SALINAN
BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Demak; b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Lindonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 11); 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 49); 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 58); 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa. 14. Pelaksana Teknis pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelola keuangan desa. 15. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Pelaksana Teknis sesuai bidangnya.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut SiLPA ADD adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Pedoman Pengelolaan ADD meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan. BAB III PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN Pasal 3 (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan: a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. (4) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari instansi yang berwenang. Pasal 4 (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Demak. (3) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
BAB IV PENGGUNAAN Pasal 5 Penggunaan ADD adalah untuk: a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. belanja lainnya yang terdiri dari : 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa; 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 5. Belanja Tak Terduga. Pasal 6 (1) ADD Kabupaten Demak Tahun 2016 adalah sebesar Rp96.662.553.000,00 (sembilan puluh enam milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah). (2) Kekurangan ADD tahun 2015 sebesar Rp22.016.900.000,00 (dua puluh dua milyar enam belas juta sembilan ratus ribu rupiah). (3) Besaran ADD untuk setiap desa (ADDx) tediri dari Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP), Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM), dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan perincian sebagai berikut: a. 48,45% (empat puluh delapan koma empat puluh lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp46.833.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Penghasilan Tetap (ADD SILTAP); b. 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp28.998.648.000,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan ratus juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibagi secara merata untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM); c. 21,55% (dua puluh satu koma lima puluh lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp20.830.905.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dibagi secara proporsional untuk semua desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). (4) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 7 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. 48,45% (empat puluh delapan koma empat lima perseratus) dari jumlah ADD keseluruhan yaitu sebesar Rp46.833.000.000,00 (empat puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dialokasikan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. b. perhitungan penghasilan tetap berdasarkan jumlah formasi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa setiap Desa, dengan ketentuan Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa. c. besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut: 1. Kepala desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 2. Sekretaris desa sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Perangkat desa sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi: a. Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua Belanja Lainnya Pasal 8 Pengalokasian ADD tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk belanja lainnya digunakan untuk: a. biaya operasional Pemerintah Desa; b. tunjangan BPD; c. tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; d. insentif RT dan RW;
e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.
pelaksanaan kegiatan Profil Desa; sistem Informasi Manajemen Desa; peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa; pembangunan /perbaikan prasarana dan sarana publik; pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana Pemerintah Desa; penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa; pembangunan/perbaikan lingkungan dan permukiman; teknologi tepat guna; pembangunan/perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan; pengembangan sosial budaya dan adat istiadat; kegiatan peningkatan sumber daya manusia. Pasal 9
Pengalokasian kekurangan ADD tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk : a. pengadaan kendaraan operasional desa; b. belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 10 Penggunaan belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berdasarkan musyawarah desa. Pasal 11 Penyaluran ADD dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak. Pasal 12 (1) Pengelola ADD terdiri dari: a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten; b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan; dan c. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tingkat Desa.
(2) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat. (4) Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Pasal 13 (1) Pembiayaan Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan Tim Pembina tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dianggarkan pada Kecamatan masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Pembiayaan Tim Pengelola Kegiatan Tingkat Desa dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 14 (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut: a. surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan b. Laporan Pelaksanan Kegiatan. Pasal 15 SPJ keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut: a. SPJ ADD tahap pertama disampaikan sebagai persyaratan pencairan tahap kedua; b. SPJ ADD tahap kedua disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember. Pasal 16 (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi: a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Juli memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD; dan b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.
(2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari kepala desa ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan. (3) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan dari desa di wilayahnya kepada Bupati. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD. Pasal 18 Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD; c. supervisi, monitoring dan evaluasi; dan d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 19 Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa; b. memfasilitasi pelaksanaan ADD; dan c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan ADD. BAB VII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 20 (1) Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pencairan. (2) Dalam hal terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa. (4) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Alokasi Dana Desa lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa pemotongan Alokasi Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Alokasi Dana Desa Tahun berjalan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.
