Peranan Satelit Palapa Terhadap Upaya Memperkokoh Integrasi Nasional ( )

Peranan Satelit Palapa Terhadap Upaya Memperkokoh Integrasi Nasional (1976-1983) Agung Perdana Kusuma, Linda Sunarti. Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Skripsi ini membahas tentang peran satelit Palapa terhadap upaya memperkokoh integrasi nasional. Keputusan memilih Palapa berdasarkan berbagai pertimbangan khususnya kondisi politik saat itu. Indonesia memasuki era satelit komunikasi untuk pertama kalinya ditandai dengan pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur tahun 1969. Selanjutnya, pemerintah ingin membuat sebuah sistem yang dapat mempersatukan seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan telekomunikasi terpadu. Akhirnya, pemerintah Orde Baru memutuskan untuk membangun Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Satelit Palapa menjadikan Indonesia negara pertama di Asia dan keempat di dunia yang memiliki satelit komunikasi untuk keperluan domestik. Palapa diluncurkan untuk mendukung program Pembangunan Nasional termasuk berperan dalam upaya memperkokoh integrasi nasional.

Peranan Satelit Palapa Terhadap Upaya Memperkokoh Integrasi Nasional (1976-1983) Abstract This thesis discusses the role of Palapa satellite on efforts to strenghthen national integration. Decision to choose a Palapa based on various considerations, especially the political conditions at the time. Indonesia entered the era of satellite communications for the first time marked by the construction of Earth Station Jatiluhur in 1969. Furthermore, the government wants to create a system that is able to unite the entire territory of Indonesia though the integrated telecommunication network. Finally, the government of President Soeharto decided to bulid Palapa Domestic Satellite Communication System. Palapa satellite making Indonesia the first country in Asia and fourth in the world who have a communications satellite for domestic use. Palapa launched to support National Development programs including instrumental in efforts to strengthen national integration. Keyword: Satellite; Telecommunication; Palapa; National Integration; National Development.

Pendahuluan Sejarah telekomunikasi Indonesia merupakan salah satu bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang menarik untuk diteliti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telekomunikasi didefinisikan dengan komunikasi jarak jauh melalui kawat (telegraf1, telepon) dan radio, selanjutnya perkembangannya mengalami kemajuan.2 Kemajuan dalam arti disini

1

Telegraf merupakan alat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang jauh melalui kawat dan kekuatan listrik. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ (25 Maret 2014 pukul 18:20 WIB). 2

Peranan Satelit..., Agung Perdana Kusuma, FIB UI, 2014

adalah media perantaranya, seperti yang ada saat ini, yaitu televisi, satelit, internet dan sebagainya. Pada dasarnya, telekomunikasi telah melekat dalam diri bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Sejak dulu, alat seperti kentongan dan lainnya dikenal sebagai alat komunikasi kuno. Namun, masuk dan berkembangnya telekomunikasi modern Indonesia mulai dirasakan sejak diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1855, yaitu dengan dibukanya saluran telegraf pertama di Hindia Belanda.3 Selanjutnya, sarana dan media telekomunikasi

Indonesia terus

mengalami

perkembangan. Selama Indonesia di duduki oleh pemerintahan Jepang, setidaknya Jepang telah

berkontribusi

banyak

terhadap

kemajuan

telekomunikasi

Indonesia.

