PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR02 TAHUN 2006 TENTANG BUPATI PONTIANAK,

'w

/i

BUPATI PONTIANAK PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR02 TAHUN 2006

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN D A N B E LA -.,AB P o N rr A N A K 0

=-Xilltl'*1i,lT't

BUPATI PONTIANAK, Menimbang

bahwa untuk lebih tertib, transparan, akuntabel, efesien oan efektifnya pelaksanan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;

bahwa Keputusan Bupati Pontianak Nomor g6 tahun 2OO3 tentang Petunjuk Teknis dan Standar pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pontianak perlu disesuaikan dengan beberapa ketentuan kebiiaran pengelolaan keuangan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati pontianak, Mengingat

1.

Undang-Urrdang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentar 3 Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan (Lembarar Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-UndarE (Lembaran Negara Tahun 1g5g Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820),

Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999

tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42BO)', 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5.

Undang- Undang Nomor

10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarar Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Neoara Nomor 4389).

7

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400): 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

B.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438):

25 Tahun 20OO tentang Keurenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 20OO Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Pemerintah Nomor

IU

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun ZOOO tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor g4 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165),

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2OOO tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

12

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OOl Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor4090);

,1

?

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O0S tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4S7B),

1A .+.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahr n 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

I

Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2OO3 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14); 1A

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor

0Z

Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2OO5 Nomor 17

02 Seri D Nomor 01).

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1S Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04) ;

7

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUpATt poNTtANAK TENTANG PETUNJUK TEKN s PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.A DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006 Pasal

1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontiartak Tahun Anggaran 2006 merupakan Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan e-ianja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lmpiran peraturan lni. Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan baqian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. Pasal 4 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati pontianak Nomor 96 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan ApBD Tahun 2003 dinyatakan tidak berraku. Pasal 5 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak,

Ditetapkan di Mempawah tanggal 25 Januari 2006

pada

BUPATI PONTIANAK,

dl tempruah Pada tangg al *6.. J. p.l..l. Cg.g,L STTRETARIS Pof,flAfllI 0l u.ndangfan

SYE'B EERITA DAEMTI TAIT'PAITT PO{TUTAI T MUr. &9,?.(,. roroR. 4e.... s€R. ..A...

.

roroR rJ..

-)b,/h'n \lvf / u/

AGUS SALIM

LAMPIRAN

I

PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 07 TAHUN 2006

TANGGAL : ?5 JANUARI 2006 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIAI{AK TAHUN ANGGARAN 2006 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

A.

UMUM

I

PENGERTIAN

a. b. c. d.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkatDaerah; Daerah adalah Daerah Kabupaten pontianak;

Kepala Daerah adalah Bupati pontianak; Dewan Penryakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Pontianak;

e. Satuan Organisasi adalah satuan organisasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Pontianak yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas/Badan/Kantor dan Lembaga Daerah lainnya serta Kecamatan dan Kelurahan;

f. g

Satuan Pemegang Kas adalah pemegang Kas dan pembantu pemegang Kas;

Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan ApBD disetiap Satuan Kerja pengguna anggaran. Pembantu Pemegang Kas dibantu oleh beberapa Pemegang Kas terdiri dari : Kasir, seorang penyimpan uang,

seorang pencatat pembukuan, seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang dan seorang yang bertugas menyiapkan Spp Gaji;

h.

Bendaharawan barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menelma, menyimpan dan mengeluarkan barang.barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui atasan langsungnya;

i.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah; Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah; Belanja Publik adalah belanja yang manfaatnya cendrung lebih besar atau secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

l.

Belanja Aparatur adalah Belanja yang manfaatnya cenderung lebih besar dinikmati oleh aparatur.

JUKNIS pELAK'ANAAN ApBD TA 2006

m' Belanja

Administrasi Umum adalah belanja tidak rangsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi (tidak menambah asset).

n'

Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non investasi (tidak menambah asset).

o'

Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai investasi,

p.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

q

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola mauoun oleh Penyedia

Barang/Jasa;

{

r.

Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari ApBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

s.

Honor/Honorarium adalah upah sebagai imbalan jasa (kehormatan) atas pelaksanaan tugas tertentu dan atau jabatan yang bersifat bukan gaji tetap;

t.

Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam

ranqKa

memperbesar gairah kerja;

u.

v. .

t

t

Pegawai Honor adalah pegawai Daerah yang diangkat dengan surat Keputusan Kepala Daerah dan dibebankan dalam Anggaran pendapatan dan Belania Daerah srta berlaku pada waktu tertentu yaitu untuk satu tahun; Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sangat penting, mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilakukan diluar jam ker1a;

w. Sidang adalah suatu kegiatan atau pertemuan yang dilakukan

pemerintah

bersama Dewan Peru'rakilan Rakyat Daerah guna membahas materi beruoa Peraturan Daerah untuk mencapai suatu keputusan,

x.

2

Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar dari tempat kedudukan Ketempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan baik ke dalam maupun ke luar daerah dalam Wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenarrg;

JENIS-JENIS PENDAPATAN

a.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari

-

I

,

Pajak Daerah Retribusi Daerah

Pemerintah XtAup"tur*ortianak, Tahun Arggnr"n

ii6

HAL

Z

JUKNIS PELAKSANAAN APBD TA 2006

-

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

-

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dana Perimbangan

-

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan yang sah

3

Bantuan Dana Kontenjensi/Penyeimbang dari Pemerintah

JENIS-JENIS BELANJA

a,

Belanja Administrasi Umum terdiri darijenis belanja

b.

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas;

BelanjaPemeliharaan;

Belanja Operasi dan Pemeliharaan terdiri darijenis belanja

c.

:

Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Perjalanan Dinas;

BelanjaPemeliharaan;

Belanja Modal

-

:

:

Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

-

Belanja Modal Bangunan Air (lrigasi); Belanja Modal Instalasi; Belanja Modal Jaringan;

Belanja Modal Bangunan Gedung; Belanja Modal Monumen; Belanja Modal Alat-alat Besar;

Belanja Modal Alat-alat Angkutan;

-

Belanja Modal Alat-alat Pertanian; Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga; Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi; Belanja Modal Alat-alat Kedokteran,

Belanja Modal Alat-alat Kedokteran; Belanja Modal Alat-alat Kesehatan;

I Pemerintah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

3

JUKNIS PEL^KSANAAN APBD

n U.

TA

2006

Belanja ModalAlat-alat Laboraturium; Belanja Modal Buku/Perpustakaan

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

-

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintah Desa; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi.

Belanja Tidak Tersangka

4.

JENIS-JENIS PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah terdiri dari

-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Transfer dari Dana Cadangan; Penerimaan Pinjaman dari Obligasi; Hasil Penjualan asset daerah yang dipisahkan;

Pengeluaran Daerah terdiri dari

-

:

:

Transfer ke Dana Cadangan; Penyertaan Modal; Pembayaran utang pokok jatuh tempo;

I Pemerintah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

+

JUKNIS PEL^I<9ANAAN AFB, TA 2006

B. PENGELOLAAN

1,

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

a.

Pajak Daerah.

1). Ruang Lingkup Pajak

-

Daerah.

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2). Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah - setiap awal tahun anggaran Dinas pendapatan Daerah melakukan pemutakhiran data wajib pajak daerah serta pendataan wajib pajak baru.

Pendataan wajib pajak baru dilakukan dengan mengirimkan formulir wajib pajak (wP) daerah dan formulir surat pemberitahuan pajak

Daerah (SPTPD) masing-masing rangkap dua ke petugas pemungut pajak daerah di kecamatan.

-

Petugas pemungut menyampaikan formurir pendaftaran

wp

dan

sprpD

ke wajib pajak untuk diisi. Formulir yang telah diisi oleh wajib pajak dikirimkan kembali ke Dinas Pendapatan. Daerah melalui petugas Pemungut yang bertanggung jawab atas pajak daerah tersebut. Data wajib pajak tersebut diproses lebih lanjut oleh Bidang pajak Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) dengan menerbitkan Kartu Nomor pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), surat pengukuhan sebagai wp Daerah dan surat ljin (khusus Pajak Reklame), Formulir tersebut dicetak masing-masing rangkap

2 (dua), satu lembar untuk wajib pajak yang

bersangkutan dan satu lembar untuk arsip Dinas pendapatan Daerah. Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan (ppJ) pemungutan dilaksanakan langsung oleh PT. PLN tidak menggunakan Formulir pendaftaran dan SPTPD, ketetapan yang dikenakan ke wp adarah sebesar 10 o/o dari rekening listrik.

I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

JUKNIS PELAKSANAAN APBD TA 2006

Bidang Pajak Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) kemudian mencatat

data wajib pajak tersebut

di Kartu Data Wajib

Pajak. Kartu Data

dirancang untuk setiap jenis pajak daerah dan berfungsi sebagai pusat data (database) wajib pajak.

Dinas Pendapatan Daerah setiap periode tertentu (perbulan, kecuali pajak reklame periode pajak pertahun) akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD memberikan legitimasi kepada

petugas pemungut untuk memungut pajak dari wajib pajak daeralr. SKPD dicetak rangkap 4 (empat) dengan distribusi sebagai berikut

1). SKPD lembar ke-1 untuk wajib pajak

daerah

:

'!

2). SKPD lembai'ke-2 untuk Petugas Pengelola Pajak Daerah 3). SKPD lembar ke-3 untuk Bidang Pembukuan dan Penendalian (Dinas Pendapatan Daerah).

4). SKPD lembar ke-4 untuk Bidang Pajak Daerah(Dinas Pendapatan Daerah)

Petugas yang ditunjuk di Kecamatan menerima rekapitulasi SKPD dan dicatat di Buku Kendali sisa SKPD. Buku ini menghimpun data antara lain

:

1). No Kode rekening / nama rekening rincian obyek pajak 2). Jumlah dan nilai SKPD yang diterima 3). Jumlah dan nilai realisasi SKPD 4). Jumlah dan nilai sisa SKPD Petugas pemungut membuat Laporan bulanan berdasarkan catatan SKPD dari buku kendali. Format laporan bulanan memuat

:

1). Kolom Nomor 2). Kolom Jenis Pajak 3). Kolom Penerimaan 4). Kolom Setoran 5). Kolom Pengembalian 6). Kolom Sisa Pada saat wajib pajak melunasi SKPD, petugas pemungut di kecamatan

menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). SSPD berfungsi sebagai bukti pelunasan SKPD oleh wajib pajak. SSPD dibuat rangkap 4 (empat) dan dilampirkan dalan Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah Petugas pemungut dengan distribusi sebagai berikut I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

:

HAL

6

JUKNIS PELAK'ANAAN APBD TA

2006

1). SSPD lembar ke-1 untuk wajib pajak daerah 2). SSPD lembar ke-2 untuk Bidang Pembukuan dan pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah)

3). SSPD lembar ke-3 untuk Pemegang t(as (Pembantu pemegang

Kas

Penerima Penyetor)

4).

SSPD lembar ke-4 untuk Petugas Pemungut

setiap periode tertentu sebagaimana sK Bupati Pontianak No. 19 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor os rahun

1998 tentang Pajak Reklame, Petugas pemungut

dikecamatan

menyetorkan uang pajak daerah yang dipungutnya kepada Dinas Pendapatan Daerah dengarr melampirkan SSPD. Media yang digunakan

oleh petugas pemungut untuk menyetorkan pajak djerah tersebut adalah Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah petugas pemungut. STS menyajikan informasi antara lain

:

Kode rekening/nama rekening

rincian obyek pendapatan, no dan nilai SKPD serta no dan nilai SSpD.

STS Petugas Pemungut dibuat rangkap 3 (tiga) dengan dsitribusi sebagai berikut

:

1). STS lembar ke-'1 untuk Arsip Petugas Pemungut di Kecamatan 2). STS lembar ke-2 untuk Pemegang Kas (Pembantu pemegang

Kas

Penerima Penyetor).

3). STS lembar ke-3 untuk Bidang Pembukuan dan Pengendalian

(Dinas

Pendapatan Daerah),

Atas pelunasan SKPD oleh wajib pajak, petugas pemungut mencatatnya

dibuku kendali sisa SKPD (Petugas Pemungut). Pencatatan

ini

memberikan informasi dan sebagai sarana pengendalian untuk atasan langsung petugas pemungut mengenai sisa SKPD yang masih belum terealisir (outstanding). Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah) akan mencatat di Buku Kendali Sisa SKPD (Petugas Pemungut) berdasarkan

STS Pajak Daerah Petugas Pemungut lembar ke-3 dan SSPD lembar ke-2 yang diterima dari Petugas Pemungut di kecamatan. Pencatatan ini sebagai sarana informasi dan pengendalian mengenai sisa SKPD yang belum terealisir (outstanding) untuk petugas pemungut tertentu.

Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah akan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah Satuan Kerja berdasarkan STS Petugas Pemungut lembar ke-2 dan SSPD lembar ke-3 yang diterima

dari Petugas Pemungut. STS menyajikan informasi antara lain : Kode I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2008

HAL

JUKNIS ?ELA.<SANAAN ApBD

TA

2006

rekening/nama rekening rincian obyek pendapatan, no dan nilai sKpD

serta no dan nilai SSPD, STS Satuan Kerja dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi sebagai berikut

1).

srs

:

lembar ke-1 untuk arsip Pemegang Kas Dinas pendapatan

Daerah.

2). STS lembar ke-2 untuk Sendahara Umum Daerah 3). srs lembar ke-3 untuk Bidang Pembukuan dan pengendarian

(Dinas

Pendapatan Daerah).

Berdasarkan STS Pajak Daerah Petugas Pemungut rembar ke-2 dan SSPD lembar ke-3, Pemegang Kas Dinas pendapatan Daerah akan mencatatnya di Buku Kas Pembantu rincian obyek pajak. pencatatan ini

sebagai sarana informasi dan pengendalian mengenai sisa sKpD yang masih belum terealisir (outstanding) untuk petugas pemungut tertentu.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian (DlspENDA) akan mencatat di Jurnal Penerimaan Kas berdasarkan srs Pajak Daerah satuan Kerja (DISPENDA) lembar ke-3 yang diterima dari Bendahara Umum Daerah. Pencatatan ini sebagai sarana informasi dan pengendalian mengenai sisa .SKPD yang masih belum terealisir (outstanding) untuk petugas

Pemungut tertentu, yang secara berkala akan dibandingkan dengan Buku Kendali Sisa SKPD (Petugas Pemungut). Belum diterimanya uang setoran wajib pajak daerah disebabkan antara lain : Wajlb pajak belum melunasi SKPD, uang setoran wajib pajak tertahan di petugas pemungut atau uang setoran wajib pajak tertahan di Pemegang Kas Satuan kerja. Berdasarkan pencatatan

di Buku Kendali Sisa SKpD dapat dengan

mudah ditelusuri dimana posisi tertahannya uang wajib pajak tersebut.

(,

Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah) akan

mencatat di Jurnal Penerimaan Kas pada posisi kredit untuk rekening

obyek pendapatan dengan rekening lawan (contra account) yaitu rekening kas daerah atas setiap STS Satker lembar ke-2 dan SSPD lembar ke-3 yang diterima dari Bendahara Umum Daerah. pada saat yang bersamaan akan dicatat (posting) ke buku besar (ledger) untuk masing-masing obyek pendapatan dan dicatat pula di buku besar pembantu (subsidiary ledger) untuk masing-masing rincian obyek pendapatan. Setiap akhir bulan, buku besar rekening obyek pendapatan

dan buku pembantu rekening rincian obyek

pendapatan

ditutup/dijumlahkan, jumlah total seluruh rekening obyek pendapatan

harus sama dengan jumlah total seluruh rekening rincian obyek I

Pemerintah Kabupaten PontianaR, Tahun Anggaran 2006

HAL

JUKNIS PETAKsANAAN ApBD TA 2006

pendapatan yang bersangkutan. Saldo akhir bulan kemudian dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnya.

-

Bendahara Umum Daerah akan mencatat setiap setoran pajak daerah

dari Dinas Pendapatan Daerah di Buku Kas dan kemudian menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) Bank. Uang setoran pajak daerah disetorkan

ke bank yang telah ditetapkan. STS bank dibuat rangkap 3 dengan distribusi sebagai berikut

:

1). STS lembar ke-1 untuk Bidang Pembukuan

cian Pengendalian (Dinas

Pendapatan Daerah).

2). STS lembar ke-2 untuk Pemegang kas. 3). STS lembar ke-3 untuk arsip Bendahara Umum

-

Daerah.

Setiap Periode tertentu (perbulan) setiap Petugas Pemungut Kecamatan membuat dan menyampaikan Laporan Evaluasi Bulanan Penetapan dan Realisasi Setoran SKPD/Karcis kepada Dinas Pendapatan daerah.

-

Setiap periode tertentu (pei-bulan) Bidang Pembukuan dan Pengendalian

(Dinas Pendapatan Daerah) membuat laporan mengenai target dan realisasi penerimaan daerah per obyek pendapatan, Laporan ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada Kepala Daerah.

-

Setiap periode tertentu (triwulan) Bidang Pembukuan dan Pengendalian

(Dinas Pendapatan Daerah) akan membuat laporan

realisasi

pendapatan. Laporan triwulan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

3). Cara Pengisian Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Setoran Paiak Daeran (ssPD) (a). Surat Tanda Setoran (STS)

-

kolom Pertama diisi dengan nomor STS dari nomor register Pemungut ke Pemegang Kas Unit pengelola dan'nomor register Pemegang Kas pengelola ke Bendahara Umum Daerah.

-

Kolom Kedua diisi dengan uang yang disetor dengan huruf.

Kolom Ketiga diisi dengan menulis kode rekening penerimaan, rinctan oby'ek penerimaan dan jumlah yang disetorkan.

-

Kolom keempat diisi dengan total penerimaan yang disetor Kolom kelima diisi dengan tanggal, bulan dan tahun STS diterima

I Pemerintah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

JUKNTS PEL.AI<sANAAN APaD TA

-

2006

Kolom keenam diisi dengan tanda tangan dan identitas jelas mulai dari pemungut, kasir penerima dan kasir penyetor, pemegang kas dan Kepala unit organisasi pengelola penerimaan.

2.

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

-

Kolom pertama diisi dengan nama obyek pajak Kolom kedua diisi dengan alamat dari obyek pajak Kolom ketiga diisi dengan nomor kohir

Kolom keempat diisi dengan jenis pembayaran atas pajak apa, pada bulan berapa dan tahun berapa

-

Kolom kelima diisi dengan besaran pajak yang dikenakan pada obyek

b.

pajak

.

Kolom keenam diisi dengan tanggal penerimaan Kolom ketujuh diisi dengan siapa yang menerima (abatannya) Kolom kedelapan diisi dengan nama penerima Kolom kesembilan diisi dengan tanda tangan penerima

Retribusi Daerah '1). Ruang Lingkup Retribusi Daerah

-

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa gedung, ruangan/aura dan asrama, alat rumah tangga dan kantor)

I

Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Pengujian Mutu Benih/Bibit Retribusi Usaha perikanan Retribusi Pasar Retribusi izin tempat usaha Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil Retribusi pela5,snsn persampahan/kebersihan Retribusi izin mendirikan banounan Retribusi Parkir Retribusi terminal angkutan penumpang dan barang Retribusi izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum Retribusi pengu;ian kendaraan bermotor Retribusi Pelayanan jasa pelabuhan Retribusi izin Unciang-undang gangguan (UUG) Retribusi izin usaha pariwisata Retribusi izin usaha pertambangan umum

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

1O

JUKNIS PEI.A,<SANAAN APBD TA 2006

2)

Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah.

-

setiap Satuan Kerja yang bertanggungjawab atas retribusi mengajukan surat Permintaan Karcis kepada Bidang Retribusi dan pendapatan lainnya (Dinas Pendapatan Daerah). surat permintaan dari satuan kerja diproses dan kemudian dibuatkan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan

Benda Berharga yang ditandatangani oleh pihak penerima (satuan Kerja) dan pihak yang menyerahkan (Bidang Retribusi dan pendapatan Lainnya). Berita Acara dibuat rangkap 3 (tiga) dengan distribusi untuk 1). Lembar ke-1 untuk Bidang Retribusi dan pendapatan Lainnya (Dinas :

Pendapatan Daerah)

2). Lembar ke-Z untuk Satuan Kerja yang bersangkutan; 3). Lembar ke-3 untuk Bidang Pembukuan dan pengeldalian

(Dinas

Pendapatan Daerah)

-

Bidang Retribusi dan Pendapatan l-ainnya akan mencatat setiap penyerahan karcis tersebut di Kartu Pengambilan Benda Berharga (Kartu Hijau). Kartu ini menghimpun data mengenai pengambilan karcis

oleh Satuan Kerja. selain itu, pencatatan dilakukan pula di

Kartu

Persediaan Benda Berharga (Kartu Kuning,). Kartu ini menghimpun data mengenai penerimaan karcis dari percetakan, distribusi karcis ke satuan kerja, jumlah buku, jumlah lembar, jumlah nilai serta sisa karcis. setiap periode waktu tertentu perlu dilakukan pemeriksanaan fisik (phyisical

examination) untuk meyakinkan kesesuaian jumlah karcis menurut catatan di kartu persediaan dengan jumlah fisik sebenarnya.

-

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan/penyerahan Benda Berharga, Satuan Kerja akan mencatat setiap penerimaan karcis tersebut di kartu Persediaan Benda Berharga satuan Kerja. Kartu ini menghimpun data mengenai penerimaan karcis dari Bidang Retribusi dan pendapatan

Lainnya (Dinas Pendapatan Daerah), distribusi karcis ke petugas Pemungut serta sisa Karcis. setiap periode waktu . tertentu perlu dilakukan pemeriksaan fisik (physical examination) untuk meyakinkan kesesuaian jumlah karcis menurut catatan di kartu persediaan dengan jumlah fisik sebenamya.

-

Satuan Kerja menyerahkan karcis kepada Petugas pemungut, atas penyerahan ini dibuatkan Berita Acara Penerimaan/Penyerahan Benda Berharga. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan distribusi untuk

petugas pemungut dan arsip satuan kerja yang bersangkutan. I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

11

JUKNIS pEtAt<sANAAN ApBD TA 2006

Berdasarkan Berita Acara tersebut satuan kerja mencatat mutasi karcis

ini di kartu pengambiran Benda Berharga satuan Kerja. Kartu

Pengambilan Benda Berharga satuan Kerja menghimpun data mengenai pengambiran karcis penyetoran uang oreh petugas pemungut.

Masyarakat penerima rayanan retribusi membayar sejumrah uang yang tercantum di karcis retribusi, atas pembayaran masyarakat ini petugas Pemungut Retribusi menyerahkan rembaran karcis ke penerrma rayanan retribusi dan menyimpan pertinggar karcis. petugas pemungut menyetorkan uang retribusi yang terah dipungutnya kepada pemegang

Kas satuan Kerja yang bertanggung jawab atas retribusi tersebut dengan melampirkan pertinggar karcis. Media yang d'igunakan oreh

Petugas Pemungut untuk menyetorkan retribusi tersebut adalah Surat Tanda setoran (sTS) Retribusi petugas pemungut. sTS menyajikan informasi antara lain : Kode Rekening/Nama Rekening Rincian obyek Pendapatan, No seri, Jumlah lembar, harga satuan dan nirai total karcis.

t,,

srs

Petugas pemungut dibuat rangkap

sebagai berikut

1).

srs

2)

srs

3

(tiga) dengan distribusi

:

lembar ke-1 untuk arsip petugas pemungut retribusi satker.

lembar ke-2 untuk pemegang Kas satuan kerja

yang

bertanggung jawab atas retribusi tersebut.

