PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR
43
T AHUN
2003
TEN TANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BANYUASIN,
a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengantitik berat pada Daerah Tingkat II; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 2. Undang - undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomer 2104 ); 3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ); 4. Undang - undang Nomer 18 Tcihun 1997 tentang Pajak Daerah 'dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3839); 6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbongan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selaton (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19/ Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan persetujuan DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUASIN MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH
TENT ANG
RETRIBUSI
RUMAH POTONG
HEWAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Dael"9h Otonom yang lain sebagai Badon Eksekutif Daerah ; 3. Kepola Daerah adalah Bupatj Banyuasin ; 4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyuasin; 5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, Bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 6. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapot pula disediakan oleh sektor swasta; 7. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki don atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ; 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batasan bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan PelayananRumah Potong Hewan ; 10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapot disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebaga; dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah; 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ; 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ; 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDKByang diajukan oleh Wajib Retribusi ; 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Pemerintah Kabupaten Banyuasin atau ketempat pembayaran larn yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasankepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undanganretribusi ; 18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang ter jadi serta menemukantersangka. BAB NAMA,
OBJEK,
SUBJEK
n DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasol 2 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.
(1) Objek Retribusi adalah hewan yang meliputi :
pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong
a. Penyewaankandang (karantina); b. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum di potong ; c. Pemakaiantempat pemotongan ; d. Pemakaiantempat pelayuan daging ; e. Pelayananpengangkutan daging dari rumah potong hewan. (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari Daerah lain dan daging import serta pelayanan rumah potong hewan yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta;
Subjek Retribusi adalah orang pribadi fasilitas rumah potong hewan.
atau badan yang menggunakan
BAB III GOLONGAN
RETRIBUSI
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong.
BAB V PRINSIP
DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaron dolam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimano keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efesien dan berorientasi pada harga posar.
BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Paso' 8 (1) Struktur
tarif
digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan, jenis dan
jumlah ternak ; (2) Besarnya tarif
ditetapkan
berdasarkan tarif
pasar yang berlaku di
wilayah Daerah :, (3) Dalam ha~ tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi ; a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per sctuan jasa. (4) Biaya sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya operasionol langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunon, biaya Iistrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkenaon langsung dengan penyediaonjasa ; b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umumdan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa : c. Biaya modal yang berhubungan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta persyaratan aset : d. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyaluran jasa, seperti bunga atau pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetap!
J enis Pelayanan
1
Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong
2
Pemakaian kandang (karantina)
3
Pemakaian Tempat Pemotongan Hewan
4
Pemakaian tempat pelayuan daging
5
Pemakaian Angkutan Daging dari Rumah Potona Hewan
Jenis Ternak Sap; I Kerbau Bobi Kambing I Domba Unaaas Sapi I Kerbau Bobi Kambina I Domba Sapi I Kerbau Bobi Kambina I Domba Sapi I Kerbau Bobi Kambina I Domba Sapi/Kerbau/Bobi Kambina I Domba
Tarif Rp. Rp. Rp. RD. Rp. Rp. RD. Rp. Rp. RD. Rp. Rp. RD. Rp. RD.
7.500,-/ekor 5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 200,-/ekor 5.000,-/ekor 5.000,-/ekor 2.500,-/ekor 10.000,-/ekor 7.500,-/ekor 2.500 -/ekor 10.000,-/ekor 10.000,-/ekor 2.500,-/ekor 10.000,-/ekor 5.000,-/ekor
I
,
(7)
Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 50 'Yo dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasalini;
(8)
Hewan yang dipotong akibat kecelakaan yang dipergunakan untuk usaha,dikenakan tambahan retribusi sebesar 10 'Yo ;
(9)
Untuk memotong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)dan (8) pasal ini pemilik hewan harus dapot menunjukkan surat keterangan dari Kepala Desa I Lurah yang bersangkutan ;
(10) Hewan yang dipotong untuk keperluan upocara keagamaan dan atau tidak dikenakan Retribusi yang diatur oleh Peraturan Daerah ; (11) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal ini harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
BAB VII WILA YAH PEMUNGVT AN
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan . penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak diberikan.
BAB VIII SAAT
REnUBUSI
TERUTANG
Pasol 10 Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya dokumen lain yang dipersamakan.
SKRD atau
BAB IX SURAT (1)
PENDAFTARAN Posol 11
Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPDaRD ;
. (2)
SPDaRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,' benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
(3)
Bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPDaRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasol (1)
12
Berdasarkan SPDaRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkdn SKRDKBT;
(3)
Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersomakan sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebogaimanodimoksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN
(1)
PemungutanRetribusi tidak dapat diborongkan ;
(2)
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
BAB XII SANKSI
ADMINISTRASI Pasal 14
Da/am hal Wajib Retribusi tidak memboyar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang otau kurong bayar dan ditagih dengan menggunakanSTRD.
BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN
(1)
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD at au dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SPRD;
(3)
Tota cara pembayaran, penyetoran don tempat pemboyoron retribusi ditetapkon oleh Kepalo Daerah.
BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN PQSol 16 (1)
Pengeluoran surat teguran I peringoton I surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ; (2) Da/am ...
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran lperingatanl surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
(3)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XV KEBERATAN
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT don SKRDLB;
(2)
Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia alasan-alasanyang jelas ;
(3)
Dalam hal Wajib Retribusi mangajukan keberatan atas ketetapam retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut ;
(4)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapot menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
(5)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
(6)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaanpenagihan retribusi. Pasal
disertai
18
(1)
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan ;
(2)
Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapot berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 19
(1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah ; (2) Kepala ...
(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejcik diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusanj permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan don SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; (4) Apabila WajibRetribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (duo) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah diwajibkan membayar bunga sebesar 2 '}'o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi .
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diojukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. Masa retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsungatau melaluj pos tercatat ;
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.
(1)
Pengembaliankelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagoi bukti pembayaran.
retribusi
BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
(1)
Kepala Daerah dapat
memberikan
DAN
pengurangan, keringanan
dan
pembebasan retribusi ; (2) Pemberian Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada wajib retribusi dalam rangka hajatan ; (3) Tata cara pengurangan, keringanan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
dan
pembebasan retribusi
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ; (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila :
sebagoimana dimaksud pada ayat (1)
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupuntidak langsung.
(1) Pejabat PegawaiNegeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi citau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen -dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tUga! penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang menin9galkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimanadimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana diperiksa sebaga; tersangka atau saksi ; i.
Memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi ;
keterangannya dan diperiksa
j.
Menghentikan penyidikan, bila alat bukti tidak mencukupi ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggo merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.
Disohkon di Pangkolan Balai Podotanggal 2 Oktober 2003
,/ ?"-A--" ",
~
'~
,(:
U
"¥ .",~~~
Diundangkon di Pongkalan Balai Padatanggal 10 Oktober 2003
r
