam keadaan semula atau membutuhkan waktu yang cukup lama.
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Ayat (1) :
Ayat (2) :
Cukup Jelas
Dimaksudkan untuk memantau kegiatan tersebut sehingga kalau ada kegiatan perikanan yang tidak memiliki ijin maka berarti terjadi pemanfaatan sumber daya ikan diluar pengendalian sehingga dapat menghambat pengembangan perikanan sesuai aturan yang berlaku.
Pasal 8
: Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya perikanan untuk dapat mengetahui segala permasalahan yang timbul mengenai
sumber
daya
perikanan
dan
lingkungan,
pemanfaatannya serta aspek lainnya di bidang perikanan perlu diadakan kerjasama dalam rangka mencari titik temu untuk pengembangan perikanan di masa mendatang.
Pasal 9
: Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya perikanan serta mampu menjaga kelestariannya.
Pasal 10
: Ayat (1) :
Pengawasan
dan
pengendalian ini
menyangkut
Kegiatan-kegiatan :
a. Pemantau jumlah kapal perikanan dan alat yang digunakan menurut jenis dan ukuran, ikan hasil tangkapan menurut jenisnya serta terhadap daerah dan musim penangkapannya.;
b. Pengendalian terhadap jumlah kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang diberikan ijin menurut jenis dan ukurannya;
14 c. Pengawasan
terhadap
pelaksanaan
perijinan penangkapan ikan.
Ayat (2) :
Pasal 11
: Cukup Jelas
Pasal 12
: Cukup Jelas
Pasal 13
: Cukup Jelas
Pasal 14
: Cukup Jelas
Cukup Jelas
ketentuan
