LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 9 TAHUN 2008
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR
9
TAHUN 2008
TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PEMAKAIAN KANDANG, PEMERIKSAAN TERNAK DAN DAGING.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PANDEGLANG, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka penyediaan bahan pangan asal hewan yang halal, aman, utuh dan sehat, perlu dilakukan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemeriksaan Daging, Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan, Sewa Kandang dan Masuk Pasar Hewan serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemeriksaan Daging, Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan, Sewa Kandang dan Masuk Pasar Hewan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemakaian Kandang, Pemeriksaan Ternak dan Daging;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 4 Tahun 1986 Tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Tahun 1986 Nomor 5 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG dan BUPATI PANDEGLANG MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PEMAKAIAN KANDANG, PEMERIKSAAN TERNAK DAN DAGING.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Pandeglang; 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang peternakan; 5. Kesehatan Masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia; 6. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun hidup secara liar; 7. Ternak adalah hewan piara yang hidupnya, yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia; 8. Daging adalah bagian-bagian hewan potong yang disembelih termasuk isi rongga perut dan dada yang lazim dikonsumsi manusia; 9. Pemeriksaaan ternak (ante mortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan yang akan disembelih; 10. Pemeriksaaan daging (post mortem) adalah pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya setelah penyelesaian peyembelihan; 11. Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat dan dibangun oleh Pemerintah Daerah; 12. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas di rumah pemotongan hewan milik sendiri atau milik pihak lain atau menjual jasa pemotongan hewan; 13. Tempat lain yang layak adalah tempat yang sebagai tempat pemotongan hewan;
memenuhi syarat untuk digunakan
14. Kandang adalah suatu bangunan dalam rumah pemotongan Hewan yang berfungsi sebagai tempat penampungan atau istirahat ternak agar dapat dilakukan pemeriksaan ante mortem; 15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 16. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; 17. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi,
yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang; 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda; 23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan; 24. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retibusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; 25. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; 26. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemakaian Kandang, Pemeriksaan Ternak dan Daging dipungut retribusi. (2) Objek Retribusi adalah setiap penggunaan rumah potong hewan, Pemakaian kandang, pemeriksaan ternak dan daging. (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan, Pemakaian Kandang, Pemeriksaan Ternak dan Daging
BAB III PENGGOLONGAN RETRIBUSI Pasal 3
Retribusi Rumah Potong Hewan, Pemakaian Kandang, Pemeriksaan Ternak dan Daging Bangunan digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.
BAB IV PEMERIKSAAN TERNAK DAN DAGING Pasal 4 (1) Ternak yang akan disembelih pada rumah potong hewan, usaha tempat pemotongan hewan atau tempat lain yang layak wajib melalui proses pemeriksaan ternak (ante mortem) dan pemeriksaan daging (post mortem), untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia. (2) Terhadap ternak dan daging yang masuk dari luar daerah wajib dilakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan ternak dan pemeriksaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD. (4) Tata cara pemeriksaan ternak dan pemeriksaan daging, diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis jasa yang diberikan.
BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7 Struktur dan Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan terdiri dari : a. Pemakaian rumah potong hewan; b. Pemakaian kandang; c. Pemeriksaan ternak yang akan dipotong; d. Pemeriksaan daging.
Pasal 8 Besarnya biaya Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut : 1. Pemeriksaan Ternak dan daging di dalam RPH :
NO.
JENIS TERNAK
ONGKOS PEMERIKSAAN TERNAK SEBELUM DI POTONG
PEMERIKSAAN DAGING, PEMAKAIAN RPH, PENYIMPANAN DAGING
PEMAKAIAN KANDANG SEHARI SEMALAM
1.
Sapi/ Kerbau/ Kuda Per ekor
Rp. 13.500,-
Rp. 16.500,-
Rp. 3.000,-
2.
Kambing, Biri-biri Per ekor
Rp. 3.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 1.500,-
2. Pemeriksaan Ternak dan Daging yang dipotong di usaha tempat Pemotongan Hewan :
NO.
JENIS TERNAK
ONGKOS PEMERIKSAAN TERNAK SEBELUM DI POTONG
ONGKOS PEMERIKSAAN DAGING
1.
Sapi/ Kerbau/ Kuda/ Rp. 18.000,ekor
Rp. 22.000,-
2.
Kambing, Biri-biri Per ekor
Rp.
Rp.
5.000,-
3.000,-
3. Pemeriksaan Ternak dan Daging yang dibawa ke luar daerah :
NO.
JENIS TERNAK
ONGKOS PEMERIKSAAN TERNAK SEBELUM DI POTONG
ONGKOS PEMERIKSAAN DAGING
1.
Sapi/ Kerbau/ Kuda
Rp. 6000,-/ ekor
Rp. 1500,-/25 Kg
2.
Kambing, Biri-biri
Rp.
Rp.
3000,-/ekor
3.000,-/ekor
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 11 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
BAB XI PENGAWASAN Pasal 12 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB XII PENYIDIKAN
Pasal 13 1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7, pasal 8 dan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemeriksaan Daging, Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan, Sewa Kandang dan Masuk pasar Hewan; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Retribusi Pemeriksaan Daging, Pemakaian Rumah Potong Hewan dan Tempat Pemotongan Hewan, Sewa Kandang dan Masuk pasar Hewan. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang. Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal 3 November 2008 BUPATI PANDEGLANG, Cap/Ttd A. DIMYATI NATAKUSUMAH Diundangkan di Pandeglang pada tanggaln 3 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, Cap/Ttd ENDJANG SADINA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2008 NOMOR Mur-Perda-Ternak 21102008
9
