PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2008 TE NTAN G RENCANA DETIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang :
a. bahwa untuk mengembangkan Kecamatan Sewon sesuai dengan karakteristik dan kedudukannya sebagai pusat kegiatan pemerintahan kecamatan, pusat permukiman serta pusat pelayanan lainya maka perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon; b. bahwa kebweradaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat; c. bahwa dengan terjadintya bencana alam gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei tahun 2006 , maka Kabuapten Bantul termasuk dalam kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan; d. bahwa sejalan denga perkembangan pemanfaatan ruang di Kecamatan Sewon, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon.
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1930. 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearaturan Dasar PokokPokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. .Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669); 5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara nomor 4377); 6.
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara nomor 4389); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ; 8. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara nomor 4444); 9. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 4725); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ( Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833); 18. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaaan ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evakuasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah; 23. Peraturan Dearah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Bantul ( Lembaran Daerah tahun 1987 seri D Nomor 7); 24. Peraturan Dearah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Tahun 2002 seri C Nomor 01). 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 11 Tahun 2007); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2005); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 2 Tahun 2008); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 3 Tahun 2008); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagi unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 5. Rencana detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon yang selanjutnya disebut RDTRK Kecamatan Sewon adalah rencana pemanfaatan ruang secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan programprogram pembangunan Kecamatan Sewon; 6. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kecamatan; 7. Kawasan Perencanaan adalah bagian dari wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kecamatan; 8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan,ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang; 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 11. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang; 12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; 15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya; 16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; 17. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; 18. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; 19. Izin pemanfaatan ruang izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan dan perizinan lainnya; 20. Koefisien dasar bangunan selanjutnya disebut KDB. 21. Ruang terbuka hijau selanjutnya disebut RTH. Pasal 2 Dokumen Rancangan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kecamatan Sewon dan album peta merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB II PENATAAN KAWASAN KECAMATAN SEWON Bagian Kesatu Asas Penataan Ruang Pasal 3 RDTRK Kecamatan Sewon berasaskan :
a. Keterpaduan; b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. Keberlanjutan; d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. Keterbukaan; f.
Kebersamaan dan kemitraan;
g. Perlindungan kepentingan umum; h. Kepastian hukum dan keadilan; dan i.
Akuntabilitas. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 4
(1) Maksud penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon untuk : a. Mewujudkan tersedianya rencana tata ruang Kecamatan Sewon yang mantap, bersifat operasional dan mengikat serta dipatuhi oleh pemerintah daerah termasuk instansi vertikal maupun bagi seluruh warga masyarakat. b. Memberikan kejelasan dan kewenangan camat dalam hal pengendalian, pertumbuhan dan kelestarian lingkungan kawasan kecamatan Sewon yang baik melalui pengawasan dan/atau pertimbangan maupun tindakan penertiban. c. Menciptakan kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang sebagi salah satu faktor penting untuk merangsang partisipasi masyarakat termasuk investor untuk menanamkan investasi pembangunan di Kecamatan Sewon. d. Meningkatkan fungsi dan peranan kawasan Kecamatan Sewon sebagai sub pusat pengembangan dan suatusistem pengembangan wilayah/regional. e. Menciptakan pola tata ruang kawasan Kecamatan Sewon yang serasi dan optimal. Sehingga penyebaran pembangunan fasilitas dan utilitas sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat diakomodasi secara tepat; dan f.
Mengupayakan kawasan Kecamatan Sewon sebagai wilayah penyangga urbanisasi dari desa ke kota besar.
(2) Tujuan dari penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon untuk : a. Menciptakan keserasian dam kesinambungan penggunaan ruang Kecamatan Sewon;
fungsi
serta
intensitas
b. Menciptakan hubungan yang sesuai antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas penggunaan kawasan Kecamatan Sewon pada umumnya dan unit lingkungan pada khususnya; c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan dan sistem jaringan pergerakan di Kecamatan Sewon;dan d. Mengarahkan pembangunan kecamatan Sewon yang lebih jelas dalam mengendalikan pembangunan fisik Kecamatan, termasuk upaya melekstarikan nilai-nilai budaya. Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon untuk kemakmuran rakyat. (2) Penyelenggaan penataan ruang sebagimana dimaksud pada ayat (1) memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk : a. Mengatur dan menyelenggarakan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon; b. Mengatur tugas dan kewwajiban Pemerintah daerah dalam penataan ruang kawasan; dan c. Mengatur hak dan kewajiban orang dan masyarakat sehubungan dengan penataan ruang kawasan Kecamatan Sewon. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat. Bagian Keempat Proses dan Prosedur Penataan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon Paragraf 1 Perencanaan Pasal 6 (1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusuanan serta penempatan rencana tata ruang kawasan (2) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan mempertimbangkan : a. Keseimbangan dan keserasian fungsi budaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan keamanan;dan b. Aspek –aspek pengelolaan secara terpadu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, fungsi ,estetika lngkungan serta kualitas tata ruang. (3) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola tata ruang, yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya lainnya. Paragraf 2 Pemanfaatan Pasal 7 (1) Pemanfaatan ruang kawasan berupa kegiatan penyusunan program pemanfaatan ruang. (2) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu rencana tata ruang kawasan. Pasal 8 Pemanfaatan ruang dikembangkan dalam pola rencana tata guna tanah, tat guna air dan tat guna udara serta tata guna sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan asas-asas penataan ruang. Paragraf 3 Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 9 Pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kawasan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang. Pasal 10 (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan diselenggarakan dalam bentuk laporan, pemantauan dan evaluasi. (2) Pengawasan sebagimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. (3) Penertiban pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait. Paragraf 4 Peninjauan Kembali Pasal 11 (1) Rencana tata ruang ditinjau kemabli dan disempurnakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenis perencanaannya. (2) Peninjauan kembali atau perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dan masyarakat. Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Pasal 12 (1) Dalam penataan ruang setiap orang berhak: a. Mengetahui rencana tata ruang; b. Menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang; c. Memperoleh pengggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. Mengajukan kebeatan kepada pejabat yang berrwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian opembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang;dan f.
Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
(2) Dalam pemanfaatan ruang masyarakat wajib : a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;dan d. Memberikan askes terhhdap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dinyatakan sebagi milik umum.
Pasal 13 (1) Penyelenggaraan penataan ruang kawasan Kwcamatan sewon dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui : a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. b. Partisipasidalam pemanfaatan ruang;dan c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. BAB III RDTRK KECAMATAN SEWON Bagian Pertama Pasal 14 (1) RDTRK Kecamatan Sewon ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas kekuasaan, kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ruang lingkup perencanaan RDTRK Kecamatan Sewon berada dalam batas wilayah administrasi kecamatan Sewon berda dalam batas wilayah administratif Kecamatan Sewon yng meliputi 4 (empat ) desa serta terdiri dari 63 (enam puluh tiga) pedukuhan dengan luas 27,16 km2 yaitu : a. Desa Pendowoharjo
seluas 6,98 km2;
b. Desa Timbulharjo
seluas 7,78 km2;
c. Desa Bangunharjo
seluas 6,77 km2;
d. Desa Panggungharjo
seluas 5,63 km2;
(3) RDTRK Kecamatan Sewon berlaku untuk jangka waktu 10 tahun mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. (4) RDTRK Kecamatan Sewon memuat materi-materi sebagai berikut : a. Tujuan pengembangan kawasan fungsional; b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan kawasan, terdiri atas : 1. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan kawasan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan 2. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa , pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok peruntukan. c. Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi : 1.
Arah kepadatan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
2.
Arahan ketinggian bangunan untuk setiap blok peruntukan;
3.
Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan;
4.
Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan; dan
5.
Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.
e. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan. Bagian Kedua Peran dan Fungsi RDTRK Kecamatan Sewon Pasal 15 (1) RDTRK Kecamatan Sewon berperan sebagai matra keruangan pembangunan daerah di sepanjang mengenai Kecamatan Sewon.
program
(2) Untuk menyelenggarakan peran sebagimana dimaksud pada ayat (1) ini RDTRK Kecamatan Sewon berfungsi sebagai : a. Pengakomodasian perkembangan dan pertumbuhan Kecamatan Sewon; b. Pengarahan program pembangunan Kecamatan Sewon; dan c. Pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Sewon. Bagian Ketiga Kebijakan Pengembangan RDTRK Kecamatan Sewon Pasal 16 Untuk mewujudkan tujuan penyusunan RDTRK Kecamatan Sewon ditempuh Kebijakan pengembangan sebagai berikut : a. Tujuan pembangunan RDTRK Kecamatan Sewon adalah : 1. Menciptakan kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan lahan sebagai tempat beraktivitas penduduk; 2. Menumbuhkan potensi-potensi lokal dan mengembangkan potensi yang sudah muncul melalui pengaturan ruang dan dukungan infrastruktur;dan 3. Menciptakan keselarasan antara lingkungan dengan masyarakat, sehingga daya dukung lahan akan mampu bertahan dan meningkat serta menghindari degradasi lingkungan. b. Tujuan pengendalian RDTRK Kecamatan sewon adalah : 1. Minimasi konflik ruang dan dampak lingkungan; 2. Efisiensi dalam pelayanan fasilitas lingkungan;dan 3. Mengarahkan perkembangan sehingga akan dapat dicapai suatu tatanan ruang yang mampu menampung dinamika perkembangan. c. Peran kawasan Kecamatan Sewon adalah : 1. Peran penunjang perkembangan aglomerasi perkotaan Yogyakarta; 2. Peran pusat pertumbuhan pelayanan;dan 3. Peran pendukung pertanian. d. Fungsi kawasan Kecamatan Sewon adalah : 1. Fungsi pusat administrasi; 2. Fungsi permukiman; 3. Fungsi pelayanan sosial; 4. Fungsi pelayanan komersial (perdagangan,jasa, industri, dan pergudangan)
Bagian Keempat Strategi Pengembangan RDTRK Kecamatan Sewon Pasal 17 (1) Strategi pengembangan kependudukan ditempuh dengan pengendalian jumlah dan pertumbuhan serta distribusi penduduk. (2) Strategi pengembangan perekonomian ditempuh dengan mempertahankan perkembangan ekonomi yang telah berkembang dan berupaya untuk membuka lapangan kerja baru, sebagai usaha untuk memanfaatkan potensi yang ada. (3) Strategi pengembangan tata ruang ditempuh dengan percepatan perkembangan kawasan pengembangan kawasan dengan cara peletakan dan pengaturan fasilitas kawasan. (4) Strategi pengembangan sosial budaya ditempuh dengan mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai luhur/kearifan lokal masyarakat dan mendayagunakan lembaga-lembaga sosial budaya setempat. (5) Strategi pengembangan prasarana dan sarana ditempuh dengan efisiensi jangkauan pelayanan