3)' srs lembar ke-3 untuk Bidang pembukuan dan pengendarian

(Dinas

Pendapatan Daerah)

Pemegang Kas satuan kerja akan menyiapkan surat randa setoran (srs) Retribusi satuan kerja berdasarkan sTS petugas perrungut lembar ke-2 dan pertinggar karcis yang diterima dari petugas pemungut. srS menghimpun data mengenai : Kode Rekening/Nama Rekening Rincian obyek Pendapatan, No Seri, Jumrah rembar, harga satuan dan

nilai total karcis.

srs

retribursi satuan kerja dibuat rangkap dengan distribusi sebagai berikut

3

(tiga)

:

1).

srs

lembar ke-1 untuk arsip pemegang Kas satuan ker1a. 2). STS lembar ke-2 untuk Bendahara Umum Daerah (BUD).

3). sTS lembar ke-3 untuk Bidang pembukuan dan pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah)

I

Pemerintah Kaoupaten pontianak, Tahun argg"r"n i006

HAL

12

JUKNIS PEIAKsANAAN APED TA 2006

dari Satuan Kerja lembar ke-3 yang diterima dibukukan oleh Bidang Pemburkuan dan pengendalian (Dinas Berdasarkan STS

Pendapatan Daerah).

Bendahara Umum Daerah akan mencatat setiao setoran retribusi dari setiap satuan Kerja di Buku kas dan kemudian menyiapkan surat Tanda

Setoran (STS) Bank. Uang setoran retribusi disetorkan ke bank yang telah ditetapkan, srs bank dibuat rangkap 3 dengan distribusi sebagai berikut

:

1). STS lembar ke-'1 untuk Dinas Pendapatan Daerah.

2). STS lembar ke-2 untuk Pemegang Kas Satuan Kerja. 3). STS lembar ke-3 untuk Arsip Bendahara Umum Daerdh Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah) akan mencatat di Jurnal Penerimaan Kas pada posisi kredit untuk rekening

obyek pendapatan dengan rekening lawan (contra account)

yaitur

rekening kas daerah atas setiap STS satker lembar ke-2 dan pertinggal

karcis yang diterinra dari Bendahara Umum Daerah. pada saat yang bersamaan akan dicatat (posting) ke buku besar (ledger) untuk masingmasing obyek pendapatan dan dicatat pula di buku besar pembantu (subsidiary ledger) untuk masing-masing rincian obyek pendapatan. Setiap akhir bulan, buku besar rekening obyek pendapatan dan buku pembantu rekening rincian obyek pendapatan ditutup/dijumlahkan

;

jumlah total seluruh rekening obyek pendapatan harus sama dengan

jumlah total seluruh rekening rincian obyek pendapatan

yang

bersangkutan. saldo akhir bulan kemudian dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnva.

setiap Periode tertentu (perbulan) setiap satuan kerja membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi retribusi dan Laporan Evaluasi Bulanan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Setiap periode tertentu (perbulan) Bidang Pembukuan dan pengendalian

(Dinas Pendapatan Daerah) membuat laporan mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi daerah per obyek pendapatan dan per satuan

I

ker.1a.

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

t3

JUKNIS PEI.AI<SANAAN APBD

-

TA

2006

setiap periode tertentu (triwulan) Bidang Pembukuan dan pengendalian

(Dinas Pendapatan Daerah) akan membuat laporan

realisasi

pendapatan. Laporan triwulan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1). Sumbangan Pihak l<etiga

2). Hasil Penjualan Aset daerah yang tidak dipakai 3). Penerimaan Jasa Giro 4). Lain-lain Penerimaan 5). Wajib Daftar Perusahaan 6). lzin Pengumpulan Sumbangan Sosial

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

14

JUKNTS PEI.AI<5.ANAAN APBD TA

2006

I' t,]M IiII I NTA

I

I I(A

IlN I)ONTI

I}IJ PA'f

A NA K

[]Jln' INrL$i PENI]AITATAN 1oz,izz,123. DADIB.AI{ 0AEllG MAIIAMB0N IELP.(0561) 691136 (HAHTtHG), pEsAwAT TELEX N0MoR

MEMPAWAH

SURAT SETORAII PAJAK I)AERAH uN

r

u r( K

EpER

LUA N p E M E R r N rA r"r KA

NAMA

B

u pAr

E

N

po Nr IA N A

t SSPI}

K, r

:

E

LA H

uAr;GsEruMr-AH |t l.lll\lll^lt ,l l,UN'lllAti l,UN'lllAli Lr:Ntrr^rt

; :

"K;#"#l-.aiN.

rtt :

I.!,i\tl|AIl Vt

:

-IRFil*

\\l. \'--t \1io'nr )$ ,' / BLN .........)tl")< )./.'n./1 '^

pAJAK

: Rp.

\\'A.,lB IAJAK IJNTUI( \\'AJ|B FAJAK UNl UK I)ISPENDI

trNIUl( LAITP.sF:lott^N I'HTUGAS I'E.t\f

ttNGtJI

7891,1

] -A\

ALAMAT

No.KoHrR ' UNT'KPEMBAYARAN :

(0s61) 69120s

29323 FAX. H0M0R (0561) 691508 K00E pos

DrrERrMAr"., uEn OLEH

:

NAMA

:

) \(J .L1 TTD n \' f) \-/ fl \-/ t-

_\Qg5_r,",,.

:

a

I

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, TEhun Anggaran 2006

HAL I5

JUKNIS

pELA|<S.ANA,AN

ApBD TA 2006

SURAT TANDA SETORAN (Petugas Pemungut)

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

TOTAL Uang tersebut diterima pada tanggal Mengetahui, Kepala Unit Organisasi

NIP. te

mDusan

1 Le mbar 2 Le mbar 3 Le

mbar

Pemegang Kas Unit Organisasi

NIP

Petugas Pemungut

NIP

:

: Petugas Pemungut : Pemegang Kas - Unit Organisasi : Fungsi Pembukuan / Akuntansr

Petunjuk Pengisian : 1. kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan. 2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian objek pajak. 3. Kolom Jumlah jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan

CATATAN: Formulir ini digunakan oleh Petugas Pemungut untuk menyetor pungutan daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) kapada Pemegang Kas setiap unit organisasi (satuan kerja)

I

Pemerintah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL ]6

JUKNIS PEIAKSANAAN APBD TA 2006

SURAT TANDA SETORAN (Satuan Kerja) STS. No Harap diterima uang sebesar (dengan huruf)

Penerimaan

:

Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

TOTAL Uang tersebut diterima pada tanggal Mengetahui, Kepala Unit Organisasi

NIP.

Pemegang Kas Unit Organisasi

NIP.

Bendahara Umum Daerah

NIP.

Teinbusan Lembar 1 : Pemegang Kas - Unit Organisasi Lembar 2 : Bendahara Umum Daerah Lembar3 : Fungsi Pembukuan /Akuntans. :

Petunjuk Pengisian 1. kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan. 2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian objek pajak. 3. Kolom Jumlah jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan :

CATATAN:

Formulir ini digunakan oleh Pemegang Kas setiap unit organisasi untuk menyetor punQutan Daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) kapada Bendahara Umum Daerah secara harian.

I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

17

JUKNIS PELAK9ANAAN APBD TA

2006

SURAT TANDA SETORAN ( Bank STS. No

)

Bank No. Rekening ... ...

Jumlah (Rp)

Uraian Rincian Obyek

TOTAL Uang tersebut diterima pada tanggal

il

Mengetahui, Bendahara Umum Daerah

Petugas Bank

NIP.

NIP.

Tembusan Lembar 1 : Fungsi Pembukuan/Akuntansi Lembar 2 : Bendahara Umum Daerah :

Lembar

3

: Pemegang Kas - Unit Organisasi (Dilampiri Slip Setoran Bank)

Petunjuk Pengisian 1. kolom Kode Rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian obyek pendapatan. 2. Kolom Uraian Rincian Obyek diisi uraian objek pajak. 3. Kolom Jumlah jumlah nilai nominal penerimaan setiap rincian obyek pendapatan :

CATATAN:

Formulir ini digunakan oleh Bank sebagai bukti tenda terima pungutan Daerah (pajak daerah, retribusi dan penerimaan daerah lainnya) dari Bendahara Umum Daerah secara harian.

I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

1B

I

lli

o

o-z Y<

trli

u

(f) )

<:

lliii

;

z z

///ti

o It

z z f

x.

J

z

)l x (!

I<
il1/i itillr iiiil

z z

N

-

ro

0(<

jrl iil ii

i

I

f J

z

i'

u

l

to

ill

iir

ti

v.

l

a a

u F [!

1i

=

U

e J

6

f,

= LU

lJ

t

"

5
J

z

) J

x;vm

t

CO

a a

t<

z z

-o.

-

J f

(D

Y

u.

o o o :<

o

z z F z

b u u

J f

o_

l

zU

u

c0

-J

z

)l u c0

o LD I I

It! l< t>

z I

z

(,,

o-

z

F

l_,

zU

l6 o z U

o

-

lpJ

ir

l< o

z

J

U

I

Y

?

z z

I

U)

I

n lt!

z -o >l> ztz
ul

lll

Y lL

=

a

a

*ill

c0 ico

rlr

J n 7

)

Y,

J

-rl

I

lo o v

Ir! = o t< -l

lf F z io. UJ t> o

il

l< l-

t<

ift il@

i

t-:

tf

7

;l

l?

ic0

x. Q

I F

u.,

(/)

0_

iu = J l>

z U

O

J

Y l< uJ

ti

o o io Y o Y

lil

Li

io-

-

? l- V

Y

fl

rli

o

:

(-) J

J :<

t!

x.

-

n

JUKNIS PEIAK9ANAAN APBD TA 2006

-u

Y N

:a :< :

I

:\<

. t'4

',2

{o YOa

q

:< 't!

U) U)

.c> (E rrl 3;(E-

Y

z

z z

z

q)

) J

o

o.

U)

z

o

U.t

Y

z

o. gt

Y

v

z z

U

J


tr

U)

J

tU

l J

Llj

o a o

z J

o u')

UJ

u

I

.(J

z=

Y

o

u

J

:)

o

a

o)

Y fi41 tuJ:t {z ;Yco

z z

q-,.,

J4z

,

\-

=z A<

u-J

<, t-

U

J

=

z


J

= u,

z

IIJ

J

o.

o

&,

o4

-)

zUJ

z o

o.

ZA f< AY

4> )<

Zi, *=

a

IH Fr

:^

tz

:(D a> LI

CuJ

a\

EO


I J

-

=

o

z

Pemerintah Kabupaten pontianak, Tahun Anggaran 20;6

HAL ZO

JUKNIS

2

PETAI<.SANAAN APBD TA

2006

DANA PERIMBANGAN

a'

Pemerintah Daerah menerima surat Keputusan otorisasi (sKo) atas pembagian dana perimbangan bagi hasil pajak/buka' pajak,

dana penyeimbang, daftar alokasi dana alokasi umum (DAU) dan Daftar Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat serta SKo bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari pemerintah propinsi.

b.

Berdasarkan

sKo atau DA-DAU/DAK,

Bidang perbendaharaan (BpKD) menyusun draft surat permintaan pembayaran (spp) yang ditujukan kepada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KppN) atau Biro Keuangan _ sekretariat Daerah propinsi sesuai dengan jenis dana perimbangan yang

diminta.

Draft SPP dilampiri beberapa dokumen antara lain 1). Fotocopy SKO atau DA Dana perimbangan

\;

. :

2). Kwitansi untuk Spp dana perimbangan yang diminta 3)' Surat Perintah Membayar (SPM), khusus untuk Dana perimbanqan dari Pemerintah pusat

Untuk SPP DAU dan dana penyeimbang ditambah lampiran sebagai berikut 1). Fotokopi Bukti setoran pajak (ssBp) sebesar pembayaran lWp, Taperum, luran Pemda untuk ASKES serta Surat setoran pajak (ssp) pph pasat 21, untuk pembayaran gaji pNS daerah bulan berikutnya. :

2). Daftar rincian jumlah pegawai dan belanja pegawai daerah

bulan

sebelumnya.

a

Bidang Perbendaharaan (BPKD) menyampaikan draft

spp beserta lampirannya kepada Kepala BPKD untuk diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian sPP dana perimbangan, apakah telah memenuhi segala ketentuan yang ditetapkan.

Bidang Perbendairaraan (BPKD) membuat spp final dalam rangkap 6 (enam) setelah draft spp dikoreksi oreh Kepara BpKD dan disampaikan kembari ke Kepala BPKD untuk diperiksa ulang dan ditandatangi. Berkas spp yang telah

ditandatangani beserta lampirannya disampaikan ke Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara (KppN) / Biro Keuangan-setda propinsi dan arsip Bidang Perbendaharaan (BpKD).

Pemerintah Kabupaten pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

21

JUKNIS PEL.^KSANAAN APBD TA 2006

e.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) / Biro Keuangan-Sekretariat

Daerah Propinsi menerima dan memproses SPP dana perimbangan. Jika berkas SPP telah lengkap dan benar pengisiannya selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) / Surat Perintah Membayar (untuk dana perimbangan dari Pemerintah Propinsi) kepada Bank Pemerintah tertentu. Bank Pemerintah menerbitkan Nota Kredit berdasarkan SP2D/SPM yang diterima dari

KPPN

/

Biro Keuangan-Sekretariat Daerah Propinsi. Nota Kredit dikirimkan

Pemerintah Daerah (Bupati) sebagai pemberitahuan bahwa sejum'ah uang telah ditransfer dari Bank ke rekening Bupati/kas daerah.

f.

Bendahara Umum Daerah mencatat setiap Nota Kredit Bank di Buku Bank,

Nota Kredit Bank kemudian ditembuskan ke Bidanq Pembukuan

dan

Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah)..

g.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah)

akan

mencatat di Jurnal Penerimaan Kas pada posisi kredit untuk rekening obyek pendapatan dengan rekening lawan (contra account) yaitu rekening kas daerah

atas setiap Nota Kredit Bank yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada saat yang bersamaan akan dicatat (posting) ke buku besar (ledger) untuk masing-masing obyek pendapatan dan dicatat pula di buku besar pembantu (subsidiary ledger) untuk masing-masing rincian obyek pendapatan. Setiap akhir bulan, buku besar rekening obyek pendapatan dan buku pembantu

rekening rincian obyek pendapatan ditutup/dijumlahkan, jumlah total suatu rekening obyek pendapatan harus sama dengan jumlah total seluruh rekening rincian obyek pendapatan yarrg bersangkutan. Saldo akhir bulan kemudian dioindahkan meniadi saldo awal bulan berikutnva

h.

Setiap bulan Bidang Pembukuan dan Pengendalian (Dinas Pendapatan Daerah)

akan membuat laporan realisasi pendapatan. Laporan bulanan ini kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah, DPRD dan Satuan Kerja terkait.

I

I Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

22

JUKNIS PELAKSANAAN ApBD TA 2OOd

C.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

I.

PENYUSUNAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK)

a.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, setiap Satuan kerja menuangkan/ menjabarkan ke dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).

b.

DASK memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

c.

DASK yang dijukan oleh satuan kerja terdiri dari

:

1). Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja (sampai dengan jenis pendapatan dan belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

-

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian pendapatan,

Kolom ketiga diisi dengan target pendapatan dan belanja satu tahun anggaran;

-

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi pendapatan pertriwulan (triwulan l, ll, lll dan lV),

2). Anggaran kas dan rekapitulasi rincian anggaran pendapatan (sampai dengan jenis pendapatan) pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

-

.

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian pendapatan; Kolom ketiga diisi dengan target pendapatan satu tahun anggaran;

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi pendapatan pertriwulan (triwulan l, ll, lll dan lV);

3). Anggaran kas dan rekapitulasi anggaran belanja (sampai dengan jenis belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

-

.

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan target belanja satu tahun anggaran;

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi belanja pertriwulan (triwulan l, ll, lll dan lV).

4). Anggaran Kas Pembiayaan (sampai dengan rincian objek pembiayaan), terdiri dari

I Pemerintah Kabupaten

:

Kolom pertama diisi derrgan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan target belanja satu tahun anggaran;

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

z:

JUKNIS PELAKSANAAN APBD TA 2006

-

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi belanja pertriwulan (triwulan I, ll, lll dan lV).

Rekapitulasi belanja administrasi umum (aparatur dan pelayanan publik sampai dengan rincian objek belanja) non gaji dan tunjangan beras pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

-

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan target belanja satu tahun anggaran;

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi belanja pertriwuran (triwulan I, ll, lll dan lV).

6). Rincian belanja administrasi umum (aparatur dan pelayanan publik sampai

dengan rincian objek belanja) non gaji dan tunjangan beras untuk satu tahun anggaran dan pertriwulan, masing-masing terdiri dari

7\

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan anggaran tahun lalu; Kolom keempat diisi dengan anggaran tahun ini.

DASK Belanja Gaji dan Tunjangan Beras, terdiri dari data dan anggaran

-

Untuk DASK Belanja Gaji terdiri dari

:

:

Golongan, Data pegawai dan

Keluarga, Gaji Pokok, Penghasilan dan Tunjangan,

-

Untuk DASK Tunjangan Beras terdiri dari . Golongan, Data Pegawai dan Keluarga serta dan Tunjangan Beras.

8)

Rekapitulasi belanja operasi dan pemeliharaan (aparatur dan pelayanan

publik sampai dengan rincian objek belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

e)

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja, Kolom ketiga diisi dengan target belanja satu tahun anggaran;

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi belanja pertriwulan (triwulan l, ll, lll dan lV).

Rincian belanja operasi dan pemeliharaan (aparatur dan pelayanan publik

sampai dengan rincian objek belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, masing-masing terdiri dari

-

I Pemerintah Kabupaten

.

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan anggaran tahun lalu; Kolom keempat diisi dengan anggaran tahun ini.

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL zq

JUKNIS 7ELAKSANAAN ApaD TA 2006

10). Rekapitulasi Belanja Modal (aparatur dan pelayanan publik sampai dengan rincian objek belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, terdiri dari

-

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan target belanja satu tahun anggaran;

Kolom keempat diisi dengan rencana realisasi belanja pertriwulan (triwulan l, ll, lll dan lV).

11). Rincian Belanja Modal (aparatur dan pelayanan publik sampai dengan rincian objek belanja) pertriwulan dan pertahun anggaran, masing-masing terdiri dari

-

.

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan uraian belanja; Kolom ketiga diisi dengan anggaran tahun lalu; Kolom keempat diisi dengan anggaran tahun ini.

12) DASK

masing-masing kegiatan menurut triwulanan

dan

tahunan

(menampilkan Bidang Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Kinerja) beserta lanrpirannya, terdiri dari

-

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening; Kolom kedua diisi dengan rirtcian belanja fienis, objek dan rincian objek); Kolom ketiga diisi dengan jumlah satuan anggaran belanja satu tahun anggaran dan per triwulan;

d.

DASK disusun oleh masing-masing satuan kerja, ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya diajukan kepada BPKD Kabupaten Pontianak Cq. Kepala Bidang Anggaran,

e.

DASK yang diajukan oleh masing-masing satuan kerja, diterima dan diperiksa. Pemeriksaan meliputi diantaranya kelengkapan, ketepatan penyajian dan akurasi perhitungan.

f.

DASK yang sudah dinyatakan benar disahkan dengan Keputusan Bupati sebagai

dasar keabsahannya, diperbanyak sejumlah 6 (enam) eksemplar didistribusikan ke pihak-pihak terkait, yaitu .

-

I

Bidang Anggaran sebanyak'1 (satu) eksemplar; Bidang Perbendaharaan sebanyak 1 (satu) eksemplar; Bidang Pembukuan dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) eksemplar; BAPPEDA Kabupaten Pontianak sebanyak 1 (satu) eksemplar; Inspektorat Daerah Kabupaten Pontianak sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Satuan Kerja yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) eks, sebagai arsip.

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 20C6

HAL zs

JUKNTS PELARSANAAN APBO TA

2006

z J

& = F Et

E

E.

t

E t

d

t nd

:<* > c E€

z 6

,; o 94cql

*E

=

F

o.

CL

u.

I.JJ

x.

t

TNN

z. ul

J t!

=

rn

z 7:< 2Z.a =<

d.

E

=d1l

F:<

t

EU

t

&&&

4

EE.

E.

MM*

d

Et

E

treN

d

t

x

E

)=

-

=z,e *Oq

;ax 4 2.6

U

:

z J

S<= =H= ao-+ (,=a s'm F i

9l

:

O

z.

r-r t-

9l:

-ldt

5€iol

E

z

o-*<3
dl

-:5Cl *c?tl

=

-)

2l

= E.

z Fz@

s?8 tt: z.<>

;i-,i< r-{H

m

ltil> ;7(I]<

=

=o

E

d

:< LU

E,

z z

Y

=;

F q

N

CL

Uj

-+

<'u,

z= s= k(L (f

z

=

I Pemerintah Kabupaten

= =

=H 62.

z.

z,

z

J

ff)= <= uood.< p< <2 q<

6 Y d. F J

6 #

(!

tr

z = z

o

i

z.

qJJ

tr

c.i

N N.

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

2 z.

a N

J

fuJ uJ = (!

z

= .)

H6 o=

-zz

JJ ut (Ilm

oc.j

T J

6 n

uJ

N

HAL 26

JUKNIS PEIAKSAN,A,AN APBD TA 2006

4 J = Et

I

E

N

= U) U)

ol

E=

9l

-'i6l ae6l

5 3

cnol

GEOI -G9l

E F

e IU

Etr

t

E.

Y.

z z,

:< !

EG?itrl 6?J6l ii60) =

g:< g

zl

o

=

4 = F Et

Y

E

I

Y

u.

t

,

==

J

+3=

s

=. d

EFg
cr)

Et

=g

E.

z F

o zUJ T .J

1;= tt-

e E.

F N

{

o q

H

a = <€

4E

H

<< cLo- = 6

E3 zz uJul ndft E

o = z.

6

E

bo

6 .F

N

I Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL 27

= z. J

=

F

u.

o h sZ;

=

p-Eol zx o

z. J

@

c;ioJ-

sE

=

g F=

*N?EI u]

x.

z

=d-l

c =:<

z.

z

5'CiZ

@

z

F B

z LlJ

t

lrJ

Y z,

z

F,9-(o

-J

*b8 -' :< (\

= F

4.e= 4E)=

d.

D,X-<= \J 2 (4't9(9= Zi 2itr

l*<6 1=

LU: Ecf

Z

Y6< o:z F

.

z,

t

2.2

JO -N


FG o (9(,<

I,IJ

x.2 F<

o

z.

6 J

d

z

:< IJJ

o-

2 I.TJ

d.

N

Ltl

z CE,

a =

zz FF

o. ooo zz. uJ ui z zIIJ

Y u,l

t!

o :<

I

Pemerintah Kabupaten Ponilanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 28

--..{

Fl

-l6l Gl

el Gl

JUKNIS PELAKSANA.^N APBD TA 2006

z.

=. e F

ifrdfr

E.

E,E

dtfrt

@

Ntde

NG

6-

v:ql

U'

B


F

Gt

itH

Yl

ut

EE.

trtdfr

E*S 5 a.-

trMde

c

q)

=

; J

= E F

E.E

tEE.

E

E.E

MTTM

(NEME

E&.

frtde

trdfte

fffdt

tfrfre

\<

g==sR

2,

3 E F

aF*

ire a<= (9o_+ EE3 :<

nnMt

z, _@

=o tR tsz

z.<
z.<

E

Mte

z.

z.

5 I

z.

