~
•
~
- _ ._
.
~
,
•
_
.. . . .....
-~ ;;-
""T-"
_ _
~
~ .
_
ILAMPUNG TlMUR I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG ,.
PETUNJUK PELAI(SANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA csr AK K.ARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
•
Diterbitkan Oleh Bagian Hukurn dan Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007
7
-'
.-------t- -
p
..... . . ,
. -.
, .,
. • • . . ..
_ _
r
••
- .- .
LAMPU_. TIMUR
PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR II TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor Tahun 2007
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007
<
. ..
-_
. _
~
BUPATI LAl'rfPUNG TIMUR
:===========================
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR f( TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007
,TENTANG RETRIBUSI PENGGANTJ[AN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,
Menimbang
a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64); 2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 812); 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesa Taun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647): 4. Undang-Undang Nomor 14 Tuhun 1964 tentung Pembentukan Daerah
Tingkat I Propinsi Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688); . 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 01, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
•
~ ....~'-" .'.-. ' . "' .
7- ..
.
, ._"' ."
6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475); 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4048); (-:
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati. II Way Kanan, Kabupaten Dati. II Lampung Timur dan Kotamadya Dati. II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 14. Pcraturan Pcmcrintuh Nornor 32 Tuhun 1954 tcntung Pcndufturan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569); 15. Peraturan Pemcrintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tcntang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 3050); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 08 Tahun 1981 tcntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 06. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 17. Peraturan Pcmerintah Nornor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah . (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
NomOI'
lC!<)~);
18. Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara . Tahun 2004 Nomor 119) ; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi,Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil ; 20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendafta.ran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah; 22 . Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
r: I
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi; 25 . Peraturan Dacrah Kabupatcn Lampung Tirnur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur. 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
Mcmpcrhatikan
l. Surat Menteri Dalam Ncgeri Rcpublik Indonesia Nomor : 470/21 66/SJ tanggal 25 Agustus 2005 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Regional Administrasi Kependudukan Tahun 2005; 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 474/2292/MD tanggal 16 September 2005 perihal Pedoman Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; 3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/2839/SJ tanggal 9 November 2005 peri hal Pedoman Harga Cetakan Blanko Dokumen Penduduk.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
BABI KETENTUAN UMUM
Pasall Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagai unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan menetap (berdomisili) secara terus menerus atau bertempat tinggal dengan maksud sengaja untuk menetap di Kabupaten Lampung Timur. 7. Warga Negara Indonesia adalah orang -orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 8. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili atau tempat tinggalnya. 9. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia. 10. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari instansi Imigrasi dan izin tinggal tetap dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 11. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesa dan telah mendapat izin masuk dari Imigrasi dan izin tinggal terbatas dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau unit kerja yang rnengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 12. Pendaftaran Penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendataan, pelaporan diri atas peristiwa kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 13. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan KK, KTP, dan Surat Keterangan Kependudukan meliputi perubahan alamat , pindah datang, tinzgal sementara, serta perubahan status kunjungan mcnjudi tinggul tcrbatns dun tinggnl tcrbatas rnenjudi tinggal tctap. 14.
lnduk Kcpcndudukun , yang sclunjutn yu di singkut dcngun Nl K, udaluh nornor idcntitas pcnduduk yang bersilut unik , tunggal , pcrrnancn dan bcrlaku securu nusional
NOIllOf
diberikan sekali kepada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten/Kota.
15. Nomor Induk Kependudukan Sementara, yang selanjutnya disingkat dengan NIKS, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional kepada Orang Asing Tinggal Terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten/Kota, 16. Blanko adalah fonnulir cetakan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga, yang dibedakan atas KK bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing Tinggal Tetap. 18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. 19. Kepala Keluarga adalah: a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu, dan lain-lain yang di tempat tersebut bcbcrapa orang tinggal hcrsamu-sama.
20. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah alat bukti diri sebagai lcgitimusi pcnduduk yung ditcrbitknn olch Pcjubut Yung Bcrwcnung, yang dibcdukun atus KTP bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing Tinggal Tetap yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Dokurncn Kependudukan J .ainnya adalah sural' keterangan dan tanc1a bukti ipelaporan (lit)i(I.,II g I,(·1 )("11( 1, I( I, 11\1111 .
22. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat
bnru untuk menernp.
I'
23. l'cncututun Sipil udulul: pcncntutuu pcristiwn penting yung bcrkuitun dcngnn kchidupun scscorang pada register catata.n sipil oleh Kantor Kcpendudukan dan Catatan Sipil Pemerntah Kabupaten Lampung Timur atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 24. Pcrisl iwn Pcntinp, YUllfl. dinlmui olch seseorun1/. dnn/utuu kclunrgunyu nduluh mcliputi kcluhirnn, kcmntiuu, pcrk nwiunn, pc r cc-ruinn. pcugukunu unuk , pcngcsuhnn unuk , pcngungkutun anuk, pcrubuhan JUlina, pcrubuhan kcwargancguruun, dun pcrubuhan jenis
kelamin atau peristiwa penting lainnya.