prasarana dan sarana bagi penduduk serta pengembangan sistem pusatpusat lingkungan permukiman. Bagian Kelima Bagian Wilayah Kawasan Pasal 18 Bagian wilayah kawasan (BWK) Kecamatan Sewon terdiri dari : a. BWK I, merupakan kawasan di sebelah utara ringroad, dengan pusat pelayanan lingkungan menginduk pada Kota Yogyakarta; b. BWK II, merupakan kawasan yang terletak di bagian tengah Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah ring road selatan, batas timur adalah jalan dan batas barat adalah kali Winonggo, dengan pusat pelayannya di sekitar area Kecamatan Sewon. c. BWK III, merupakam kawasan yang terletak di bagian timur Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah ring road selatan, batas timur adalah batas administrasi dengan Kecamatan Banguntapan dan Kecamatan Pleret dan batas barat adalah jalan, dengan pusat pelayanannya di area Pasal Semail (Ngoto);dan d. BWK IV, merupakan kawasan yang terletak di bagian barat Kecamatan Sewon dengan batas sebelah utara adalah batas administrasi dengan kecamatan Kasihan, batas timur adalah kali Winongo , batas selatan adalah batas administrasi Kecamatan Bantul dan batas Barat adalah batas administrasi dengan kecamatan Kasihan dengan pusat pelayanannya di area Cepit. Bagiab Keenam Blok Peruntukan Pasa 19 (1) BWK dibagi dalam blok peruntukan sebagai berikut : a. BWK I terdiri dari 15 (lima belas) blok dengan luas 221,95 ha; b. BWK II terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) blok dengan luas 1.197 ha; c. BWK III terdiri dari 31 (tiga puluh satu) blok dengan luas 754,37 ha;dan
d. BWK IV terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok dengan luas 787,97 ha. (2) Pembagian blok peruntukan RDTRK Kecamatan sewon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Bagian Wilayah (BWK) Kecamatan Sewon, yang merupakan lampiran Peraturan daerah ini. Bagian Ketujuh Rencana Distribusi Penduduk Pasal 20 (1) Rencana pengembangan penduduk mengatur distribusi dan kepadatan penduduk akhir tahun perencanaan. (2) Arahan pengembangan penduduk sebagaimana tersebut ayat (1) adalah : a. Kepadatan rendah
: 0-40 jiwa/ha
b. Kepadatan sedang
: 40-80 jiwa/ha
c. Kepadatan tinggi
: 80-120 jiwa/ha
d. Kepadatan sanga tinggi : lebih dari 120 jiwa/ha (3) Arahan pengembangan penduduk selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Kecamatan Sewon , yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Paragraf 1 Ruang Lingkup Pasal 21 (1) Rencana struktur pelayanan RDTRK Kecamatan Sewon merupakan arahan tata jenjang kepastian dan intensitas kegiata-kegiatan pelayanan dalam kecamatan. (2) Ruang lingkup rencana struktur pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi kegiatan: a. Perdagangan dan jasa; b. Pendidikan; c. Kesehatan; d. Rekreasi dan olahraga;dan e. Pemerintahan dan perkantoran. (3) Rencana struktur pelayanan kegiatan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Perdagangan dan Jasa Pasal 22 (1) Rencna struktur pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa terdiri atas : a. Skala regional;
b. Skala kecamatan;dan c. Skala lingkungan. (2) Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sekolah Menengah Umum (SMU) , dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , atau sederajat. (3) Pelayanan skala kecamatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sekolah Menengah Pertama (SMP) , atau sederajat. (4) Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa Taman Kanak-kanak(TK), Sekolah Dasar (SD), atau sederajat. Paragraf 4 Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kesehatan Pasal 24 (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan kesehatan di Kecamatan Sewon terdiri atas : a. Pelayanan skala regional; b. Pelayanan skala kecamatan;dan c. Pelayanan skala lingkungan. (2) Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rumah sakit umum. (3) Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) , dan bidan. (4) Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Posyandu/Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA). Paragraf 5 Rencana struktur Pelayanan Kegiatan Rekreasi dan Olahraga Pasal 25 (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan rekreasi dan olahraga terdiri atas : a. Pelayanana skala kecamatan;dan b. Pelayanan skalan lingkungan. (2) Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa lapangan olah raga. (3) Pelayan askala lingkungan sebagaimana dikmaksud ayat (1) huruf b berupa lapangan olah raga skala lingkungan, antara lain lapangan vollry, badminton dan lain-lain. Paragraf 6 Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Pemerintahan dan Perkantoran Pasal 26 (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan pemerintahan dan perkantoran terdiri atas : a. Pelayanan skala regional; b. Pelayanan skala kecamatan;dan c. Pelayanan skala lingkungan.