=:i

== 4.= {Eo(9m

u.

rF6Hobg

5

== == (n= (Fo!r
cjbKP_ PF;?F #H€FF

HgE H HHgpgg

=SSgF gggFg

UJ

;g

)!26is ?^b; trzqNH g 6 := fr E .U = aHE 5

U tu

z+

J

*

tF is e 5 aggE g aE'EE { Es{a& s&'g tz. >2:?ceG6 s3338 s =e =93383 J o a o o Ji 5 5:EE'E-E

z,SZoooZc6 JqJGG6J6E

H THggg t

o = o z.

3J

;-Acl

d.

d.

I

=|-qli v) i a-AI

69

t

TJ,J

z o zUJ

=i

bF!l

= z.

= r::: srl i

I Pemerintah Kabupaten

Ponttanak, Tahun Anggaran 2006

r::::

*IiIi

-E

x

HAL 29

:

; I

:

FI

z.l

JUKNIS pEL-AKSANAAN ApaD TA 2OOd

z E =

u

eqaao tr.d{E€

t

PAAAe a

E

&

; €E

SZ G F

z J

6 c;ioJ-

(nl

=.
qE

'll .T'I

EI dl 6l

.el

I

E

PPPA& &

qqooo Miil{Pp

t


N * \?.;Gt

P

ii* = F:<

?F-

EI

z.l

o

2l

el !ul = z. El

J

=

F

E.

a&&aa

&

a&&&& P

e

x.

E

qeeoo Ed.d€E

f

aP&&e P

&

x

t

e.dd€E

E

&P&&fr &

&

e

\. r,'

ex

i=H

z J

CCIFz

3

=z.a HP{

2=3 :
s{= . 8df =g

d. F

z, -@

=o IR Fz,

4,fr E,<

fi'? l) z.

e<

q4000

(.

F

N

o

G G

s-

z.

J

G

d

Lt1

z gl u.J =

a

=

0

c

=EE

E 'tr

;;,s.L

@

G

o

z

G G lr"J

d

= z.

I

o c E

G

E o

G G

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

z. UJ

PS ;ir

+i(

XncP

=ts

;i! HC OG o N h> E o ,g

c

To

!;;

o

=e CE oo CL G( FE

u

G

-+

6

EG6

zUJ ^-.pe OGG

o F

u E

z =FF LlJ

o

F E

lcq

!s E', gl t(u: *E #GO) O {oo

E

o

'6

(!

G

E '=

o

c

!s

G N

T5 (L

:-

$ o G

o G

c '-t (.{ a? .q 6

ajNNNC.,iN ooo(ao

HAL 30

JUKNIS PELAT<SANAAN APaD TA 2006

z,

|\

J

= u = F

t.

EE.

E.

(o

o E

x.

o

E

O Nq

.F

YT

= z.

EI

3"9

6l

.-ja 6-61

gl

=ccl

J

(o

= u. = F

c;-oJ: A*ol o X

Y

E

E.

--sa

:

sl El

?i

i-sE= il

E

E.

)
I

:

I

I

E

o

= = =

J= (t

E,

=, e

6

=

F

F

zI

E

E,

o = z(

-, z

J f

J

UJ

z,

@

s^ d|! 'it iii

\t

E

(o

=93 3 E=-

= =

=G-{ 1(/Jq=

q.:Ot

F

= PgF &*aH lz.

o

LU

(n

9--< (9E=

=ss

2?

,u, '=

E.

E I I

:= < o o

z s(J z, u,

I

(n J

= o =-

t-

s

E

cl c

=<

2

s g

Y

ut

u

q

=6 E -*?t

==

4 =s F r#: B

t

? frsfrfrfrfr$ifrfrfr;l +

(9

z. z. ul

N

)<

N

o

G

l<

fib

[! E

AL oo o)q E- U' trNkc

UJ o o :<

NNN

;Ed C c

>rz rvtuv

Pemerintah Kabupaten pontjanak, Tahun Anggaran 20A6

s *

Ea

zz;

HAL 3l

X

JUKNIS zELAKSANAAN A.BD TA 2006

RINCIAN DOKUMEN A}'IGGARAN SATUAN KERJA (DASK) BELANJA ADMINISTRASI UMUM TA}IUN ANGGARAN 2006 SETAI]UN UNIT KERJA

PIMPINAN UNIT KERJA PEMEGANG KAS

KODE REKENING

URAIAN BELA}IJA

ANGGARAN TAT UN INI

2

4

I

2

IBELAUJA 1

11 11

2 2

IAPARATUR

leelaHra 1

DAERAH

aoulusrRASl

UMUM

IBELAN.IA PEGAWAI i PERSONALIA

t IBELANJA BARANG DAN JASA

BELAN.IA PEMELIHARAAN

PELAYA}IAN PUBLIK 1

11

BELA}IJA ADMINISTRASI UMUM BELAN.IA PEGAWAI / PFRSONALIA

BELAN,IA BARANG DAN,JASA

SELANJA PERJALANAN DINPS

]ELANJA PEMELIHARAAN

Rp

Yang mengesahkan

Mempawah,

Tanggal

2006

Kepala lnstansi Satuan Kerja

No Pengesahan

Kabupaten Ponianak

Nama

fiama Keoala Insbnsi)

NIP

Jabatan

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL 32

JUKNIS PETAKSANAAN APBD TA 2006

RINCIAN DOKUMEN ANGGAMN SATUAN KERJA (DASK) BELANJA ADMINISTRASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2006 UNTUK TRIWULAN ... UNIT KERJA PIMPINAN UNIT KERJA PEMEGANG KAS

ADMINISTR,ASI UMUM PEGAWAI / PERSONALIA

ADMINISTRASI UMUM PEGAWAI / PERSONALIA

Yang mengesahkan

Mernpawah,

Tanggal

2006

Kepala Inslansi Satuan Kerla

No Pengesahan

Kabupaten Ponlianak

Nama

(Nama Kooala Instansi)

NIP

Jabalan

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

33

JUKNIS PE I't

\

z.

5 = = u F

v

}S

E

tE

'x tsF 5:ol

:< z=. J

@

= t = F

gE

-o

= 2

lrl oz.

z

z-.

v

= F = o -: (,

= 5

-)

z.

z.

2 e.

z. z,

\=

t!I

= :<

Fz. 5<-

z,

r

;H=

F

(n

E=F c, Z, FS I I I I

I

s ()

# co

u

a J

= b o-

a

Y

lo

z

o

UJ

o o

z.

tt

93

(9 z.

(9

El

il

E

'd;6 < :) F C,'

ol 6l

=

UJ (! (Il 'F (0

UJ

3J

:
E = ts

J

Y

JI

lJ)

= q = F

(,

-, u,

t o 3)< xo = :< :+

o

E.

= (9

.:: * I ijf -: 'in'

9l

sl

-2

== = i a# =fi =EE =FgF dss? *gst F d=E

=<

(\a

z.

_

4"8, =a

E

=

g

F

;?F F =?F F3 ==6 Es
:<

u

Et=s i==5

THH6 :S-{J:JJl-

HHHE

NNN

(9

z. z.

*G

[rJ

:< UJ

E

-l

I

=ru= ON

UJ

o o :<

o)

?.

6_ trohcs)

NNNNN

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

L 9^-

ro g

>r-z

zz::

HAL 34

J;KNIS

pELAr<sANa.AN

ApB? fA

2006

@ RINCIAN DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA (DASK) BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI IAHUN ANGGARAN 2006 SETAHUN UNIT KERJA PIMPINAN UNIT KERJA PEMEGANG KAS

KOOE REKENING

URAIAN BELANJA

1

I

ANGGAMN TAHUN

INI

I

Rp

IBELANJA OA:RAH

Rp

IAPARATUR ADMtNtSTRASt UMUM

11 11

Rp

IBELANJA 1

1

01

1

PaGAWAI / PERSONALIA IBELANJA dan Tunlangan Pegawai lGaji Gali Pokok

02

1

03

1

Tunlangan Jabalan Slruktural

1

Tunjangan Jabatan Fungsional

04 06 07

12

Rp

Tunjangan Keluarga

1

Tunlangan Beras

1

Tunjangan Pajak Penghasilan

2

PELAYANAN PUBLIK

Rp

BELANJA AOMINISTRASI UMUM

11

01

?

BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA

2

Gali dan Tunlangan Pegawai

Rp

Rp

2 Gajr Pokok

022 032

042 062 072

Tunjangan Keluarga Tunlangan Jabalan Struklural Tunjangan Jabalan Fungsicnal Tunjangan Beras Tun;angan Palak Penghasilan

OTAL

Yang mengesahkan Tanggai No Pengesahan.

Nama

Rp

Mempawah,

2006

Kepala Inslansi Satuan Keqa Kabupaten ponrranax

U!m!_tleublrylc_ul

NIP

Jabalan

I

Pemerintah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 3s

JUKNTS PELAI<SANAAN,{PBD TA

2006

RINCIAN DOKUMEN ANGGAMN SATUAN KERJA (DASK) BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI

IAHUN ANGGAMN 2006 UNTUK TRIWULAN ... UNIT KERJA PI[,,IPINAN UNIT KERJA PEMEGANG KAS

KODE REKENING

URAIAN BELANJA

ANGGAMN TAHUN

z

INI

3

I

IBELANJA

t:

IAPAMTUR

r1 11

IBELANJA

PEGAWAI / PERSONALIA

1

IBELANJA dan Tunlangan Pegawar

1

01

lGal 1

lbalr

02 03 04

1

06

1

07

1

1

OAERAH

Rp

ADMtNtSTRASt UMUM

Rp Rp

F0K0x

lTunlangan

Keluarga Jabatan Struklural

1

lTunjangan Jabatan Fungsional lTunjangan lTunjangan Beras lTunjangan Palak Penghasilan I I

2

11

11

PUBLIK IPELAYANAN BELANJA ADMINISTR,ASI UMUM

2 BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA 2

01

Rp Rp RP

Gali dan Tunlangan Pegawai

2 Gajr Pokok

022 032

Tunlangan Jabalan Slruklural

042

Tunjangan Jabalan Fungsional

062 072

Tunlangan Pajak Penghasilan

Tunjangan Keluarga

Tunlangan Beras

TOIAL

Yang mengesahkan

Rp

Mempawah

Tanggal

2006

Kepala Instansi Satuan Kerla

No. Pengesahan

Kabupaten Ponlranak

Nama

(Nama Kepala Inotanri)

NIP

Ja0atan

I Pemerintah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 36

JUKNIS PEL.AK'ANAAN APBD TA 2006

H

{

:

t

=

&Edd

qEet

-.q

t

e.

f .s:'

= EEEd

q&dd

Eet&

&&dd

g

c'&&c'

ggE&

&td

4ddt

c'a'c'& l&

gtt

4

p&a&

sgEe

&

a

I

:4 =r - q EE

t

.5 -E -6'

I3-

e,^

nl cl

5I

r"1

rl

gEl

e4

=c

&tdt

eget

EGdd

EEdd

ae&d

&&a&

t

{ =

Y5

e

-= -E

e

eaa&

c'so & co la'

{<= -z< 5So

;=e

g

t

E

{

I9E iz> iu<

=

:s=

q&&d

EEEd

:-F

a
d

IEEd

g

etdd

E

>d

E

E

d

YI
el

w')

72 z=

E

z


z<
d

z

dU

5E

z a z

=l

e

=I

z

e&&&

t

t

t

U F

@

2 gted

q&ed

EETd

g

sE&&

al o o EtEged

t

t.,,

:sss

a gEed

t

o

d

E

g

E

s

E

G

U

= -j I

u x e

{ t= o

}!

q

=

@@)a)€)

U

6d6d

{

F*

=

o

{€€Q

€€€e

{€€a u=E=

z

Pemerlntah Kabupaten pontlanak, Tahun Anggaran 2006

6.:; E"U ?

:R€

sssS E

=

5

+. :{ E

=

:qJ-! 9qg !n fi

;t;' - oP

i a>Fz

66c

c.9 E^

HAL 37

!

JUKNIS pEr_At<sANAAN A1BD TA 2006

DoKUMEN ANGGAMN

KERJA BELANJA GAJ' ... (rnstansi unit Kerla;

'ATUAN KABUPATEN

PONTIANAK

BERDASARKAN REALISASI PEMBAYAMN GAJI BULAN DESEMBER NO

DATA PEGAWAI OII,ITELGNCN

GOLONGAI.I PEGAWAI a

1

I

2OO5

ISTERI

3

Al.lAK

JML. JIWA

5

o

TIJNJA}JGAN BER,As

KET.

I

o

Gol l/a Gol

Rp

lb

Rp

Gol l/c

Rp

Gol l/d

Rp

Jumlah

I

Rp

Gol ll/a Rp

Gol llrb

Rp

Gol ll/c

Rp

3ol ll/d

Rp

Jumlah ll Rp

ill

Gol lll/a

3ol

Rp

lllb

Rp

3ol lll/c

Rp

3ol lll/d

Rp

Jumlah lll Rp

IV

Gol lV/a Rp

3ol lVrb

Rp

3ol lV/c

Rp

3ol lV/d

Rp

Jumlah lV Rp

Jumlah ls/d lV

Rp I

Jurhlah Anggaran

\r,

Iahun 2005 x

rl

12

dua belas) bulan

-l

Accres 25 %

JUMLAH

Rp

Rp Rp

lla =

Eselon

llb llla lllb

= = =

-

Org

@ Rp

org

@ Rp

Org Org

@ Rp @ Rp

Yang mengesahkan Tanggal No. Pengesahan

Mempawah,

2006

Kepala Insbnsr Safuan Kerp Kabupaten pontjanak

Nama NIP

(Nama Kepala Instansi)

Jabatan

Pemerintah Kabupaten pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

38

JUKNTS PEIAKSANAAN APBD TA

2006

z. J

= F

&

p&P

P

o
e

&

coP

&

bF

;

'rl sl

@

e

il El

!Z

o o

*€ 6e o X

z J

z=

=

F

u uJ = I= JJ

e&&e

E

&ee

&

&

e

ao&&P

P

&&e

&

e

&

&

ao&

&

& &e

&

x.

E

&eo&&

&

so

&&

&

0a

ty

-:=fr| * (0id

3.-

= E:< o

el al

:
:

El

EI

= z

)

z

= F

o o tr UJ

o.

o

z

z; < .\,^

-{ b5 UJ \,/ O

J

d. =

F

o:N

i< E= t -^&

co

EI"*

e *z -;< is= o F= .zE< '<+F tr9 o o

z zlrJ (,'t

=

z

o o

J

Y

uJ

z

z s zo

tr

6

31 $=

$*

*=

*=

iE3t

iE37

? =Eg = =Eg = EEf E Etrr Ei * l t :E;; ; g*gg g ifrfi =tt fr fr

4

fr

F o-

f;

Y llJ

u z=.

J

o

*h :xOJ(g o:n'

O

tr(o:c *:
N

>rZ

ZZ;

UJ

)< uJ

uJ

N

oo

NN

N

o9

N

N

w_='

Y NN

I

N

NN

N

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

+r

!LLn^

HAL 39

JUKNIS ?EL,AKSANAAN ApaD TA 2006

DOKUMEN ANGGARAN SATUAN KERJA BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARMN / MODAL

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK UNIT KERJA : .................. TAHUN ANGGARAN 2006

olok Ukurdan TargetKinerja Kegiatan berdasarkan Keluaran, Hasil, Manfaatdan Dampak setelah Keoiatan Selesar

Indikator

---loto[UmG?ri

t".

I

\.i,,t"'

Manpawah,

Yang mengesahkan

Tanggal

2Cn6

Kepala lnslansi Satuan Ker;a

No. Pengesahan

KdLpalen Ponlianak

Nama

(Nama Keoala Insbnsi)

NIP

Jabatan

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL 40

JUKNIS PETAI<9ANAAN APBD TA 2006

LAMPIRAN

:

DOKUMEN ANGGAMN SATUAN KERJA BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAA}I / MODAL SETAHUN / TRIWJLAN ..

HARGA SATUAN

t

(

u*'

Pemerintah Kabupaten pontianak, Tahun Anggaran 2if,6

HAL +r

JUKNTS PET.AI<SANAAN APBD TA

2006

sURAT KETERANGAN OTORtSASt (SKO)

a.

Berdasarkan DASK, Bidang Anggaran menyiapkan draft Surat Keputusan

Otorisasi (SKO) untuk triwulan berjalan. SKO ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah, dibuat sejumlah 3 (tiga) eksemplar dan didistribusikan ke pihak-pihak terkait, yaitu satuan kerja yang bersangkutan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Anggaran (sebagai arsip) masing-masing (satu) eksemplar.

b,

1

Bidang Anggaran akan mencatat setiap SKO yang terbit di Buku Pembantu Kontrol SKO. Buku ini memuat informasi antara lain : rincian belania untuk 1 (satu) tahun anggaran serta realisasi setiap triwulan.

c.

lsi dari pada SKO terdiri dari

-

I

-

:

,

Dasar historis (peraturan yang berlaku); Nomor SKO,

Jumlah setinggi-tingginya SKO yang dibayarkan; Untuk keperluan pada kegiatan;

Pembebanan pada : bagian, kelompok, jenis belanja, tahun anggaran dan satuan kerja; Nama Atasan Langsung Pemegang Kas; Dasar Otorisasi : DASK, jumlah anggaran yang bersangkutan;

lktisar Otorisasi, terdiri dari: jumlah anggaran, sampai dengan otorisasi yang lalu, sisa anggaran, otorisasi ini dan sisa pada hari ini (juga tertuang dalam lampiran SKO)

-

Ketentuan lain-lain;

Tempat Penetapan;

-

(,t 3

Tanggal Penetapan; Tanda tangan Otorisatcr dan/atau Ordonatur.

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

a.

Setelah Surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan dan berdasarkan rencana belanja satu bulan kedepan dan atau tagihan dari rekanan, setiap satuan kerja mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP eksemplar 1 sampai dengan

eksemplar 4) kepada Bidang Perbendaharaan (Badan Pengelola Keuangan Daerah)

b.

Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan SPP Beban Tetap (SPP-BT) dan pengisian kas dilakukan dengan SPP

Pengisian Kas (SPP-PK). Dokumen SPP disertai dengan beberapa lampiran sebagai berikut

I

I Pemerintah Kabupaten

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

42

JUKNTS PELAI<SANAAN APBD TA

2006

1). SPP Beban Tetap (SPP-BT)

-

SPP-BT Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) SKO

Daftar Rincian penggunaan anggaran belanja Penunjukan rekanan disertai risalah pelelangan

SPK bagi penunjukkan rekanan yang tidak melalui pelelangan Kontrak pengadaan barang dan jasa Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit kerja pengguna anggaran Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan Berita acara penerimaan barang/pekerjaan Faktur pajak

Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah

-

Akte Notaris untuk pembelian barang tidak bergerak Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan Surat angkutan Konosemen Surat Jaminan Uang muka Berita acara pembayaran

2). SPP-PK

-

SPP-PK SKO Daftar rincian penggunaan anggaran belanja Pengesahan sPJ dan bukti pendukung lainnya untuk buran seberumnya

c.

Pengisian sPP dilakukarr pada format masing-masing yaitu dengan cara

1). Surat Pengantar SPF, terdiri dari

-

:

:

Nomor Surat

Nama Pemerintah Daerah Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja

Alamat Satuan Kerja

Alamat yang dituju

:

Bupati Pontianak

cq.

Kepala Badan pengerora

Keuangan Daerah Kabupaten Pontianak di Mempawah.

I

Ketentuan yang berlaku

Jumlah besaran yang diambil dalam angka dan tulisan

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

43

JUKNTS PEI.{I
2oo5

Nama Pemegang Kas atau pihak Ketiga Keperluan yang diambil Lampiran-lampiran yang ada Tanda tangan Pemegang Kas Tanda tangan yang menerima SPP (korektor/konseptor SpM) Tanggal terima SPP

z). Formulir SPP PK atauBT

a). Kolom A terdiri dari

-

Nama Pemerintah Daerah Satuan Kerja Lokasi

Nomor SPP Aktivitas atau Kegiatan yang akan diajukan

Jenis Pengeluaran yang akan diminta Kode Rekening sama dengan objek belanja Besaran atau jumlah yang diminta

b). Kolom B terdiri dari

-

:

:

Tanggal DASK Nomor DASK

Pembagianpertriwulan Besaran/jumlah DASK Jumlah seluruh DASK perjenis atau objek belanja

NomorSKO Tanggal SKO Besaran/Jumlah SKO Jumlah seluruh SKO perjenis atau Objek Belanja

SPM Pengisian Kas atau Beban Tetap yang telah diminta ditambah dengan yang akan diminta

-

Jumlah Seluruh SPM yang diminta

Sisa DASK setelah dikurangi dengan SKO yang telah dikeluarkan Sisa SKO setelah dikurangijumlah SPM yang diminta

Kolom C terdiri dan

-

I

:

SPM PK sampai dengan yang lalu (yang telah diminta)

SPJ sampai dengan yang lalu (sudah dipertanggungjawabkan) SPM PK yang belum di SPJ kan sampai dengan sekarang

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

44

JUKNIS PEL,+KSANAAN APBD TA 2006

-

SPM PK yang telah digunakan sekarang tetapi belum di SPJ kan pada bulan lalu

-

Saldo yang ada di brankas maupun yang ada di Bank

d). Kolom

-

D terdiri dari

:

Tempat, tanggal bulan dan tahun pengajuan SPP Tanda tangan Pemegang Kas Tanda tangan atasan langsung Pemegang Kas

3). Lampiran Formulir SPP PK / BT Diisi dengan

-

:

Nomor Register SPP

Kode Rekening yang

diminta

.

Kode Satuan Kerja Dasar Pengeluaran yaitu Nomor dan tanggal SKO

Besaran jenis

/

objek belanja yang diminta dalam SKO (angka dan

tulisan)

-

Rencana Pengeluaran untuk kegiatan apa dan jenis / obyek belanja apa Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisi dengan obyek belanja

Kolom ketiga diisi dengan rincian obyek belanja (uraian dan kode rekeningnya)

-

Kolom keempat drisi dengan jumlah / besaran yang diminta

Kolom kelima diisi dengan keterangan guna mendukung obyek atau rincian obyek belanja yang dirrinta

-

Tempat, tanggal, bulan dan tahun pengajuan SPP Tanda tangan Pemegang kas Tanda tangan atasan langsung Pemegang Kas

4). Formulir Rekapitulasi SPP Terdiri dari

-

:

Kolom pertama diisi dengan kode rekening Kolom kedua diisi dengan uraian belanja

Kolom ketiga diisi dengan jumlah seluruh SKO yang telah dikeluarkan (diterima oleh Satuan Kerja)

-

Kolom keempat diisi dengan jumlah seluruh SPM yang telah diterima oleh Satuan Kerja

-

Kolom kelima diisi dengan jumlah yang masih dapat dipergunakan akibat pengurangan dari jumlah seluruh SKO (kotom ketiga) dikurangi jumlah seluruh SPM (kolom keempat)

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

45

JUKNTS PEI.4,T<SANAAN APBD TA

-

2006

Kolom keenam diisi dengan sisa uang yang masih berada di brankas maupun di bank

-

Kolom ketujuh diisi dengan junrlah yang diminta sekarang dalam pengajuan SPP sesuai dengan formulir lampiran Spp Kolom kedelapan diisi dengan sisa yang masih dapat dipergunakan setelah pengurangan darijumlah yang masih dapat dipergunakan (kolom kelima) dikurangi dengan jumlah yang diminta sekarang (kolom ketujuh)

-

Kolom kesembilan diisi dengan menjelaskan jumlah yang telah di spJ kan atau dikirim ke Bidang Pembukuan BPKD Kabupaten pontianak Tempat, tanggal bulan darr tahun pengajuan Rekapitulasi Spp Tanda tangan Pemegang Kas Tandatangan atasan langsung Pemegang

kas

.