25. Kelahiran hidup adalah kemunculan atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan,yang setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bemafas ata bukti-bukti lain mengenai kehidupannya. 26. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
27. Perceraian adalah tcrputusnya ikatan pr~nllHh\llll tllHhtllUU"
pcrk awinan suurm istri berdasarkan peraturan
28. Kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. 29. Pengakuan Anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 30. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut. 31. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 32. Buku Register adalah kumpulan dari Akta-akta Catatan Sipil, yang merupakan Akta AsH Catatan Sipil. 33. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pelayanan pencatatan sipil. 34. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. 35. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disingkat Retribusi , adalah pembayaran atas penggantian biaya eetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi. 36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tcrtcntu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pencetakan KTP, Kartu Keluarga dan/atau penerbitan Akta Catatan Sipil. 38. Surat Pendaftaran Obyek Retribu si Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunnkun olch Wujih Rctribusi untuk mcluporkun Duta Obyck Rctribusi dun Wajib Rctribusi scbagai dasar perhitungan dan pembayaran Rctribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retri busi Daerah. 39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SKRD , adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnyajumlah Retribusi Ya.I'l:g terhutang. 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk meneari , mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah. 41. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau penyidik umum yang selanjutnya disebut Penyidik untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tcrang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BABII NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Bagian Pertama Pasal2
Obyek Retribusi meliputi pencetakan : 1.
Kartu Keluarga (KK) terdiri dari : a. Kartu Ke1uarga WNI b. Kaifu Keluarga Orang Asing Tinggal Tetap
2.
Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdiri dari : a. Kartu Tanda Penduduk WNI b. Kartu Tanda Penduduk WNA (Orang Asing Tinggal Tetap)
3.
Kutipan Akta Catatan Sipil terdiri dan : a. Kutipan Akta Kelahiran b. Kutipan Akta Perkawinan c. Kutipan Akta Perceraian d. Kutipan Akta Kematian e. Kutipan Akta Pengakuan Anak
4.
Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan
Pasal3
Subyek Retribusi meliputi :
a.
Orang Pribadi yang mcrnpcrolch jasu pencctakan Kartu Kcluarga, Kartu Tanda Pcnduduk dan atau Akta Catatan Sipil.
b.
Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP dan hanya memilik 1 (satu) KTP yang berlaku secara Nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalarn pelayanan publik.
-",
BAB III
KARTU KELUARGA Pasal4
(1)
Setiap Kepa1a Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
(2)
Dalarn Kartu Keluarga memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalarn keluarga, serta karateristik anggota keluarga.
(3)
Kartu Keluarga (KK) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati.
(4)
Pcrmohonan Penerbitan KK disampaikan kepada Petugas DesaiKelurahan dcngan
membawa pengantar dari RTIRW atau Dusun/Lingkungan yang dilengkapi dengan : a. K.K dan KTP lama; b. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah (bagi yang sudah menikah) ; c. Foto copy Akta Kelahiran (bagi keluarga yang sudah mempunyai anak); d. Mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga; e. Khusus bagi penduduk WNI yang bam pindah dan datang dari luar negeri melapirkan juga Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri. (5)
Bagi Orang Asing Tinggal Tetap permohonan penerbitan KK disampaikan langsung ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (4) diatas.
(6)
Petugas di tingkat DesaIKelurahan melakukan verifikasi dan validasi data sebelum menandatangani formulir permohonan KK.
(7)
Kecamatan yang sudah menerapkan Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line, formulir permohonan KK terlebih dahulu diketahui oleh Camat untuk selanjutnya direkam di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berada di Kecamatan.
(8)
Bagi Kecamtaan yang belum menerapkan SIAK On Line, formulir permohonan K.K wajib diketahui juga oleh Camat selanjutnya berkas permohonan K.K dikirim ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur.
(9)
Berdasarkan data yang sudah divalidasi dan disahkan di tingkat Kecamatan, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur menandatangani dan menerbitkan KK .
(10) Pengambilan KK yang DesaiKelurahan seternpat.
sudah
ditandatangani
dapat
dilakukan
di
Kecamatan,
Pasal5 (1)
Setiap penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK .
(2)
K.K sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah 6 (enam) digit dan nomor seri KK 4 (empat) digit.
(3)
Nomor KK scbuguirnana dimaksud padn aynt (2) dibcrikan oleh Pemerintah setclah biodata Kepala Keluarga dirckam dalarn Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Kependudukan.
