PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR : 6 TAHUN 1990 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 9 tahun 1980 dan dirobah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 3 tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1987 tentang Penertiban pungutan-pungutan dan jangka waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan; b. bahwa berdasarkan pada huruf a diatas, dipandang perlu mengadakan perobahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah tersebut dan menggantikannya dengan Peraturan Daerah yang baru;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor Pemerintahan di Daerah;
5
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonanitie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 Tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ; 4. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah; 5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1986; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANGUNDANG GANGGUAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. e. Tempat Usaha adalah tempat-tempat melakukan suatu usaha pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mencari keuntungan. f. Izin Tempat Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempattempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini. g. Izin Undang-undang Gangguan (HO) adalah Izin yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah bagi tempat-tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl tahun 1926 Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450. h. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. i.
Biaya perizinan adalah pungutan atau pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah yang dikenakan bagi setiap pemegang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan.
j.
Pemegang Izin adalah setiap pengusaha atau badan hukum, atas nama siapa Izin Tempat Usaha diberikan.
k. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. BAB II OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN IZIN Pasal 2 (1) Objek Izin Tempat Usaha adalah semua tempat usaha yang diadakan di Daerah. (2) Objek Izin Undang-undang Gangguan adalah semua tempat usaha di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan Stbl tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450. Pasal 3 (1) Setiap orang atau Badan hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya di Daerah diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Bupati Kepala Daerah. (2) Setiap orang atau Badan hukum yang mendirikan, membuka dan atau memperluas tempat usahanya di Daerah yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonante) Stbl tahun 1926 Nomor 226 Jo Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450 diwajibkan memiliki Izin Undang-undang Gangguan (HO) dari Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4 (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 mengikuti ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 tahun 1984.
Pasal 5 Surat Izin Tempat Usaha apabila :
dan Izin Undang-undang Gangguan tidak akan dikeluarkan
1. Bupati Kepala Daerah memandang bahwa untuk Daerah tertentu usaha yang akan dijalankan sudah mencukupi. 2. Lokasi Tempat Usaha yang dimohon tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK). 3. Usaha yang dijalankan bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan dan ketertiban serta bertentangan dengan kesusilaan.
BAB III JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN Pasal 6 (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO), ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan. (2) Terhadap Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan. (3) Setiap pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dikenakan Uang Leges.
Pasal 7 Setiap pengusaha wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang apabila usahanya dihentikan atau ditutup. Pasal 8 Pembaharuan Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) dilakukan dalam hal : a. Perluasan Tempat Usaha. b. Pindah alamat Tempat Usaha. c. Pengalihan tangan usaha/tempat usaha kepada orang lain.
BAB IV GOLONGAN/JENIS TEMPAT USAHA Pasal 9 Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini dibagi dalam 2 (dua) golongan yang terdiri dari : 1. Tempat Usaha Jasa : a. Besar
:
Pemborong/Leverensir, agen perkapalan, bilyard, bioskop, hotel, balai pertemuan milik swasta, palwa video, bank milik swasta.
b. Menegah :
Praktek dokter, praktek bidang pengacara, notaris, salon kecantikan, asuransi, apotik, kantor/akuntan/konsultan pajak, photografer, photo copy, toko obat, rumah penginapan, service radio/tape recorder/video, usaha peternakan, percetakan, agen usaha angkutan, tempat pencucian mobil, bengkel usaha/beca.
c Kecil
Tukang pangkas, tukang jahit dan lain-lain sejenisnya, pengolahan mie, tahu, tempe, tauco dan kerupuk serta lain-lain yang sejenisnya.
:
2. Tempat Usaha Dagang : a. Besar
:
PT, Firma, CV, Agen undian berhadiah dan usaha dagang perorangan.
b. Menegah :
Restaurant, toko kelontongan, toko emas, toko bahan bangunan, toko onderdil.
c Kecil
Warung nasi/kokpi, depot kayu, warung manisan, dan lain-lain yang sejenis.