(2) Pelayanan skala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perkantoran pemerintah vertikal. (3) Pelayanan skala kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa kantor kecamatan, koramil, polsek dan sebagainya. (4) Pelayanan skala lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa Balai Desa, balai Pedukuhan dan sebagainya. Bagian Kesembilan Rencana Sistem Jaringan Pergerakan Paragraf 1 Rencana Sistem Jaringan Jalan Pasal 27 (1) Rencana sistem jaringan jalan yang dimaksudkan untuk mendukung arahan penataan dan perkembangan Kecamatan Sewon, sehingga dapat memunculkan efisiensi kegiatan dan pemanfaatan ruang serta menghindarkan terjadinya konflik anatr fungsi kegiatan. (2) Rencana sistem jaringan jalan diatur dalam tata jenjang sebagi berikut : a. Jaringan jalan arteri primer, yaitu jaringan jalan lingkar selatan yang masuk bagian Kecamatan Sewon; b. Jaringan jalan arteri sekunder, yaitu Jalan Parangtritis yang masuk bagian Kecamatan Sewon; c. Jaringan jalan kolektor primer yaitu Jalan Bantul dan Jalan Imogiri Barat yang masuk bagian Kecamatan Sewon; d. Jaringan jalan lokal primer yaitu Jalan yang menghubungkan Pandes-Ngoto, Sudimoro-Tembi, Dadapan-Sawahan, Pandes- Kweni, dn Monggang –Kasihan; e. Jaringan jalan lingkungan ,yaitu jaringan jalan yang berada di dalam lingkungan permukiman, yang menghubungkan setiap jalan petak peruntukan dengan jaringan jalan pada jenjang di atasnya dan merupakan jenjang terendah. (3) Rencana jaringan jalan selengkapnya sebagimana tersebut pada Peta Rencana Sistem jaringan Pergerakan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Rencana Sistem Transportasi Pasal 28 (1) Sistem transportasi di Kecamatan Sewon merupakan bagian dari sistem transportasi di Kabupaten Bantul dan Kota yogyakarta. (2) Pelayanan angkutan umum yang melayani Kecamatan Sewon ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang. (3) Rencana sistem transportasi selengkapnya sebagaimana tersebut pada Peta Rencana Sistem jaringan Pergerakan Kawasan Kecamatan Sewon, yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Kesepuluh Rencana Sistem Prasarana Lingkungan
Paragraf 1 Jaringan Listrik Pasal 29 (1) Kebutuhan listrik kawasan Kecamatan Sewon direncanakan dipenuhi dari Gardu Induk Bantul. (2) Rencana sistem jaringan listrik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Listrik Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Paragraf 2 Jaringan Telekomunikasi Pasal 30 (1) Pelayanan komunikasi di Kecamatan Sewon melalui sitem jaringan kabel dan nir kabel. (2) Area pelayanan jaringan telepon di kawasan Kecamatan sewon diutamakan pada kawasan perkantoran dan pusat-pusat perekonomian serta industri. (3) Rencana sistem jaringan telepon selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telepon Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Paragraf 3 Jaringan Air Bersih Pasal 31 (1) Pelayanan air bersih di Kecamatan Sewon melaui sistem perpipaan dn non perpipaan. (2) Area pelayanan jaringan air bersih di kawasan Kecamatan Sewon diutamakan pada kawasan perkantoran dan pusat-pusat perekonomian serta industri. (3) Pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Sewon terdiri atas : a. Kebutuhan air bersih rumah tangga adalah 100 (seratus) liter/hari/orang;dan b. Kebutuhan air bersih untuk fasilitas sosial dan komersial 30% (tiga ratus perseratus) dari kebutuhan total rumah tangga; (4) Rencana sistem jaringan air bersih selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Bersih Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Paragraf 4 Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Pasal 32 (1) Pelayanan pembuangan limbah di kecamatan Sewon melalui sistem individual dan komunal. (2) Pelayanan sistem individual melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. (3) Pelayanan sistem komunal melaui jaringan air limbah dengan pengolahan di Instalansi Pengolahan Air Limbah di Sewon.
(4) Pengolahan limbah industri dab Bahan beracun Berbahaya (B3) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Rencana sistem jaringan air limbah selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Limbah Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Paragraf 5 Pencana Sistem Pembuangan Air Hujan Pasal 33 (1) Rencana sistempembuangan air hujan di kawasan Kecamatan Sewon terdiri dari dua sistem yaitu saluran induk/primer dan saluran sekunder: a. Saluran induk/primer berupa saluran di sepanjang jalan lingkar selatan, jalan Parangtritis , jalan Bantul dan Jalan Imogiri Barat;dan b. Saluran sekunder merupakan semua parit dan saluran buatan di pinggir jalan selain yang difungsikan sebagi saluran primer. c. dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Air Bersih Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. (2) Rencana sistem pembuangan air hujan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Pembuangan Air Hujan Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Paragraf 6 Rencana Sistem Persampahan Pasal 34 (1) Sistem pengolahan sampah di kawasan Kecamatan Sewon direncanakan dengan sistem terpusat. (2) Tempat pembuangan akhir (TPA) untuk pelayanan persampahan di kawasan Kecamatan Sewon menggunakan TPA Piyungan. (3) Rencana sistem persampahan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Sistem Persampahan Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Bagian Kesebelas Rencana Pemanfaatan Ruang Pasal 35 (1) Rencana pemanfaatan ruang ditujukan untuk menetapkan jenis peruntukan/ pemanfaatan ruang dengan besaran dan intensitas yang diperkenankan. (2) Rencana pemanfaatan ruang di Kecamatan Sewon dibagi dalam dua bagian yakni, rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung dan rencana pemanfaatan ruang kawasan budidaya. (3) Rencana pemanfaatan kawasan lindung diantaranya meliputi sempadan sungai/RTH dan cagar budaya. (4) Rencana pemanfaatan kawasan budidaya diantaranya meliputi permukiman, perdagangan/jasa , indudtri, rekreasi dan olahraga, perkantoran, pendidikan, pertanian dan ruang terbuka hijau. (5) Alokasi ruang untuk pemanfaatan ruang di Kecamatan sewon diatur sebagai berikut :
a. BWK I terdiri dari 15 (lima belas) blok dengan luas 221,95 ha terdiri atas : 1. Blok I-01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,52 ha), permukiman (2,%^ ha) dan semapada sungai/RTH (0,95 ha); 2. Blok I -02 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,31ha), perdagangan dan jasa (2,44 ha) dan industri (0,58 ha); 3. Blok I-03 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,17 ha), perdagangan dan jasa (3,07 ha) dan permukiman (9,27 ha); 4. Blok I-04 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,17 ha) dan permukiman (7,79 ha). 5. Blok I-05 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,27 ha) dan permukiman (21,52 ha); 6. Blok I-06 alokasi pemanfaatan ruang cagar budaya (0,42 ha) dan permukiman (14,64 ha); 7. Blok I-07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1.36 ha) dan permukiman (5,47 ha); 8. Blok I-08 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1.62 ha) dan permukiman (7,90 ha); 9. Blok I-09 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2.75 ha) dan permukiman (10,17 ha); 10. Blok I-10 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 4.34 ha) dan permukiman (23,43 ha); 11. Blok I-11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2.13 ha) dan permukiman (6,09 ha); 12. Blok I-12 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 0.34 ha) dan permukiman (10,17 ha); 13. Blok I-13 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2.50 ha) dan permukiman (23,43 ha); 14. Blok I-14 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3.56 ha) dan permukiman (13,39 ha); 15. Blok I-15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 5.28 ha) , permukiman (17,33 ha) dan sempadan/RTH (1,76 ha); b. BWK II terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) blok dengan luas 1.197 ha terdiri atas : 1. Blok II-01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 7.83 ha) , permukiman (20,50 ha) dan sempadan/RTH (2,61 ha); 2. Blok II-02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 7.91 ha) dan permukiman (16,73 ha); 3. Blok II-03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 4,03 ha) dan permukiman (49,48 ha); 4. Blok II-04 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 7,83 ha) dan permukiman (51,83 ha); 5. Blok II-05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 7,27 ha) dan permukiman (47,59 ha);
6.