(4)
Penerbitan KK menggunakan : a. Formulir dengan kode F-1.06 untuk permohonan KK bam atau KK untuk penduduk yang pindah dan tinggal bersama keluarga lain di daerah tujuan atau penduduk yang ditinggal pindah oleh Kepala Kaluarga ; dan b. Blanko KK dengan kode B-l .0 I
r
BABIV
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
KARTU TANDA PENDUDUK
,
Pasal6
(1)
Permohonan Penerbitan KTP disampaikan kepada petugas Desa/Kelurahan dengan membawa pengantar dari RTIRW atau DusunILimgkungan yang dilengkapi dengan : a. Foto copy KK b. KTP lama c. Foto copy Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah (bagi yang sudah menikah) d. Foto copy Akta Kelahiran (bagi keluarga yang sudah memiliki anak) e. Foto copy Surat Bukti/Keterangan Peristiwa Penting Kependudukan f. Foto copy dokumen imigrasi (paspor, Izin Tinggal Tetsp) bagi Orang Asing Tinggal Tetap .
(2)
Bagi Orang Asing Tinggal Tetap permohonan penerbitan KTP disampaikan langsung ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dengan persyaratan sebagaimana tercantum ayat (1) diatas.
(3)
Petugas tingkat DesaiKeluarhan melakukan verifikasi dan validasi data sebelurn menandatangani formulir permohonan KTP.
(4)
Kecamatan yang sudah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) On Line, formulir permohonan KTP tcrlebih dahulu diketahui oleh Camat untuk selanjutnya direkam di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang berada di Kecamatan.
(5)
Berdasarkan data yang sudah divalidasi dan disahkan di tingkat Kecamatan, Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur menandatangani dan menerbitkan KTP .
(6)
Pengambilan KTP yang DesaiKelurahan setcmpat.
sudah
ditandatangani
dapat
dilakukan
di
Kecamatan,
Pusal7 (1)
Dalam KTP dimuat pas photo berwama penduduk yang bersangkutan, dengan ketent uan : a. Penduduk yang lahir pada tahun ganil , latar belakang pas photo berwama rnerah ; dan b. Penduduk yang lahir pada tahun genap , latar belakng pas photo berwama biro.
(2)
Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 3 ern x 4 em dengan ketentuan 70% tampak wajah dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
(3)
Penerbitan KTP menggunakan : a. Formulir permohonan KTP dengan kode F-1.07 ; dan b. Blanko KTP bagi penduduk WNI dian Orang Asing Tinggal Tetap dengan bahan kertas sekuriti dengan kode B-l.02. Pasal8
(1)
KTP bcrlaku secara Nasional di scluruh wilayah Republik Indonesia, digunakan scbagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
(2)
KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia
17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
("l
(3)
Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
(4)
Bagi penduduk korban bencana diberikan KTP oleh Pemerintah tanpa dipungut biaya.
(5)
Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Atas nama Bupati.
(6)
KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi peru bahan data.
(7)
Dalam hal pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP .
(8)
Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk.
(9)
Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
(l0) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
BABV AKTA CATATAN SIPIL Bagian Pertama Akta Kelahiran Pasal9 Macam - macam Kutipan Akta Kelahiran : 1.
Akta Kelahiran Umum Adalah Akta Kelahiran yang diperuntukan bagi mereka yang lahir belum lewat 60 (enam puluh) hari atau belum lewat 2 (dua) bulan .
2.
Akta Kelahiran Istimewa Adalah Akta Kelahiran yang diperuntukan bagi mereka yang lahir sudah lewat batas waktu 60 (enam puluh) hai atau 2 (dua) bulan.
Bagian Kcdua
Akta Perkawinan
Pasal 10
Jenis Akta Perkawinan : 1. Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia: Adalah Akta Perkawinan yang dipcruntukan bagi Orang Indonesia yang beragama Nasarani , Hindu dan Budha.
2.
Akta Perkawinan Warga Negara Asing Adalah Akta Perkawinan yang diperuntukan bagi golongan Eropa, golongan Tionghoa dan bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa.
Bagian Ketiga
Akta Perceraian
:Pasalll
Akta Perceraian di peruntukan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang telah mendapat Keputusan Pengadilan (vonis) Hukum yang tetap, dan mendaftarkan diri di Kantor Catatan Sipilditempat terlaksananya perkawinan atau dimana vonis pengadilan diterima.
Bagian Keempat
Akta Kematian
Pasal12
Jenis Akta Kematian : 1.
Akta Kematian Warga Negara Indonesia : Adalah Akta Kematian yang diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia
2. Akta Kematian Warga Negara Asing Adalah Akta Kematian yang diperuntukan bagi Warga Negara Asing.
Bagian Kelima
Akta Pengakuan Anak
Pasal 13 (1)
Anak - anak yang terlahir sebel urn orang tuanya melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil disebut Anak l.uur Kawin, maku anak .. anak tcrscbut mcmbutuhkan pcngakuan duri orang tuanya.