Ditetapkan di Demak pada tanggal 1 Maret 2016 WAKIL BUPATI DEMAK, ttd HARWANTO 5. Perbup_2016_jdih_hk_dmk
Diundangkan di Demak pada tanggal 2 Maret 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, ttd SINGGIH SETYONO BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 5
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 RINCIAN ALOKASI DANA DESA TIAP DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 KODE
KECAMATAN
DESA
1
2
3
33.21.01 M RANGGEN 33.21.01.2001 33.21.01.2002 33.21.01.2003 33.21.01.2004 33.21.01.2005 33.21.01.2006 33.21.01.2007 33.21.01.2008 33.21.01.2009 33.21.01.2010 33.21.01.2011 33.21.01.2012 33.21.01.2013
1 BANYUMENENG 2 KEBONBATUR 3 SUMBEREJO 4 KALITENGAH 5 KANGKUNG 6 MRANGGEN 7 BATURSARI 8 BANDUNGREJO 9 BRUMBUNG 10 KEMBANGARUM 11 KARANGSONO 12 TAMANSARI 13 NGEMPLAK
33.21.01.2014 33.21.01.2015 33.21.01.2016 33.21.01.2017 33.21.01.2018 33.21.01.2019
14 15 16 17 18 19
MENUR JAMUS WRINGINJAJAR WARU TEGALARUM CANDISARI
33.21.02 KARANGAW EN 33.21.02.2001 33.21.02.2002 33.21.02.2003 33.21.02.2004 33.21.02.2005 33.21.02.2006 33.21.02.2007 33.21.02.2008 33.21.02.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33.21.02.2010 33.21.02.2011 33.21.02.2012
10 BRAMBANG 11 SIDOREJO 12 PUNDENARUM
33.21.03 GUNTUR 33.21.03.2001 33.21.03.2002 33.21.03.2003 33.21.03.2004 33.21.03.2005 33.21.03.2006 33.21.03.2007 33.21.03.2008
1 2 3 4 5 6 7 8
JRAGUNG WONOSEKAR MARGOHAYU TELUK TLOGOREJO REJOSARI KARANGAWEN KURIPAN BUMIREJO
BLERONG BANJAREJO WONOREJO SARIREJO PAMONGAN TLOGOWERU BOGOSARI SUKOREJO
119,336,485.19 JUMLAH ADD 2016 4 8,817,612,000 496,265,000 599,272,000 568,422,000 375,373,000 494,520,000 447,933,000 781,225,000 429,239,000 342,209,000 571,171,000 449,734,000 387,124,000 357,261,000 411,067,000 421,195,000 462,730,000 350,692,000 442,916,000 429,264,000 6,252,467,000 636,730,000 618,512,000 425,325,000 375,418,000 483,866,000 663,155,000 480,758,000 442,962,000 475,050,000 602,788,000 549,107,000 498,796,000 7,600,759,000 461,365,000 363,566,000 387,331,000 306,704,000 347,198,000 361,759,000 483,000,000 329,634,000
33.21.03.2009
9 SIDOKUMPUL
345,774,000
33.21.03.2010
10 GAJI
378,865,000
33.21.03.2011
11 KRANDON
301,934,000
33.21.03.2012
12 TANGKIS
333,448,000
33.21.03.2013
13 TEMUROSO
502,116,000
33.21.03.2014
14 BAKALREJO
466,409,000
33.21.03.2015
15 GUNTUR
405,529,000
33.21.03.2016
16 BUMIHARJO
421,128,000
33.21.03.2017
17 TLOGOREJO
345,243,000
33.21.03.2018
18 TRIMULYO
392,899,000
33.21.03.2019
19 SIDOHARJO
323,135,000
33.21.03.2020
20 TURITEMPEL
343,722,000
33.21.04 SAYUNG 33.21.04.2001
1 BULUSARI
33.21.04.2002
2 DOMBO
339,365,000
33.21.04.2003
3 JETAKSARI
388,507,000
33.21.04.2004
4 KALISARI
536,022,000
33.21.04.2005
5 KARANGASEM
316,652,000
33.21.04.2006
6 PRAMPELAN
418,344,000
33.21.04.2007
7 PILANGSARI