5). KWTTANS| BEBAN TETAP

-

Kolom pertama diisi dengan sudah diterima dari BUpATI PONTIANAK

Kolom kedua diisi dengan besaran jumlah yang dibayarkan

/ diminta

dalam bentuk tulisan

-

Kolom ketiga diisi dengan keperluan dari besaran yang diminta

Kolom keempat diisi dengan tanda lunas dalam buku kas yang terdiri dari Nomor, Tanggal dan kode rekening

-

Tempat, tanggal, bulan dan tahun pengajuan Spp Tanda tangan Pemegang Kas Tanda tangan atasan langsung pemegang kas Tanda tangan pihak ketiga Jumlah terbilang dengan angka Materai untuk: (1) Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 bermaterai 3.000

(2) Di atas Rp. 1.000.000,00 bermaterai 6.000

6)

KWITANSI PENGISIAN KAS

-

Kolom pertama diisi dengan sudah diterima dari KEpALA SATUAN KERJA MASING-MASING

-

Kolom kedua diisi dengan besaran jumlah yang dibayarkan

/

diminta

dalam bentuk tulisan

I Pemerintah Kabupaten

Kolom ketiga diisi dengan keperluan dari besaran yang diminta

Kolom keempat diisi dengan tanda lunas dalam buku kas yang terdiri dari Nomor, Tanggal dan kode rekening Tempat, tanggal, bulan dan tahun pengajuan SPP Tanda tangan Pemegang Kas

Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

46

JUKNIS PELAKSANAAN ApBD TA 2006

-

Tanda tangan atasan langsung pemegang kas Tanda tangan pihak ketiga Jumlah terbilang dengan angka Materai untuk : (1) Rp.250.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 bermaterai 3.000 (2) Di atas Rp. 1.000.000 bermaterai 6.000

d

Bidang Perbendaharaan (BPKD) menerima dan memeriksa setiap

spp

yang

diajukan oleh setiap satuan kerja. Pemeriksaan meliputi antara lain pemeriksaan

kelengkapan dan keabsahan dokumen (documentation), penghitungan ulang (recomputation) dan penelusuran (tracing) sisa sKo. Khusus untuk spp-pK

diperlukan informasi yang memadai (adquate information) mengenai pertanggungjawaban dan pengesahan atas spM-pK bulan sebelumnya. Sumber informasi mengenai sisa SKO satuan kerja terdapat pada buku kontrol

sPM sedangkan sumber informasi mengenai pengesahan spJ atas spM-pK bulan sebelumnya terdapat pada Formulir pengesahan Sisa Kas yang dibuat oleh Bidang Pembukuan (Badan Pengelola Keuangan Daerah). Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut jika diketahui terciapat SPP yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka SPP tersebut dikembalikan ke

Satuan Kerja yang bersangkutan untuk diperbaiki dan sebaliknya jika Spp dinyatakan lengkap dan sah, Bidang Perbendaharaan menyiapakan konsep/draft Surat Perintah membayar (SPM) dan setelah konsep SPM disetujui

oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya SpM dicetak

2

rangkap Format 1 dan Format 1 A masing-masing 5 lembar.

t.

Sisa Kas / UUDP

1). Pengajuan sPP untuk pembayaran Pengisian Kas (pK) diatur sebagai berikut:

-

Untuk Keperluan setinggi-tingginya

'1

(satu) bulan

Untuk Keperluan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan, apabita jumtah setiap bulan tidak lebih dari Rp. 10.000.000,00 (Seputuh Juta Rupiah)

2). Untuk Keperluan Pembayaran tunai sehari-hari, pemegang Kas dapat mempunyai persediaan uang tunai pada kas setinggi-tingginya sejumlah Rp. 10.0OO.OOO,O0

(Sepuluh juta rupiah) kecuali untuk keperluan gaji dan

perjalanan dinas serta keperluan lain yang sejenis.

I Pemerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

47

JUKNIS PELAI<sANAAN APBD TA 2006

g,

Pejabat Pengganti Penandatangan Administrasi Keuangan

1). Atasan Langsung Pemegang Kas

Atasan Langsung Pemegang Kas yang melakukan perjalanan dinas, curr, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir, bila melebihi 3 (tiga) hari

maka tugas-tugas atasan langsung harus diserahkan kepada pejabat pengganti yang ditunjuk atas dasar Penunjukkan Pelaksana Harian. Penunjukkan Pejabat Pengganti Atasan Langsung dilakukan dengan Surat Tugas Bupati Pontianak.

2). Pemegang

Kas

Pemegang Kas yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal yang berhalangan hadir maka :

-

Bila melebihi

3

(tiga) hari sampai selama-lamanya

1 (satu)

bulan,

Pemegang Kas tersebut wajib memberikan surat Kuasa kepada petugas yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas pemegang

Kas atau tanggungjawab Pemegang Ks yang bersangkutan dengan dlketahui Atasan Langsung pemegang Kas;

-

Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk Pejabat Pemegang Kas oleh Atasan Langsung dan diadakan Berita Acara Serah Terima;

-

Bila melebihi sesudah 3 (tiga) buram belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti darijabatan sebagai pemegang Kas dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya dan ditetapkan oleh tsupati pontianak.

I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

48

J u I
N,y!

"

"" "

^Z:L@

DAFTAR PENGANTAR SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

No.

ll

PEMERINTAH DAERAH KANTOR/SATUAI.I KEzuA KODE PERANGKATDAERAH

ALAMAT

Kepada

Yth.

Dengan menrperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalarn Negeri No 29 Tahun -00? bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pembayaran Uang (SPP) terdiri ............ berkas untuk ditcrbitkan SPM Beban Tetap/Pengisian kas @T/PK) :

No.

Sebesar

i

Atas Nama ; Yang memprmyai rekening pada Bank Yaitu untuk keperluan : Dengan lampiran-lampiran tersebut dibawah ini

:

l.

Surat Permintaan Penrbayaran (SPP) (asli + 2 tembusan) Daftar Perinciirn Rencana Penggunaan kas (asli + 3 tembusan) Surat Keputusan Otorisasi (SKO) 4. Berita Acara Pelelangan dan Pemberian Pekerjaan (zli+ 2 tembusan) Surat Perintah i(erja / Sural pesanan 6. Surat Pedanjianjual beli / Borongan bangunan, yang bea materainla sudalr dilunasi (3 tembusanyrrag ditandatangani dengan tulisan scndiri) 7. Surat Kuasa rufuk menyetor (SKUM) (3 tembusan) 8. Faktur / Nota (asli + 2 tembusan) 9. Berita acara penerimaan Barang/Kemajuan Pekerjaan (asli + 2 t':mbusan) 10. Kuitansi (asli + 2 teinbusan) I l. Jaminan Bank Pemerintah (asli + 2 tembusan) 12. Surat Pemberitahuan PPN (l set) 13. 'Surat Keterangan PPN (l set) t4. Akte Notaris ( 3 tenrbusan yang ditandatangani dengan tulisan sendiri) 15. Surat Angkutan (3 tembusan) 16. Konosemen atas dokumen pengapalan lainanya (3 tembusan) 17. Daftar Gaji/Honorarium/Vakasi dan lain sebagainya (asli + 3 tembusan) 18.

SKPP(asli+2tembusan)

Daftar keluarge, (asii + 2 tembusan) 20. Surat nikah / Cerai (3 Salinan) 2t. Surat Kelahiran / Kematian (3 salinan) 19.

)t

70. Ada / Tidah l.da 7t. Ada / Tidak ACa 7'2.

Ada / Tidak Ada

tJ. Ada / T'idak Ad,r 71. Adz /f idakAda 't5. Ada / Tidak Ada r[). Ada / Tidak Ada 77. Ada / Tidak Ada 78. Ada / Tidak Adr 79. Ada / Tidak Ada 80. Ada / Tidztk Ada 81. Ada /'Iidak Ada 82. Ada / Tidak Ada 83. Ada / Tidak Ada 84. Ada / Tidak Ada 85. Ada / Tidak Ada 86. .Ada / Tidak Ada 87. Ada / Tidak Ada 88.

Telah diterima oleh BPKD Kabupaten Pontianak

Mempawd

Pada unggal

..........2006

Pemegang Kas,

(

I

67. Ada / T'id.rk Ada 68. Ada i Tidak Ada 69. Ada / Tida'< Ada

..

. . .

.. ..

.

. . .

..

. .

... ..

. . . . . . . . .

.)

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

(...

......... .

... ........

)

HAL +q

JUKNTS PETA'<SANA/.N APBD TA

2006 FORMULIR SPP

Pemerintah Daerah

Unit Kerja Lokasi :

- BT

:

:

Kantor / Satuan Keria

:

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PENGISIAN KAS

'

Tahun Ansgaran

A.

Bulan:

:

No.

Kepada Kepada kami sebagai Pemegang Kas guna

:

IJra Kantor / Dinas Departemen / Lembaga

Unit Organisasi Lokasi Aktivitas Kode Rekening Perincian Jenis Pengeluaran Sebesar

Kepada Berdasarkan Panjelasan sebagai berikut No. Jumlah untuk mala a

I

DASK Ta,rggal No.

Trinulan I Trirwlan II Triwulan

III

TriwulanlV

II. S.K.O Tgl. Tgl. Tgl. Tgl. Tgl.

No. No. No. No. No.

ru. s.P.M Pengisian Kas

Pengantar:nengenai sisa kas / Bank : SPM BT s/dyang lalu SPJ s/C bulan SPNIBTyangbelumdi SPJkan SPI'I BT yang telah digunakan Tetapi belum di SPJ kan Saldo kas / Bank pada hari ini

B.

l. 2. 3. 4, 5.

MENGETAHLIITT4ENYETUJUI

Mempawalq

.......... 2006 Pemegang Kas,

:

Atasan Langsturg Pemegang Kas

IP

"r,.,

*1,

"

h K"

( ..

... ..."......... ..... )

( .....

bnp

"

"iEo

n

tl a n a k, Ta h u n A n g g a ra n

20 0

6

....

........

)

HAL 50

"""r""t^-""*"""""

^ @ FORMULIR SPP - PK

PEMERINTAH DAERAH UNIT ORGANISASI LOKASI

KANTOR/ SATUAN KERJA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PENGISIANKAS

Kepada kami se.bagai Pemegang Kas guna

:

Uraian

l. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kantor / Dinas Departemen /Lzmbaga Unit Organisasi

Lokasi Aktivitas Perincian Jenis Pengeluaran (Kode Rekening) Sebesar

Berdasarkan perincian rencana penggunaan terlampir serta penjelasan tserdasarkan PenLjelasan sebagai berikut No.

B

-

penjelasan sebagai berikut

Jumlah untuk rnata an

I DASK Tanggnl

nbe

No.

Triwul:ur I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Rp

Rp Rp. Rp.

II. S.K.O Tgl. Tgl.

Tgl Tgl.

No.

Rp.

No. No. No.

Rp. Rp Rp.

II =

ru. s.P.M

Rp.

Pengisian Kas

C.

Pengantar mengenai sisa kas / Bank

6. 7. 8. 9.

SPIVI

:

BT s/d yang lalu

SPJ s/d bulan SPM BT yang belum di SPJ kan

SPM BTyangtelahdigunakan

Tetapi belum di SPJ kan 10. Saldo kas / Eank pada hari ini

MENGETAHUITI{ENYETUJUI

:

Atasan Langsung Pemegang Kas

(....... I

......... ............ )

Pemerlntah Kabupeten Pontlanak, lahun Anggaran 2006

Mempawall

..........200()

Pemegang Kas,

(............. .....

)

HAL .s l

Js^^tr> pELltGt-t14ap

^""o

TA

2003

LAMPIRAN FORMULIR SPP. BT/PK DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA Lamp. Pada SPP No Kode Rekening Kode Unit Organisasi 1. Dasar Organisasi

: :

:

SKO No.

Tanggal

Sebesar

2. Rencana Pengeluaran untuk keperluan

No.

Urut

Jenis / Objek Belanja

:

Rincian Rencana Penggunaan Anggaran Belanja Per Rincian Objek

Jumlah Rencana Per

z

I

Kete:angan

Rincian Oblek Belanja 4

5

Jumlah

Mempawah,

[,4engetahui / Menyetujui

f^^*-T;;-;-;: Femenntah Kabupatan pontlanak, Tahun Anggaran

I

...

....

200

Pemegang Kas

Atasan Langsung Pemegang Kas/pimpinan

() 2006

HAL 52

JUT
2006

e U'-

?5=

g-.ng

ioX lri 'IzA <

E> z

X

-9 42 E9; Z]JJ

I

o

iF= ee u,

N .o

6

:V

z E o{,^

:G, .o)

I

cO (trO3

:ril

z u v>.

:

:

o-

oE

;E fi-

3S

a=

trH

llJ

o

?e z{ Y?- z <= J gff F-

33 fE

<< gA

dlq. d=!

{g z :
Eq r

lUF =5

o-

o-d = o Y

uJ

tr

i*s tr3 i3E 36 EE=

f{B

v

'o

=,k

1o =Y

I)

'a

=o

.E

'3O =o

;er

z N

t

6o
:d .S

o

wZ oz

eH g,

l pemerlntah K

oc:,or o) co (l)0) sc _(g J

o o

(o

JUI
2006

eluaran Kas / PK

:

KWITANSI Sudah Terima dari

: Kepala Satuan Kerja

Uang Sebanyak Untuk Pembayaran

'

Setuju Dibayar

Atasan Langsung Pemegarrg Kas

LUNAS

BUKU

KAS

Setuju Dibayar Pemegang Kas

lNo. lTsl. Kode Rek.

Mempawah,

Yang Menerima

NIP

T.trl""t R"

_

( ............................

)

KWITANSI Sudah Terima .lari

: Bupati Pontianak

Uang Sebanya!< Untuk Pembayaran

Setuju Dibayar Atasan Lar,gsung Pemegang Kas

Setuju Dibayar Pemegang Kas

Mempawah,

Yang Menerirna

Togi],._4r-_-

Pemerintah Kabupaten pontlanak, Tahun Anggaran 2006

(........

.....)

HAL

54

JUKNI,S PELA|<SANAANApBD TA

4.

2006

SURAT FERINTAH MEMBAYAR (SPM)

a.

Surat Perintah Membayar (SPM) didistribusikan ke berbagai pihak terkait yairu

-

:

Bidang Perbendaharaan 5 eksemplar (lembar 1A dan 5A)

Bi,lang Pembukuan 2 eksemplar (lembar 1 dan 5) Bendahara Umum Daerah (tsUD) 2 eksemplar (lembar ke 2 dan 4)

Satuan Kerja yang bersangkutan 1 eksemplar (lembar ke 3)

Bersamaan dengan distribusi SPM diditribusikan pula Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke berbagai pihak yang terkait yaitu

b.

:

BiCang Perbendaharaan 2 eksemplar (copy)

Bidang Pembukuan 1 eksemplar (asli)

Satuan Kerja yang bersangkutan 1 eksemplar (copy)

Setiap SPM yang terbit akan diagendakan/oicatat oleh Bidang.Perbendaharaan pada Buku Register SPM, Daftar Penguji SPM dan Daftar Expedisi Pengeluaran SPM.

c.

Bendarhara Umum Daerah (BUD) akan menerbitkan cek berdasarkan SPM yang

diterinra dari Bidang Perbendaharaan. Cek disampaikan kepada Pemegang !(as

di Satuan Kerja yang bersangkutan untuk dicairkan di bank yang ditunjuk atas beban rekening kas daerah.

d.

Bidang Pembukuan akan melakukan pencatatan ke dalam Buku Jurnal pengeluaran kas untuk setiap SPM yang diterima dari Bidang Perbendaharaan. Setiap transaksi belanja/pengeluaran kas akan dijumal/dicatat secara kronologis

berdasarkan saat terjadinya di buku jumal pengeluaran kas pada posisi debet

untuk rekening obyek belanja dengan rekening lawan (contra account) yaltu rekening kas daerah. Pada saat yang bersanraan akan dicatat (Posting) di brrku

besar (ledger) untuk masing-masing obyek belanja dan dicatat pula di

.

buirr-r

besar pembantu (subsidiary ledger) untuk masing-masing rincian obyek belanja.

Setiap akhir bulan, Buku besar rekening obyek belanja harus sama dengan jumlah total seluruh rekening rincian obyek belanja yang bersangkutan. Saido akhir bulan kemudian dipindahkan menjadi saldo awal bulan berikutnya.

e.

Badan Pengelola Keuangan Daerah membuat dan meyampaikan laporan triwulan sebagai pemberitahuan atas pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerair dan Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah menyampaikan ke DPRD

f.

Dalam Surat Perintah membayar diisi dengan

Wnilanak,

:

Tahun Anggaran N<.'mor SPM

Satuan Kerja Pemegang Kas atau pihak ketiga

Tahun Anggaran 2ooo

HAI-

ss

JUKNIS

PET.AI<S/

NAANAPBD TA

2006

Nomor Rekening Bank NPWP Dasar Pembayaran (nomor SKO) Untuk keperluan Pembebanan atas kode rekening pada obyek atau rincian obyek belanja

Potongan-potongan berupa

:

luran Wajib Pegawai Negeri, Pajak yarrg

berlaku

SPM yang dibayarkan

: jumlah yang diminta dikurangi

dengan jumlah

potongan

Juinlah dalam bentuk tulisan

Tanda tangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai fung,si ordonatur Tandatangan Bendahara Umum Daerah sebagai fungsi Comtable Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembayaran

I

Pemerintah Kabupaten Pcntlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

s6

7

i-o$

.o F

c(I'

c:

o

o

!

(g

o

o)

c0

E E

:

o

q

3

(('

6 (fl

C'

:d

.c,

-c

$ Ito

c

GN

3 o o (n

G

(l

a

Ltl

E

c)

lj

o

o a

E

-)f

c(!

CL

a'1

o o ! E (u o-

l: L

co o)

v z

-

xs rr)

Ffi

EE o-T

a= g= _d. J- l-tJ

{o-

l-

dd. IU: =k Etn LU

o-

(\t

ct)

or

o o)

o

-c (o

E

o

o (O

o) ,=

o o

-.Y

(v.

z

E f,

o I o

c (U (t) c

q)

-4

0) C'

a.

.q

E

o

:t

o (U

.:( I gh (oi

(r,

c

.Y

o Y o

.g

o -o

o

l

o

o

(lt

6

CL

E

E

(!

ct

o

co

o

(L

(o

(gcC

cl (ul o-l cl ol ot

[i ftt

:, 'qi

fitl

-c:

il

U) c')

-:)

:)

ol

:tl a -): -)l

'z

Qff^O) .r t

(I,

o,

U)

zo

.:t:

(!

o 6q) d

;o

EV Po *6 .' ii -g .c +E',

z

c(u

C'

.cr

;

(g

CD

c:

E

P.i€ c(U

o(o Eo

0)

V

o

I

__l

O

o N c

G

o

N

o)

o

g

F q)

3

o-,

c

CL

-c

o

F

o)

o o o

c

(\'

-o

()$

;

r!

.:

(L

l!tl)

(It

c0

:<

tl)

r'

>.

(.) ,

z

r)

tJ-l

,=

r

tl) :<

F f

r

:

(! t-

tIJ

.o6

oco

.DE

.'yc LO

:1

.E

::

tV

tx

i( i:z

it

612 cY (s c. .)a O

f f

:)

.-_

i

o

^J

F',#

EE :t

,a

'./, E

a

(ll

C

(|)

o

$ F

:(

d

o;-1

o" i, sE :.: .crF9: , in:tl; -!q

"a'

5

s lu

g; I

$) otLn

::; g

Ir

g)

;

x.

7

o

rl)

v

Y

CL

0:tYEVtYUU(y1gU

r=

m

I

cr ri ci
c

o'

Y

v

F

x !i

"S,FE iclf EF ll

'i'"lrumomJ 'e' F. e r cJ(sd60'n -oj Em6T

h.

o;

=0) Jl

oo

';f o c,) (t );'. E 0r -: ;. ::: (r"'

5.

SURAT PERINTAH PERJAI.ANAN DINAS (SPPD) Ketentuan Perjalanan Dinas

?

Dalam rangka menu,njang kelancaran tugas Pejabat Negara dan Pegawai Negeri

Sipil Pemerintah Kabupaten Pontianak memberikan perjalanan dinas ketentuan-ketentuan sebagai berikut

der'gan

:

1). Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukian yang jaral
2). Lamanya waktu perjalanan dinas maksimal

5 (lima) hari, termasuk hari

berangkat dan hari kembali, kecuali, untuk kegiatan-kegiatan kursus-kursus, pelatihan dan pendidikan, uji tera, penelitian dan pemeriksinaan bagi aparai peng?was fungsional.

3). Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasanr,ya darr untul< dapat melakukan perjalanan dinas, yang bersangkutan harus mendapatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang '.elah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

4). Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan

dinas

untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya dan dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoloh persetujuan/perintah dari atasannya.

5). Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat

kedudu'kan

ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula, termasuk pula

-

:

Datasering diluar tempat kedudukan.

Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan.

-

Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan.

Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter.

-

Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

6). Biaya Perjalanan

-

dinas terdiri dari

:

Biaya transport Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil.

trang harian yang mencakup biaya penginatpan, biaya makan, biilya atrgkutan setempat dan uang saku yang semuanya dibayarkan secara lumpsum dengan batas tertinggi sesuai dengan daftar pada standar biaya.

I Pemerlntah

l:abupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2016

HAL 58

t"""rt"r^-""^"""t @ 7). Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor / satuan kerja

yang

men geluarkan SPPD bersangkutan

8). Pejabat yang berwenang memberikan perintah dinas agar memperhatika,r terse.dianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja yang berkenaan.

9). Pajabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan yang dilal
-

:

Tingkat A untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan lV

Tingkat B untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan.lll Tingkat C untuk Pegawai yang digaji nrenurut Golongan ll Tingkat D untuk Pegawai yang digaji menurut Golongan

I

11).Biaya Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan clegan Perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A.

b. Tata Cara Pelaksanaan

Perjalanan Dinas Dan Pertanggungjawabannya

1). Untui< dapat melakukan Perjalanan dinas, Pejabat Negara dan PNS harus diberikan SPPD dari Pejabat ),ang berwenarrg. 2). Pejabat yang benrvenang dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Satuan Kerja

3). SPPD ditandatangi oleh atasan langsung Pejabat yang berwenang, nraka pembiayaan Perjalanan dinas dapat dibebankan pada Satuan Kerja Pejabat yang berwenang tersebut

4). Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan

alat

transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkr:tan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

5). SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjaianan dinas serta dilampirkan laporan hasil peflalanan dinas

6). Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat oalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang

7). Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam lampiran SPPD

8). Pada SPPD dicatat

I

:

Pemeriiltah Kabupaten Pontlanak, Tehun Anggaran 2006

HAL sq

JUKNIS PEIAI<9.AN rA^.^PBprA2006

@

- Tanggal berangkat dari tempat

kedudukan/tempat

berada dan

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk

-

Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak / pejabat ditempat yang ditandatangani

-

Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yanE benruenang /P ejabat lain yang ditunjuk

9).

Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SF'PD yang telan dibubuhi catatan tanggal tiba kembali di tandatangan Pejabat 1'arrg berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada pemegang Kas lorrg semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawar

untuk selanjutnya digunakan dalam pertanggungjawaban. . ber.sangkutan,

penyusunan

10). Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan

drnas

dirnaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telafr ditetapkan.

Penandatangan dan Legalisasi Surat Tugas / SPPD

1). Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (a). Untuk Pejabat yang berurenang diatur sebagai berikut

-

:

:

Atasan langsung dari Pejabat yang berwenang;

Dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan

(b). Uittuk Pegawai dalam lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai benkut

-

:

Bagi Pcjabat Eselon lia Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oeh Bupati, dalam lral Bupati berhalangan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatarrgani oleh Wakil Bupati.