(2)
Pcngcsahan anak dilangsungkan di Kntor Kependudukan dan Catatan Sipil sewaktu orang 11I1I1l y 1I me III k HI" uik nn pl'!'k II W i I11111
(3)
Pengangkatan anak dilaksanakan dengan kctctapan hak dan dicatatkan di Catatan Sipil.
Bagian Keenam
Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing
Pasal14
(1) Penggantian Nama dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi setempat untuk mendapat ketetapan. (2) Setelah ada ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan mcmbawa AsH Akta Kelahiran yang bersangkutan, guna diadakan pcnarnbahan Catatan Pinggir tcntang ganti nama c1imaksud.
Bagian Ketujuh Salinan Akta Catatan Sipil Pasal15 Salinan Akta Catatan Sipil adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas pennintaan pemohon.
Bagian Kedelapan Penerbitan Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan Pasal 16
(1)
Surat Kcterangan adalah Surat ya ng ditcrhitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai sesuatu hal yang berkaitan den gan tugas pelayanan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
(2)
Tanda Bukti Pclaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas Pelaporan yan g dilakukan Warga N egara Indonesia dan Warga Ncgnra Asing mcngcnai Pcrku winun dun Pcrcc ruiun bngi yang bukan beragnma islam, Kclahiran da n Kernati an yang telah didaftarkan di Lua r Negeri .
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pn snl 17
(I)
xtruktur 1111'11' digulullglwll hcnlnsnrkun j cni« peluyunnn y'llllJ. dihorikun
(2)
Struktur dan bcsa rnya tarif rctribusi adalah sc bagai berikut :
"', 1. Kartu Keluarga (KK) WNI . den gan rin cian pen ggunaan seba ga i berikut : a. Cctak blangko (PA D) '" . b. Penerimaan Asli Dacrah (PA D) . c. Adm inistrasi Kantor Kcpcndudukan dan Ca tatan Sipil Kab. Lam - T im . d. Administrasi Kecamatan . e. Administras i Desa / Kelurahan .
Rp .
10.000
Rp. Rp . Rp. Rp. Rp .
3.000 3.000 2.000 1.250 750
2. Kartu Keluarga (KK) Oran g As ing T inggal Tetap (WN A) .. dengan rincian pen ggu naan sebagai berikut : a. Cetak blan gko (PA D) . b. Penerimaan Asli Daerah (PAD) . c. Adm inistrasi Kantor Kep endudukan dan Ca tatan Sipil Kab . Lam - Ti m . d. Administrasi Kecamatan .
Rp .
20.000
Rp. Rp. Rp. Rp.
3.000 5.000 8.500 2. 000
..
Rp.
1.500
.
Rp .
10.000
Rp. Rp .
1.500 4.000
c.
Administrnsi DCHll I Keluruhun
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP ) Wl'[I Dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Cetak blangko (PAD) b. Penerimaan Asli Daerah (PA D)
. ..
.
~
c. d. e.
Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lam - Tim Administrasi Kecamatan Administrasi Desa / Kelurahan
. .. .
Rp. Rp. Rp.
2.500 1.250 750
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Asing Tinggal Tetap (WNA) . dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Cetak blangko (PAD) ' " . b. Penerimaan Asli Daerah (PAD) '" c. Administrasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lam - Tim . d. Administrasi Kecamatan . e. Administrasi Desa / Kelurahan .
Rp.
25.000
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000 7.000 8.500 2.500 2.000
II. Penggantian biaya cetak dan pelayanan Akta Catatan Sipil A. Blanko Pencatatan Kelahiran : 1. Biaya Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia (WNI) a. Akta Kelahiran Umum................................................ ............ ......... b. Akta Kelahiran Istimewa dengan rincian pcnggunaan scbagai berikut : 1). Cetak B1anko Akta Kelahiran Istimewa (PAD) sebesar 2). Pencetakan Akta Kelahiran Istimewa (PAD) sebesar 3). Biaya forrnulir sebesar 4). Surat Persetujuan Bupati sebesar 5). Biaya administrasi sebesar 2. Biaya Akta Kelahiran Warga Negara Asing (WNA) a. Akta Kelahiran Umum............ ...... b. Akta Kelahiran Istimewa dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1). Blanko Akta Kelahiran Istimewa (PAD) sebesar 2). Pencetakan Akta Kelah iran Istimewa (PAD) sebesar 3). Biaya formulir scbesar 4). Biaya administrasi sebesar
Tidak dikenai biaya
Rp. 20.000 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000 6.500 1.000 3.000 4.500
Tidak dikenai biaya
Rp. 30.000 Rp. Rp. Rp. Rp.