Blok II-06 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (11,49 ha);
7. Blok II-07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,45 ha) dan permukiman (17,71 ha); 8. Blok II-08 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,78 ha) dan permukiman (12,65 ha); 9. 10.
Blok II-09 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (15,71ha);
Blok II-10 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (27,18 ha); 11. Blok II-11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1.02 ha) , persawahan ( 5,57 ha) , permukiman (30,92 ha) dan sempadan/RTH (2,47 ha); 12. Blok II-12 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (29,47 ha) dan permukiman (17,77 ha); 13. Blok II-13 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (9,60 ha) dan permukiman (17,77 ha); 14. Blok II-14 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,30 ha) , permukiman (14,80 ha) dan rekreasi/olahraga (0,66 ha); 15. Blok II-15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,06 ha) dan permukiman (25,56 ha); 16. Blok II-16 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (3,41 ha) dan permukiman (13,01 ha); 17. Blok II-17 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,19 ha) dan permukiman (18,80 ha); 18. Blok II-18 alokasi pemanfaatan ruang pendidikan (11,44 ha) dan perdagangan dan jasa (0,63 ha); 19. Blok II-19 alokasi pemanfaatan ruang pendidikan (5,07 ha) , perdagangan dan jasa (0,63 ha) dan permukiman (33,56 ha); 20. Blok II-20 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (22,45 ha) dan sempadan sungai /RTH (1,57 ha); 21. Blok II-21 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,22 ha) dan persawahan (127,49 ha); 22. Blok II-22 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,87 ha) dan permukiman (25,16 ha); 23. Blok II-23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (22,62 ha) dan permukiman (31,36 ha); 24. Blok II-24 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,64 ha) , persawahan ( 7,10 ha) dan permukiman (40,14 ha) ; 25. Blok II-25 alokasi pemanfaatan ruang industri dan perdagangan (1,37 ha) , persawahan (34,24 ha) , permukiman (18,97 ha) dan rekreasi/olahraga ( 1,09 ha); 26. Blok II-26 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 33,16 ha) dan permukiman (14,77 ha); 27. Blok II-27 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,38 ha) dan permukiman (13,10 ha);
28. Blok II-28 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,92 ha) dan permukiman (19,39 ha); 29. Blok II-29 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 12,58 ha) dan sempadan sungai /RTH (1,65 ha); 30. Blok II-30 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (13,55 ha) ,permukiman (1,74 ha) dan sempadan sungai /RTH (1,73 ha); 31. Blok II-31 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,02 ha) dan permukiman (21,85 ha); 32. Blok II-32 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,41 ha) , persawahan ( 31,79 ha) dan permukiman (20,31 ha) ; 33. Blok II-33 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (22,01 ha); 34. Blok II-34 alokasi pemanfaatan ruang persawahan (38,87 ha) dan permukiman (37,68 ha); 35. Blok II-35 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,29 ha), persawahan ( 25,67 ha) dan permukiman (9,00 ha); 36. Blok II-36 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 5,15 ha) dan permukiman (51,53 ha); 37. Blok II-37 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (25,75 ha) dan sempadan sungai /RTH (1,64 ha); c. BWK III terdiri dari 31 (tiga puluh satu) blok dengan luas 754,37 ha terdiri atas : 1. Blok III-01 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,75 ha) dan permukiman (20,39 ha); 2. Blok III-02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,72 ha) , persawahan ( 10,79 ha) , permukiman (1,27 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,58 ha); 3. Blok III-03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,96 ha) dan permukiman (7,86 ha); 4. Blok III-04 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 20,15 ha) dan permukiman (2,99 ha); 5. Blok III-05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,78 ha) dan permukiman (10,14 ha); 6. Blok III-06 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (4,50 ha) , persawahan ( 3,26 ha) , permukiman (0,83 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,35 ha); 7. Blok III-07 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 2,26 ha) ,permukiman (9,13 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 0,62 ha); 8. Blok III-08 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 19,79 ha) dan permukiman (1,55 ha); 9. Blok III-09 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 10,68 ha) dan permukiman (1,99 ha); 10. Blok III-10 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 3,45 ha) ,permukiman (914,11 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 0,85 ha);
11. Blok III-11 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,18 ha) , persawahan ( 13,51 ha) dan permukiman (2,62 ha); 12. Blok III-12 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 18,98 ha) dan permukiman (8,26 ha); 13. Blok III-13 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 16,59 ha); 14. Blok III-14 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 0,19 ha) ,permukiman (14,11 ha) dan rekreasi dan olah raga ( 1,47 ha); 15. Blok III-15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,64 ha) dan permukiman (8,13 ha); 16. Blok III-16 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (3,65 ha) , permukiman (8,12 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,38 ha); 17. Blok III-17 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 10,45 ha) ,permukiman (18,11 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 2,65 ha); 18. Blok III-18 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,97 ha) dan permukiman (14,87 ha); 19. Blok III-19 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,64 ha) dan permukiman (22,26 ha); 20. Blok IIi-20 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (23,54 ha); 21. Blok III-21 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 13,57 ha) ,permukiman (0,88 ha); 22. Blok III-22 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 29,04 ha) ,permukiman (0,84 ha); 23. Blok III-23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 29,95 ha) ,permukiman (10,02 ha); 24. Blok III-24 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 3,35 ha) dan permukiman (19,90 ha); 25. Blok III-25 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,79 ha) , persawahan ( 15,20 ha) , permukiman (21,78 ha); 26. Blok III-26 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,99 ha) dan permukiman (18,84 ha); 27. Blok III-27 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 26,59 ha) ,permukiman (7,42 ha); 28. Blok III-28 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 61,55 ha) ,permukiman (17,59 ha); 29. Blok III-29 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 5,05 ha) dan permukiman (45,52 ha); 30. Blok III-30 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 4,96 ha) dan permukiman (22,99 ha); 31. Blok III-31 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 20,11 ha) ,permukiman (13,41 ha); d. BWK IV terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) blok dengan luas 787,97 ha terdiri atas :
