LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG,
Menimbang
: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu didirikan Badan Usaha Milik Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) Jo Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 2910); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -1-
-2-
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PANDEGLANG BERKAH MAJU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
-3-
2.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.
Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Pandeglang.
6.
Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju atau disingkat dengan PD. PBM.
7.
Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
8.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.
9.
Pimpinan PD. PBM adalah Direksi yang disebut Direksi PD. PBM.
10. Pegawai adalah pegawai PD. PBM. 11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. PBM. 12. Modal dasar adalah jumlah modal yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Pendirian BUMD dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 13. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit. 14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. PBM. 15. Tim Independen adalah tim yang keanggotannya maupun keputusannya tidak didasarkan oleh intervensi pihak lain. 16. Tahun Takwim adalah tahun kalender masehi. 17. Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para para pemegang saham (Pesero).
BAB II PEMBENTUKAN, NAMA DAN LOGO Pasal 2
-4-
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Bentuk Badan Usaha Milik Daerah bernama Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju atau disingkat dengan PD. PBM. Pasal 3 Logo PD. PBM ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas persetujuan DPRD. BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4 (1)
PD. PBM berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota kabupaten atau ditetapkan lain oleh Bupati dalam keadaan darurat seperti bencana alam, gempa, banjir, perang dan tsunami.
(2)
Dalam rangka pengembangan usaha, PD. PBM dapat membuka Kantor Cabang dan mendirikan anak perusahaan atau perwakilan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Bupati dan DPRD. BAB IV SIFAT, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 5
Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat: a. Memberi jasa; b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan c. Memupuk pendapatan.
Pasal 6 PD. PBM didirikan dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, menciptakan iklim ekonomi yang kondusif serta menjadi penggerak ekonomi daerah.
Pasal 7 PD. PBM didirikan dengan tujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya serta penunjang Pendapatan Asli Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. BAB V KEGIATAN USAHA Pasal 8
-5-
PD. PBM melakukan kegiatan usaha dalam bidang antara lain : a. Bidang Usaha Pekerjaan Umum; b. Bidang Usaha Pertambangan, Energi, Mineral dan Migas; dan c. Bidang Usaha Perdagangan umum dan jasa. BAB VI MODAL Pasal 9 (1)
Modal PD. PBM dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari APBD berupa kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)
Modal PD. PBM dapat ditambah dari : a. Penyisihan sebagai cadangan umum; b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan c. Pinjaman modal atau hibah dari pihak lain.
Pasal 10 Perubahan komposisi modal Pemerintah Daerah pada PD. PBM, baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, di atur dengan Peraturan Daerah.
BAB VII KEPENGURUSAN Pasal 11 Pengurus PD. PBM terdiri dari : a. Direksi; b. Dewan Pengawas; dan c. Kepala-kepala Divisi. Bagian Kesatu Direksi Pasal 12 (1) PD. PBM dipimpin oleh seorang Direktur Utama, dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Bupati dan Direktur-direktur bertanggungjawab kepada Direktur Utama. (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.
-6-
(4) Direktur Utama dalam mengelola perusahaan dapat menunjuk seorang Kepala Divisi untuk kegiatan tertentu.
Paragraf 1 Pengangkatan Pasal 13 (1)
Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
(2)
Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
(3)
Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
(4)
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Mempunyai latar belakang pendidikan minimal Sarjana (S1) sesuai dengan bidangnya; b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya, dengan penilaian baik; c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan; d. Batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun; e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; f.
Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba; dan
g. Bagi calon Direksi yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu jabatannya. (5)
Persyaratan tambahan sebagai calon Direksi diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(6)
Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Dewan Pengawas. Paragraf 2 Tugas dan Wewenang Pasal 14
-7-
Direksi dalam mengelola PD. PBM mempunyai tugas sebagai berikut : a. Memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan; b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan; c. Membina pegawai; d. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan; e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; f.
