PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS NOMOR : 6 TAHUN 1991 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 2 Tahun 1984 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dewasa ini; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1990 Nomor 474.4/1634/Sj perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Surat Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 27 Agustus 1990 Nomor 470/0004813/I perihal Pelaksanaan Registrasi Penduduk, yang isinya antara lain mengenai Perubahan harga Kartu Tanda Penduduk WNI/WNA dan Kartu Keluarga; c. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, menetapkan bahwa masa berlaku Kartu Tanda Penduduk adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 3 (tiga) tahun ; d. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 27 Mei 1991 Nomor 470/3017/I perihal Pedoman dan petunjuk Depdagri dan Gubernur KDH Tk. I Sum-Sel yang belum dirubah dalam Perda Kab/Kodya Tk.II tentang KK, KTP dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, menentukan pula agar didalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Kartu Tanda Penduduk supaya mencantumkan ketentuan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 60 Tahun keatas; e. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir a sd d tersebut diatas, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk berikut Peraturan Daerah perubahannya dan menggantikannya dengan Peraturan Daerah yang baru.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; 7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk yang berusia 60 Tahun keatas. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Rawas. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. e. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. f. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. g. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. h. Penduduk adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal didalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
i.
Penduduk Asing adalah orang asing yang telah menetap dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
j. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berdiam sementara dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas. k. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam 1 (satu) Wilayah karena perpindahan kelahiran dan kematian. l.
Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat sebagai KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) dari setiap penduduk dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
m. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga. (2) Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. Orang lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan/atau dengan anak-anak. b. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa. c. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri. d. Kepala kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama. e. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya. f. Kuasa dari orang yang kehilangan hal menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut Keputusan Pengadilan.
BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 2 (1) Setiap penduduk dalam Wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam rangka untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (2) Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam Wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangka untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
BAB III KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK Pasal 3 (1) Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. (2) Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga.
(3) Anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga. (4) Bentuk Kartu Keluarga ditatapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
I
Pasal 4 (1) Setiap penduduk berusia 17 (tujuh belas) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. (2) Bentuk dan warna serta cara pengisian Kartu Tanda Penduduk ditatapkan menurut ketentuan dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah ini. (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain : a. Nomor KTP b. Nama lengkap c. Jenis kelamin d. Golongan darah (letaknya sejajar dengan jenis kelamin) e. Tempat/tanggal lahir f. Kawin/tidak kawin g. Agama (letaknya sejajar dengan kawin/tidak kawin) h. Pekerjaan i. Alamat j. RT/RW k. Kelurahan/Desa l. Kecamatan m. Berlaku hingga. Pasal 5 (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat. (2) Kewajiban dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan. (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya dicatat dalam Kartu Keluarga. (4) Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan ditempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan ditempat yang baru. (5) Setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini, disediakan daftar isian yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Daerah ini.
Pasal 6 (1) Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa/ Kelurahan setempat. (2) Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan perincian sebagai berikut : a. Lembar ke I untuk Kepala Keluarga berwarna merah. b. Lembar ke II untuk Ketua RT/Kepala Dusun berwarna putih.
c. Lembar ke III untuk Kepala Desa/Kelurahan berwarna kuning. d. Lembar ke IV untuk Camat berwarna biru. (3) Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Kepala Desa/Kelurahan diadakan penelitian kembali secara menyeluruh atas Kartu Keluarga.
Pasal 7 (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga. (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dengan penjelasan sebagai berikut :
dan dapt
a. Setiap penggantian Kartu Tanda Penduduk lama dengan Kartu Tanda Penduduk yang baru atau perpindahan alamat, maka Kartu Tanda Penduduk yang lama harus dicabut oleh Camat atau Kepala Desa/Kelurahan. b. Kartu Tanda Penduduk mulai berlaku pada tanggal dikeluarkannya sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran pemilik. (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku seumur hidup bagi wagra negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dengan ketentuan sebagai berikut : a. Ketentuan sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi penduduk warga negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap. b. Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan organisasi terlarang. (2) Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk diperpanjang/diganti dengan yang baru. (3) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada tanda lapor kehilangan dari Kepolisian setempat. (4) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
Pasal 8 (1) Besarnya biaya pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditentukan sebagai berikut : a. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.000,b. Kartu Tanda Penduduk untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 2.000,c. Kartu Keluarga sebesar Rp. 500,-setiap 1 (satu) set yang terdiri dari 4 (empat) lembar. (2) Harga/biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak termasuk biaya pembuatan pas photo. (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dimasukan kedalam Anggaran Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah. BAB IV
KETENTUAN PIDANA Pasal 9 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB IX PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. g. Mendatangkan orang pemeriksaan perkara.
ahli
yang
diperlukan
dalam
hubungannya
dengan
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaanya.
Pasal 12
(1) Pada saat berlakunya Peratuarn Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran penduduk dan Peratuarn Daerah perubahan serta semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakanm tidak berlaku lagi. (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengtahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.
Lubuk Linggau, 19 September 1991 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS KETUA,
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI RAWAS,
Cap.- ttd
Cap.- ttd
DRS. ISHAK SANI.
H. NANG ALI SOLICHIN, S.H
DISAHKAN : Dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Selatan Tanggal Nomor
: :
26 - 2 - 1992 135/SK/IV/1992
Sekretaris Wilayah / Daerah Ub. Kepala Biro Hukum, Cap. Ttd H. TAUFIK RAHMAN, S.H NIP. 440001996
DIUNDANGKAN : Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor : Seri :
5 pada tanggal 12 - 3 - 1992 C Nomor : 1
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH, Cap.- ttd H. M. S O H E, BSc. NIP. 440001261.