373,429,000
33.21.04.2008
8 TAMBAKROTO
380,122,000
33.21.04.2009
9 LOIRENG
443,736,000
33.21.04.2010
10 SAYUNG
567,272,000
33.21.04.2011
11 SRIWULAN
447,976,000
33.21.04.2012
12 BEDONO
497,175,000
33.21.04.2013
13 PURWOSARI
449,891,000
33.21.04.2014
14 SIDOGEMAH
518,201,000
33.21.04.2015
15 GEMULAK
477,839,000
33.21.04.2016
16 TIMBULSLOKO
444,449,000
33.21.04.2017
17 SURODADI
373,383,000
33.21.04.2018
18 TUGU
519,826,000
33.21.04.2019
19 SIDOREJO
565,944,000
33.21.04.2020
20 BANJARSARI
496,922,000
33.21.05 KARANGTENGAH 33.21.05.2001 1 PLOSO
8,968,331,000 413,276,000
6,152,730,000 324,815,000
33.21.05.2002
2 GROGOL
357,962,000
33.21.05.2003
3 PULOSARI
337,847,000
33.21.05.2004
4 DONOREJO
435,744,000
33.21.05.2005
5 PIDODO
381,584,000
33.21.05.2006
6 KLITIH
352,605,000
33.21.05.2007
7 SAMPANG
412,024,000
33.21.05.2008
8 KEDUNGUTER
345,616,000
33.21.05.2009
9 DUKUN
344,688,000
33.21.05.2010
10 KARANGSARI
358,611,000
33.21.05.2011
11 KARANGTOWO
280,362,000
33.21.05.2012
12 WONOWOSO
415,788,000
33.21.05.2013
13 WONOKERTO
348,150,000
33.21.05.2014
14 BATU
433,340,000
33.21.05.2015
15 REJOSARI
301,693,000
33.21.05.2016
16 WONOAGUNG
380,146,000
33.21.05.2017
17 TAMBAKBULUSAN
341,755,000
33.21.06 W ONOSALAM 33.21.06.2001
7,603,569,000 385,965,000
1 DORENG
33.21.06.2002
2 KALIANYAR
389,197,000
33.21.06.2003
3 TLOGODOWO
314,588,000
33.21.06.2004
4 KARANGROWO
371,028,000
33.21.06.2005
5 LEMPUYANG
306,581,000
33.21.06.2006
6 KENDALDOYONG
351,196,000
33.21.06.2007
7 WONOSALAM
318,440,000
33.21.06.2008
8 KARANGREJO
357,096,000
33.21.06.2009
9 JOGOLOYO
342,706,000
33.21.06.2010
10 BOTOREJO
398,017,000
33.21.06.2011
11 SIDOMULYO
337,584,000
33.21.06.2012
12 PILANGREJO
415,080,000
33.21.06.2013
13 TLOGOREJO
388,222,000
33.21.06.2014
14 KERANGKULON
406,849,000
33.21.06.2015
15 BUNDERAN
289,257,000
33.21.06.2016
16 GETAS
405,404,000
33.21.06.2017
17 MOJODEMAK
346,884,000
33.21.06.2018
18 KUNCIR
419,798,000
33.21.06.2019
19 TRENGGULI
371,666,000
33.21.06.2020
20 MRISEN
326,865,000
33.21.06.2021
21 MRANAK
361,146,000
31.21.07 DEM PET 31.21.07.2001
6,310,716,000 396,517,000
1 MERAK
31.21.07.2002
2 KARANGREJO
355,429,000
31.21.07.2003
3 DEMPET
451,293,000
31.21.07.2004
4 BOTOSENGON
331,177,000
31.21.07.2005
5 JERUKGULUNG
359,971,000
31.21.07.2006
6 KUNIR
449,253,000
31.21.07.2007
7 BRAKAS
371,970,000
31.21.07.2008
8 BALEREJO
440,237,000
31.21.07.2009
9 BALEROMO
368,545,000
31.21.07.2010
10 KEDUNGORI
392,876,000
31.21.07.2011
11 KUWU
351,622,000
31.21.07.2012
12 KEBONSARI
338,603,000
31.21.07.2013
13 GEMPOLDENOK
328,758,000
31.21.07.2014
14 SIDOMULYO
454,263,000
31.21.07.2015
15 HARJOWINANGUN
465,125,000
31.21.07.2016
16 KRAMAT
455,077,000
33.21.08 GAJAH 33.21.08.2001
5,796,035,000 267,716,000
1 SURODADI
33.21.08.2002
2 JATISONO
300,272,000
33.21.08.2003