19.000 4.000 1.000 6.000
3. Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia ............... ......................................................................... .................................. Rp. 19.000 4. Biaya Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar ........................... .............................................................................................. Rp. 29.000 5. Di samping biaya terse but nomor 3 s.d 4 di atas yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 6.000 6. Kecuali bagi mereka yang tertimpa musibah, bencana alam, dibebaskan dari biaya. B. Biaya Akta Perkawinan : I. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Di dalam Kantor (PAD) sebesar b. Di luar Kantor (PAD) sebesar c. Pencetakan Akta (PAD) sebesar d. Biaya formulir sebesar ' e. Biaya administrasi sebesar
.
Rp.
75.000
. .. .. .. .
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
65.000 90.000 4.000 1.000 5.000
2. Biaya Akta Perkawinan Warga Negara Asing (WNA) a. Oi dalam Kantor sebesar b. Di luar Kantor sebesar
. Rp. . Rp. .. Rp.
100.000 90.000 120.000
'"'I
c. Pencetakan Akta (PAD ) sebesar d. Biaya fonnulir sebesar e. Biaya admini strasi sebe sar
Rp . Rp. Rp.
4.000 1.000 5.000
3. Biaya pencatatan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 sudah tennasuk biaya Kutipan Akn Perkawinan 1 (satu) set. 4. Biaya Akta Perkawinan yang mel ebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pe ng esahai perkawinan menurut tata cara agama masing-masing, a. Warga Negara Indonesia (WNI) di dalam Kantor . .. ... .. . ... ... .. .. . .. . ... Rp. 100.000
Dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1). Blangko (PAD) sebesar Rp . 90 .000 2). Pencetakan Akta (PAD) sebesar Rp . 4.000 3). Biaya fonnulir sebesar Rp. 1.000 4): Biaya administrasi sebesar Rp. 5.000
b. Warga Negara Indonesia ('VNI) di luar Kantor dengan rincian pcnggunaan seb agai bcrikut : 1). Blangko (PAD ) scbesar 2). Pencetakan Akta (PA D) sebesar 3). Biaya fonnulir sebesar 4). Biaya administrasi sebesar c. Warga Negara Asin g (WN A) di dalam Kantor dengan rincian peng gunaan sebagai berikut : 1). Blangko (PAD) sebesar 2). Pencetakan Akta (PAD) sebe sar 3) . Biaya formulir se besar 4). Biaya administrasi se besar d. Warg a Negara Asing (WN A) di luar Kantor den gan rincian penggun aan sebagai berikut : 1). Blangko (PAD) sebe sar 2). Pencetakan Akta (PAD) sebesar 3). Biaya fonnulir sebesar 4). Biaya administrasi se besar
:
~
.
Rp.
125.000
. . . .
Rp. Rp . Rp. Rp.
155.000 4.000 1.000 5.000
.
Rp .
125.000
. . . .
Rp . Rp. Rp . Rp .
115.000 4.000 1.000 5.000
.
Rp .
150.000
.. .. . .
Rp . Rp . Rp. Rp.
140.000 4.000 1.000 5.000
5. Biaya Kutip an Akta Perkawinan kcdua dan scterusnya untuk Warga Negara Indonesia . Rp. 125.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko (PAD) sebesar .. Rp . 115.000 b. Pencetakan Akta (PAD) sebesar Rp. 4.000 c . Biaya Iormulir scbcsar Rp. 1.000 d. Biaya adm inistrasi sebesar Rp. 5 .000
6. Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing ........................................ ........... Rp. 150.000 dcngnn rincinn pcn ggunnnn scb ugui bcrikut :
a. b. c. d.
Blan gko (PA D) scbcsur i. Pencetak an Akta (PA D) se bes ar Bia ya Iorrnuli r sc bes ar Biaya ad m inis trasi scbcsa r
Rp .
Rp. Rp . Rp .
7. Kecunli hngi mercka yang tcrt i rn pa musibah bencana alarn, dib cbaskan dari biaya ,
140.000 4.000 1.000 5.000
1. Warga Negara Indonesia (WNI) 1 set dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko (PAD) sebesar b. Pencetakan Akta (PAD) sebesar c. Biaya forrnulir sebesar d. Biaya administrasi sebesar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
..
2. Warga Negara Asing (WNA) 1 set... .............. ................... . ..... ... Rp. dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko (PAD) sebesar Rp. b. Pencetakan Akta (PAD) sebesar Rp. c. Biaya forrnulir sebesar Rp. d. Biaya administrasi sebesar .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . ... . .. .. . . .. ... .. . ... .. . ... Rp.