:
Pasal 10 Tempat Usaha yang harus memiliki Izin Usaha Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah Tempat Usaha sebagai berikut : 1. Yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan Pesawat Uap Air atau Pesawat Gas, demikian juga yang dijalankan dengan Motor Listrik dan lain-lain tempat bekerja yang menggunakan Uap air, gas atau uap air yang besar (tinggi) tekanannya. 2. Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin-mesin dan bahanbahan lain yang mudah meletus, termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon). 3. Yang disediakan guna membuat bahan-bahan kimia, termasuk juga pabrik-pabrik geretan (korek api). 4. Yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan benda-benda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap). 5. Yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang diperoleh dari pembuatan itu, didalamnya termasuk juga pabrik-pabrik gas. 6. Yang disediakan untuk membuat lemak dan damar. 7. Yang disediakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah). 8. Yang dipergunakan sebagai tempat membuat mouth (kecambah-kecambah dari berbagai jenis selai dan kacang), tempat-tempat membuat bier, pembakaran, pengukusan, pabrik
spritus, pabrik cuka, pabrik penyaringan, pabrik tepung dan pembikinan roti, demikian pula pabrik strup buah-buahan. 9. Yang disediakan untuk pemotongan hewan, pekulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang bersal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit. 10. Pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, genteng, jubin dan tagel, tempat-tempat membikin barang kaca, pembakaran kapur karang, kapur bata dan tempat menghancurkan kapur. 11. Untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, pemukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga, kakung dan pembikinan kawah. 12. Untuk penggilingan batu, kincir penggergajian kayu dan penggilingan (kilang) minyak. 13. Untuk galangan kapal, pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, pembakaran karet, pembuatan talang dan kedai tukang kayu. 14. Untuk penyewaan kereta dan pemerahan susu. 15. Untuk tempat latihan menembak. 16. Untuk bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau. 17. Untuk pabrik ubi kayu (singkong dan tapioka). 18. Untuk pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet. 19. Untuk bangsal kapuk dan pembatikan. 20. Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirianpendirian yang lain yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
BAB V BIAYA PERIZINAN Pasal 11 (1) Setiap perizinan Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan dikenakan biaya perizinan sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini. (2) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah. (3) Bukti penyetoran dimaksud ayat (2) pasal ini berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
Pasal 12 Tarif biaya perizinan Tempat Usaha ditetapkan sebagai berikut : 1. Tempat Usaha Jasa : a. Besar
:
Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
b. Menegah :
Dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
c Kecil
Dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
:
2. Tempat Usaha Dagang : a. Besar
:
Dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
b. Menegah :
Dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
c Kecil
Dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
:
Pasal 13 Tempat Usaha yang harus memiliki Izin Undang-undang Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini terdiri dari 3 (tiga) golongan yang terdiri dari : 1. Tempat Usaha Besar : a. Tempat usaha yang didalamnya diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, motor listrik dan lain-lain tempat bekerja yang menggunakan uap air, gas atau uap air yang besar (tinggi) tekanannya. b. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan yang mudah meletus/meledak, termasuk juga pabrik-pabrik dan tempattempat penyimpan kembang api (petasan dan mercon). c. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat bahan-bahan kimia, termasuk juga pabrik-pabrik geretan (korek api). d. Tempat usaha yang dipergunakan untuk mengukus tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang diperoleh dari pembuatan itu, termasuk juga pabrik-pabrik gas. e. Pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran batu, dan tempat menghancurkan kapur. f. Tempat usaha yang dipergunakan untuk penggilingan batu, kincir penggergajian kayu dan penggilingan (kilang) minyak. g. Pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet. 2. Tempat Usaha Menengah : a. Tempat usaha yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan bendabenda hasil pengolahan yang mudah habis (menguap). b. Tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat membuat mouth (kecambahkecambah dari berbagai jenis jelai dan kacang), tempat-tempat membuat bier, pembakaran, pengukusan, pabrik spritus, pabrik cuka, pabrik penyaringan, pabrik tepung dan pembikinan roti, demikian pula pabrik strup buah-buahan. c. Tempat usaha yang dipergunakan untuk pemotongan hewan, pekulitan, tempat mengolah isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaian) dan pengasinan benda-benda yang bersal dari binatang, demikian pula penyamakan kulit. d. Tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat pemahatan batu dan penggergajian kayu, pembuatan penggilingan, pembakaran karet, pembuatan talang dan kedai tukang kayu. e. Tempat usaha penyewaan kereta dan pemerahan susu. f. Tempat/lapangan/ruangan untuk latihan menembak. g. Pabrik ubi kayu (singkong dan tapioka). h. Bangsal kapuk dan pembatikan.
3. Tempat Usaha Kecil : a. Tempat usaha yang dipergunakan untuk membuat lemak dan damar. b. Tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah). c. Bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau. d. Warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirianpendirian yang lain yang dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
Pasal 14 Tarif biaya perizinan Undang-undang Gangguan ditetapkan sebagai berikut : 1. Tempat usaha besar dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-. 2. Tempat usaha menengah dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-. 3. Tempat usaha kecil dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-.
BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Apabila tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 22 Undangundang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran. (4) Terhadap pengusaha yang lalai mendaftar ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Undangundang Gangguan untuk setiap bulan keterlambatannya dapat dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh prosent) dari ketentuan tarif pada pasal 12 dan 14 Peraturan Daerah ini.
BAB VII PENYIDIKAN Pasal 16 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya. Pasal 18 (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 9 tahun 1980 tentang Biaya Perizinan Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
Lubuk Linggau, 15 Oktober 1990 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Cap.- ttd
Cap.- ttd
DRS. ISHAK SANI.
H. NANG ALI SOLICHIN, S.H
DISAHKAN : Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Tanggal Nomor
: :
9 - 2 - 1991 111/SK/IV/1991
Sekretaris Wilayah / Daerah Ub. Kepala Biro Hukum, Cap. Ttd H. TAUFIK RAHMAN, S.H NIP. 440001996 DIUNDANGKAN : Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor : 4 pada tanggal 19 - 2 - 1991 Seri : B Nomor : 1 SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH, Cap.- ttd H. M. S O H E, BSc. NIP. 440001261.