-

Bagi Pejabat Eselon ll Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal

Sekretaris Daerah berhalangan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah; (c). Untuk Pegawai

pada Unit Kerja diluar Sekretariat Daerah diatur sebagai

berikut:

-

Bagi Kepala Satuan Kerja/Dinas/Badan Surat Tugas dan Surat Perintah

erjalanan Dinas ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani cleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakii Buoati

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 60

JUKNIS pELq,KSA,NAAN ApRD TA 2OOa

berhalangan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintalr Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daaerah atas nama Bupati,

-

Bagi Pejabat Eselon lll ke bawah dan staf, Surat Tugas (ST) dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan dan apabila Kepala Dinas/Badan berhalangan, -surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangarri oleh Pejabat yang mewakili. (d).

Untuk Pegawai pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pontianak yang be'ada diluar lbu Kota Kabupaten diatur sebagai berikut

-

:

Bagi Kepala Satuan Kerja, Surat Tugas (ST) dan Surat

Perirrtah

Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja yang

bersangkutan dengan kewajiban nrelaporkan secdra tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah;

-

Bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas (ST) dan Surat Perintalr Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Satuan Ker;a apabila Kepala Satuan Kerja berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Satuan Kerja.

(e). Untuk Pegawai pacia Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada

Kabupaten, diatur sebagai berikut

-

di lbu Kota

:

Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Surat Tugas (ST)'dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau apabila Kepala Dinas/Badan berhalangan ditandatangani oleh Pejabar yang mewakili Kepala Dinas/Badan;

-

Bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksarra

Teknis (UPT) atau apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis (UP-i) berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersangkutan.

(0. Unit Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada diluar lbu Kota Kabupaten, diatur sebagai berikut

-

:

Bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Surat Tugas (ST) dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan kewajiban melaporkan secara tenurlis hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas/Badan yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bersangkutan;

-

I

Bagi Pejabat lainnya dan Staf, Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Kepala Urrit Pelaksana

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

6r

JUKNIS PEIA,
--w

ffi

I eknis (UPT) atau apabila Kepala Unit Pelaksana Teknis (IJPT) berhalangan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Keparla tJnit F'elaksana Tekr.is (UPT) yang bersangkutan.

2). Legalisasi Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) (a). Perjalanan Dinas Keluar Daerah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD;

ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang benruenang

di

Daerah/Fejabat

Departemen yang dituju. (b). Perjalanan Dinas Kedalanr Daerah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SFPD)

ditandatanganioleh Pejabat Instansi yang berwenang di daerah yang dituju. 3). Pengembalian Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanqn Dinas (SPPD) (a).

Semua Pejabat yang melakukan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk nrenyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan serta mengembalikan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah dilegalisasi;

(b). Penyampaian

Laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan lugas

kepada Pejabat Pejabat yang benruenang memberikan Surat Tugas (ST) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang tidak diselesaikan pada waktunya setelah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali bertururt-turut darr Pejabat yang berwenang mengeluarkan Surat Tugas (ST) dan Sural Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka akdn dilakukan penagihan kembali dengan jalan pemotongan gaji yang bersangkutan.

fiGJiliV'nuiir-pontunek,rahunAnggaran2oos

HAL

OZ

JUKNIS PELA|GAN,4,ANApBD TA 2006

LAMBANG NEGARA BUPATIPONTIANAK

Dasar

MENUGASMN: Kepada

1. Nama

PangkaUGolongan NIP Jabatan 1. Nama PangkaUGolongan NIP Jabatan _ Untuk

1.

2. 3.

Dikeluarkan di : MEMPAWAH Pada tanggal :

t3UPATI PONTIANANK

Tembusan

:

1.

2.

I

Pemerlntah Kebupate;r Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL OJ

JUKNIS pErAt<sAN4.INApt.D TA 2006

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Dasar

MENUGA.SKAN: Kepada

1. Nama PangkaUGolongan NIP

Jabatan . Nama

PangkaUGolongan NIP Jabatan Untuk

1.

2. 3.

Dikeluarkan di : MEMPAWAH Pada tanggal :

a.n. BUPATI PONTIANAK NAMA PEJABAT PIMPINIAN PERANGKAT DAAERAH

NAMA JELAS PANGKAT NIP

Tembusan

:

't. 2.

I Pemerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

o4

JUI
KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Dasar

MENUGASI(AN:

Kepada

:1. Nama PangkaUGolongan NIP

Jabatan 't

. I'lama

PangkaUGolongan NIP

Jabatan

:1. :2. :3.

Untuk

Dikeluarkan di : MEMPAWAH Pada tanggal :

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

PANGKAT NIP

Tembusan

:

1.

2.

I

Pemerintah Kabupaten Pontlanak, Tahun AnSgaran 2006

HAL 6-5

J;.IKNTS PEIAIGANAAN aPBD TA

2006 LAMBANG NEGARA BUPATIPONTIANAK

Nomor

:

Lembar ke

:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

1.

Pejabat yang merrberi perintah

2.

Nama/NlP Pegawai yang diperintah M:ngadakan Perjalanan Dinas

3.

Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan

4.

Perjalanan Dinas yang diperintahkan

oan

ke:

:

Transportasi yang digunakan q

Perjalanan Dinas direncanakan

Selama .....

(

:

...... ) hari

dari tanggal s/d tanggal 6.

Maksud mengadakan perjalanan

7.

Perhitungan biaya perjalanan

Atas

beban

:

Pasal Anggaran A. Keterangan

:

Lihat sebelah

Mempawah,

.........20

...

BUPATIPONTIANAK

NAMA JELAS

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

66

JUT
2006

KETERANGAN: I. DARIPEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberiperintah

;

Tanocal

Beranokat Tandatanoan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegawai yang diberiperintah

Tanooal

:

l-iba

Tanqoal

Pemerlntah Kabupaten Ponttanak, Tahun Anggaran 2006

Kembali T

Tandatanqan

Tanggal

Kembali Tandatarroan

HAl o;

JUKNIS PEIATGANAAN APBD TA 2006

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

Nomor Lembar ke

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

Pejabat yang memberi perintah

Nama/NlP Pegawai yang diperintah engadakan Perjalanan Dinas

an, Pangkat dan Golongan dari Pegawai diperintahkarr

Perjalanan Dinas yang diperintahkan Transportasi yang digunakan Perjalanan

Cirencanakan

Selama .....

(.......

:

) hari

dari tanggal

s/d tanggal Maksud mengadakan perjalanan

Pasal Anggaran

Keterangan

:

Lihat sebelah

Mempawah,

......20 ...

a.n. BUPATIPONTIANAK

SEKRETARIS DAERAH

NAMA JELAS

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tehun Anggaran 2006

HAL

68

JUI
KETERANGAN: I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN

:

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegarvai yang diberioerintah

I Pemerlntah Kabupaten

:

Tiba

Tanggal I

Pontlanak, Tahun Anggaran 2008

Tandatanoan

Tanqqal

Kembali Tandata

HAL oq

JUKNIS PEIA'GANAAN APBD TA 2006

KOP NASKAH DINAS PFRANGKAT DAERAH

Nomor

:

Lembar ke

:

SURAT PHRINTAH PERJALANAN DINAS

(sPPD)

1.

Pejabat yang mernberi perintah

2.

Nama/NlP Pegawai yang diperintah Mengadakan Perjalanan Dinas

Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan

4.

perjalanan Dinas yang diperintahkan

dari

ke:

:

ortasi yang digunakan 5.

Perjalanan Dinas direncanakan

A. Selama .....

(.......

:

) hari

dari ianggal s/d tanggal 6.

Maksud mengadaran perjalanan

7.

Perhitungan biaya perjalanan

A. Keterangan

beban

Atas : Pasal Anggaran : Lihat sebelah

Mempawalr,

...."....20 ...

a.n. BUPATIPONTIANAK

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

NAMA JELAS

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

-ta

JUKNIS PELA'<SANAAN APBD TA 2006

KETERANGAN: I. DA,TI PEJABAT PEMBERIPERINTAH JALAN

:

Tempat Kedudukan Pega,lrii y-ang

diberioerintah

Tanooal

Berangkat Tandatanoan

II. DARIPEJABAT DIDAE;IAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI

Tempat Kedudukan Pegavrai yang diberiperintah

Tanooal

:

Tiba Tanqqal

Kembali Tand

Tandatanoan

Tanooal

Kembali Tandata'ruan

-l

,*_.]

I

I

I

I

I

-J

I Pemerintah Rabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL zI

r ITKN Is PE rA t<sA A AA N A PB p===@

PEP.INCIAN PERHITUl{GAN BIAYA PERJALANAN DINAS JUMLAH

Telah diL'ayar sejumlah

Mempawah,

KETERANG.\N

20.....

Telah menerima jumlah uang sebesar Rp.

Rp.......

(.........

... ..... ..)

Yang menerima

f *,rniiil-r"nx*rpJilionttanak,TahunAnggaran2006

HAL

tz

JUKNTS PEIATGANAAN APBD TA

2006

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

Kepada

Yth. Kepala Kantor / Satuan Kerja di_

Dasar

Pokok Kegiatan

Penutup

Yang Membuat Laporan

I Pemerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

z:

JUI
6.

2006

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

a. Pada tahun anggaran berjalan setiap pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang meliputi

:

1). Buku i(as Umum (BKU) Pemegang Kas

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisi dengan tanggal

fiolom ketiga diisi dengan uraian Kolom keempat diisi dengan kode rekening

Kolom kelima diisi dengan jumlah penerimaan Kolom keenam diisi dengan jumlah pengeluaran Jurnlah bulan dan tanggal berkenaan Jurnlah sampai dengan bulan dan tanggalyang lalu Jurnah semua sampaidengan bulan dan tanggal sekarang

Saldo atau sisa kas yang terdiri dari

:(1) tunai (2) sisa dibank (3) surety-

surat berharga

-

Tanda tangan Pemegang Kas Tanda tangan atasan langsung Pemegang kas

2). Buku Pengeluaran per Kode Rekening

-

Diisi dengan bulan berkenaan pertanggungjawaban Diisi dengan Tahun Anggaran

Kode Rekening Uraian Kode Rekening

Jumlah Kredit (yang berada dalam SKO) Koiom pertama diisi dengan nomor urut

Kolom kedua diisi dengan tanggal dan bulan Kolom ketiga diisi dengan nomor buku kas

Koiom keempat diisi dengan uraian atas penjelasan kode rekening Kolom kelima diisi dengan jumlah penerimaan Kolom keenam diisi dengan jumleh pengeluaran

3). Buku Simpanan Bank

-

Diisi dengan nama bank

Alamat Bank Nonror Rekening Bank

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut 74

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

JUKNIS PEIA'<SANAAN APBD TA 2006

Kolom kedua diisidengan uraian Kc,lom ketiga diisi dengan jumlah penyetoran

Kolom keempat diisi dengan jumlah pengambilan Kclom kelima diisidenoan sisa atau saldo kas 4), Buku Pajak

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisi dengan tanggal, nomor pada buku kas

Kolom ketiga diisi dengarr uraian atas penjelasan pajak apa yang dite"ima atau disetor

-

Kolom keempat diisi dengan jumlah penerimaan pajak

Kclom kelima diisi dengan jumlah pengeluaran pajak

s). Buku Panjar

-

Koiom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisidengan tanggal dan nomor Buku kas

Kolom ketiga diisi dengan uraian atas panjar Kolom keempat diisi dengan penerimaan atas pengernbalian panjar

Kclom kelima diisi dengan jumlah pengeluaran panjar

6). Register SKO

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisi dengan tanggal dan nomor SKO Kolom ketiga diisi dengan uraian Kolom keempat diisi dengan jumlah SKO

Kolom kelima diisi dengan tanggal penerimaan SKO dan tanggal pengajuan SPP

v). Register SPP

-

Koiom pertama diisi dengan nomor urut

Koiom kedua diisi dengan tanggal dan nomor SPP Kolom ketiga diisi dengan uraian Kolom keempat diisi dengan jumlah SPP yang diajukan Kolom kelima diisi dengan keterangan atas penjelasan SPP yang diajukan

8). Register SPM

I

Koiom pertama diisi dengan nomor urut

Kolom kedua diisi dengan tanggal dan nomor SPM

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

75

JUKNIS PEI-4,'<SANA4N APBD TA 2006

Kolom ketiga diisi dengan uraian Kolom keempat diisi dengan jumlah SPM Kolom kelima diisi dengan keterangan atas penjelasan SPM yang diterin

er

9). Register SPJ

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisidengan tanggal dan nornor SPJ Kolom ketiga diisi dengan uraian

Kolom keerrpat diisi dengan jumlah SPJ Kolom kelima diisi dengan keterangan atas penjelasan SPJ yang diajukan

10). Register Penutupan

-

l(as

,

Tanggal penutupan kas Nama penutup kas yaitu yang memeriksa kas

Tanggal penutupan kas pada bulan lalu Jumlah total penerirnaan selama bulan berjalan Jumlah total pengeluaran selama bulan berjalan Saldo Buku Saldo Kas

Saldo kas terdiri dari lembaran uang kertas, kepingan uang logam dan kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan seperti : ordinasi i SPM, wesel, cek, saldo bank, materaidan lain sebagainya.

-

Perbedaan saldo buku dan saldo kas jika ada dijelaskan Nama dan tanda tartgan Pemegang kas Nama dan tandatangan atasan langsung (pemeriksa kas)

11). Perincian Penerimaan dan pengeluaran per Kode Rekening

-

Kode Rekening Uraian Kode Rekening Kredit APBD

l'ahun Anggaran Kolom Pertama diisi dengan tanggal dan nomor buku kas

Kolom kedua diisi dengan tanggal dan nomor SPM Kolom ketiga diisi dengan jumlah penerimaan Beban Tetap (BT) Kolom keempat diisi dengan jumlah penerimaan Pengrsian Kas (PK) Kolom kelima diisi dengan jumlah dari penerimaan BT dan PK Kolom keenam diisi dengan tanggal dan nomor buku kas Kolom ketujuh diisidengan uraiait

I

l(olom kedelapan diisi dengan jumlah pengeluaran Beban Tetap (BT)

Pemerlntah Kahupaten Pontianek, Tahun Anggaran 2006

HAL

7(.

JUT
2006

Kolom kesembilan diisi dengan jumlah pengeluaran Pengisian Kas 1PK) Kolom kesepuluh diisi dengan jumlah dari pengeluaran BT darr PK

Jumlah Bulan iniyang sedang berjalan .lumlah sampaidengan bulan yang lalu Jumlah keseluruhan dari bulan ini dan bulan lalu

Saldo atas selisih jumlah penerimaan dikurangi

dengan juml:h

pengeluaran Tempat, tanggal, bulan dair tahun pelaksanaan Nama dan tandatangan Pemegang Kas Nama dan tandatangan atasan langsung pemegang kas

12).

Lap6lss'1 Keadaan Kas per kode rekening

-

l.lama Pemegang kas satuan kerja Tahun Anggaran Kolom pertama diisi dengan dengan kode rekening Kolom kedua diisi dengan jumlah Dokumen Anggaran Satuan Kerja

Kolom ketiga diisi dengan jumlah SPM (BT dan atau PK) sampai dengan bulan lalu

-

Kolom keempat diisi dengan jumlah realisasi SPJ sampai dengan bulan lalu

-

Kolom kelima diisi dengan sisa kas yang masih belum di SPJ kan

Kolom keenam diisi dengan jumlah SPM (BT dan atau PK) sampai dengan hulan ini

-

l(olom ketujuh diisi dengan jumlah sisa kas yang belum di SPJ

kan

Citambah dengan jumlah SPM (BT dan atau PK) samapi dengarr bulan rni

-

Kolom kedelapan diisi dengan jumlah realisasi SPJ bulan ini

Kolom kesembilan diisi dengan sisa DA.SK setelah jumlah DASK dikurangi oengan jumlah SPM sampai dengan bulan lalu ditarnbah dengan jurnlah SPM bulan ini

-

l(olom kesepuluh diisi dengan sisa yang belum di SPJ kan sampai dengan bulan ini

13). Surat Pertanggungjawaban

-

Kolom pertama diisi dengan nomor urut Kolom kedua diisi dengan kode rekening Kolom ketiga diisi dengan nama rekening (uraian) Kolom keempat diisi dengan jumlah SPM BT dan SPM PK

-

Kolom kelima diisi dengan Jumlah SPJ BT dan atau PK

I Penterlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2008

HAL

7.7

r u KN Is

*"y!:

P Et-^

-

"" "

^ ::y_@

l(olom keenam dii!;i dengan sisa yang belum diSPJ kan Kolom ketujuh diisi dengan keterangarr l,lama dan tandatangan verifikasi Nama dan tandatangan pemegang kas satuan kerja Narna dan tandatangan atasan langsung pemegang kas Nama penutup kas yaitu yang memeriksa kas

Tanggal penutupan kas pada bulan lalu .jumlah total penerimaan selama bulan berjalan Jumlah total pengeluaran selama bulan berjalan

Saldo Buku Saldo Kas

Saldo kas terdiri dari lembaran uang kertas, kepingan.uang logam dan kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan seperti : ordinasi

/

SF'M,

wesel, cek, saldo bank, materaidan lain sebagainya.

-

Perbedaan saldo buku dan saldo kas jika ada dijelaskan Nama dan tanda tangan Pemegang kas

14). SPJ dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, baik yang dikeluarkan secara intern oleh Satuan kerja maLrpun bukti ekstern yang diterima dari rekarran seperti faktur dan kuitansi.

I Pemerlntah Kabupeten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

78

JUKNIS PEI-A'<S,ANA A,I.APBI rA

2006_@

D. PETUNJUK TEKNIS PENCATAN AKTIVA TETAP

1.

BUKU BA|RANG INVENTARIS DAN PAKAI HABIS

-

kolom pertama nomor urut

kolom kedua tanggalterima b,arang kolom ketiga nama / jenis barang kolom keempat merk / ukuran / tahun pembuatan barang kolom kelima jumlah / satuan barang kolom keenam tanggal dan nomor surat kontrak / SPP / SPK, harga satuan kolom ketujuh tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang

kolom kedelapan nomor Berita Acara Pemeriksaan kolom kesembilan tanggal pengeluaran barang kolom kesepuluh nama unit yang menerima / memakai barang

'

kolom kesebelas jumlah barang yang dikeluarkan

kolom keduabelas tanggal dan nomor surat penyerahan / bon pengleluaran barang

2.

kolom ketiga belas keterangan lain

KARTU BARAIIG kolom pertama nornor urut

. 3.

kolom kedua tanggalterima barang atau tanggal pengeluaran barang kolom ketiga jumlah barang yang diterima kolom keempat jumlah barang yang keluar kolom kelima sisa setiap ienis barang

kolom keenam paraf petugas gudang setiap kali penerimaan / pengeluaran barang

KARTU PERSEDIAAI.I BARANG

-

kolom pertama tanggal penerimaan / pengeluaran barang kolom kedua nomor dan tanggal surat dasar terima / keluar barang kolom ketiga asal penerimaan barang / unit yang menerima barang kolom keempat jumlah barang setiap kali masuk / penerimaan kolom kelima jumlah barang setiap kali keluar

kolom keenam jumlah sisa barang yang ada dalam gudang / persediaan kolom ketujuh tanggal harga satuan setiap barang yang diterima / dikeluarkan kolom kedelapan jumlah harga barang yang diterima kolom kesembilan jumlah barang yang dikeluarkan kolom t<esepuluh jumlah harga barang yang sisa sebagai persediaan

-

kolom kesebelas keterangan lainnya

I Penrerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

7e

JIJKNIS pEt-AKsANr,aN,eeao

fe Z006

@

4.

KARTU INVENTARTS RUANGAN (KrR)

Kartu inventaris ruangan dibuat berdasarkan letak barang menurut ruangan masingmasing sesuaidengan petunjuk pengisian KIR (model lnv. ^) Format diisi dengan :

-

Propinsi Kabupaten / kota

-

Satuarr kerja Ruangan Nomor kode lokasi Kolom pe'tama nomor urut

Kolom kedua nama barang / jenis barang Kolom ketiga merk / model

Kolom keempat nomor seri pabrik Kolom kelima ukuran kolom keenam bahan

kolom ketujuh tahun pembuatart / pembelian kolom kedelapan nomor kode barang

kolom kesembilan jumlah barang atau register kolom kesepuluh harger beli / perolehan

kolom kesebelas sampai kolom ketigabelas keadaan barang (baik, kurang baik dan rusah berat)

5.

kolom keempatbelas keterangan mutasi dan lain-lain

KARTU TNVENTARTS BARANG (KrB) Kartu lrrventaris Barang terdiri dari

:

' a. KIB Tanah (A) -

I

l.lomor kode lokasi Nomor kode barang Nomor kode register Kolom pertama jenis barang / nama barang

Koiom kedua luas tanah Koiom ketiga letak / alamat tanah

Kolcm keempat sampai dengan kolom keenam status tanah Kolom ketujuh bangunan Kolom kedelapan asal- usul tanah Kolom kesembilan harga tanah Kolom kesepuluh keterangan

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, fahun Anggaran 2006

HAL BO

JUT
PaA'GANAAN APBD TA 2006

b.

KIB Bangungan (B)

c.

Nomor kode register Kolom pertama nama barang atau jenis barang

Kolom kedua konclisi bangunan Kolom ketiga dan keempat konstruksi bangunan bertingkat atau beton Kolom kelima letak dan lokasi bangunan

Kolom keenam luas lantai Kolom ketujuh dan kedelapan dekomen gedung K.rlom kesembilan, sepuluh dan sebelas tanah bangunan Kolom keduabelas asal

-

usul bangunan

Kolom ketigabelas harga tanah Kolom keempatbelas keterangan lainnya

Kcde lokasi Nomor register Kode barang Kolom pertama jenis barang dan nama barang Kolom kedua merk kendaraan Kolom ketiga type kendaraan

Kolom keempat cc kendaraan Kolom kelima warna kendaraan Kolom keenam nomor rangka kendaraan Kolom ketljuh nomor mesin Kolom kedelapan dan kesembilan tahun pembuatan dan tahun pembelian Kolorn kesepuluh nomor polisi Kolom kesebelas tanggal, bulan dan tafrun bpl
asal- usul kendaraan

Kolom keempatbelas harga kendaraan

Kclom kelimabelas keterangan lainnya

KIB Barang Inventaris Lainnya (D)

I

Nomor kode barang

KIB Kendaraan Bermotor (C)

d.

I'lomor kode lokasi

Kode lokasi Koiom pertama nomor urut Koiom kedua nomor kode barang

Pemerlntah Kabupaten Pontldnak, Tahun Anggaran 2006

HAL

8t

JUKNTS PEIAI<SANAAN APBD TA

-

2006

Kolom ketiga jenis barang dan nama barang Kolom keempat nomor register barang Kolom kelima rnerk barang Kolom keenam type barang Kolom ketujuh bahan barang

-

Kolom kedelapan tahun pembelian Kolom kesembilan nomor pabrik

Kclom kesepuluh ukuran barang Kolom kesebelas asal- usul barang

6.