100.000 90.000 4.000 1.000 5.000 150.000 140.000 4.000 1.000 5.000
3. Biaya Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 60 hari kerja sejak tang gal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia (WNI) Rp . 125.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 115.000 1) Blangko (PAD) sebesar Rp. 4.000 2) Pencetakan Akta (PAD) sebesar Rp. 1.000 3) Biaya forrnulir scbcsar Rp. 5.000 4) Biaya adrninistrasi scbcsar Rp. b. Warga Negara Asing (WNA) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blangko (PAD) sebesar 2) Pencetakan Akta (PAD) sebesar 3) Biaya forrnulir sebesar 4) Biaya administrasi sebesar
. .
Rp.
Rp. . Rp . .. Rp. . Rp.
175.000 165.000 4.000 . 1.000 5.000
c. Biaya pencatatan sebagaimana dimaxsud huruf a dan b sudah terrnasuk biaya krtipan Akta Perceraian 1 set.
"
\
4. Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blangko (PAD) sebesar 2) Pencetakan Akta (PAD) sebesar 3) Biaya formulir sebesar 4) Biaya administrasi sebesar b. Warga Negara Asing (WNA) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blangko (PAD) sebesar 2) Pencetakan Akta (PAD) sebesar 3) Biaya formulir sebesar 4) Biaya administrasi sebesar
..
Rp .
.. .. ..
Rp. Rp. Rp . Rp .
140.000 4.000 1.000 5.000
Rp.
200.000
Rp. Rp . Rp. Rp.
190.000 4.000 1.000 5.000
..
150.000
c. Kecuali bagi mereka yang tertimpa musibah bencana alam, dibebaskan uari biaya. D. Biaya Akta Kematian : 1. Warga Negara Indonesia (WNI)
dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blangko (PAD) sebesar
Rp. Rp.
10.000 5.000
~_
. .
' III
2) Pencetakan Aleta (PAD) sebesar
3) Biaya formulir sebesar
Rp. Rp.
2. Warga Negara Asing (WNA) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blangko sebesar ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2) Pencetakan Akta sebesar .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 3) Biaya formulir sebesar 3. Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya: a. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
1) Blangko sebesar , .
2) Pencetakan Akta sebesar
3) Biaya formulir sebesar
b. Warga Negara Asing (WNA) dengnn rinciun pcnggununn sebngai berikut : I) Blangko scbcsar 2) Pencetakan Akta sebesar .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 3) Biaya formulir sebesar
. . .. .. . . ..
4.000
1.000
Rp .
15.000
Rp. Rp . Rp .
10.000 4.000 1.000
Rp.
10.000
Rp. Rp. Rp.
5.000 4.000 1.000
Rp.
15.000
Rp.
10.000
Rp . Rp.
4.000 1.000
4. Tiduk dipungut hiuyu udminixrusi 5. Kccunlni hagi mcrcku yallg tcn impa mu xihuh, bcncuna ulam dibcbuskun duri biaya.
E. Biaya Akta Pengakuan Anak : 1. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . .. . .. . .. . . . . . . .... . . . . .. . .. Rp . dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blanko Akta Pengakuan Anak (PAD) sebesar........ . .. . . ..
Rp. b. Pencctakan Akta Pcngakuan Anak (PAD) sebesar Rp. c. Biaya Iormulir scbcsar Rp, Rp. d. Biaya administrasi sebesar .. .. 2. Biaya Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing ........... . .. ... . . . . .. ... .. . .. .. ........ ..... ..... .. .... . .. ....... ........ ...... . ... ... ... Rp. dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Rp. a. Blanke Akta Pcngakuan Anuk (PAD) scbcsar. . b. Pencetakan Akta Pengakuan Anak (PAD) sebesar Rp. c. Biaya formulir sebesar Rp . d. Biaya administrasi sebesar Rp. 3. Biaya Kutipan Akta Pengakuan Anak Kedua dan sctcrusnya : a. Warga Ncgara Indonesia dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blanko Akta Pengakuan Anak (PAD) sebesar. .. 2) Pencetakan Akta Pengakuan Anak (PAD) sebcsar 3) Biaya formulir sebesar b. Warga Negara Asing dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Blanko Akta Pengakuan Anak (PAD) sebesar.. . .... . .. .. 2) Pencetakan Akta Pengakuan Anak (PAD) sebesar 3) Biaya formulir sebesar , . .... . .. . . . .. .. . . . .. .. ..
.
20 .000 9.000 4.000 1.000 6.000
30.000
19.000 4.000 1.000 6.000
Rp.
25.000
Rp. Rp. Rp.
20.000 4 .000 1.000
Rp.
25.000
Rp. Rp . Rp .
20 .000 4.000 1.000
4.
