PERATURAN BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MADRASAH MAMBA’UL HIDAYAH Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH MAMBA’UL HIDAYAH PONDOWAN TAYU PATI
PERATURAN BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MADRASAH MAMBA’UL HIDAYAH Tentang PERATURAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH MAMBA’UL HIDAYAH DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI Dengan memohon rahmat dan hidayah dari Allah, Badan Pelaksana Pendidikan Madrasah Mambaul Hidayah (BPPMMH) Pondowan Tayu Pati menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI MADRASAH MAMBA’UL HIDAYAH DESA PONDOWAN KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI
Bismillahirrahmanirrahim BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan: 1. Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan dan Pendidikan Islam yang berkedudukan di Desa Pondowan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 2. Pembina adalah Pembina Yayasan. 3. Pengurus adalah Pengurus Yayasan. 4. Pengawas adalah Pengawas Yayasan. 5. Badan Pengelola Pendidikan Madrasah Mambaul Hidayah, yang selanjutnya disebut BPP, adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengelola kegiatan pendidikan di lingkungan Yayasan. 6. Madrasah adalah lembaga pendidikan dasar yang berada di bawah naungan Yayasan. 7. Kepala Madrasah adalah Kepala Madrasah Mamba’ul Hidayah Pondowan. 8. Komite Madrasah adalah Komite Madrasah Mamba’ul Hidayah Pondowan. 9. Guru adalah Guru Madrasah Mamba’ul Hidayah Pondowan. 10. Pegawai Lainnya adalah pegawai Madrasah selain Kepala Madrasah dan dan Guru Madrasah Mamba’ul Hidayah Pondowan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan penetapan peraturan ini adalah: a. Memberi arah dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan pendidikan di lingkungan Yayasan. b. Terselenggaranya Manajemen Berbasis Masyarakat dalam lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan. BAB III KEGIATAN DAN TATA KERJA Pasal 3 Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, BPP melaksanakan kegiatan: a. Mengatur mekanisme dan tata kerja organisasi lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan. b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. c. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan. Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, BPP mengangkat pegawai. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. Kepala Madrasah b. Guru c. Pegawai lainnya. (3) Pegawai Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak mendapat gaji dan/atau tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan Yayasan. Pasal 5 (1) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) diusulkan BPP kepada Pengurus untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan. (2) Segala biaya yang timbul akibat pengangkatan pegawai menjadi tanggungjawab BPP. (3) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) BPP melakukan kordinasi dengan Pengurus. (4) Hasil kordinasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Surat Keputusan. Pasal 6 Pegawai Madrasah berkewajiban mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan.
1
(1) (2)
(3) (4)
Bagian Pertama Kepala Madrasah Pasal 7 Kepala Madrasah adalah tenaga profesional yang diangkat untuk memimpin Madrasah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkat menjadi Kepala Madrasah adalah: a. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana Stratu Satu (S1) atau Dploma Empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. c. Bersedia melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan. Dalam hal Yayasan mendapatkan bantuan Kepala Madrasah definitif dari Pemerintah, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap dijadikan pertimbangan. Kepala Madrasah definitif bantuan dari Pemerintah wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan.
Pasal 8 (1) Kepala Madrasah mempunyai kewenangan: a. Mengusulkan pengangkatan pegawai baru di lingkungan Madrasah. b. Mengusulkan pemberhentian pegawai di lingkungan Madrasah. c. Memberikan masukan kepada BPP untuk peningkatan mutu pendidikan Madrasah. (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Kepala Madrasah melakukan seleksi terlebih dahulu.
Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, Kepala Madrasah mengusulkan kepada BPP dengan menyebutkan alasan-alasanya. (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima usulan pemberhentian, BPP memanggil guru yang bersangkutan untuk membela diri, dan BPP dapat memutuskan pemberhentian atau membatalkannya. (3) Dalam hal guru yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan BPP, dianggap telah menerima pemberhentian tersebut. Pasal 10 Kepala Madrasah berkewajiban: a. Melaksanakan manajemen pendidikan di Madrasah. b. Melaksanakan supervisi pelaksanaan kegiatan pendidikan di Madrasah. c. Menyusun program kerja Madrasah. d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Madrasah. e. Menyusun rencana anggaran Madrasah. f. Melaksanakan rencana kegiatan yang telah tertuang dalam APBM. g. Menyusun time schedule rencana kegiatan tahunan. h. Menyusun tata tertib pegawai dan siswa Madrasah. i. Membentuk dan menetapkan Komite Madrasah. j. Melaksanakan pembagian tugas di lingkungan Madarah. k. Melaporkan kegiatan pendidikan di Madrasah kepada BPP.
