PERATURAN
BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR
oB
TAHUN 2008
SEWA PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN DAN GEDUNG SKB BATURAJA
Menimbang
: a. bahwa dengan telah selesainya rehabilitasi pembangunan Gedung Kesenian dan Gedung SKB Baturaja, maka saat ini gedung tersebut sudah dapat dimanfaatkan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah maupun untuk kepentingan umum ; b. bahwa dengan bertambahnya fasilitas yang disediakan dalam Iingkungan' gedung sebagaimana dimaksud huruf a, mengakibatkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan sebelumnya, untuk itu dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran tarif pemakaiannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; C.
bahwa sambil menunggu hasil pembahasan I Persetujuan DPRD OKU terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengatur besaran pungutan tarif pemakaian Gedung sebagaimana dimaksud huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang sewa Pemakaian Gedung Kesenian dan gedung SKB Baturaja.
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
] ]. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor ]48 I M ISK I 7 I 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komonditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak mengunakan Sumber Dl!Ya Alam Secara Berlebihan; ]2. Keputusan Mentri Perindustrian Nomor 108 I MPP I Kep 5 I 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerab;
Penyidikan
14. Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 07 I M-IND I PER I 5 I 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal lndustri Kecil dan Menengah; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tabun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerab;
175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 I Kep 112 11999 tentang Ketentuan dan Tata Carn Pemberian lzin Usaha lndustri, lzin Perluasan ,dan Tanda Daftar lndustri; 18. Peraturan Daerah Kab Ogan Komering Ulu Nomor 16 Taboo 2007 Tentang lzin Usaha lndustri, Perluwasan dan Tanda Daftar lndustri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering U1u Tabun 2007 Nomor 16) 1. Surat dari Nomor ... Periha1 teguran ke 3 tentang Pelaksanaan lndustriffanda daftar lndustri. 2.
Menetapkan PERTAMA
Surat................................ tanggal :
Nomor Perihal.
ketentuan
Izin
tanggal Usaba
. .
Membekukan lzin Usaba IndustrilTanda Daftar lndustri yang ditetaplam dengan Keputusan Bupati Ogan komering Ulu Nomor Yang bergerak dalam jenis industri . di . Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan izin Usaha Industriffanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu terse but perusabaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, Izin Usaha Industri I tanda daftar Industrinya akan dicabut. Dengan dibekukannya Inn Usaha Industri / Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada Diktum PERT AMA, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri sejak tangga1 ditetapkannya Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggaJ,
TEMBUSAN: I . Menteri Perindustrian RI Cq. Sekretaris Jendera1 2. lnspektur Jenderal Dept. Perindustrian 3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang 4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel 5. Arsip.
Baturaja .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan,Lembaran Negara Nomor 4609); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG SEWA PEMAKAIAN GEDUNG KESENIAN DAN GEDUNG SKB BATURAJA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal1
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 4. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis Lembaga Bentuk Usaha Tetap, dan bemtuk Badan Usaha lainnya. 5. Pemakaian Gedung adalah pemberian hak pemakaian / penggunaan Gedung Kesenian atau Gedung SKB Baturaja beserta fasilitas pendukung gedung milik Pemerintah Kabupaten. 6. Sewa pemakian Gedung adalah sejumlah uang yang harus disetorkan pembayaran atas pem,akaian gedung kesenian atau Gedung SKB Baturaja.
sebagai
BAB II OBYEK DAN SUBYEK SEWA GEDUNG Pasal2 Obyek sewa pemakaian gedung adalah pelayanan pemberian hak pemakaian sebagai berikut : a. Gedung Kesenian Baturaja ;atau b. Gedung SKB Baturaja.
Gedung
-
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR TANGGAL
KEPUTUSAN NOMOR:
(MELALUI
.
Menimbang
KOP. BUPATI BUPA TI OGAN KOMERlNG ULU
TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA INDUSTRI / TANPA TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP / TANDA DAFTAR INDUSTRI
)
:BUPA TI OGAN KOMERING ULU bahwa bet-dasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industriffanda Daftar Industri Nomor . Tanggal atas nama Yang bergerak dalam jenis industri...... di...... temyata tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sehingga Izin Usaha Industri / Tanda daftar Industri yang bersangkutan perlu dicabut. I. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat n dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1821); 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindutrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang - Undang Repubtik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Usaha Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembar:an Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbetukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 9. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahaan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4139); 10.Pcraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 I M ISK I 7 I 1995 tentang Penetapan Jenis dan Komonditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak mengunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan; 12. Keputusan Mentri Perindustrian Nomor 108 I MPP I Kep 5 I 1996 tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Pusat di Lingkungan Depperindag; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Penyidikan
]4. Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 07 I M-IND I PER I 5 I 2005 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; IS. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun ]997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 590 I Kep I 12 I 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Vsaha Industri, Izin Perluasan ,dan Tanda Daftar Industri; 18:Peraturan Daerah Kab Ogan Komering V1u Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Industri, Perluwasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 16) 1. Keputusan Bupati Ogan Komering Vlu Nomor ............................ Nomor Vsaha Industri I Tanda Daftar industri ) atas nama 2. Surat dari.................................... Tanggal Menetapkan PERTAMA
Nomor Perihal.
Perihal
Tanggal Pembekuan Izin . . .