1. Blok IV-01 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 24,68 ha) ,permukiman (4,93 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,15 ha); 2. Blok IV-02 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (0,11 ha) , persawahan ( 10,26 ha) , permukiman (20,18 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 2,51 ha); 3. Blok IV-03 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (0,68 ha) , persawahan ( 4,00 ha) , permukiman (13,33 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 0,93 ha); 4. Blok IV-04 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 20,77 ha) , dan sempadan sungai/RTH ( 2,36 ha); 5. Blok IV-05 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,27 ha) , persawahan ( 20,80 ha) , permukiman (13,95 ha); 6. Blok IV-06 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,18 ha) dan permukiman (17,10 ha); 7. Blok IV-07 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,38 ha) , persawahan ( 12,86 ha); 8. Blok IV-08 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 21,07 ha) ,permukiman (22,06 ha); 9. Blok IV-09 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 90.09 ha) ,permukiman (0,22 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 2,00 ha); 10. Blok IV-10 alokasi pemanfaatan ruang permukiman (19,23 ha); 11. Blok IV-11 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 24,68 ha) ,permukiman (0,41 ha); 12. Blok IV-12 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,39 ha) dan permukiman (22,71 ha); 13. Blok IV-13 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (1,76 ha) , persawahan ( 4,00 ha) , permukiman (16,42 ha); 14. Blok IV-14 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 13,39 ha) ,permukiman (4,27 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,84 ha); 15. Blok IV-15 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,03 ha) dan permukiman (27,09 ha); 16. Blok IV-16 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,19 ha) dan permukiman (14,65 ha); 17. Blok IV-17 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 30,76 ha) ,permukiman ( 26,47 ha); 18. Blok IV-18 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 14,96 ha) , dan sempadan sungai/RTH ( 1,79 ha); 19. Blok IV-19 alokasi pemanfaatan ruang permukiman ( 19,23 ha); 20. Blok IV-20 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 2,79 ha) dan permukiman (29,92 ha); 21. Blok IV-21 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,24 ha) , persawahan ( 12,16 ha) , permukiman (12,46 ha);
22. Blok IV-22 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 14,00 ha) ,permukiman (8,81 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,75 ha); 23. Blok IV-23 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 16,35 ha) ,permukiman (1,76 ha) dan sempadan sungai/RTH ( 1,04 ha); 24. Blok IV-24 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 10,98 ha) ,permukiman ( 15,63 ha); 25. Blok IV-25 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa (2,28 ha) , persawahan ( 6,90 ha) , permukiman (22,79 ha); 26. Blok IV-26 alokasi pemanfaatan ruang perdagangan dan jasa ( 1,21 ha) dan permukiman (29,33 ha); 27. Blok IV-27 alokasi pemanfaatan ruang permukiman ( 7,35 ha); 28. Blok IV-28 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 8,75 ha) ,permukiman ( 1,94 ha); 29. Blok IV-29 alokasi pemanfaatan ruang persawahan ( 19,73 ha) ,permukiman ( 10,44 ha); (6) Apabila terjadi perubahan yang sangat mendesak berkenaan dengan dinamika masyarakat, Bupati dapat melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (7) Rencana pemanfaatan ruang selengkapnya sebagaimana disebut Peta Rencana Blok Pemanfaatan Ruang Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan daerah ini. Bagian Keduabelas Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Paragraf 1 Arahan Kepadatan Bangunan Pasal 36 (1) Rencana kepadatan bangunan mengatur tentang perbandingan maksimum yang diijinkan antara luas lahan yang tertutup bangunan dan atau bangun – bangunan dengan luas petak/persilnya pada setiap blok peruntukan. (2) Besaran angka maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan prosentase koefisien dasar bangunan. (3) Kalsifikasi arahan kepadatan bangunan di kawasan Kecamatan Sewon diatur sebagai berikut : a. Koefisien dasar bangunan (KDB) tinggi (50%-75%); b. Koefisien dasar bangunan (KDB) menengah ( 20%-50%); c. Koefisien dasar bangunan (KDB) rendah (5%-20%); dan d. Koefisien dasar bangunan (KDB) sangat rendah (< 5%). (4) Rencana pemanfaatan ruang selengkapnya sebagaimana disebut Peta Arahan Kepadatan Bangunan Kawasan Kecamatan Sewon, yang yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagia Keduabelas Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Kawasan
Paragraf 1 Arahan Ketinggian Bangunan Pasal 36 (1) Rencana ketinggian bangunan mengatur ketinggian maksimum dari permukaan tanah atas bangunan dan/atau bangun-bangunan. (2) Ketentuan mengenai ketinggian maksimum bangunan di jelaskan dengan jumlah lantai dan ketinggian (meter). (3) Klasifikasi bangunan maksimum di Kawasan Kecamatan Sewon diatur sebagai berikut : a. Ketinggian bangunan sangat rendah dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 (dua belas) meter dari lantai dasar;dan b. Ketinggian bangunan rendah dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai (KLB maksimum = 4 x KDB) dengan puncak bangunan maksimum 20 (dua puluh) meter dan minimum 12 (dua belas) meter dari lantai dasar. (4) Rencana ketinggian bangunan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Arahan Ketinggian Bangunan Kawasan Sewon yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 Arah Perpetakan Bangunan Pasal 38 (1) Rencana perpetakan bangunan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk kawasan Kecamatan Sewon dan efisiensi pemanfaatan ruang. (2) Rencana perpetakan hanya diberlakukan terhadap terjadinya pemecahan tanah, baik karena dijual maupun karena pewarisan.