Pasal 11 (1) Dalam menyusun program kerja, Kepala Madrasah melibatkan Komite Madrasah dan BPP. (2) Prgoram kerja Madrasah terdiri dari : a. Program Kerja Jangka Panjang b. Program Kerja Jangka Menengah c. Program Kerja Jangka Pendek Pasal 12 (1) Kepala Madrasah menyusun rencana kegiatan tahunan berdasarkan program kerja. (2) Rencana Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Madrasah (RAPBM). Pasal 13 (1) Kepala Madrasah menyusun Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Madrasah (RAPBM) sesuai dengan rencana kegiatan Madrasah bersama Komite Madrasah. (2) RAPBM sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPP paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tahun pelajaran baru dimulai untuk mendapat pengesahan.
2
(3) RAPBM yang telah disahkan BPP, dibahas Kepala Madrasah bersama Komite Madrasah dan Wali Siswa pada minggu awal tahun pelajaran baru untuk ditetapkan menjadi APBM. Pasal 14 (1) Kepala Madrasah mengajukan APBM yang telah ditetapkan kepada Yayasan melalui BPP untuk dijadikan pedoman pembiayaan Madrasah. (2) Yayasan melalui BPP bertanggungjawab atas ketersediaan dana pembiayaan Madrasah. Pasal 15 (1) Untuk menciptakan kedisiplinan di Madrasah, Kepala Madrasah menyusun tata tertib Madrasah. (2) Dalam menyusun tata tertib Madrasah, Kepala Madrasah melibatkan guru dan karyawan. (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) sedikitnya mencakup: d. Tugas pokok dan fungsi pegawai; e. Hak dan kewajiban pegawasi dan siswa; serta f. Larangan dan sangsi pegawai dan siswa. Bagian Kedua Guru Pasal 16 (1) Guru adalah tenaga profesional yang diangkat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di Madrasah. (2) Syarat-syarat untuk menjadi guru ditetapkan Kepala Madrasah dengan berpatokan pada aturan perundang-udangan yang berlaku. Pasal 17 Guru mempunyai kewenangan untuk: a. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode, pendekatan, dan strategi yang menurutnya lebih baik bagi keberhasilan belajar; b. Berinovasi dalam mengelola pembelajaran; dan c. Memberikan masukan kepada Kepala Madrasah dan/atau BPP untuk peningkatan mutu pendidikan Madrasah. Pasal 18 Hak, kewajiban, larangan dan sangsi Guru diatur Kepala Madrasah dalam Tata Tertib Madrasah. Bagian Ketiga Pegawai Lainnya Pasal 19 Pegawai lainnya terdiri dari: a. Kepala TU dan pembantu-pembantunya; dan b. Penjaga Madrasah. Pasal 20 Pegawai lainnya mempunayi kewenangan untuk: a. Berinovasi dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. b. Memberikan masukan kepada Kepala Madrasah dan/atau BPP untuk peningkatan mutu pendidikan Madrasah. Pasal 21 Hak, kewajiban, larangan dan sangsi pegawai lainnya diatur Kepala Madrasah dalam Tata Tertib Madrasah. BAB IV SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN Pasal 22 (1) Yayasan melalui BPP bertanggungjawab terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan Madrasah. (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan, Kepala Madrasah mengusulkannya kepada BPP melalui APBM dan/atau usulan tersendiri di luar APBM. Pasal 23 (1) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pasa 20 ayat (1), BPP berkordinasi dengan Kepala Madrasah dan Komite Madrasah.