Di samping biaya tersebut nomor 3 di atas yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar. .. ........... ..... ....... .. .. ......... .......... Rp. 5.000
F. Biaya Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan :
1. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia sebesar (PAD).......... ............. ....... ..... ...................... ........... ............ ....... ....... ............ Rp. 5.000 2. Biaya Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar (PAD)... ............... ...... ....... ........ ....... ................ ..... ......... ................... Rp. 10.000 3. Biaya Pelaporan dan Tanda Bukti Pelaporan bagi Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar . (PAD).... ................................................ ................................... .............. ..... Rp. 10.000 4. Pelaporan sebagaimana dimaksud huruf F angka 3 di atas yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya sebesar (PAD)...................... ................................. ................................... ................ Rp. 25.000 5. Di samping biaya tersebut di atas pada huruf F angka 1 s.d. 4 yang bersangkutan dikenai biaya administrasi Rp. 5.000 sebesar .
(j ' .'
6.
Pelaporan Pembatalan Akta dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Biaya Catatan Pinggir (PAD) sebesar............... ......... ............ ....... ..... ... b. Biaya Administrasi sebesar 7. Pelaporan Perubahan Jenis Kelamin atau Peristiwa Penting Lainnya dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Biaya Catatan Pinggir Perubahan Jenis Kelamin (PAD) sebesar.......... b. Biaya Administrasi sebesar
Rp .
15.000
Rp . Rp. Rp .
10.000
5.000 15.000
Rp. Rp.
10.000
5.000
8. Pelaporan Perubahan Nama Kecil/Keluarga dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Biaya Catatan Pinggir Perubahan Nama (PAD) sebesar. .......... ....... ..... b. Biaya Administrasi sebesar......... ...... ...... ... ............... ...........
Rp . Rp .
10.000
5.000
9. Pelaporan Pembatalan Perkawinan
Rp.
16.000
Rp . Rp. Rp.
10.000 1.000 5.000
dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Biaya Catatan Pinggir sebesar (PAD) .. b. Formulir sebesar c. Biaya Administrasi sebesar 10. Pelaporan Pengangkatan Anak dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Warga Ncgaru Indonesia scbcsa r b. Warga Ncgara Asing scbesar
Rp.
15.000
Rp.
30.000
Rp. Rp.
10.000 20 .000
II. Biuyu Cuuuuu I'inggir l'cnguugkutuu Auuk yung melcbihi jungku wuktu 3() (tigu puluh)
hari kerja sejak tanggal Kcputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri yang telah mcmpunyui kckuutan hukum letup dun/atuu tunggul Pcngukuhan Pengudilun Ncgeri bugi II.
J!('I1l:!llllgl
I{ p .
I 5.1l1l0
b. Warga Negara Asing sebesar
Rp.
25.000
, Rp.
15,000
12. Pelnporun Pengesnhnn Anak : II.
Pcngcsuhnn Anuk olch Wnrgu Ncgurn lndoncsi.; .."
dengan rincian penggunaan sebagai berikut : 1) Biaya Catatan Pinggir Pcngcsahan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar (PAl). .... . ... ..... ..... . . . ... .... ....... ..... ........................ ....... Rp . 10.000 2) Formulir sebesar Rp. 1.000
3) Biaya administrasi sebesar. . .. .. .... ... .. ..... . ... ... .. . ... .. . .. . .. . .. . .. .
Rp.
4.000
Rp . 25.000 b. Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing dengan rincian peng gunaan sebagai berikut : 1) Biaya Catatan Pinggir Pengesahan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar (PAD). .. . ..... . ... .. ..... . .... . .... ... .. . .. .. ... . .. ...... ..... .. .... H.p. 20.000 2) Formulir sebesar Rp. 1.000 ~ .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . Rp . 3) Biaya administrasi sebesar 4.000 13. Biaya Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) untuk WNI.. .... Rp . 15.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Rp. 10.000
a. Blangko sebesar (PAD ).. .. ... b. Formulir sebe sar (PA D). .. ... Rp. 1.000 Rp . 4.000 c. Biaya administrasi sebesar.... .. . .. . .. .... . .. .. 14. Surat Keterangan Tempat Ting gal (SKTT/Temporary Resid ential Card) untuk Penduduk 20.000 Oran g Asing Tinggal Terbatas
Rp. dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
10.000 a. Blangko sebesar (PAD) . Rp.
b. Pencetakan SKTT sebesar (PAD ) .. 5.000 Rp .
b. Formulir sebesar . Rp.
1.000 c. Biaya administrasi sebesar 4.000 . Rp.
15. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKP LN) untuk WNI dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko sebesar b. Formulir sebesar c. Biaya administras i scbcsar .. .. . ... .. .. . .. .. .... ..... ..
Rp. Rp. Rp. Rp.
15.000 10.000 1.000 4.000
16. Surat Kcterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Penduduk Orang Asin g.. ... Rp. dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blan gko sebesar Rp . b. Formulir scbcsar Rp . Rp. c. Bia ya administrasi sebe sar ... .. . .. ... . . .. . .. ..... . .... . .. . . .. .. ... .. .. . .. . .. .
15.000
17. Surat Pen gantar Pindah ke Luar Nc geri (SPPLN) untuk WNI
Rp .