Melaksanakan kegiatan teknik usaha perusahaan;
g. Mewakili perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan apabila dipandang perlu; h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Laba/Rugi; dan i.
Menyelenggarakan rapat tahunan. Pasal 15
Direksi dalam mengelola PD. PBM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai; b. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi; c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati; d. Menandatangani neraca dan perhitungan Laba/Rugi; e. Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Bupati, DPRD dan pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.
Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD. PBM yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dan telah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
g. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD. PBM, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
Paragraf 3 Penghasilan dan Hak-hak Direksi Pasal 16 Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian. Pasal 17 (1)
Anggota Direksi PD. PBM diberikan Gaji pokok yang besarnya :
-8-
a. Direktur utama mendapatkan 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan b. Direktur paling banyak mendapatkan 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama. (2)
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang terdiri dari : a. Tunjangan Jabatan; dan b. Tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan perolehan laba tahun sebelumnya.
setiap tahun dari
(4)
Besarnya Tunjangan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PD. PBM. Pasal 18
(1)
Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi PD. PBM mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum berakhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama PD.PBM.
(2)
Anggota Direksi PD. PBM yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhir masa jabatannya mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan atas beban biaya tenaga kerja bulan berjalan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 19
(1)
Anggota Direksi PD.PBM memperoleh hak cuti yang berikut :
pelaksanaannya diatur sebagai
a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun; b. Cuti besar/panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. Cuti bersalin, selama 3 (tiga) bulan untuk Direktris; dan d. Cuti sakit. (2)
Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)
Anggota Direksi PD. PBM yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. PBM.
Paragraf 4 Pemberhentian Pasal 20
-9-
(1)
Direksi berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan.
(2)
Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); b. Karena Kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya; c. Melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan; d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun kepentingan Negara; f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3)
Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c, d, dan e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(4)
Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang rencana pemberhentiannya oleh Bupati.
(5)
Selama persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diputus, maka Bupati dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.
(6)
Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, dan e, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.
(7)
Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ke atas.
(8)
Apabila Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. Bagian Kedua Kepala Divisi Pasal 21
(1)
Divisi-divisi dipimpin oleh masing-masing seorang Kepala Divisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan usaha jasa produksi.
- 10 -
(2)
Pelaksanaan fungsi Perusahaan secara teknis operasional diselenggarakan oleh Divisi menurut tugasnya masing-masing.
(3)
Kepala Divisi bertanggung jawab kepada Direksi.
BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 22 (1) Pegawai PD. PBM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati. (2) Pengadaan Pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi pegawai yang telah ditetapkan. (3) Hak dan kewajiban Pegawai PD. PBM diatur oleh Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan PD. PBM. (4) Kedudukan hukum pegawai di lingkungan PD. PBM, diatur dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas persetujuan Bupati.
BAB IX DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 23
(1)
Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2)
Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.
(3)
Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah dan Anggota Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
(4)
Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Sehat jasmani dan rohani; b. Menguasai Manajemen perusahaan;
- 11 -
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; d. Menyediakan waktu yang cukup; dan e. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Dewan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (5)
Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
(6)
Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 24 (1)
Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)
Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan sesuai program kerja dan mampu memberikan pendapat dan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi serta memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 25
Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah; b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan perusahaan; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman; dan e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi. Pasal 26 Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- 12 -
c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah; dan d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.
Bagian Ketiga Penghasilan Pasal 27 Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari : a. Uang Jasa; dan b. Jasa Produksi. Pasal 28 (1)
Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(2)
Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
(3)
Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama. Pasal 29
(1)
Selain uang jasa, kepada Dewan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.
(2)
Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PD. PBM. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 30
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. b. c. d. e. f.
Atas permintaan sendiri; Meninggal dunia; Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya; Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan g. Habis masa jabatannya. Pasal 31
- 13 -
(1)
Apabila Anggota Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
(2)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas bagi Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan e.
(3)
Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun ke atas.