3 KEDONDONG
377,804,000
33.21.08.2004
4 GEDANGALAS
310,888,000
33.21.08.2005
5 SAMBIROTO
280,888,000
33.21.08.2006
6 TANJUNGANYAR
318,773,000
33.21.08.2007
7 WILALUNG
318,594,000
33.21.08.2008
8 MEDINI
322,569,000
33.21.08.2009
9 MLATIHARJO
376,181,000
33.21.08.2010
10 TAMBIREJO
329,437,000
33.21.08.2011
11 BANJARSARI
360,593,000
33.21.08.2012
12 BOYOLALI
277,972,000
33.21.08.2013
13 GAJAH
322,137,000
33.21.08.2014
14 SARI
350,008,000
33.21.08.2015
15 MLEKANG
381,115,000
33.21.08.2016
16 SAMBUNG
308,365,000
33.21.08.2017
17 TLOGOPANDOGAN
311,606,000
33.21.08.2018
18 MOJOSIMO
281,117,000
33.21.09 KARANGANYAR 33.21.09.2001 1 JATIREJO
7,006,553,000 421,560,000
33.21.09.2002
2 NGALURAN
457,931,000
33.21.09.2003
3 WONOKETINGAL
462,908,000
33.21.09.2004
4 CANGKRINGREMBANG
356,714,000
33.21.09.2005
5 CANGKRING
440,029,000
33.21.09.2006
6 TUWANG
403,429,000
33.21.09.2007
7 UNDAAN KIDUL
381,655,000
33.21.09.2008
8 UNDAAN LOR
360,881,000
33.21.09.2009
9 KETANJUNG
369,075,000
33.21.09.2010
10 NGEMPLIKWETAN
380,095,000
33.21.09.2011
11 WONOREJO
447,804,000
33.21.09.2012
12 KARANGANYAR
425,860,000
33.21.09.2013
13 KEDUNGWARU KIDUL
470,754,000
33.21.09.2014
14 KEDUNGWARU LOR
465,838,000
33.21.09.2015
15 BANDUNGREJO
395,339,000
33.21.09.2016
16 TUGU LOR
364,320,000
33.21.09.2017
17 KOTAAN
402,361,000
33.21.10 M IJEN 33.21.10.2001
5,552,110,000 338,679,000
1 GENENG
33.21.10.2002
2 NGELOWETAN
329,496,000
33.21.10.2003
3 MLATEN
483,948,000
33.21.10.2004
4 BANTENGMATI
371,829,000
33.21.10.2005
5 NGELOKULON
360,158,000
33.21.10.2006
6 PASIR
520,736,000
33.21.10.2007
7 REJOSARI
395,856,000
33.21.10.2008
8 NGEGOT
322,287,000
33.21.10.2009
9 JLEPER
397,093,000
33.21.10.2010
10 PECUK
354,268,000
33.21.10.2011
11 TANGGUL
329,608,000
33.21.10.2012
12 BAKUNG
400,524,000
33.21.10.2013
13 BERMI
294,165,000
33.21.10.2014
14 MIJEN
355,592,000
33.21.10.2015
15 GEMPOLSONGO
297,871,000
33.21.11 DEM AK 33.21.11.2001
5,312,680,000 383,861,000
1 BOLO
33.21.11.2002
2 BANGO
384,495,000
33.21.11.2003
3 KEDONDONG
324,122,000
33.21.11.2004
4 SEDO
398,934,000
33.21.11.2005
5 MULYOREJO
392,078,000
33.21.11.2006
6 TURIREJO
617,049,000
33.21.11.2007
7 RAJI
399,656,000
33.21.11.2008
8 CABEAN
422,567,000
33.21.11.2009
9 TEMPURAN
393,787,000
33.21.11.2010
10 KARANGMLATI
364,002,000
33.21.11.2011
11 KATONSARI
365,459,000
33.21.11.2012
12 KALIKONDANG
462,559,000
33.21.11.2013
13 DONOREJO
404,111,000
33.21.12
BONANG
8,925,801,000
33.21.12.2001
1 JATIMULYO
394,562,000
33.21.12.2002
2 KRAJANBOGO
440,507,000
33.21.12.2003
3 SUKODONO
398,062,000
33.21.12.2004
4 SUMBEREJO
631,564,000
33.21.12.2005
5 KEMBANGAN
396,493,000
33.21.12.2006
6 KARANGREJO
461,799,000
33.21.12.2007
7 GEBANGARUM
369,215,000
33.21.12.2008
8 GEBANG
429,487,000
33.21.12.2009
9 MARGOLINDUK
273,769,000
33.21.12.2010