3
(2) Kordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dimaksudkan untuk: a. Identifikasi kebutuhan; b. Penunjukan pelaksana atau pembentukan panitia; dan c. Penggalian sumber dana. Pasal 24 (1) Dalam hal Madrasah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pendidikan, Kepala Madrasah berkordinasi dengan BPP dan Komite Madrasah. (2) Kordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk: a. Identifikasi kebutuhan; b. Pembentukan Panitia Pelaksana; dan c. Penggalian sumber dana apabila diperlukan. (3) Hal-hal mengenai Panitia Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan diatur dalam peraturan tersendiri. BAB V TATA KELOLA KEUANGAN Pasal 25 (1) BPP bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Madrasah. (2) Keuangan Madrasah bersumber dari: a. Bantuan Pemerintah; b. Partisipasi Masyarakat; c. Wakaf; dan d. Bantuan lain yang halal. Pasal 26 (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah dan partisipasi masyarakat yang ditujukan kepada Madrasah, diserahkan kepada BPP untuk dikelola bersama sumber dana yang lain. (2) Dalam mengelola bantuan dana dari pemerintah yang ditujukan kepada Madrasah, BPP wajib melaksanakan minimal sama dengan peruntukannya. (3) Apabila peruntukan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) sudah dimiliki Madrasah, BPP berhak mengelola dana tersebut dan mengalihkan peruntukannya sesuai kebutuhan Madrasah. (4) Dalam melaksanakan pengalihan peruntukan dana sebagaimana dimaksud ayat (3). BPP melakukan kordinasi dengan Kepala Madrasah dan Komite Madrasah. Pasal 27 (1) Untuk melaksanakan tata kelola keuangan Madrasah, Kepala Madrasah mengangkat Bendahara Madrasah. (2) Bendahara Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1) bisa diambil dari unsur Guru atau Pegawai Lainnya. Pasal 28 (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf f, Kepala Madrasah mengajukan Permohonan Pencairan Dana (PPD) kepada Ketua BPP. (2) PPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pada akhir bulan sebelum bulan pendanaan yang disertai laporan penggunaan dana bulan sebelumnya yang dilampiri bukti-bukti. (3) Berdasarkan PPD Kepala Madrasah, Ketua BPP mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) kepada Bendahara BPP untuk dicairkan kepada Kepala Madrasah. Pasal 29 (1) Apabila laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) terjadi kesalahan yang tidak merugikan keuangan Madrasah, Kepala Madrasah harus merevisi kesalahan tersebut. (2) Apabila laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) terjadi kesalahan yang merugikan keuangan Madrasah, Kepala Madrasah harus menyusun ulang laporan dan mempertanggungjawabkannya. (3) Kesalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berpengaruh terhadap pencairan dana pendidikan untuk bulan berikutnya. Pasal 30 (1) BPP bertanggungjawab terhadap defisit anggaran Madrasah. (2) Untuk mengatasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), BPP melakukan kordinasi bersama Komite dan Pengurus.
4
Pasal 31 (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf k, Kepala Madrasah menyusun laporan kegiatan pendidikan selama satu tahun pelajaran kepada BPP pada akhir tahun pelajaran. (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai ikhtisar laporan keuangan selama 1 (satu) tahun pelajaran. Pasal 32 (1) Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi, BPP menyusun laporan pengelolaan keuangan setiap bulan, untuk diketahui oleh pihak-pihak terkait, yaitu : a. Pembina Yayasan; b. Pengurus Yayasan; c. Pengawas Yayasan; d. Pegawai Madrasah; dan e. Komite Madrasah (2) Pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak untuk: a. Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan; dan b. Memberikan koreksi. Pasal 33 (1) Apabila laporan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) terjadi kesalahan dan tidak merugikan keuangan Madrasah, BPP harus merevisi kesalahan tersebut. (2) Apabila laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian keuangan Madrasah, BPP harus menyusun ulang laporan dan mempertanggungjawabkannya. BAB VI PEMBINAAN PEGAWAI Pasal 34 (1) BPP bertanggungjawab dalam peningkatan sumber daya pegawai Madrasah melalui kegiatan pembinaan. (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk: a. Pelaksanaan Diskusi Kelompok b. Pembicaraan Individual c. Pendidikan dan Pelatihan (3) Dalam melaksanaan pembinaan, BPP berkordinasi dengan Kepala Madrasah.
(1) (2) (3)
Pasal 35 Untuk keperluan pembinaan, BPP bersama Kepala Madrasah mengidentifikasi permasalahan. Hasil identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan bahan kajian dalam diskusi kelompok dan/atau pelaksnaan pendidikan dan latihan. Pembinaan dalam bentuk pembicaraan individual dilakukan terhadap guru yang menunjukkan penurunan kedisiplinan. BAB VII PENGAWASAN
Pasal 36 (1) BPP dan Kepala Madrasah memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pendidikan di Madrasah. (2) Hasil pengawasan dan evaluasi masyarakat ditampung untuk dijadikan acuan dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. Pasal 37 (1) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1), BPP dapat mengadakan public hearing dan/atau studi lapangan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (1), Kepala Madrasah menerbitkan buku penghubung orang tua/wali siswa. BAB VIII PENERIMAAN SISWA BARU Pasal 38 (1) BPP bertanggungjawab melaksanakan penerimaan siswa baru (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1), BPP membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru
5
(3) Hal-hal mengenai Panitia Penerimaan Siswa Baru sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 39 Dalam melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (2), BPP dapat melibatkan pegawai Yayasan, Komite Madrasah dan masyarakat. BAB IX PENUTUP Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian. Pasal 41 Peraturan ini berlaku mulai sejak ditetapkan.
Ditetapkan di Pondowan Pada 21 Juni 2010 Pimpinan Sidang,
Ketua,
Sekretaris
Ahmad Nur Ali
Ali Masyhar
6