Kolom keduabelas harga barang Kolom ketigabelas keterangan lainnya

DAFTAR HASIL PENGADAAN I3ARANG

Setiap melaksanakan pengadaan barang, barang tersebut harus dibuat laporan dengan nrengisi daftar hasil pengadaan barang

-

Nama daerah propinsiyang bersangkutan Nama daerah kabupaten / kota bersangkutan Kolonr pertama nomor urut pencatatan

Kolont kedua macam / jenis barang (barang inventaris dan barang pakai habis) Kolom ketiga dan keempat tanggal dan nomor surat transaksi dan surat perintah kerja (spk)

-

Kolonr kelima dan keenam nomor dan surat tanda pembayaran Kolom ketujuh banyaknya barang Kolom kedelapan harga satuan

Kolom kesembilan jumlah harga (banyaknya barang dikali dengan harga satuan)

7,'

Kolom kesepuluh nama unit / satuan kerja pemakai Kolom kesebelas keterangan lainnya

DAFTAR MUTASI BARANG

Mutasi barang dibuat dalam bentuk laporan mutasi barang untuk dilaporkan dalam bentuk manual setiap semester (6 bulan sekali). Apabila dalam 1 (satu) semester

tidak terdapat mutasi barang (bertambahj atau berkurang) laporan tetap dil'ruat dengan mutasi NlHlL. Daftar mutasi barang diisi dengan

-

:

Jangka waktu laporan mutasi Nama daerah propinsi

I

Nama kabupaten / kota Nama unit bersangkutan (pemakai barang)

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 82

JUI
2006

Nama satuan kerja unit bersangkutan (pemakai barang) Kolom pertama setiap jenis barang berurutan

Kolom kedua kode barang Kolom ketiga nomor register Kolorn keempat nama / jenis barang

Kolcm kelima merk / type buatan pabrik Kolom keenam data barang tersebut Kolom ketujurh nama bahan barang

Kolom kedelapan asal/ cara perolehan Kolom kesembilan tahun perolehan / pembelian Kolom kesepuluh ukuran barang Kolorn kesebeias satuan barang

Kolom keduabelas kondisi / keadaan barang Kolorn ketigabelas dan empatbelas jumlah awal barang dan harganya

Kolom kelimabelas dan enambelas mutasi barang I perubahan barang (berkurang atau bertambah)

-

Kolom ketujuhbelas dan delapanbelas semester (6 bulan) dan selama satu tahun

8.

Kolom kesembilanbelas dan duapuluh jurnlah akhir barang dan harga barang Kolom keduapuluhsatu keterangan lainnya

FORMUI-IR BUKU INVENTARIS Buku inventaris dibuat satu tahun sekali oleh bendaharawan barang satuan kerja. Buku lnventaris diisi dengan cara

I

:

Nama propinsi Nama kabupaten / kota Nama satuan kerja Nomor kode lokasi Kolom pertama nomor urut

Kolom kedua nomor kode barang Kolom ketiga nomor register barang Kolonn keempat nama dan jenis barang

Kolorn kelima merk / type barang Kolom keenam nomor sertifikasi/ pabrik / chasis / mesin Kolom ketujuh bahan Kolonr kedelapan asal/ cara perolehan Kolonr kesembilan tahun perolehan / pembelian Kolom kesepuluh ukuran barang / konstruksi

Pemerlntah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

83

JUKNI; PaA<€ANAAN ApBp

TA

2006

@ Kolom kesebelas satuan

9.

Kolom keduabelas keadaan barang Kolcm ketigabelas jumlah barang Kolom keempat belas harga Kolorn kelimabelas keterangan lainnya

REKAPITULASI MUTASI BARANG

Rekapitulasi mutasi barang per semester datanya dari laporan mutasi barang per semester dimana tidak ada lagi jenis-jenis barang tetapi bidang barang (bidang 01 sampai dengan 18).

Cara pengisian:

-

Kolom pertama nomor

urut

.

Kolom kedua nomor kode bidang barang 01 s/d 18 Kolom ketiga nama bidang barang

Kolom keempat dan kelima keadaan barang per 1 januari .... Kolorn keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan mutasi / perubahan selarna

6 bulan atau 1 tahun (benambah atau berkurang)

-

I

Kolorn kesepuluh dan kesebelas keadaan per 31 oesember .... Kolom keduabelas keteranoan lainnva

Pemerlntah Kabupateu Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAt-

84

J UI
2006

KARTU BARANG NAMA BARANG SATUAN

SPESIFIKASI

NO

TANGGAL

MASUK

KELUAR

1

2

3

4

ATASAN LANGSTJNG

( ................................

I

xeren

5

BENDAHARAWAN BARAI'IG

)

NIP

I Pemerlntah Kabupaten

srsA

:

NIP

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL ss

JUKNIS PEIJ,,<SANAAN APBD TA 2006

2

[:'

-__-<s'

z

n

e F lrl Y

I

lsl,

g

?t

n ril'

lrl;

o,^

C)v

ol z

EISL

:< :< :@ :z :< :3 :<

Fl;l (f)

tF

t.

=lgll ldl IUJ I

5X

lml

,z

d-z

F

t6

lri

dcD

c!

=q 6<

gE (9

z

i-? <(l z<

E.

m

z

zY z

= E u

co

zIU

zo

o

':) "X

f

f

m

@

E lz t< o =

N

z

d = lrJ

z

UJ

ek Zcl 2.

o

-'A

E P

(,

z

a

ro

F

z

UJ

E

o

Y

-

= o

$

z

o

(r)

z:)o Q

.B

f6 r? F

zE

ol

z 5

z

u) l--

.: 'z

JUKNTS PEIA'GANAANAPBD TA

2006

z z (,

E, UJ

F Y

UJ


N

?<

;

an

:z ::

trF E2

:(9

z

:J

:z 5S

3k E

o

o

zi LL:

m: z: o: 9Q

fia o: J: 6:

x.: s" l:u +< do

ztrl

2* [=u

o6F a
-z

dz

s:f afr ez 0r' F

-t

ts =P =?o

Jz

2

$x 3

gE o.<

ol

I

z

1E

U{ zA

3UJ FY

6

2o <@ t<
1<

ds =x

I 0! hl

U^'r-z

;) :< :> :{

:o-

-z

i=

I Pemerlntah Kabupaten ,Dontlanak, Tahun

Anggaran 2006

JUKNIS

PEIAT<5.AA;AAN APBD TA

z z

I I

2006

(t

E tlJ

F

I

u] :<

L

l#e

i;3 tq: t0H

ol

8cl NZ :{ :< :(D

IF

z

ts -. lz

:z :{

ax

iE :<

=e"

t< -P F

:9,

;S

U)

=

z

n

z

8> F r.!

Jx fr aiY

UJ

:

5X

UJ

6m

llJ

6

z

xx

H<

z= i:E 6

zl

o z
t

fir o YI cl = uJl o

dg ;a * lll YZ

@

z

t!' =i

o.l q.

l

d.l

qi f,l

tr

d

I F

fil

N

o-z

85

2g;

pE$ z4 tzl oI t
rO

-(,lJl

I I

Ef* >rL

I I

t I

4=? v?k Eo

:e

*r

-z :< :> :{ iz

I

I

ll

z o

fi#

Izz

I

E.

(t

2X lrJ -

I

{

FH

o:)zE

f

U)

F

:c

-=

JUKNIS PELA|GANAAN ApBD TA 2006

z

zo

c{

UJ

F UJ Y

{-<6

N . /r!

{fi =*$

:ct :z ;< .) :z<

:z ::)

o.R

Ha zd)

?ff gc: 5

ra


ES

dsq ?$s

aq

E

o

z F

o

8 o{

o UJ o

o

d

(',

o

o o

&

ol

o o

-

z

I

o

z.{

F

= 5

t=

z

xa

IIJ at)

ci

o ol

U'

F

N

z

z

1I

o

=

r Y

=

F

E UJ

o.

J

6 F f

z

=

F

(o

o.

Y llJ

x.

E

I

?

ol

f)

z

J

i

=

(L rJ.l

z

IO
o ut

Y

F

I

tr o

z
7o az

F< zz >tr =z
-t -: =E

ry< Fq

cidFi t
6t =oE

z

-)

4,t oz 6#

Ul

HS

z

Y

Y

o

F

of zE

N

'r

-z

I

lp

lE r-l_ { J

z

5 f

ti
= x

u)

l

:o z t! I

Io

F<

.:g < 4[ UJ

Y

9,

t z llJ =

Y t0

tr = u = o lt

fprc zeig F

3r

1e >tr ?6 YI

';

{

llJ

v z

F

U

cr <

-

nd <(L

? a

Y

zP 2

-$r o= zl d5

Y

8F=?

o.Yfz

I Pemerlntah Kahupaten

Pontlanak, Tahun Angglaran 2006

HAL qt

JUI
an

z

o

IY

N

CD


f

u fan

z

tlj u

g. o: F<

!! z.

J!< z,L

ul

Y m

g o

z tr

OI

e1 tr<
z< UJ

z

tF Y

--)

u ITJ

Y

z

=< T/

sk WA tn\

z= wz >f

:lI ,z

TL

uJ

Y

I

Pemerlntah Kabupaten ttontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL gz

JUKNTS PEIAIGANAANAPaD TA

z zo

7 UJ

o o

2006

s

&.

Itl

F [! Y

an

7_

(ro wz F<

:< t(< .ol

o<
OE, ;i<

:f

cuJ

x8

an

'rJ

N

a4

=Y zz

:o*

(o:

3: F<

Bx{ Ae3 9-

Io

tu

l=

="3

i'

z d>

zuJ

(,

Y

z

frtc .1 1

o F

2m z9d

Eg;

F

,nV

-<

x,

ro

\z

f4

Q)

Y

|

Ei

z to o uJ

:CL 'z

-04 2[

,^l 6"

:cr :: ' :z :LU

N

^ lf)

igs

V

z zf z

ZY

o< FC


fiF

d)

\. F

:) Yv u

r

zU)

ot

m

F!

v.'

Y t!

tr

dt

LU

Y

z N

U)

Y .J LU

o Y

A

z

I

={ sa LU VJ

ia*

2F wz >:l

oo zz

J

u.ft @o

'q

:z

n UJ

Y

o< t>

E2

Pemerintah K.abupaten Pontianak, Tehun Anggaran 2006

HAL g:

.JUKNTS PELIIGAN}iAN APBD TA

2006

z I

zo

z J

r!

g. LrJ

F.

E

/n

UJ

tr0 .wz F< aE. t6< 0a

;
5=e

sl

tdq T gd.

N< :'a

:u :: ,z

r.rJ

'.

'rJ

r)

4g

oo =Y zz

zo

g, c0:

L

z

F{

-04 20 (rJ

0-

o

:tU

-c: N

V

r'l

:0-

E d)

(

Y

o o

z F

Ea EH m

9a op

a J [!

d)

z

EE

*a

o,

t!

c F

ag F5

frz

6

u.l

o-

z

F6

o

ul

=fi 3Y

Y

:

ut)

z

Y 'n

z

Y

E.

l< lz

lft t3

o

IO

v

iH t> iF

d)

lo

Y

z

tr

uJ U)

Y

oo zz

o o

coco

o

v .i

z.

ug.

o< ,> fi< -z

=< i< 'ua zr wz >l -L-

Y UJ

x. t1J

N

J

L

z

o_

ul

Y

HAL qq

JUKNTS PEIAFgANAANAPBD TA

2@6

z z u UJ

z

o

J

UJ

o

F

UJ

)<

1n

z

.rZi

tro uz F< @E a< ;d)

:< ii< .(Il

d{t

N TEE Tgd

:'a

:l) :E:

:=) :(9 ' :Z

5

tr[!

a f

=Y zz

U)

x.2

:[l.] :O-

:

: : , :

: :

c:

gi G:

z E.

F< @=

-

f

}<

o.

z

=dY. [!

Y d) o.

zo z

6-

g

o z< tz
=1

+@

F;(L

@J

@

z

Eo
T

t\.

@

ru< >m z

-o f

uJ

o.

@

F

x.

Y Y UJ

tr uJ

E.

oa uJ

()F

>@ 7.U u

s

do zz

't)/-

'*.,

g. x,

'(< 22 < r.! co c)

(r)

<. u)

u uJ

7-

.n

Y

o J

wz c< oc Y< @

'zY

N

uJ

o }.

o

z

I Pemerlntah Kabupaten

z

=< T? i<

Lu(/) r t-' zwz E :1. J

'.2

oLIJ

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL qs

z

#z

q

F6 E

YF aE Ir! (rdl

U)

Y

;o Y A

z

z

il-

z ;< XE x<

:a ::) :E :3 ' ti

I

.n

u Zv $= Ir z

ot

:Z

.:LlJ

:o-

o

g.

.c

[J

Y

Y dl

o.

z

F< o<

co

ao

LU

Y

iz d* ;s oo tr,8


rnE t>g

z

-

o

3*ff

z

o,

f

x.

39

a

9;

x.

z]rJlz

9H e

<3<

f

i{d <#co

u

N

F=; t!*

Y

o.

z I

z G

Y 0aY !/Acr "(Il

os

sf

,z

=< J-r.lr

YJ

HH

-)

u l! Y

z

9?

q<

E,

g

a.l \

u7_

>: J

N

;>

:o

:z

fi. ul

Y

E' -€

EHr$i E
I

F-< U-lw)

2-

zz tx.

U)

z9 t!

(f,

(, (,

l F

.t L! .Y

F.

zu

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL

qcr

lq t> lq

I

l> t& lpr r_

rf,

Rrn

Nz

:{IY

=<

ru(4 =t!

:< :Cn

m> !2< a, :a

:Z :{

ig

'3 :<

2)

7W

'M

;Y


v<

o_

z

o-Z

t>

aic0

? 1-

co

J

-

=

o

z

dZ o{

u o

+<

f-

z o-

U)

lrJ @

a

t u (L

f z F f, E Y U'

o ft

J

rO

[J

Y

tl

f4

z ct

f

z (o tr.

( ?,

an

zf

il3

U)

==.

ig3

N

iH"6 z

tt o

oz

F

I Pemerlntah Kabupaten

@

Sr 'I

'"2

J

9s

o> l<

z E

o u

z J

z

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL qz

J UKN IS PnA TGA

NA,A N A

pB p TA 2 OOG

@

E. AKUNTANSI KEUANGAN

1.

DAERAH

JURNAL Buku Jurnal yang dikerjakan terdiri dari

:

Jurnal Penerimaan Kas yaitu merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggoiongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerirnaan

kas seperti penerimaan kas dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lainlain pendapatan yang sah, pinjaman atau tagihan piutang. Dalam Jumal Penerimaan kas diisi dengan

-

:

Kolorn pertama tanggaltransaksi atas kejadian penerimaan kas

Kolorn kedua kode rekening lawan yaitu kode rekening atas'obyek penerimaan dari mana

-

Kolom ket;ga uraian atas nama

penerimaar'r

r

Kolom keempat nomor bukti dari referensi mana (STS, SSPD atau dok'rmen lain)

-

Kolorn kelima jumlah

penerimaan

'

Kolorn keenam angka atau jumlah berjalan (akumulasi)

Jurnal Pengeluaran kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi

atau kejadian yang

mengakibatkan terjadinya

pengeluaran kas misalnya pengeluaran kas untuk belanja, pembayaran hutang ataut penyertaan modal. Dalam Jumal Pengeluaran kas diisi dengan

-

:

Kolorn pertama tanggaltransaksi atas kejadian pengeluaran kas Kolorn kedua kode rekenrng lawan yaitu kode rekening atas obyek pengeluaran

dari nrana Kolom ketiga uraian atas nama pengeluaran kas

'

Koloin keempat nomor bukti pengeluaran kas seperti kwitansi, SPM atau dokumen lainnya.

-

Kolorn kelima jumlah kas yang dikeluarkan Kolom keenam angka atau jumlah berjalan (akumulasi)

Jurnal Umum merupakan buku yang digunakan untuk mencatat

dan

menggolongkan transaksi atau kejadian yang tidak mengakibatkan te,'jadinya penerimaan dan pengeluaran seperti penerimaan donasi berupa aktiva tetap, pembelian barang secara kredit (hutang). a

Dalam Jumal umum diisi dengan.:

-

Kolorn pertama tanggaltransaksi atas kejadian kas

Kolorn kedua kode rekening lawan yaitu kode rekening atas obyek kejadian yang dicatat

I

Pemerlntah Kabupatart Pontlanak, Tahun Anggaran 2oo6

HAL

98

\

JUKNIS PEIAIGANAANAPBD TA 2006

Kolom ketiga uraian atas nama rekening sesuai dengan kode rekening Kolom keempat referensi dan nomor bukti memorial Kolorn kelima jumlah uang rekening yang di debet Kolorn keenan jumlah uang rekening yang di kredit

2.

BUKU BESAR

Buku Besar merupakan buku untuk mencatat untuk masing-masing kode rekening dan nama rekening sampaidengan obyek kegiatan. Buku Besar Penerimaan diisi dengan cara

-

:

Kolon pertama tanggaltransaksi atas kejadian keuangan Kolorn kedua nomor iefererrsi buku jumal penerimaan kas Kolom ketiga nomor

t

-sTS

-

Kolom keempat uraian / penjelasan singkat transaksi keuangan yang diposting

Kolom kelima debet atas jumlah uang yang berdasarkan buku jurnai yang berada di debet

-

Kolont keenam kredit atas jumlah uang yang berdasarkan buku jumal

),arng

beraoa di kredit.

-

Kc'lor't ketujuh saldo yang merupakan penjumlahan akumulatif darijr-rmlah saldo

awallika ada, jumlah debet dan jumlah kredit. Buku Besar pengeluaran diisi dengan cara

-

:

Kolom pertama tanggalt"ansaksi atas kejadian keuangan Kolom kedua nomor referensi buku jumal pengeluaran kas Kolonr ketiga nomor SKO dan tanggalnya Kolonr keempat nomor SPM dan tanggalnya Kolom kelima nomor cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Umunr Daerah.

-

Kolom keenam uraian / penjelasan singkat trnsaksi keuangan yang diposting.

Kolom ketujuh debet atas jumlah uang yang berdasarkan bul
-

Kolont kedelapan kredit atas jumlah uang yang berdasarkan buku jurnal berada di kredit.

3.

Kolom kesepuluh saldo yang merupakan penjumlahan'akumulatif dari jurnlah saldo awaljika ada, jumlah debet dan jumlah kredit.

BIJKU BESAR

PEMBANTU

iI

Buku Besar Pembantu merupakan catatan akuntansi yang fungsinya memberikan inf
I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL es

JUI
2006

Buku Besar Pembantu diisi dengan cara

-

Nama dan kode rekening pada buku

:

besar

\

Unit kerja Kode unit kerja Kolor,r pertama tanggaltransaksi atau kejadian keuangan

Kolom kedua, ketiga dan keempat nama dan kode rekening buku besar pernbantu dan jumlah uangnya

4.

Kolorrr kelima total hasil penjumlahan horizontal pertanggal

NERACA

Neraca nrerupakan suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenaiAset, Kewajiban dan Ekuitas dana pada tanggal.tertentu. Neraca terdiri dari

:

a. ASET (HARTA) 1). Aset lancar seperti

:

.

Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimilki unruk

dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi

:

1.1 Kas dan Setara Kas

-

Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Pengeluaran

l(as di Bendahara Penerimaan

_

1.2 Investasi Jangka Pendek

-

Deposito 3-12 bulan

Surat Berharga yang mudah dijual belikan

1.3 Piutang

-

Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang denda Piutang Penjualan Angsuran Piutang tuntutan ganti rugi

Piutang l-ainnya yang diharapkan dapat diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan

1.4

Persediaan

.

Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan uniuk digunakan.

I Pemerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2008

FIAL

too

JUI
ffii!

2). Aset Non Lancar Aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digun.rkan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar terdiri dari

:

2.1 Investasi Jangka Panjang

-

Investasi Non Permanen (dimiliki secara tidak bekelanjutan)

. '

Pembelian Surat Negara

Penanaman Modal dalar, Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga

-

'

Invest?si non permanen lainnya

Investasi Permanen (dimiliki secara berkelanjutan)

.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perusahaan Negara/Daerah,

Lembaga Keuangan Negara, Badan HukumMilik Negara, Badan lnternasional, Badan Hukum lainnya bukan milik negara.

2.2 Akttra tetap seperti

3).

:

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan

Jalan, lrigasi dan jaringan Aset Tetap Lainnya,

KonstruksidalamPengerjaan

Dana Cadangan

Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satuh tahun anggaran.

4). Aset non lancar lainnya seperti

-

:

Aset tak berwujud

Tagihan Piutang angsuran Aset Kerjasama dengan Pihak ketiga

b.

KEWAJIBAN

1). Kewajiban Jangka pendek seperti

:

Kewajiban yang diharapkan dibayar dalm waktu 12 bulan setelah tanggal penetapan, terdiri dari

I

Utang bunga

:

pinjaman

.

Utang jangka pendek dari pihak ketiga

Bagian Perhitungan fihak ketiga (PFK) Bagian lancar utang jangka panjang Utang jangka pendek lainnya

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HALI

o;

2). Kewajiban jangka panjang IVlerupakan kewajiban yang jangka waktu aslinya tebin

daii 12 bulan, entitas

bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang

dan maksud te;sebuit didukung adanya penjeadwalan kembali pembayaran yang diselesaikan sebelum Laporan Keuangan Kewajiban jangka panjang terdiri dari

c.

ter-hadap disetr-r1ui.

:

Utang Dalam negeri- Pemerintah pusat Utang Dalam negeri- Pemerintah Daarah lainnya Utang Dalam negeri- Lembaga l(euangan Bank Utang Dalam negeri- Lembaga Keuangan Non Bank Utang Jangka panjang lainnya

EKUI]-AS DANA terdiridari

:

1). Ekuitas Dana lancal

-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pendapatan yang ditangguhkan

Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus d;sediakan untuk pembayaran Utang jangka pendek

2). Ekuitas Dana Investasi

-

Diinvestasikandalam InvestasiJangka panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang

3). Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan

5. ARUS KAS Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi aset non keuangan, Pembiayaan dan Non anggaran.

a.

Arus kas aktivitas operasi Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di

masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar terdiri dari

I

:

Pemerlntah Kabupeten Pontlanek, Tahun Anggeren 2006

HAL ro:

1). Arus Kas Masuk

-

PenerimaanPerpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penerimaan Hibah

Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah Jan Investasi lainnya

-

Transfer masuk

2). A:'us Kas Keluar:

-

Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja lain/tak terduga

Transfer keluar

b. Arus kas dari aktivitas

investasi Aset non Keuangan

Mencerminkan penerimaan dan perrgeluaran kas bruto dalam rangka perolehbn dan pelepasan Sumber Daya Ekonomi yang bertujuan untuk rneningkatkan dan

mendukung pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat

di masa yang

akan

datang

Terdiri dari

:

1). Arus kas masuk:

-

Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset lainnya

2). Arus Kas Keluar:

c.

Perolehan Aset tetap Perolehan Aset lainnya

Arus kas dari aktivitas Pembiayaan Mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau surflus'anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim -Pernerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Terdiri dari

I

:

Pemerlntah Kabupaten Pontlenak, Tahun Anggaran 2006

HAtr

o:

1). Arus kas masuk:

-

Penerimaan pinjaman

Penerimaan Has;l penjualan surat utang Negara. Penerimaan dari Divestasi Penerimaan Kembali Pinjaman Pencairan Dana Cadangan.

2). Arus kas keluar:

-

Penyertaan Modal Pemerintah Pembayaran Pokok Pinjaman Pemberian Pinajaman Jangka panjang Pernbentukan Dana Cadangan

d. Arus Kas dariAktivitas non Anggaran Mencerminkan Penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang

tidak

mempengaruhi Anggaran pendapatan, belanja dan Pembiayaan Pemerintah.

Terdiri dari

:

1). Arus kas masuk: Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

-

Kiriman Uang Masuk.

2). Arus kas keluar:

-

I

I

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (pFK) Kiriman Uang Keluar

e.

Kenair
f.

Saldo awal kas

g.