10 MORODEMAK
329,894,000
33.21.12.2011
11 PURWOREJO
534,319,000
33.21.12.2012
12 BETAHWALANG
422,817,000
33.21.12.2013
13 SERANGAN
384,246,000
33.21.12.2014
14 TRIDONOREJO
495,013,000
33.21.12.2015
15 TLOGOBOYO
393,346,000
33.21.12.2016
16 JATIROGO
391,229,000
33.21.12.2017
17 BONANGREJO
384,214,000
33.21.12.2018
18 PONCOHARJO
510,602,000
33.21.12.2019
19 WONOSARI
375,644,000
33.21.12.2020
20 JALI
406,370,000
33.21.12.2021
21 WEDING
502,649,000
33.21.13 W EDUNG 33.21.12.2001
1 WEDUNG
7,527,641,000 560,422,000
33.21.12.2002
2 NGAWEN
324,987,000
33.21.12.2003
3 RUWIT
360,984,000
33.21.12.2004
4 KENDUREN
482,455,000
33.21.12.2005
5 BUKO
395,493,000
33.21.12.2006
6 MANDUNG
269,060,000
33.21.12.2007
7 BERAHAN KULON
328,171,000
33.21.12.2008
8 BERAHAN WETAN
552,274,000
33.21.12.2009
9 BUNGO
444,335,000
33.21.12.2010
10 TEMPEL
338,164,000
33.21.12.2011
11 JETAK
353,516,000
33.21.12.2012
12 JUNGSEMI
356,391,000
33.21.12.2013
13 JUNGPASIR
335,425,000
33.21.12.2014
14 MUTIHWETAN
301,218,000
33.21.12.2015
15 BABALAN
395,922,000
33.21.12.2016
16 MUTIHKULON
410,631,000
33.21.12.2017
17 TEDUNAN
308,175,000
33.21.12.2018
18 KENDALASEM
319,528,000
33.21.12.2019
19 KEDUNGMUTIH
331,830,000
33.21.12.2020
20 KEDUNGKARANG
358,660,000
33.21.14 KEBONAGUNG 33.21.12.2001 1 PILANGWETAN
4,835,549,000 284,579,000
33.21.12.2002
2 KEBONAGUNG
415,894,000
33.21.12.2003
3 KLAMPOK LOR
293,134,000
33.21.12.2004
4 MIJEN
347,623,000
33.21.12.2005
5 WERDOYO
401,179,000
33.21.12.2006
6 MANGUNREJO
418,987,000
33.21.12.2007 33.21.12.2008
7 BABAT 8 MANGUNANLOR
337,256,000 288,205,000
33.21.12.2009
9 TLOGOSIH
365,478,000
33.21.12.2010
10 PRIGI
286,423,000
33.21.12.2011 33.21.12.2012
11 SARIMULYO 12 SOLOWIRE
339,324,000 337,730,000
33.21.12.2013 33.21.12.2014
13 SOKOKIDUL 14 MEGONTEN JUMLAH
326,834,000 392,903,000 96,662,553,000
WAKIL BUPATI DEMAK, ttd
HARWANTO
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016 RINCIAN KEKURANGAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015
NO
1
KECAMATAN
DESA
2 M RANGGEN
3 1 BANYUMENENG
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015 4 2,224,634,000 136,299,000
2 KEBONBATUR
201,517,000
3 SUMBEREJO
160,771,000
4 KALITENGAH
90,607,000
5 KANGKUNG
139,039,000
6 MRANGGEN
133,852,000
7 BATURSARI
290,394,000
8 BANDUNGREJO
86,384,000
9 BRUMBUNG
82,165,000
10 KEMBANGARUM
114,418,000
11 KARANGSONO
104,735,000
12 TAMANSARI
69,838,000
13 NGEMPLAK
63,741,000
14 MENUR
80,609,000
15 JAMUS
74,280,000
16 WRINGINJAJAR
120,479,000
17 WARU
72,258,000
18 TEGALARUM
93,350,000
19 CANDISARI KARANGAW EN 1 JRAGUNG
109,898,000 1,829,058,000 177,636,000
2 WONOSEKAR
224,265,000
3 MARGOHAYU
136,059,000
4 TELUK
91,862,000
5 TLOGOREJO
124,106,000
6 REJOSARI
235,208,000
7 KARANGAWEN
137,875,000
8 KURIPAN
101,810,000
9 BUMIREJO
126,582,000
10 BRAMBANG