15.000
Rp. Rp. Rp .
10.000 1.000 4.000
Rp.
15.000
Rp . Rp. Rp.
10.000 1.000 4.000 15.000
10.000 1.000 4.000
dcngnn r i nciun pcuggununn scbugni hcrik ut :
a. Blangko scbcsar b. Formulir sebesar
c. Biaya administrasi schcsar. .. .. .... ... .. ..... .... .... 18. Surat Keterangan Tinggal Semen tara untuk WN1 dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko sebesar b. Formulir sebes ar c . Biuyn udmin ist ruxi selwsar . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. .. . (lJ . Smut Kct cruu gun I'imlult
SC l lI C lI l l ll U
WNI
Rp.
dcngan rincian pcng gunaan sebagui berikut :
Rp.
10.000
Rp. Rp.
1.000 4.000
20. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Oran g Asin g Tinggal Terbatas..Rp. dengan rincian pen ggunaan scb agai berikut : a. Blungko sc bcs ar Rp .
35.000
u. Blungko scbcsur b. Forrnulir scbcsar c. Biaya administrasi sebesar.... ...... .. ... .. ....... .. ....... .... .. .. ...... .. ..
h. Fo rniulir sc bc sar c . Bia yll ll d ll1i n isI1'lIsi s ~· hcsar , . . . . . . .. . .. . .. . . .. .... . ... . .. . . ... .. ... . . . . . .. . .. .
Rp . Rp ,
2 1. Surnt K eterungnn Pind ah () alang Penduduk Orang Asing T inggnl Tetap ' " Rp.
10.000 . 5.000 20.000 35.000
dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko sebesar b. Fonnulir sebesar c. Biaya administrasi sebesar.. .. ..... . ....... . . ... ...... .... . .. .. .. .... ... .... . 22. Surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Blangko sebesar ' " .. . b. Fonnulir sebesar c. Biaya administrasi sebesar. .. .. . ... .. . . .. ... ... .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . . ... .. . . .. 23. Fonnulir Isian Biodata Pend uduk untuk WNI dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Pencetakan sebesar b. Fonnulir sebesar c. Biaya administrasi sebesar...... . .... . ... . ...... .... . .. .. ... ........... .... ..
Rp. Rp . Rp.
10.000 5.000 20.000
Rp.
15.000
Rp. Rp. Rp.
10.000 1.000 4.000
Rp.
10.000
Rp. Rp. Rp.
24. Fonnulir Biodata Penduduk untuk Orang Asing (Foreigner Bio-data Form)..Rp dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Pencetakan sebesar Rp. b. Fonnulir sebesar Rp. c. Biaya administrasi sebesar... .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. ... .. .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. . . Rp.
4.000 1.000 5.000
25.000 10.000 5.000 10.000
25. Fonnulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga WNI . .... : Rp. 10.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut : Rp, 4.000 a. Pencetakan sebesar b. Fonnulir sebesar . . Rp. 1.000 c. Biaya administrasi sebesar..... .... ...... . .. .. ...... .. ........ ..... ... ....... Rp. 5.000
26. Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan sebesar b. Biaya administrasi scbesar. '... .. . .. . .. . .. .. . . .. .
Rp. Rp. Rp.
BABvn KEW~NANGANPEMUNGUTAN
Pasal18
Kewenangan Pernungutan Retribusi dilaksanakan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bersama- sarna dengan Dinas Pendapatan Daerah . (2) Kewenangan dan kewajiban Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah : a. Melaksanakan pendataan obyek retribusi. b. Menghitung dan menetapkan besamya retribusi. c. Memungut, menagih dan menerima retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Melaporkan pclaksanaan pcmungutan retribusi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali, e. Menyetorkan hasil pemungutan retribusi ke kas Daerah. f. Mengambi 1langkah - langkah dalam peningkatan penerimaan retribusi. (1)
(3) Dokumen - dokumen dan administrasi yang berkenan dengan pelaksanaan kagiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b, c, d dan e Pasal ini, berpedoman kepada Peraturan Perundang - undangan yang bcrlaku .
15.000 10.000
5.000
HAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
]?asaI19 Tempat pemungutan retribusi penggantian biaya cetak dan pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur.
BABIX
PENUTUP
Pasal20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 29 Juni 2007
BUPATI LAMPUNG TIMUR, ttd
SATONO
di Sukadana
29 Juni 2007
ETARIS DAERAH, ttd YAN .S 11'/'A Itl A
I ~/{AII /(ABlJl'A'I""N I
. .A M P1JNC; TlMlJR TAl/{ IN JO()] N
-
KAB
AUlclltilikasi AG HUKUM DAN ORGANISASI
'Jj~~~AP:, .
:',N( /A. ' .SII //
.. ~
. OMOR 10
