PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR
41 T AHUN
2003
TENTANG RETRIBUSI
PEMERIKSAAN
ALA T PEMADAM KEBAKARAN
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BANYUASIN,
a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membel\tuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat PemadamKebakaran. 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 3. Undang - undang NotTior 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor ~O, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 6. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupoten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). Dengan persetujuan
DEWANPERWAKILAN KABUPATEN
RAKYAT DAERAH BANYUASIN
MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ALAT PEMADAM KEBAKARAN.
: RETRIBUSI
PEMERIKSAAN
BAB I KETENTUAN UMUM
Da/amPeraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuasin ; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badon Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya; 6. Alat PemadamKebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkankebakaran ; 7. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapot berfungsi dengan baik ; 8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang dise~akan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapot dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh mosyarakat; 10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Josa PelayananPemeriksaan Alat PemadamKebakaran; 12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPDORD,adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dosar penghitungan .dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undanganRetribusi Daerah ; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya Pokok Retribusi ; 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar , yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang me~entukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besar sanksi administrasi dan jum/ah yang mosih harus dibayar ; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat .STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrosi berupa bunga dan atau denda ; 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLByang diajukan oleh Wajib Retribusi ; 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan Iainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdosarkan Peraturan Perundang-undanganretribusi ; 19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang ter jadi serta menemukantersangka. 20. Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBadalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumtah pembayaran, jumlah kekurangan pembayaran, pembayaran pokok pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
BAB IT NAMA,
OBJEK,
SUBJEK
DAN WAJIB
RETRIBUSI
Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pemeriksaan A/at Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.
(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat digedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan don gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium don rumah susun ; (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan a/at pemadam kebakaran yang dimiliki don atau dipergunakan o/eh masyarakat di rumah tinggal dan pelayanan pemadam kebakaran.
(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mempero/eh pelayanan pemeriksaan alat pencegah dan pemadam kebakaran ; (2) Untuk apartemen, kondominium, rumah susun dan rumah makan, subjek pengelola adalah pihak pengelola.
BABW GOLONGAN Pasal Retribusi Retribusi
pemeriksaan alat
RETRIBUSI 5
pemadam kebakaran digolongkan sebagoi
Jasa Umum.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN J ASA Pasal
6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi don jumlah alat pemadamkebakaran yang diperiksa dan atau diuji ;
BAB V PRINSIP
DAN SASARAN
STRUKTVR
DAN
DALAM
BESARNY A
PENETAPAN TARIF
Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan; (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyediaan perakltan segel, operasional dan pemeliharaan.
BAB VI STRUKTVR
DAN BESARNY A TARIF
RETRIBUSI
Pasal 8 (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran; (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut ; 1. Perusahaan besar : a. J enis Busa, Super Busa dan sejenisnya - Isi sampai 25 liter sebesar.................... Rp.15.000.-/tabung - Isi lebih dari 25 liter sebesar............... Rp. 25.000,-1 tabung b. Jenis Div Powder (Serbuk). Gen C02, Halon dan sejenisnya - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar...... Rp. 15.000,-/tabung - Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg . Rp. 25.000,-/tabung - Berat lebih dari 20 Kg sebesar . Rp. 50.000,-/tabung 2. PerusahaanMenengah a. J enis busa Super dan sejenisnya. - Isi sampai 25 liter sebesar..................... Rp. 5.000,-/tabung - Isi lebih 25 liter sebesar............................Rp. 10.000,-/tabung b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen Co2, halon dan sejenisnya - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar....... Rp. 7.500,-/tabung - Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg . Rp. 12.500,-/tabung - Berat lebih dari 20 Kg sebesar . Rp. 25.000,-/tabung 3. Perusahaan Kecil dan Ruko a. J enis busa Super dan sejenisnya. - Isi sampai 25 liter sebesar..................... Rp. 5.000,-/tabung - Isi lebih 25 liter sebesar............................Rp. 1O.000.-/tabung b. Jenis Div Powder (serbuk), Gen Co2, halon dan sejenisnya - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar....... Rp. 7.500,-/tabung - Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg . Rp. 12.500,-/tabung - Berat lebih dari 20 Kg sebesar . Rp. 25.000,-/tabung
BAB VII WILAYAH
PEMUNGUTAN
Pasal 9 Retribusi yang terutang
dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha
diberikan.
BAB VIII MASA
RETRIBUSI
DAN SAAT
RETRIBUSI
TERUTANG
Pasal 10 Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
Pasal 11 Retribusi terutang dipersamakan.
pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
BAB IX SURAT
PENDAfTARAN
(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDORD; (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDORD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X PENETAPAN RETRISUSI
(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud da/am pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI TAT A CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) PemungutanRetribusi tidak dapat diborongkan; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakanSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakanSTl
BAB
>em
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masaretribusi ; (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat ditetapkan oleh Kepala Daerah.
pembayaran retribusi
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 11 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STl
BAB XV
KEBERATAN Pasal 18
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB; (2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas ;
dalam bahasa Indonesia dengan
(3) Dalam hal Wajib Retribusi mangajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehihgga tidak dipertimbangkan ; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaanpenagihan retribusi. Pasal
dan
19
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus member; Keputusan atas keberatan yang diajukan ; (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berUP.fl menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewqt dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap di kabulkan.
BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaranretribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ;
dapat
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retl'"ibusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (duo) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangko waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 '7'0 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .
(1) Permohonan pengembalian kelebihan ~mbayaran retribusi diajukan secaro tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. b. c. d.
Nama dan alamat Wajib Retribusi ; Masa retribusi ; Besornya kelebihan pembayaran ; Alasan yang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsungatau melalui pos tercatat ; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintoh membayar kelebihan retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dolam pasal 20 ayat (4) pembayoran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
DAN
Pasal 23 (1) 'Kepala Daerah dapat pembebasan retribusi ;
memberikan
pengurangan, keringanan
dan
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi; (3)
Tata cara pengurangan, keringanan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB
dan
pembebasan retribusi
xvm
KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupuntidak langsung.
BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 25 (1) Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah: a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut ; c. Meminta .. ,
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut: d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah: g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkon ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana Daerah: i.
Memanggil orang untuk didengar sebagoi tersangka atau saksi :
j.
Menghentikan penyidikan :
keterangannya
Retribusi
dan diperiksa
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikon tindak pidana dibidang RetribLisi Daerah menurut hukum yang dapat . dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukon dimulainya penyidikan don menyampaikan hasil penyidikonnya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XX KETENTUAN
PIDANA
Pasol 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangon Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAS XXI KETENTUAN
PENUTUP
PasoI 27 Pelaksanaan Peraturan Daerah in; akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
Disahkan di Pangkalan Balai Padatanggal 2 Oktober 2003
Diundangkan di Pangkalan Balai Padatanggal 10 Oktober 2003