190,681,000
11 SIDOREJO
146,818,000
12 PUNDENARUM
136,156,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
GUNTUR 1 BLERONG
1,827,525,000 116,775,000
2 BANJAREJO
72,163,000
3 WONOREJO
89,597,000
4 SARIREJO
74,588,000
5 PAMONGAN
65,941,000
6 TLOGOWERU
64,186,000
7 BOGOSARI
145,857,000
8 SUKOREJO
82,375,000
9 SIDOKUMPUL
92,979,000
10 GAJI
88,045,000
11 KRANDON
63,206,000
12 TANGKIS
65,393,000
13 TEMUROSO
168,450,000
14 BAKALREJO
120,236,000
15 GUNTUR
95,308,000
16 BUMIHARJO
102,354,000
17 TLOGOREJO
68,659,000
18 TRIMULYO
116,942,000
19 SIDOHARJO
69,387,000
20 TURITEMPEL
65,084,000
SAYUNG 1 BULUSARI
1,975,825,000 71,533,000
2 DOMBO
77,678,000
3 JETAKSARI
82,063,000
4 KALISARI
131,854,000
5 KARANGASEM
75,617,000
6 PRAMPELAN
88,299,000
7 PILANGSARI
75,953,000
8 TAMBAKROTO
68,493,000
9 LOIRENG
72,230,000
10 SAYUNG
125,466,000
11 SRIWULAN
112,116,000
12 BEDONO
112,815,000
13 PURWOSARI
106,279,000
14 SIDOGEMAH
122,080,000
15 GEMULAK 16 TIMBULSLOKO 17 SURODADI
86,440,000 112,415,000 77,402,000
18 TUGU
136,327,000
19 SIDOREJO
134,731,000
20 BANJARSARI
106,034,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
KARANGTENGAH 1 PLOSO
1,265,904,000 54,245,000
2 GROGOL
58,758,000
3 PULOSARI
65,058,000
4 DONOREJO
119,441,000
5 PIDODO
82,584,000
6 KLITIH
91,931,000
7 SAMPANG
77,430,000
8 KEDUNGUTER
70,389,000
9 DUKUN
78,210,000
10 KARANGSARI
85,337,000
11 KARANGTOWO
55,753,000
12 WONOWOSO
69,743,000
13 WONOKERTO
65,636,000
14 BATU
87,151,000
15 REJOSARI
55,520,000
16 WONOAGUNG
74,706,000
17 TAMBAKBULUSAN
74,012,000
W ONOSALAM 1 DORENG
1,565,912,000 72,310,000
2 KALIANYAR
79,943,000
3 TLOGODOWO
50,419,000
4 KARANGROWO
76,248,000
5 LEMPUYANG
52,438,000
6 KENDALDOYONG
64,783,000
7 WONOSALAM
81,602,000
8 KARANGREJO
69,162,000
9 JOGOLOYO
89,628,000
10 BOTOREJO
81,814,000
11 SIDOMULYO
79,834,000
12 PILANGREJO
110,856,000
13 TLOGOREJO
76,175,000
14 KERANGKULON
80,256,000
15 BUNDERAN
51,280,000
16 GETAS
89,721,000
17 MOJODEMAK
84,833,000
18 KUNCIR
75,107,000
19 TRENGGULI
71,605,000
20 MRISEN
59,234,000
21 MRANAK
68,664,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
DEM PET 1 MERAK 2 KARANGREJO 3 DEMPET
1,444,578,000 84,325,000 64,692,000 133,841,000
4 BOTOSENGON
68,039,000
5 JERUKGULUNG
68,403,000
6 KUNIR 7 BRAKAS
122,400,000 86,615,000
8 BALEREJO
105,718,000
9 BALEROMO
100,478,000
10 KEDUNGORI
92,114,000
11 KUWU
82,094,000
12 KEBONSARI
60,464,000
13 GEMPOLDENOK
51,519,000
14 SIDOMULYO
108,783,000
15 HARJOWINANGUN
105,737,000
16 KRAMAT
109,356,000
GAJAH 1 SURODADI 2 JATISONO
1,162,203,000 48,041,000 67,197,000
3 KEDONDONG
103,706,000
4 GEDANGALAS
75,365,000
5 SAMBIROTO
44,098,000
6 TANJUNGANYAR
64,901,000
7 WILALUNG
67,447,000
8 MEDINI
69,726,000
9 MLATIHARJO
65,031,000
10 TAMBIREJO
63,478,000
11 BANJARSARI
75,335,000
12 BOYOLALI
34,904,000