Saldo akfrir kas

Pemerlntah Kabupaten Ptntlanak, Tahun Anggaran 2006

HAh.o+

PEMERIN'I-AH KABUPATEN PONT]ANAK

JURNAL PENERIMAAN KAS TANGGAL 1

EF-Err

t-AwAN | 2

-

__ 3

REF 4

JUMLAH

AhUMI.,LASI

c

--IEPI--

HAL I05

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

JURNAL PENGELUARAN KAS TANGGAL 1

KODE REKENING

URAIAN

REF

2

3

4

JUMLAH

AKUM

(Rol I

6

t

Anqqaran 2006

HAL. r06

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

JURNAL UMUM KODE REKENING

URAIAN

2006,

KREDIT

HAL

107

z =: tv <.

iii < =E ii'i <

o-(9

n/o

=z d< uz m3 h=s

I Pemerlntah Kabupaten

Pontlanak, Tehun Anggeran 2006

HAL 108

I I

cfl."

l

I

z

x.: JZ

ut<

ou. z< luo &o uz

fr= m= 3< YF

. f,

m

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 20Oo

HAL i09

OEMERINTAH KABUPATEN PON] IANAK

Kode Rekenlng BB:

BUKU BESAR PEMtsAIUTU

SATUAN KERJA KODE UNIT KERJA

NAMA KODE REKEI{ING

I

NAMA KODE REKENING

Pemertntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

TOTAL

HnL I to

JUKNIS PErJtcsAN.rAN APBD TA 2006

NERACA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK 31 DESEMBER........ NO

URAIPN

20x1

20x0

2

3

4

x)fi

;cc(

no(

)oc(

XXX

)oo(

)oo(

nx

)ofi

X{X

)oo(

xxx

1

ASET ASET LANCAP Kas di Kas D;rerah Kas di Benrlahara Pengeluaran Kas di Bendaharan Penerimaan Piutang Pajak Piutang Retribusi Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainny.: Bagian lancar tagihan penjualan angsuran Bagian lancar Tunfutan Perbendaharaan Bagian Lanear Tuntutan ganti rugi \ Piutang lainnya Persediaan

Jumlah Aset Lancar INVESTASI JAIJGKA PANJANG lnvestasi non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya Investasi daram Surat Utang Negara Investasi daiam Proyek Pembangunan Investasi norr permanen lainnya

no(

rXX

)0(X

X(X

XXX

X)(X

)oo(

)cx

)oo(

,&<

x)O(

Yx]I

)oo(

xxx

xxx

XXX

no( xxx

rxx

XXX

x)x

XX\

xxl XXX

noi nJ(

xxx

xtJ'.

xxx xxx

X)c(

x_rc(

XXX

xxx

xxx

xxx

rXX

)00(

Jumlah lr,vestasi Non permanen lnvestasi Pernranen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Investasi permanen lainnya

Jumlah lnvestasi Permanen Jumlah Investasi Jangka Panjang ASET'I'ETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, lrigasi oan jaringan Aset Tetap lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Akumulasi Penyrsutan

XXX

)oo(

no(

)o(x

XXX

nry

)1fi

X)o(

'nrx

(loo<)

(xro<)

Jumlah A,setTetao

x)o(

X)x

DANA CADANGAN Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan

xxx

)oo(

xxx

XXX

ASET LAINNYP. Ta gihan Penjualan Angsuran Tunfutan Perbendaharaan

t )00(

)?.1

)Ofi

X)CY

Tuntrtan Gant Rugi

)oo(

\xx

Kemitraan dengan pihak Ketiga Aset tak berw.rjud Aset lain-lain

)oo(

.

I

XXX

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET

Pemerlntah Kabupaten pontlanak, Tahun Anggaran 20O6

xlc(

\n

xxx xxx

XXX

frfi xxx

xxx

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANG KA PENDEK Utang Perhitu,rgan Fihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian lancar Utang Dalam Negeri - Pemetintah Pusat Bagian lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah lainnya Bagian lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Bagian lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan bank Bagian lancar Utang Dalam Negeri- Obligasi Bagian lancar Utang Jangka Panjang lainnya Utang jangka pendek lainnya Ju:nlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam )'legen - Pemerintah Pusat Utang Dalam l.,legeri - Pemerintah Daerah Lainnya Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank Utang Dalam Negeri - Obligasi Utang Jangka Panjang lainnya Jumlah Kewajiban Jangka Panjang

Xn(

)o(Y

xxx

x(x

)oo(

XXX

)ofi

xn(

xfi

\XX

)ofi

x^1(

xxx

xYx

x.xx

x)o(

)ofl

XYX

xxx

xxx

X)X

nc(

XXX

)oo(

xxx

So(

oo(

)oo(

XXX

)oo(

XXX

xtx

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DAN,\ LANCAR Sisa Lebih Perhitungair Anggaran (SILPA) Cadangan Pir,rtang Cadangan PerseCiaan Dana yang haius tJisediakan unfuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikarr dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang jangka panjang Jumlah Ekuitas Dana Inrrestasi

EKUI]AS DANA CADANGAN

' Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ek^"ritas Dana Cadangan JUh4LAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Pemerintah

rrx )oo(

xx](

)ocl

)OCX

)oo( XXX

)Ofi

LAPORAN ARUS KAS KABUPATEN PONTIANAK Untuk Tahun yang berakhir Sampai Dengan 31 Desember .......

URAIAN ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan liefibusi Daerah Pendapatan hasil pengelolaan kekayraan Daerah yang Dipisahl.an Lain-lain PAD yang sah Dana BagiHasilPajak Dana Bagi Hasil Su,nber Daya Alam Dana Alokasi Umum 'Dana A,lokasi Khusus Dana Otononri Khusus Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Darurat Pendapatan l-ainnya

)ofi

)00(

)ofi

XXX

xxx

XXX

XXX

)oo(

))o(

XTX

YW

)GX

nc(

x)O(

)oc,(

)o(x

XXX

XXX

)co(

)oo(

XXX

)oo(

ARUS KELUAR KAS Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah

Banfuan Sosial Belanja Tak Tersangka Bagi HasilPajak

no(

'nc(

)o(X

XX(

)ofi no(

v'xx

xn

)oft

)oo(

xxl xlx

)ofi

x'Xx

x)'x

gx__

)oo(

)ofi

xxx xxx no(

xxx

)xx

xn

XXX

)oo(

(xx

Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KELUAR KAS Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, lrigasi dan jaringan Belanja Aset l-etap lainnya Jumlah Arus Keluar Kas

XXX

)oo(

Jumlah /.rus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARIAKTIVITAS INVESTASIASET NON KEUANGAI\ ARUS MASUK KAS Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan . Pendapatan Penjualan atas Jalan, lrigasi dan jaringan Pendapatan Fenjualan atas Aset Tetap lainnya

xx,(

xxx

Jumlah Arus Masuk Kas

xlc(

)ocx

ro(

I,)CX

)oc( XXX

)ofi

v)0(

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi ARUS KAS DARIAKTIVITAS PEMBIAYAAN ARUS MASUK KAS Pencairan Da,ra Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pinjaman Dalam Negeri - l.embaga Keuangan Non Bank Pinjaman Daram Negeri - Obligasi Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Jumlah Ants Masuk Kas

)oo(

no(

no(

xf(

XXX

)oo(

)oo(

xxt(

)0(x

XXY

,)c{x

)co(

xn(

XXX

)oo(

xxx

XXX

XXX

xxx

re URAIAN ARUS KELUAFI KAS Pembenfukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Pembayaran pokok Pinjaman Delam Negeri - Lembaga Keuangan Bank Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan buka Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi Pernbayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - lainnya Pemberian Pirtjaman Kepada Petusahaan Negara Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Jumlah Anrs Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitrs Pembiayaan

xxx

XXX

)oo(

)oo(

xn

)cc(

)oo(

)oo(

no(

xxx

)OCX

r^x

)oo(

)ccl

)oo(

no(

)oo(

XXX

nx XXI

xxx

ARUS KAS DARIAKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS KAS MP.SUK Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Masuk Kas ARUS KAS KELUAR Pengeluaran Perhitungan Fihak Keliga (PFK)

Jumlah Anls Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas lionanggaran Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas

Saldo,Akhir Kas

1t4

JUKNIS PEIAT<SAN.IA'9 APBD TA 2006

F.

MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN/PEKERJAAN BARANG DAN JASA Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mempedomani Keppres B0 Tahun 20C3 j.o Keppres Ncrmor 61 Tahun 2004. Bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten pontianak ditetapkan bahwa pada setiap Satuan kerja perlu dibentuk Panitia/pejabat pengadaaan Barang/jasa dan Panitia Pemeriksa Barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Panitia / Pejabat Pengadaan Barang / jasa

a.

Panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,00. Untuk pengadaan sampai dengan nilai Rp. 50.O0O.OO0,OO dapat dilaksanakan oleh Panitia/pejabat pengaCaan.

b.

-

Panitia pengadaan berjumlha gasal/ganjil beranggotakan sokurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk pengadaan barang/jasa pemborongarr /ja5a lainnya sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 atau untuk pengadaan jasa konsultasi sar,rpai dengirn nilai Rp. 200.000.000,00

Untuk pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 atau untuk pengadaan jasa konsultasi clengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 jurnlah anggota minimal S (tima) orang.

c.

Komposisi Panitia pengadaan terdiri dari

-

:

Satu orang ketua merangkap anggota Satu orang sekretaris merangkap anggota

Anggota

d. Anggota

panitia pengadaan tediri dari unsur Pegawai negeri baik yang berasal dari Instansi sendiri maupun Instansiteknis lainnya yang memahami :

-

Tata cara pengadaan Substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan

e.

Pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami

2.

Ketentuan-ketentuan Perjanjian / Surat perintah kerja

/jasa

Panitia Perteriksa beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan dacat

kebutuhan.

Komposisi panitia te-rdiri dari

I

Substansi pekerjaan / kegiatan yang bersangkutan

lebih sesuai dengan

b.

:

Tata cara pengadaan

Panitia Pemeriksa Barang

a.

.

Hukum-hukum perjanjian / kontrak

.

:

Satu crang Ketua merangkap anggota Satu orang Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun AngEaran 2006

HAL

115

JUA.NI,S PEIA,GANAAN AF,ED TA

2006

G. KETENTUAN KONTRAK PENGADAAN BARANG / JASA

1.

lsi Kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut

a.

:

Para pihak:,,ang menandatangani kontrak yang meliputi ; nama, jabatan Car alam,at.;

b.

Pokok pekerjaan yang diperrjanjikan dengan uraian yang jelas rnengenai jenis dan jumlah barang / jasa yang diperjanjika,n;

c Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian; d. Nilai atau harga kontrak pekerjaan serta syaratsyarat pembayaran; e. Persyaratan dan spesifikasi taknis yang jelas dan terinci; f. Tempat dan jangka waktu penyelesaian / penyerahan dengan diserlai

jadual

waktu penyelesaian/penyerahan yang pasti serta syaratsyarat penyeraharrnya.

g.

Jaminan teknis

/

hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau keter.tuan

mengenai kelayakan;

h.

Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

i. j. k.

Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; Kete:rtuan mengenai keadaan memaksa;

Ketentuan mengenai kewajiban para pihak oalam hal terjadi kegagalan dalan, pelaksana an pekerjaan;

l.

Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja;

m. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggungjawab ganggLtan lingkungan;

n.

2.

Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan.

Para pihak menandatangani kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari

kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang/Jasa dan setelah Penyedia barang/jasa menyerahkan Surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang/jasa.

3. 4.

Untuk pengadaan jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan

Untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp. 5.000.000,00 bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran dengan materai secukupnya

5. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000,00 sampai

dengan

Rp.50.0(,t0.000,00 kontrak berupa Surat Perintah kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan

6.

Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 bentuk kontrak berupa kontrak p,engadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanan.

7.

Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK yang dikeluarkan Pimpinan instansi yang bersangkutan atau instansi lainnya.

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2oo8

HAL

11b

JUKNTS PEIA,GA |/AAN APBD TA

8.

2006

Kontrak untuk pekerjaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 50.000.000.00C,00 (lima puluh milyar) ditandatangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional

H. KETENTUAN

BIAYA PERSTAPAN DAN ADMINTSI'RASI PADA BELANJA MODAL SERTA BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAhI

Dalam penyusunan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) khusus belanja Operasi dan pemeliharaan (pekerjaan fisik) serta belanja modalterdiri dari komponen

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.

Administrasi

Komponen blaya persiapan adalah Perencanaan Teknis pekerjaan Kom ponen

iaya adminitrasi termasuk pen gawasan Teknis pekerjaan

b

Untuk pengadaan barang dan belanja operasi dan pemeliharaan yang bersifat ,ron fisik tidak diperlukan komponen biaya persiapan dan biaya adminsitrasi. Besaran masing-masing biaya sesuai klasifikasi sebagai berikut:

Klasifikasi/ Kelas

Perencanaan

Nilai

tertinggi

Kelas A

4 o/o

Kelas B

3

o/o

tertinggi

125.000.000

Dengan Klasifikasi pekerjaan sebagai berikut

1.

3

o/o

2

o/o

1.2. Rangi
Dari Pagu 75.000.000

Dari Pagu

:

. Termasuk kelas A : Termasuk kelas B

Jalan Gedung/Eangunan

3.1 Pembangunan Permane,r 3.2 Pembangunan semi permanen 3.3 Peningkatan/pemeliharaan

Termasuk kelas B

Saluran / Drainase

Termasuk kelas B

Pengairan / lrigasi

Termasuk kelas B

Dermaga / Steigher

Termasuk kelas B

7

Jaringan

Termasuk kelas B

8.

Terminal

Termasuk kelas B

4. 5. 6.

Keterangan

Jembatan 1.1. Rangl
2. 3.

Nilai

Pengawasan

I Pemerintah Kahupaten

Ponttanak, Tahun Anggaran 2008

Termasuk kelas A Termasuk kelas B

ll

HAL

I

JUKNIS

PEI-1,T<SANAAN APBD TA

2006

Untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berkaitan pengadaan barang dilengkaoi dengan

1.

Berita Acr,ra Pemeriksaan barang

2. 3.

Berita Acara serah terima barang

deng;an

:

Berita Acara Pembayaran

Sedangkan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang be:ka;tan dengan pengadaan jasa dilengkapi dengan :

1.

Laporan kemajuan pekerjaan

2. Berita Acara Kemajuan pekerjaan 3. Berita Acara serah terima pekerjaan 4. Berita Acara Pembayaran 5. Foto hasil (persentase) kegiatan/pekerjaan, minimal 2

lembar (khusus

untuk

pekerjaan fisik.

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggeren 2008

HAL i 18

JUKNIS pEr-4r<sAN,^AN ApBD TA 2006

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor

:

Pada hari ini .......... tanggal ........... bulan tahun kami panitia pemeriksa Barang/Jasa pada satuan Kerja...............yang dibentuk berdasarkan SK.......... Nomor . Tahun . Tanggal ., telah melakukan pemeriksaan dengan seksama terhadap:

a. Pekerjaan b- Kontrak / SPK

c.

d.

Nonror Tanggal

Biaya Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan

Rp........... Tanggal mulai Tanggal Selesai

dengan rincian sebagai berikut

NO

:

NAMA BARANG

BANYAKNYA

rarrnnrvcnlr,ti _l I

Catatan: a. Jenis Barang diuraiakan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak/SPK... ... b. Jika Perlu dapat dibuat dalam lampiran

I

I

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut di atas, Kami ... . . ( Mengenai keadaan / kondisi dan kelengkapan barang)

berkesimpulan

Demikian Berita Acara Pemeriksaan barang ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) irntuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Kepala Satuan Kerja

Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Satuan Kerja 1.

2. 3.

( ....,...............

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2008

4.

HAL

l19

t

l3ERtTA ACARA SERAH TERTM/\ BARANS

Nomor

Pada hari

ini

Tanggal

bertanda tangan dibawah

1.

ini

Bulan

.

kami yang

... ..Tahun

:

Nama

Jabatan Alamat Kant'tr

Penyedia Barang

: :

Yang selanjutnya disebut 2,

:

Nama : Jabatan : Alamat Kantor :

PIHAK PERTAMA

-) !-

Bendaharawan Barang

Satuan Kerja

I

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Berdasarkan : 1. Kontrak / SPI<

:

2.

:

Berita Acara Perneriksaan Barang

Nomor Tanggal Nomor Tanggal

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHI K KEDUA telalr menerima dari PIHAK PERTAMA pekerjaan Dengan rincian sebagai berikut : NO

NAMA BARANG

a. Jenis Barang

KETERANGA N

diuraikan sesuai dengan

yang tercantum dalam Kontrak

b.

B,qNYAKNYA

BA

Pemeriksaan Barang Jika perlu dapat dibuat dalam lampiran

__l

Sem.uabarangtersebutdiataste|ahditerimadalamre@ Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dalam rangkap dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA Yang Menerima

6 (enam) untuk

PIHAK PERTAMA YanE Menyerahkan

MENGETAHUI, KEPALA SATUAN KERJA

I

Pemerlntah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

t20

J UKNTS PE U'EA NAA N

A PB

D TA 2OA 3

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pekerjaan

Lokasi

:

Nomor

:

Pada hari

:

Tanggal

ini

Tanggal

ini

bertanda tangan dibawah

:

Bulan

......Tahun

kami yang

:

: -)

1. Nama i?j,X5,n^un,"t"

; I

Kepara satuan Kerja

Yang selanjutnya disebu*Jebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

': Jabatan Alamat Kantcr :

--l

I

penyeclia

Barang/Jasa

.

I

Yang selanjutnya disebft(ebragai PIHAK KEDUA

A.

berdasarkan 1. Kontrak i : 2. Berita Acara Kemajtran Pekerjaan : 3. Berita Acara Serah serima Pekerjaan 4. Sumber [)ana 5. Lama Pekerjaan 6. Lokasi :

SPK

B. Sesuai dengan pasal ..... Kontrak / SPK

Nomor

KEDUA bernak menerima pembayaran angsuran

/

Tanggal ke

termin

maka PIHAK

dari

Pll-1AK

PERTAMA dengan perincian sebagai berikut: 1. Perhitungan Pembayaran : a). Nilai Pekerjaan s/d BAP ini b). Nilai Pekerjaan s/d BAP yang lalu c). Nilai BAP ini (a)- (b) 2. Potongan - potongan a). Pajak - Pajak b). Pengambilan Uang muka 3. Jumlah Pembayaran

C. PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA sepakat atas jumlah pada Bank atas dan dibayarkan ke Rekening Nomor

Demikian Berita Acara Pembayaran

ini dibuat dalam rangkap 6

dipergunakan seperlunya.

;)IHAK KEDUA

:

(Per ryedia Barang/Jasa)

(..

I Pemerlntah Kabupaten

(

Enam

)

untuk

PIHAK PERTAMA (Kepala Satuan Kerja)

,...........)

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL I2I

JUKNTS PELA'GANAAN APBD TA

2006

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN Ncmor Minggu Ke T

Pekerjaan Lokasi Tahun 1.

Telah melaksanakan Pekerjaan u ntuk a. Pekerjaan b. Lokasi c. Dinas / lnstansi d. DASK e. Pelaksana f. Kontrak / SPK g. Biaya Pelaksanaan h. Terbilang i. V/aktu Pelaksanaan

:

: : : :

Nomor Tanggal

Nomor Tanggal Rp......

Tanggal Mulai Tanggal Selesai

2. Pelaksanaan tersebut JENiS PFKERJAAN

% BOBOT PEKERJAAN

% KEMAJUAN PEKERJAA

% TOTAL PRESTASI PEKERJAAN

N

JUMI-AH

I PemeTlntah Kabupaten

Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAl

r2z

JUI
2006

Kemajuan Pekeijaan telah mencapai Prestasi Pekerjaan Sebesar ..... o/o ( .. ... ... .) Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat diperg unakan seperlunya.

DIPERIKSA OLEH

:

PANITIA PEMEFIIKSA BARANG/ JASA KETUA

PENGAWAS TE:KNIS ( KONSULTAN )

DISETU"IUI OLEH : KEPALA SATUAN KERJA

f;;;;'-rtnt"hK'bup.turm

HAL

123

JUK.NTS PELAT<SANAAN APBD TA

2006

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN UNTUK PEMBAYARAT{ ANGSURAN

Pekerjaan

Nomor

:

Lokasi

Tanggal

:

Tanggal

Pada hari ini..... ini :

-)

1. Nama Jabatan Alamat

... Tahun......, kami yang bertanda tangan dibawah

I

Kantor

Kepala Satuan Kerja

-

:

)

Yang selanjrrtnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

:

Jabatan Alamat Kantor

: :

Ij

Kontraktor / Konsultan

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Dengan ini menyatakan

1.

:

Kediua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa, untuk : a. Pekerjaan b. Lokasi : c. Satuan Kerja d. Dokumen Anggaran Satuan Kerja

e. Kontraktor Pelaksana f. Kontrak / -sPK

:

:

:

Nomor Tanggal Nomor Tanggal

g. Biaya Pelaksanaan

:

Rp.

h. Waktlr Pelaksanaan

Tanggal Selesai

:

Presentasi pekerjaan pelaksanaan telah mencapai kemajuan sebesar Persen)

2. 3.

: 100o/o ( seratus

Berdasarkarr Pasal 8 Kontrak / SPK Pelaksanaan tersebut butir 1 f diatas, dan prestasi yang dilaporkan , maka PIHAK KEDUA telah berhhk menerima dari PIHAK PERTAMA Sejumlah: .. - RP. 95 % X Rp. Kepada PIHAK KEDUA, telah dibayarkan : 1 ( satu ) kaliAngsuran pembayaran yaitu

...

:

a.Angsuranl(95%) b. Angsuran ll c. Angsuran ... Jumlah yang telah dibayarkan = RP.

I

Pemertntah Kabupatet; Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL IZ+

J UKNIS PEIA

4.

T<sA

NAA N A I,B D TA 2 OO

6

Pada angsuran pembayaran ini PIHAK KEDUA berhak dibayar sebesar: Rp.........

Terbila;rg:(......

..

)

Demikian Berita Acara kemajuan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap

6

(enam) untuk

dipei'gunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (KONTRAKTOR/KONSULTAN)

I Pemertntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran

2006

PIHAK PERTAMA (KEPAI-A SATUAN KERJA)

HAL I zs

2006

JUKNTS PEI-IIGANAANAPBD TA

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN Pekerjaan

Nomor

Lokasi

Tanggal

Pada hari

ini

Tanggal

bertanda tangari dibawah

1.

Nama Jabatan Alamat Kantor

ini

I ,l

l

:

:

Bulan

.....J'alrun

kami yang

:

:

>

't

Kontraktor/ Konsultan

)

Yang selanjrrtnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2.

Nama Jabatan Alamat Kantor

:i:

-

Kepala Satuan Kerja

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Kedua belah pih,ak berdasarkan : 1. Kontrak/SPK Nomor : ....... 2. Addendum Kontrak / SPK Nomor: 3. Lapoian Kemajrran Pekerjaan Nomor :.......

Dengan ini telah setl.rju dan sepakat untuk melakukan serah terima Pertama Pekerjaan Pelaksanaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : Pasal

1

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIFIAK KEDUA menerima dari PIHAK PER |AMA seluruh hasil Pekerjaan :

1. Pekerjaan

2.

Lokasi

3. Satuan Kerja

4.

DASK

Nomor Tanggal

I

Pemerlntah Kabupate,, Pontianak, lahun Anggaran 2006

HAL r zo

JUKNIS PEIAIGANAAN APBD TA 2006

Pasal 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud Pasal

Kontrak/SPK):

1 diatas terrnasuk

Bobot Pekerjaan %

melipurti

;'*l-

:5::L

( se;uar

--Total-:Prestasi Pekerjaan %

Jumlah

I

Pasal 3

Sesuai dengan Kontrak / SPK, maka PIHAK PERTAMA tetap bertanggung jawah aias segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu ( ....) hari kalender atau terhitung sejak 'fanggal Sampai tanggal... Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 6 ( erram ) urrtuk

diperquna kan sepe rlunya.

