PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka penanggulangan terhadap bencana di Kabupaten Pandeglang perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu; b. bahwa untuk terlaksananya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing 2
Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4); Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
3
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk selanjutnya disebut Kepala BPBD. 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Pandeglang. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) BPBD merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4 BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas sebagai berikut : a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
4
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraaan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana; d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya; f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha daerah, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; c. pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkahlangkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; d. pelaksanaan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi BPBD terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur pengarah; dan c. Unsur pelaksana. Bagian Kedua Kepala 5
Pasal 7 Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.
Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 8 Unsur pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala. Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Pasal 9 Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana; b. pemantauan; dan c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Paragraf 2 Keanggotaan Pasal 11 (1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD. (2) Anggota Unsur Pengarah berasal dari : a. SKPD terkait dengan Penanggulangan Bencana b. Masyarakat profesional yakni dari pakar profesional dan tokoh masyarakat. (3) Penentuan lebih lanjut Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Pasal 12 Jumlah anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 terdiri dari 5 (lima) Anggota dari Pejabat SKPD dan 4 (empat) Anggota dari Pakar Profesional dan Tokoh Masyarakat. Bagian Keempat Unsur Pelaksana Pasal 13 6
(1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala BPBD. Pasal 14 Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi : a. pra bencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana. Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian; b. pengkomadoan; dan c. pelaksana. Pasal 16 Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari: a. Kepala Pelaksana; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Sekretariat Unsur Pelaksana Pasal 17 Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 18 Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam : a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD; b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; 7
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana; e. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 20 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 21 Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam : a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Paragraf 3 Tugas dan Fungsi Seksi Kedaruratan dan Logistik Pasal 23 Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 24 Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam: a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 8
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. Paragraf 4 Tugas dan Fungsi Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 26 Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 27 Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana. Pasal 28 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam : a. perumusan kebijakan pascabencana;
di
bidang
penanggulangan
bencana
pada
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Pasal 29 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Pasal 30 Bagan Struktur organisasi BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 31 9
Pejabat Struktural pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V ESELON JABATAN DAN KEPEGAWAIAN Pasal 32 (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon IV.a. (3) Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. BAB VI TATA KERJA Pasal 33 (1)
Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
(2)
Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
(3)
Unsur pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.
(4)
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD.
(5)
Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 34
Pembiayaan setiap kegiatan pada BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN LAIN Pasal 35 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
10
Pasal 36 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 37 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 4 Oktober 2011 BUPATI PANDEGLANG, Cap/ttd
ERWAN KURTUBI Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 4 Oktober 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/ttd
ENDJANG SADINA BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011 NOMOR 31
11