(4)
Apabila Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Dewan Pengawas yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 32
(1) Direksi dan Pegawai PD. PBM yang dengan sengaja maupun atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. PBM wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XII PENGELOLAAN KEUANGAN Bagian Kesatu Tarif Perusahaan Pasal 33 Tarif produk jasa tertentu yang dihasilkan oleh perusahaan ditetapkan dengan melihat harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi Perusahaan secara periodik, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali sesuai tingkat inflasi dan perubahan komponen biaya. Bagian Kedua Tahun Buku Pasal 34 Tahun buku Perusahaan adalah Tahun takwim.
- 14 -
Bagian Ketiga Anggaran Pasal 35 (1)
Anggaran merupakan rencana kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam nilai uang, mencakup pendapatan dan biaya serta penerimaan dan pengeluaran uang untuk aktivitas operasional dan investasi serta sebagai alat pengawasan atas kinerja program perusahaan.
(2)
Anggaran diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk disetujui berdasarkan program kerja perusahaan.
(3)
Anggaran merupakan alat indikator dari kemampuan atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perusahaan digunakan oleh Direksi sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan yang menuju kepada sasaran/target yang telah ditetapkan.
(4)
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, maka Direksi mengirimkan Rencana Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.
(5)
Apabila Bupati menolak sebagian atau seluruh Rencana Anggaran Perusahaan yang diusulkan oleh Direksi dan Direksi tidak mengusulkan kembali rencana anggaran untuk tahun buku baru, maka anggaran sebelumnya yang berlaku sepenuhnya.
(6)
Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas. Bagian Keempat Laporan Tahunan Neraca Rugi/Laba Pasal 36
(1)
Laporan tahunan Neraca Rugi atau Laba adalah merupakan media penyampaian informasi bagi manajemen kepada pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap operasional perusahaan serta sebagai alat pengendalian dan pengambilan keputusan.
(2)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direksi pada setiap akhir tahun anggaran dan diajukan kepada Bupati untuk disetujui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.
(3)
Laporan tahunan tersebut harus menyajikan informasi yang lengkap mengenai hasil kegiatan periode berjalan yang mudah dipahami oleh pemakai dan dapat diandalkan kecermatannya dengan dibuktikan oleh Neraca Rugi/Laba yang pelaksanaannya berpedoman kepada Sistem Akuntansi BUMD. BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 37
Dalam hal PD. PBM memperoleh laba bersih, maka penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut :
- 15 -
a. b. c. d. e. f.
Untuk dana pembangunan Daerah sebesar 55 %; Untuk cadangan umum sebesar 10%; Untuk sosial dan pendidikan sebesar 10%; Untuk jasa produksi sebesar 10%; Untuk sumbangan sebesar 8%; dan Untuk dana pensiun sebesar 7%. BAB XIII PERUBAHAN Pasal 38
(1)
PD. PBM yang telah didirikan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan nama Perusahaan Daerah, penggabungan dengan badan usaha lain, peleburan maupun pengambilalihan usaha lain.
BAB XIV PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI Pasal 39 (1)
Pembubaran PD. PBM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)
Pembubaran dilaksanakan melaksanakan operasional.
(3)
DPRD dapat mengusulkan pembubaran PD. PBM dalam hal perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun yang mengakibatkan nilai kekayaan bersih PD. PBM menjadi minus.
(4)
Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
(5)
Tata cara pembubaran dan likuidasi PD. PBM berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang berlaku.
apabila PD. PBM
mengalami pailit
dan
tidak dapat
BAB XV KERJASAMA Pasal 40 (1) Dalam melakukan usahanya, PD. PBM dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- 16 -
BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2010 Pj. BUPATI PANDEGLANG, Cap / ttd ASMUDJI HW
Diundangkan di Pandeglang pada tanggal 22 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap / ttd ENDJANG SADINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 NOMOR 9 Lan. Raperda Pendirian BUM D Revisi Akhir 2011