PIHAK PERTAMA (Kepala Satuan Kerja)

PIHAK PERTAMA (Kontraktor/Konsu ltan)

)

I

Pemerintan Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

HAL

tzl

Pekerjaan Lokasi

Satuan Kerja Kontraktor

Nomor Kontrak / SPK Tingkat Kemajuan

P,qNITIA PEMERIKSA/ PENGAWAS TEKNIS

I

Pemerintah Kabupaten Pontianak, Tahun Anggaran 2006

PENYEDIA BARANG/JASA

HAL 128

JUKNIS PELAI<SANAAN APBD TA 2006

KETEN UAN PEMBERIAN HONOR DAN PERUNTUKAN BIAYA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.

Ketentuan Pemberian Honor

a.

Pernberian honor kepada Pegawai Negeri Sipil paling tinggi bersurrber dari 2 (dua) kegiatan dalam Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada Unit Satuan Kerja masing-masing.

b.

Pengecualian terhadap ketentuan poin

-

a

di atas yaitu

:

Bupati, sebagai Kepala Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas

,Jan

wewenang meminnpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'

-

Wakil Bupati yang membantu Kepala Daerah dalam Pemerintahan

-

Daerah.

menyelenggaraltan

i

Sekretaris Daerah, yang mempunyai fungsi sebagai koordinator pelaksanetan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

.

Asisten Sekretaris Daerah, berlaku dalam lingkungan keasistenan masi,rgmasing.

-

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan anggota tim suatu kegiatan dalam Belanja Operasi dan Pemeliharaan

di luar kegiatan Satuan Kerja Pegawai l'lege:i

Sipil

yang bersangkutan.

2.

Ketentuan Peruntukan Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia

a.

Penyediaan Kode Rekening Pengembangan Surnber Daya Manusia pada pos Badatt Kepegawaian Daerah khususnya pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan TeKnis

Fungsignal diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil

di

lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pontianak.

b.

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada poin

pendidikan seperti antara lain

:

a yang berkualifikasi

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan,

Keuangan, Kearsipan, Pengairan dan sejenisnya.

c.

Sedangkan kegiatan pengembangan sumber daya manusia diluar kualifikasi penclidikan seperti antara lain Seminar, Lokakarya, Simposiunr, Sosialisasi,

In

House Training dan sejenisnya menggunakan rekening pengentbangan suntber

daya manusia pada pos Satuan Kerja masing-masing.

d.

Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran berbasis kinerja, maka tidak diperkenankan adanya sratu kegiatan dibiayai dari dua rekening pada dua Satuan Kerja. Conroh

:

Pegawai Negeri Sipil mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

tertentu, biaya setoran menggunakan rekening yang tersedia pada pos Badan Kepegawaian Daerah (Pengembangan Sr:rnber Daya Ma,nusia), biaya perjalanan dinas dan lainnya menggunakan pos pada Satuan Kerja Yang bersangkutan.

tI Pemerintah

Kabupater: Pontianak, Tahun Anggaran 2006,

HAL

129

LAMPIRAN

II

PERATURAN BUPATI PONTIANAK TAHUN 2006 NOMOR : TANGGAL : JANUARI 2006

]ENTANG

:

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

AI.]GGARAN KABUPATEN

PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

A.

HONORARIUM PEGAWAI BESARAN (Rp)

URAIAN

HONORARIUM STAF ADMINISTRASI A. SARJANA (S.1)

SOO.OOO,OO

PER ORG / BULAN

B. DTPLOMA (D-il|)

45O.OOO,OO

PER ORG / BULAN

C. SLTA

4OO OOO,OO

PER ORG / BULAN

D. SLTP / SD

35O.OOO,OO

PER ORG / BULAN

350

OOO,OO

PER ORG / BULAN

sCO.OOO,OO

PER ORG / BULAN

25.OOO,OO

PER ORG / BI.JIAN

HONORARIUM PETUGAS KHUSUS LAINNYA

HONORARIUM TENAGA P;NDIDIKAN

A. GURU KONTRAK B, GURU TIDAK TETAP C. D.

GURU KUNJUNG

2OO.OOO,OO

KELEBIHAN JAM MENGAJAR

1.OOO,OO

PER PAKET / BUI-AN PER ORG / JAM

HONORAR I UM TENAGA KESEHATAN

A. B. c. D.

DOKTER SANGATTERPENCTL.)

1.75O.OOO,OO

PER ORG / BULAN

DOKTER TERPENCTL.)

1.500

PER ORG / BULAN

DoKTER BTASA.)

1.OOO.OOO.OO

PER ORG / BULAN

TOO.OOO,OO

PER ORG / BULAN

BIDAN

OOO,OO

") KRITERIA AKAN DIATUR DENGAN SK TERSENDIRI

B.

HONORARIUM KEGIATAN LAINNYA Besaran honorarium Tim pada kegiatan lainnya disesuaikan dengan tingkat kewajararr atas dasar intensitas pekerjaan masing-masing unit kerja.

C.

INSENTIF BESARAN

URAIAN

PEJABAT STRUKTL'RAL DAN BENDAHARAWAN ESELON ll.a ESELON II.b ESELON lll.a ESELON ilt.b ESELON lV.a ESELON IV.b PEMEGANG KAS PEMBANTU PEMEGANG KAS

A. B. C. D. E. F. G. H.

PER ORANG PER ORANG 1.OOO.OOO.OO PER ORANG 75O,OOO.OO PER ORANG 4OO,OOO.OO PER ORANG 35O,OOO.OO PER ORANG l OO,OOO.OO PER ORANG 5O,OOO.OO PER ORANG

2.5OO.OOO,OO

1.5OO.OOO,OO

/ BULAN / BULAN / BULAN / BULAN / BTJLAN / BIJI,ANI / BULAIJ / BUI AN

TENAGA KESiHATAN RUMAH SAKIT DT. RUBINI

A.

MEDIS dr. SPESIALIS dr. tIMUM dT. JAGA

.

1.OOO.OOO.OO 35O.OOO.OO 75,OOO.OO

B.

PARAMEDISKEPIRAWATAN'

MtN. 65,000.00

-

MAX

.

95,000.00 PER oRG / BLN

C.

PEYS4ITTUPARAMEDIS'

MtN. 30,000.00

-

MAX

.

35,000.00 PER ORG / BLl,l

MtN. 50,000.00

-

MAX . 150,000.00 PER oRG / BLN

MtN. 15,000.00

-

MAX

MtN. 85,000.00

-

MAX , 150,000.00 PER ORG / Bl.N

3.

OPERATOR'IELKOM SETDA KAB. PONTIANAK'

4.

OPERATOR TELKOM KECAMATAN DI PONTIANAK'

WILAYAH

KAB

OPERATOR SISTEM MANAGEMENT KOMPUTERISASI' o

PER ORANG / BULAN PER ORANG / BULAN PER ORANG / BULAN

PIKET POLIST PAMCNG DRAJA A. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PENANGGUNG JAWAB UANG MAKAN UANG PIKET WAKIL PENANGGUNG JAWAB UANG lvrAKAN UANG PIKET ANGGOTA UANG MAKAN UANG PIKET

.

75.000.00 PER OnG / BLN

-

12,500.00 PER ORG / l-lARl 10,000.00 PER ORG / HAR,

. . -

12,5OO.OO PER ORG

B. KECAMATAN DIWILAYAH KAB. PONTIANAK UAI.IG MqKANI

. .

UANG PIKET

PEJABAT KPU SEKRETARIS KEPALA SUB BAGIAN

.

STAF PNS NON STRUKTURAL DAN NON FUNGSIONAL

1O,OOO.OO

/ HARI PER ORG / HARI

12,5OO.OO PER ORG 7,5OO.OO PEFI ORG

/ HARI / HARI

6,000.00 PER ORG / MAKAN 4,OOO.OO PER ORG / HARI

1,OOO,OOO.OO 4OO,OOO.OO lOO,OOO.OO

PER ORG / BULAN PER ORG / BUTAN PER ORG / BULAN

-) TERGANTUNG PADA INTENSITAS PEKERJAAN MASING.MASING

C.

LEMBUR URAIAN

LEMBUR

A. UANG MAKAN B. UANG LEMBUR PERJAM D.

BESARAN

12,500.00 10,000.00 2,500.00

STDANG PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH BESARAN

UNTUK 1 (SATU) KALI SIDANG

f;"-"rn"nx"oron.ffi

15.OOO,OO PER ORANG

HAL

131

JUKNIS pEt-Ar<sAN/rAN AqBE TA 2006

E. PERJALANAN

SATUAN BIAYA UAI.IG HARIAN

NO.

GOL. IV

- Mempawah -

Kapuas Hulu

- Mempawah

Sintang

-

- Memoawah-Landak - MemDaw-dh - Elenol(avano - Memoawah-Sambas

- Mempawah - Sinql€wanq Memoawah

C.

-

Kota Pontianak

KE IBUKOTA NEGARA 1. Penqinapan + Makan 2. Uano Saku 3. Anqkutan Setempat 4. Biaya Transportasi - Pontiarrak-Jakarta

- Cengkareng

-

Perwakilan KB

Ro.

200.000.00

C. Anokutarr Setemoat D. Biava Transportasi (PP) Mempawah - Padang Tikar

- Mempawah - Kubu Mempawah -Tere4tqqg

Mempawah - Sui. Ambauang Mempawah - Kuala Mdr. B Mempawah - Sungai Kunyit - Mempawah -Toho - Mempawah - Sunqai Pinvuh Mempawah - Siantan Mempawah - Rasau Jaya Memoawah - Sunqai Kakap - Memoawah - Teluk Pakedai - Memoawah - Sunoai Rava

2. 3.

Rp.

Ro. 25.000.00 Rp. Rp. 25.000,00 Rp. 75.000.00 Rp. Rp.

200.000,00 25.000,00 25 000,00

Rp. Rp.

Ro.

175 00QQQ

25.000,00 25.000,00 75.000.00

'190.000.00

Rp. Rp.

25.000,00 25.000,00

L.

I

uvL_

I

|

q

Ro 150.000.00 [p,]]!qqqo,c(l Rp 20,0q0,0q Rp. 10,,0q1-!q Rp. 25.000,00 Rp. 25 000.,C0 Bs-Zq.oqq,lq 8p-4.99-q,9-q Rp.

Rp. Ro.

180.000,00 &r.170.0C0.,t_q 10.0C0,00 Rp. 1.0-!Q9,0rl

25.000.00

Rp.

25.000.,0Q

Rp.1.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp.1.200.000.00 Rp. 650.000,00 Ro. 650.000.00 Rp. 650 000,Jq Rp. 150.000,00 Rp. 150 000,00 Rp. 150.000,00 Ro. 200.000.00 RD. 200.000,00 Ro. 200 000.00 Ro. 100.000.00 Rp. 100.000,00 Rp. 100-000,00 Rp. 100.000.00 Rp. 100.000,00 Ro. 100.000.00 Rp. 100.000,00 Rp. '100.000.00 Rp. 100.000,00 75.000,00 75.000,00 Rp. 7 5-q0!,0q 75.000,00 75.100,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00

Rp.1.200.000,00

Ro. 650.000.00 Ro. 150.000.00 Ro. 200.000.00 Ro. 100.000.00 Rp. 100.000,00 Ro. 100.000.00

Rp. Rp.

Rp. Rp.

Rp. 250 000,00 Ro.

Rp. Rp.

225.000.00 25.000.00 50.000,00

Rp. 25.000.00 Rp. Rp. 50.000,00 Rp.

Ro.

Rp.

200.000.00 Rp. 175 000.,0J 20.000.00 Rp. 10.000.,00

Rp. Ro.

50.000.00

Rp.

50.000.,00

Rp.1.500.000,00 Rp.1.500.000,00 Rp.'1.500.000,00 Rp.1.500.000,30 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 400.000,00 Rp. 250.000.00 Rp. 250.000.00 RD. 250.000.00 Ep. 250 000,C0

DALAIV DAEFiAFI/ KECA,\4ATANI

A. Penginapan + Makan B. Uanq Sal(u

Keterangan

\,\J

4

KELUAR DA;RAH A. KE IBUKOTA PROPINSI 1. Penqinapan + Makan 2. Uang Saku 3. Anokutan Setemoat 4. Biava Transrortasi B. KABUPAI EN LAIN DALAM PROPINSI KALBAR 1. Penqinapan + Makan 2.Uano Saku 3. Setempat 4. Biaya Tiansportasi (PP)

- Mempawah - Ketapanq - Memoawah - Sanooau

1.

GO.r- lll

z

1 1

DINAS

Rp.

Rp. Rp.

100.000,00 25.000,00 25.000,00

Rp. Rp. Rp.

75.000,00 25.000,00

2s.000,00

250.000,00 Rp. 250.000,00 200.000,00 Rp. 200.000,00 140.000,00 Rp. 140.000,00 105.000,00 Rp. 105.000,00 125.000,00 Rp. 125.000,00 Rp. 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 /o.ooo,oo Rp 40 000,00 Rp 60.000,00 Rp. 60.000,00 Rp. 120.000,00 Rp.'120.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 120.000,00 Rp. 200.000,c0 Rp. 200.000,00 75.00.0,01 75.000,00

Rp, Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp.

Rp.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Rp.

25.000,00

Rp.

250.000,00

200.000,00 140.000,00 105.000,00 125 000 00

Rp. Rp. Rp Rp. Rp. Rp. Rp.

50.000,00 10.000,00

40.000,00 60.000,00

40 000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,00 200.000,00 75.000,00

Rp.

40.OrJ0.,00

Rp.

5.000,00 25.000.,00

Rp. 250.000,00 Rp. 200.000,c0 Rp. 14C.000,00 Rp. '105.000,C0 Rp. 12J.000,0C

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

40.000,00 60 000 l0 40.000,00 60.000,00 120.000,00 120.000,t'0 200 000,c0 75 000,/)0

Rp Rp.

:

Biaya Perjalanan Dinas Tetap untuk Pegawai Sopir Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan

Biaya transpot ke lbu Kota Propinsi Lain disesuaikan dengan Biaya Transport yang berlaku. Khusus Kecamatan pemekaran yang biaya transport perjalanan dinasnya belum diatur dalanl ketentuan ini pembiayaannya menyesuaikan dengan biaya transport Kecamatan induk.

HAL 132

JIIKNIS pEr-A,<sANA"4N ApBp TA 2t=@

F. STANDAR BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEDINASAN APARATUR URAIAN

NO

I

I

DIPLOMA

TINGKAT PENDIDIKAN STR,ATA SATU (S.1)

STRATA DUA

LUAR PROP. KALBAR

a. Biaya Kebe:'angkatan b. Biaya Hidup

c. Biaya Pemendokan d. Biaya Orkes e. Biaya Sewa Komputer

Rp. Min. '.1,. Mak. Rp. Min. Rp. Mak. Rp. Mak. Rp. Mak. Rp. Mak. Rp. Mak. Rp. Min. Rp. Mak. Rp.

f.

Biaya Buku

i. j.

Biaya Penr:lisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis Mak. Rp.

g. Biaya TTB h. Biaya PraKek Lapangan

Biaya k. Biaya l. Biaya m. Biaya n. Biaya o. Biaya

Penelrtian/Riset KKN Senrinar Wisuda Pemurangan Praktikum I

p. Biaya Kelengkapan Teknik

Mak. Rp. Mak. Mak. Mak. Min. Mak. Min.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Mak. Rp.

1.000.000,00 1.750.000,00 Min. 2.500.000,00 Mak. 1.750.000,00 Min. 2.500.000,00 Mak. 500.000,00 Mak. 1.750.000,00 Mak. 1.000.000,00 Mak. 1 00.000,00 Mak. 300.000,00 850.000,00

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

Mak. Rp Mak. Rp Mak. Rp 500.000,00 Mak. Rp 850.000,00 Mak. Rp 000.000,00 Mak. Rp

1.250.000,00 1.250.000,00

1

.

1.200.000,00

Rp.

2.250.000,00 Min. Rp. 3.000.000,00 Mak. Rp. 2.000.000,00 Min Rp. 3.000.000,00 Mak. Rp. 500.000,00

Mak.

Rp

2.000.000,00 Mak. Rp. 1.250.000,00 '125 000,00

Mak. Mak.

Rp. Rp.

2.000.000,00 l\4ek. Rp. .500.000,00 1.000.000,00

500.000, rJ0

3.500.000,00 3.500. 000,00 3 750.000,00 500 000,00 3.J00 000,00 1.750.000,00 ,150 000,00

3 000.c00,00

Rp.

3.500.300,00

850.000,00 Mak. Rp

2.000 000,c0 15C0.000,0c

1

1

Mak.

'1.500.000,00 2.

.000.000, 00

1.200 000,00

300.000,00 750.000,00 500.000,00 700.000,00

Mak.

Mak Min.

Mak.

Rp. Rp Rp. Rp.

1.500 000,00 750.000,r 0 2.000.000,0'.r

q. Biaya Pembuatan Laporan

z

1. Biaya Keberangkatan

Mak. Rp.

Mak. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2. Biaya Hidup Mak. 3. Biaya Pemor,dokan Mak. 4. Biaya Orkes Mak. 5. Biaya Sewa f(omputer Mak. 6. Biaya Buku Mak. 7. Biaya TTB Mak. 8. Biaya Praktek Lapangan Min.

llr.

750.000,00

300.000,00 Mak. Rp.

2.000.000,00 Mak. Rp. 2.000.000,00 Mak. Rp. 500.000,00 Mak. Rp. 1.500.000,00 Mak. Rp. 1.000.000,00 Mak. Rp.

400.000,00 2.250.000,00 2.2s0.000,00 500.000,00 2.000.000,00 I .250.000, 00

Ilp.

125 000,00

Mak. Rp. Mak. Rp. Mak. Rp. 500.000,00 Mak. Rp. 850.000,00 Mak. Rp. 300.000,00 Mak. Rp.

2.000.000,00

1

00. 000,0 0 Mak.

Rp. Mak. Rp.

300.000,00 850.000,00

\v.

1.000.000,00 850.000,00

Mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak.

Mak

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Rp.

\4a k

Rp

500.000,

Cr0

2.500.000,00 2.500 000,00 500 030,00 3.000.000,00 1.750.000,c0

150.r00 0c

9. Biaya Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis 0. Biaya Penelitian/Riset '1. Biaya KKN

2.Biaya

Semina.rr

3. Biaya Wisuda 4. Biaya Pemulangan 5. Biaya Praktikum

Mak. Mak.

|

Mak. Rp. Mak. Mak. Mak. Min. Mak.

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

300.000,00 750.000,00

Mak. Rp.

750.000.00

1

.500. 000,00

1

.000.000, 00 Mak.

Vak. Rp Rp.

850.000,00 Vlak, Rp '1.000.000,00 \4a k. Rp. 400 000,00 t4a k. Rp. \4in. Mak.

3.500. c00,00 3.000 0c0 00

Rp. Rp.

2.000. c00,00 1 500 000,00

500 000,00 750.0 )0,00 2.00c.000 00

6. Biaya Pembuatan

Laporan

Keterangan : 1. Bantuan Biaya Pendidikan Kedinasan STPDN disesuaikan dengan ketentuan Pusat.

I

2.

Standar Minimal dan maksimal untuk di luar Propinsi Kalimantan Barat disesuaikan dengan

3.

lokasi Perguruan Tinggi Mengenai Bantuan Wajib, disesuaikan dengan ketentuan dari masing-masing Peguruan Tinggi.

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

HAL 133

JUKNIS

G.

PELAT<SANAAN APBD TA

2006

STANDAR BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR

1.

DIKLAT STRUKTURAL URAIAN

NO IJI

KAB. PONTIANAK

1.

Tranport

TINGKAT PENDIDIKAN DAN LATIH DIKLAT PIM III DIKLAT PIM IV

Min.

Rp.

Rp. Min. Rp. Mak. Rp.

DIKLAT PIM

II

50.000,00

'150.000,00

Mak. 2. Tranport Pengajar/Panitia

N (DIKLAT

100.000,00

250.000,00

Uang Saku/Honor

a. Peserta

b. Pangajar/Panitia

Min.

Rp.

Mak.

Rp.

150.000,00

Min.

Rp.

50.000,00

Rp. Min. Rp. Mak. Rp. Mak.

4. Barrtuan Keperluan Diklat (rincian sesuai kebutuhan)

il

50.000,00

250.000,00 475.000,00 875.000,00

LUAR KAB. PONTIANAK (TBUKOTA PROPTNST) 'l

.

Tranoort Peserta

2. Uano Saku Peserta

Rp. Mak. Rp. Min.

Min. Rp.

100 000,00 '150.000,00

Min. Rp.

Rp.

150.0t0

1.500.000,00

Min Rp.

5.000.000,

Mak.

100.000,

Mak. Rp, 2.500.000,00 Mak. Rp. 6.000.000,

Min. Rp.

5.500.000,

Rp.

8.250.000,

Min. Rp.

1.300.000,

Bantuan Keoc'rluan Diklat

Min. Rp.

(rincian sesuai kebutuhan)

Mak. Rp. 3.900.000,00 Mak.

2 800.000,00

ill DILUAR PROP. KALBAR '1

.

Tranport Peserta

Min. Rp.

1.300.000,00

Mak. Rp. 2.500.000,00 Mak. Rp. 2.500.000, Uang Saku F)eserta

Min. Rp.

1.500.000,00

Min. Rp.

5.000.000

Mak. Rp. 2.500.000,00 Mak. Rp. 6.000.000, 3. Bantuan Keperluan Diklat (rincian sesuai kebutuhan)

I

Pemerlntah Kabupaten Pontlanak, Tahun Anggaran 2006

Min. Rp.

4.800.000,00

Min, Rp.

8.000.000,

Mak. Rp. 5.900.000,00 Mak. Rp. 10.750.000,

HAL 134

JUKNIS

2.

PELAT<SAN/LAN

A4BD TA 2OOo

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL TEMPAT DIKLAT

URAIAN ranport

DI PONTIANAK Min.

M

Tranport PengalarPanitia

Rp. Rp.

DILUAR PRoPINST

100.000,00

Min.

Rp.

1

150 000,00

Mak.

Rp.

2.250.0J0 00

Mak. Rp.

150.000,00 Mak

Min.

Rp.

1

00.000,00 Min.

Rp

Min.

Rp.

Mak.

Rp.

250.000,00 Mak

Rp

Mak.

Rp

.

300. 000,00

Uang Saku/llcnor

a. Peserta

Min.

Rp.

50.000,00 lMin

Rp

100.000,00 Min

Mak

Rp.

150.000,00 iMak

Rp

1

Min.

Rp.

50.000,001Min

Mak

Rp.

100.000,00 lMak

Min.

Rp.

- IMin

Mak

Rp.

-

Bantuan Keperluan Diklat

Min.

Rp.

Mak

Rp.

Bantuan Biaya Kesehatan

Min.

Rp.

Mak

Rp.

75.000,00 Mak.

b. Pangajar/Panitia

Penginapan

0c.000,00

Rp

1

25.000,00 Mak

Rp

150 000,00

Rp

Min.

Rp

Rp

Mak

Rp

Rp

50.000, 00 Min

Rp

1

00 000,00

lMak

Rp

100.000,00 Mak

Rp

150 000,t0

-

lMin

Rll

150.000,00 Mitt.

Rp

1

-

lMak

Rp

450 000,00 Mak

Rp

25.000,00 Min.

Rp

Min.

Rp

Rp

Mak

Rp

50.000, 00

1.000.000,00

Keteranqan Khusus Uang Saku dan Penginapan tempat Pelaksanaan Diklat di Pontianak dan di luar Propinsi dilrerikan perhari. :

I

HAL 135