frasmentasi/
(3) Klasifikasi perpetakan diatur sebagai berikut : a. Klasifikasi II (1000-2500 m2); b. Klasifikasi III (600-1000 m2); c. Klasifikasi IV (250-600m2); d. Klasifikasi V (100-250 m2); e. Klasifikasi VI (25-100 m2). (4) Rencana perpetakan bangunan lengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Arahan Perpetakan Bangunan Kecamatan Sewon yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Sempadan Bangunan Pasal 39 (1) Rencana garis sempadan dimaksudkan untuk memberi batas minimum boleh dan atau tidak bolehnya suatu bangunan berada pada suatu ruang di petak yang bersangkutan untuk setiap blok peruntukan. (2) Rencana garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. Sempadan muka bangunan, di ukur dari as jalan pada sisi yang bersangkutan; b. Sempadan samping dan belakang bangunan diukur dari baras persil sisi yang bersangkutan ;dan c. Sempadan sungai. (3) Sempadan muka bangunan pada masing-masing ruas jalan disesuaikan dengan ruang pengawasan jalan yang diukur dari as jalan, diatur sebagi berikut : a. Untuk jalan arteri primer tidak kurang dari 23 (dua puluh tiga) meter; b. Untuk jalan arteri sekunder tidak kurang dari 20 (dua puluh ) meter; c. Untuk jalan kolektor primer tidak kurang dari 15 (lima belas ) meter; d. Untuk jalan lokal primer tidak kurang dari 10 (sepuluh) meter;dan e. Untuk jembatan tidak kurang dari 100(seratus ) meter ke arah hulu dan hilir. (4) Sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk bangunan deret sampai ketinggian 3 (tiga) lantai dapat berimpit; b. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila berjarak minimal adalah minimal 1,5 (satu setengah) meter. (5) Sempadan sungai /RTH diatur sebagi berikut : a. Garis sempadan sungai/RTH bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;dan b. Garis sempadan sungai/RTH bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Paragraf 5 Rencana Penanganan blok Peruntukan Pasal 40 (1) Rencana penanganan blok peruntukan merupakan penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus. (2) Rencana penanganan blok peruntukan di antara lain meliputi : a. Pemugaran, dilakukan terhadap blok peruntukan yang mempunyai bangunbangunan yang sudah turun menurun fungsinya secara drastis; b. Pengemabngan dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang masih mempunyai lahan-lahan yang masih memungkinkan untuk dikembangkan sebagi kawasan budidaya, baik berupa kawasan permukiman, perdagangan dan jasa dan lain sebagainya; c. Perbaikan lingkungan, dilakukan mempunyai kepadatan bangunan dan penduduk yang tinggi dengan kualitas lingkungan p[ermukiman yang semakin menurun; d. Konservasi, dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang dipertahankan fungsinya, seperti lahan-lahan pertanian basah;dan
cenderung
e. Preservasi, dilakukan terhadap blok-blok peruntukan yang mempunyai bangunan cagar budaya.
(3) Rencana penanganan blok peruntukan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Penanganan Blok Peruntukan Kawasan Kecamatan Sewon yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Paragraf 6 Rencana Penanganan Sarana dan Prasarana Pasal 41 (1) Rencana penanganan sarana dan prasarana merupakan penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru bangunan atau penanganan khusus. (2) Rencana penangananan sarana dan prasarana antara lain meliputi : a. Jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun; b. Jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan; c. Jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki; d. Jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui; e. Jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar. (3) Rencana penanganan sarana dan Prasarana selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Peta Rencana Penanganan Sarana dan Prasarana Kawasan Kecamatan Sewon yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Ketigabelas Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Pasal 42 (1) Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan mengatur prioritas pelaksanaan pembangunan kawasan Kecamatan Sewon sampai akhir tahun perencanaan ( tahun 2018). (2) Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tahapan 5 (lima) tahunan yang disesuaikan dengan tahun tahapan program pembangunan daerah. (3) Rencana tahapan pelaksanaan pembangunan kawasan Kecamatan Sewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi dalam 2 (dua) tahapan , yaitu : a. Tahap I
: tahun 2008-2013;dan
b. Tahap II
; TAHUN 2014-2018. Bagian Keempatbelas Keterbukaan RDTRK Kecamatan Sewon Pasal 43
(1) RDTRK Kecamatan Sewon terbuka untuk umum. (2) Agar masyarakat mengetahui RDTRK Kecamatan Sewon di letakkan di Kantor camat pada tempat yang mudah diketahui msyarakat setiap saat. (3) Masyarakat dapat berperan aktif untuk mengajukan saran dalam penyusunan, pemanfaatan dan pengendalian RDTRK Kecamatan sewon. (4) Saran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan dalam menyusun dan meninjau kembali RDTRK Kecamatan Sewon.