,
Mencabut 'izin Vsaha Industri I Tanda Daftar industri yang ditetapkan Kej>Utusan Bupati Ogan komering Vlu Nomor Tanggal.. Atas nama Yang bergerak dalamjenis
dengan . industri
Kepada Perusahaan yang dicabut izin Vsaha Industriffanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) bari sejak dikeluarkan Keputusan Pencabutan Izin Vsaha Industri I tanda Daftar Industri ini dapat mengajukan permohonan banding .. Dengan dicabutnya Izin usaha Industriffanda daftar Inudsti sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri dan diwajibkan mengembalikan izin Vsaha Industriffanda Daftar Industri dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal, TEMBVSAN: 1. Menteri Perindustrian RI Cq. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian 3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang 4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel 5. Arsip.
Subyek sewa pemakaian gedung adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Gedung Kesenian atau Gedung SKB Baturaja.
BAB III SEWA PEMAKAIAN GEDUNG Pasal4 Setiap pemakaian Gedung Kesenian Baturaja atau Gedung SKB dikenakan sewa atas pemakaian gedung dan fasilitas gedung.
Rp. 7.500.000,Rp.6.000.000,-
,
v*"
·~t:~
WAKTU PEMAiKAIAN·
1.
Gedung Guna Baturaja
2.
Kamar: a. Ac b. Non Ac
Serba SKB
Pukul 07.00 sd 13.00 WIB
Rp.4.000.000,-
Rp.50.000,-1erg Ihari Rp.25.000,-1erg Ihari
PERA TURAN BUPA TI OGAN KOMERING ULU NOMOR TANGGAL
KOP. SURAT UNIT DISPERINDAG DAN KOPERASI PKM
Nomor Lampiran Perihal
: Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik
Sehubungan dengan permintaan saudara Nomor : Tanggal . Perihal Pennintaan Pemindahan Lokasi Pabrik dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan di Lapangan Tanggal............ dengan 101 kami memberikan persetujuan atas pemindahan tenrebutsebagaiberikut:
Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai persetujuan prinsip dan habis masa berJakunya pada tanggaJ . Perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan infonnasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi barn setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal31 Januari tahun berikutnya dengan menggunanakan Lampiran seperti terlampir.
TEMBUSAN: I. Menteri Perindustrian RI Cq. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian 3. Gubernur Prop. Sumatera Selatan di Palembang 4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel 5. Arsip.
Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan komering Ulu
(1)
Sewa pemakaian Gedung Kesenian sebagaimana dimaksud meliputi biaya pemeliharaan dan biaya operasional gedung.
(2)
Pemakaian Gedung Kesenian sebagaimana sebagai berikut
dimaksud
Pasal 5, angka 1
ayat (1) meliputi fasilitas
a. gedung; b. kursi; c. sound system; d. pendingin ruangan; e. Iistrik I genset; f.
air;
g. keamanan; h. kebersihan; dan i.
parkir.
(1)
Sewa pemakaian Gedung serba guna SKB Baturaja sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 meliputi biaya pemeliharaan dan biaya operasional gedung.
(2)
Pemakaian gedung serba guna SKB sebagaimana fasilitas sebagai berikut :
dimaksud
ayat (1) meliputi
a. Gedung; b. kursi; c. sound system; d. pendingin ruangan; e. Iistrik I genset; f.
air;
g. keamanan; h. kebersihan; dan
i.
parkir.
Pengelola Gedung Kesenian dan Gedung SKB Baturaja dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menunjang pengelolaan Gedung berupa kerjasama dengan usaha jasa boga, dekorasi dan kesenian dengan kontribusi kepada pengelola sebesar 15 % (lima belas persen) dari keuntungan.
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR TANGGAL
KOP UNIT KERJA TANDA DAFT AR INDUSTRI ( BARU,HILANG,RUSAK) NOMOR:
A. KETERANGANPEMOHON/PERUSAHAAN 1. a. Nama Perusahaan .1:>. Alamat dan Nomor Telepon
4.
a. b.
Nama Pemilik Alamat Pemilik
7.
Lokasi Pabrik a. Desa I Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten I Kotamadya d. Propinsi
8.
Mesin dan Peralatan Produksi. a. MesinIPeralatan Utama b. MesinIPeralatan Pembantu c. Tenaga Penggerak
9.
Nilai Investasi tidak termasuk tanah Dan bangunan tempat usaha
Rp (
1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki. 2. Hilang berdasarkan keterangan dari kepolisian Nomor:
. )
.
Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir l,ampiran X pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 januari tahun berikutnya.
TEMBUSAN: 1. Menteri Perindustrian R1 Cq. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal Dept. Perindustrian 3. Gubemur Prop. Sumatera Selatan 'di Palembang 4. Kepala Dinas Perindag Prop. Sum-Sel 5. Arsip.
Ditetapkan di . Pada tanggal . Kepala Dinas Perindag dan Koperasi PKM Kabupaten Ogan komering DIu
BABIV TAT A CARA PEMUNGUTAN
DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
(2) Sewa pemakaian gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah atau melalui bendahara pengelola gedung kesenian atau gedung SKB Baturaja.
BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ditetapkan di Baturaja ~ pada tanggal, 13 rebl1.lan-
.:aJf>
,SUPATI OGAN I ME:ljLU/ Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 13 ~bruao';
~Ctj?
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2008 NOMOR
.aa.