13 GAJAH
66,656,000
14 SARI
87,815,000
15 MLEKANG
66,943,000
16 SAMBUNG
57,024,000
17 TLOGOPANDOGAN
48,926,000
18 MOJOSIMO
55,610,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
KARANGANYAR 1 JATIREJO
1,420,103,000 71,170,000
2 NGALURAN
154,498,000
3 WONOKETINGAL
119,608,000
4 CANGKRINGREMBANG
61,317,000
5 CANGKRING
84,887,000
6 TUWANG
57,147,000
7 UNDAAN KIDUL
57,900,000
8 UNDAAN LOR
48,808,000
9 KETANJUNG
68,551,000
10 NGEMPLIKWETAN
53,961,000
11 WONOREJO
94,111,000
12 KARANGANYAR
74,711,000
13 KEDUNGWARU KIDUL
98,025,000
14 KEDUNGWARU LOR
102,096,000
15 BANDUNGREJO
81,782,000
16 TUGU LOR
89,088,000
17 KOTAAN M IJEN 1 GENENG 2 NGELOWETAN 3 MLATEN
102,443,000 1,180,974,000 70,203,000 57,630,000 124,507,000
4 BANTENGMATI
85,306,000
5 NGELOKULON
71,411,000
6 PASIR
164,192,000
7 REJOSARI
85,362,000
8 NGEGOT
53,672,000
9 JLEPER
91,173,000
10 PECUK
54,476,000
11 TANGGUL
66,856,000
12 BAKUNG
70,812,000
13 BREMI
62,836,000
14 MIJEN
76,513,000
15 GEMPOLSONGO
46,025,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
DEM AK 1 BOLO 2 BANGO
1,140,659,000 64,071,000 103,517,000
3 KEDONDONG
81,733,000
4 SEDO
74,457,000
5 MULYOREJO
84,447,000
6 TURIREJO 7 RAJI 8 CABEAN
155,559,000 93,273,000 103,561,000
9 TEMPURAN
62,665,000
10 KARANGMLATI
75,815,000
11 KATONSARI
68,142,000
12 KALIKONDANG
92,766,000
13 DONOREJO
80,653,000
BONANG
2,202,095,000 1 JATIMULYO
81,339,000
2 KRAJANBOGO
80,861,000
3 SUKODONO
74,460,000
4 SUMBEREJO
150,445,000
5 KEMBANGAN
83,136,000
6 KARANGREJO 7 GEBANGARUM 8 GEBANG
134,120,000 78,275,000 100,757,000
9 MARGOLINDUK
75,820,000
10 MORODEMAK
123,612,000
11 PURWOREJO
194,021,000
12 BETAHWALANG
116,683,000
13 SERANGAN
99,930,000
14 TRIDONOREJO
129,732,000
15 TLOGOBOYO
102,620,000
16 JATIROGO
101,850,000
17 BONANGREJO
70,831,000
18 PONCOHARJO
105,695,000
19 WONOSARI
81,438,000
20 JALI
71,579,000
21 WEDING
144,891,000
NO
KECAMATAN
DESA
JUMLAH KEKURANGAN ADD 2015
1
2
3
4
W EDUNG 1 WEDUNG
1,812,466,000 169,956,000
2 NGAWEN
53,897,000
3 RUWIT
87,843,000 121,692,000
4 KENDUREN 5 BUKO
88,043,000
6 MANDUNG
42,291,000
7 BERAHAN KULON
76,578,000
8 BERAHAN WETAN
167,404,000
9 BUNGO
115,758,000
10 TEMPEL
62,550,000
11 JETAK
92,518,000
12 JUNGSEMI
68,735,000
13 JUNGPASIR
88,248,000
14 MUTIHWETAN
62,825,000 124,628,000
15 BABALAN 16 MUTIHKULON
99,894,000
17 TEDUNAN
75,578,000
18 KENDALASEM
62,914,000
19 KEDUNGMUTIH
77,703,000
20 KEDUNGKARANG
73,411,000
KEBONAGUNG 1 PILANGWETAN
964,964,000 50,371,000
2 KEBONAGUNG
85,297,000 48,521,000 64,189,000 91,486,000 83,117,000 56,243,000 52,787,000 85,343,000 50,255,000 78,471,000 74,739,000 71,132,000 73,013,000 22,016,900,000
3 KLAMPOK LOR 4 MIJEN 5 WERDOYO 6 MANGUNREJO 7 BABAT 8 MANGUNANLOR 9 TLOGOSIH 10 PRIGI 11 SARIMULYO 12 SOLOWIRE 13 SOKOKIDUL 14 MEGONTEN
WAKIL BUPATI DEMAK, ttd
HARWANTO