BAB IV WEWNANG, TUGAS, TANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN RDTRK KECAMATAN SEWON Pasal 44 Tugas, tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan RDTRK Kecamatan Sewon merupakan wewenang Pemerintah daerah. Pasal 45 (1) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dalam pasal 42, meliputi kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon. (2) Kegiatan penelitian, penyusunan, penetapan dan peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. BAB V PELAKSANAAN,PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN RDTRK KECAMATAN SEWON Bagian Pertama Pelaksanaan Pasal 46 Pelaksanaan RDTRK Kecamatajn Sewon meliputi : a. Mewujudkan program pembangunan sesuai dengan RDTRK Kecamatan Sewon; dan b. Mewujudkan program pemanfaatan ruang melalui pembangunan sarana dan prasarana serta penerbitan izin yang terkait dengan tata ruang. Pasal 47 (1) Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Perwujudan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Bagian Kedua Pengendalian dan Pengawasan Pasal 48 (1) Pengendalian dan pengawasan RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum. (2) Keterpaduan pelaksanaan RDTRK Kecamatan Sewon dikooordinasikan Dinas Pekerjaan Umum. Pasal 49 (1) Pengendalian pembangunan kewenangan perizinan.
fisik
di
kawasan
budidaya
dilakukan
melalui
(2) Pelaksanaan penerbitan RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan perangkat daerah terkait.
(3) Pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan RDTRK Kecamatan Sewon menjadi wewenang Pemerintah Daerah melalui Lurah Desa dan Camat yang bersangkutan. (4) Lurah Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan terjadinya pelanggaran RDTRK Kecamatan Sewon kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja. BAB VI PEIJINAN Pasal 50 (1) Setiap perencanaan pemanfaatan ruang di kawasan Sewon wajib memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang, dan diatur dalam Peraturan daerah tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII PENINJAUAN KEMBALI Pasal 51 (1) RDTRK Kecamatan Sewon dapat ditinjau kembali. (2) Jangka waktu peninjauan kembali RDTRK Kecamatan Sewon dilaksanakan sekali dalam 5 tahun dari perencanaan, kecuali dalam kondisi strategis tertentu dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari sekali dalam 5 (lima ) tahun. (3) Peninjauan kembali sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) memberikan peluang terhadap rencana untuk: a. Penyempurnaan apabila perkembangan yang terjadi masih sesuai dengan startegi perencanaan;dan b. Perencanaan kembali apabila perkembangan yang terjadi sudah tidak sesuai lagi dengan strategi perencanaan. c. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksananakan oleh Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Dinas Pekerjaan Umum. BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 52 (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin;
f.
Pembongkaran bangunan;
g. Kewajiban pemulihan fungsi ruang;dan/atau h. Denda administrasi (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) hueuf g dilakukan oleh pemilik bangunan atau oleh aparat Pemerintah daerah. (4) Pembongkaran oleh aparat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila pemilik bangunan sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah tidak melakukan perintah pembongkaran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 53 (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah . (2) Penyidik Pejabat Peegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d.Melakukan penyitaan benda atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 54 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5) dan/atau pasal 39 diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 (1) Segala izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlAkunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
(2) Terhadap izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini merugikan masyarakat, Bupati berhak mengadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan RDTRK Kecamatan Sewon berdasarkan Peraturan Daerah ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 3 tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri C Nomor 1 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati. Pasal 58 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah. Di sahkan di Bantul Pada tangggal 31 Desember 2008 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 31 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL GENDUT SUDARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 8 TAHUN 2008
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 33 TAHUN 2008 TE NTAN G RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KECAMATAN SEWON I.
UMUM
Penataan ruang merupakan upaya Pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan, pengawasan dan pengendalian penggunaan ruang, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki visi “Bantul Projotamansari , Demokratis dan Agamis “ Kawasan Kecamatan Sewon merupakan kawasan strategis kabupaten Bantul, karena memiliki pern penting bagi Kabupaten Bantul maupun pertumbuhan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, sehingga perlu dilakukan penataan ruangnya sesuai dengan kondisi perkembangan dinamika masyarakat saat ini. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon merupakan kawasan yang masuk dalam wilayah perkotaan Yogyakarta, daerah penyangga urbansasi, serta kawasan tumbuh cepat. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan bencana gempa bumi yang melanda sebagian wilayah kabupaten Bantul pada tanggal 27 Mei 2006 telah mnyebakan pemenuhan kebutuhan ruang di wilayah Kecamatan Sewon, sulit dikendalikan, sehingga peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1995 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sewon tidak dapat menampung perubahan pola pemanfaatan ruang yang terjadi di Kecamatan Sewon. Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian dan kebutuhan pola pemanfaatan ruang untuk mendukung kebangkitan masyarakat Bantul pasca bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006 , perlu menyusun rencana detail tata ruang kawasan Kecamatan Sewon dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 dan pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 huruf a Yang dimaksud keterpaduan adalah bahawa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sector, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Huruf b Yang dimaksud keserasian, keselarasan dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Huruf c Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah penataanruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tamping lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Huruf d Yang dimaksud keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dabn sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Huruf e
Yang dimaksud keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Huruf f Yang dimaksud kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.. Huruf g yang dimaksud dengan perlindungan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat . huruf h yang dimaksud dengan kepastian hokum dankeadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hokum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hokum. Huruf i Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan , baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Pasal 4 s/d pasal 58 Cukup jelas