Mulai

diperkenalkannya teknologi radar hingga memaksimalkan penggunaan radio, dan semuanya untuk kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Secara tidak langsung teknologi tersebut diwariskan kepada Indonesia. Selama periode pemerintahan Presiden Soekarno, sarana dan media telekomunikasi menjadi alat perjuangan bangsa dalam berbagai peristiwa penting. Mulai dari peristiwa Agresi Militer Belanda hingga upaya pembebasan Irian Barat. Perkembangan telekomunikasi Indonesia tidak terlepas dari kemajuan perkembangan telekomunikasi dunia yang mencapai puncaknya pada akhir 1950-an yang ditandai dengan lahirnya teknologi satelit. Pada tahun 1965, Amerika meluncurkan satelit INTELSAT I atau Early Bird sebagai satelit komunikasi komersil pertama di dunia. Hal ini kemudian mendorong negara-negara lain untuk segera menggunakan satelit dalam telekomunikasi. Kabar teknologi satelit tersebut akhirnya menggugah pemerintah Presiden Soeharto untuk segera menerapkannya di Indonesia. Keputusan untuk menggunakan satelit dipelopori oleh Soehardjono (Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pertama pada masa pemerintah Presiden Soeharto) yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor (politik, ekonomi dan sebagainya) akibat masih minimnya ketersediaan sarana telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Indonesia kemudian merintis penggunaan teknologi satelit komunikasi, dimulai dengan pembangunan Stasiun Bumi Jatiluhur yang diresmikan pada 29 September 1969. Hingga penggunaan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa yang diluncurkan pada tahun 1976. Penggunaan teknologi satelit, selain untuk manfaat teknis, juga dimanfaatkan pemerintah Presiden Soeharto untuk menciptakan suatu integrasi nasional4 3

Ramadhan K.H, dkk. Dari Monopoli Menuju Kompetisi: 50 Tahun Telekomunikasi Indonesia Sejarah Dan Kiat Manajemen Telkom. Jakarta: Grasindo. 1994, hlm 7. 4 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi nasional berarti usaha penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ (20 Mei 2014 pukul 22:19 WIB).


seperti yang tertuang di dalam konsep Wawasan Nusantara.5 Berbekal makna yang terkandung dalam Sumpah Palapa, pemerintah Presiden Soeharto bercita-cita ingin mempersatukan seluruh wilayah kepulauan nusantara disegala aspek, baik dalam bidang teknologi, telekomunikasi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan penulisan yang berprinsip dari metode penelitian sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah antara lain heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Langkah pertama adalah heuristik (mencari dan menemukan). Merupakan tahapan pertama yaitu mencari dan mengumpulkan sumber (perpustakaan, majalah, koran dan jurnal) yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Langkah kedua adalah kritik sumber. Sumber yang telah dikumpulkan pada kegiatan heuristik yang berupa; buku-buku yang relevan dengan pembahasan topik. Kemudian, sumber-sumber yang telah ditemukan dikritik untuk menentukan keabsahan dan keterkaitan dalam pembahasan. Langkah ketiga adalah interpretasi. Setelah melalui tahapan kritik sumber, kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap fakta sejarah yang diperoleh dari arsip, bukubuku yang relevan dengan topik skripsi ini. Langkah keempat dan yang terakhir adalah historiografi. Dalam proses penulisan, penulis menemui berbagai kendala terutama dalam mengaitkan peranan satelit Palapa dalam menciptakan integrasi nasional. Namun dengan membaca buku dan media massa yang menceritakan tentang dampak satelit Palapa, penulis menjadi terbantu dalam melakukan proses penulisan. Awal Munculnya Alat Telekomunikasi Di Indonesia Indonesia telah mengenal sistem telekomunikasi modern sejak saluran telegraf pertama dibuka pada 23 Oktober 1855 oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu berupa telegraf elektromagnet6 yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor).7 Untuk melakukan hubungan komunikasi tingkat internasional, pada 1859 pemerintah Hindia

5

Konsep Wawasan Nusantara tertuang di dalam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) pada TAP MPR RI No. IV/MPR/1973. 6 Telegraf pertama kali ditemukan dan dipatenkan pertama kali di Amerika Serikat pada 1837 oleh Samuel F.B. Morse. Telegraf elektromagnet merupakan telegraf elektrik yang berkembang dengan digunakannya tegangan listrik untuk mengontrol elektromagnet. 7 Dua tahun berikutnya, dibuka saluran yang menghubungkan Jakarta-Surabaya serta dengan cabang SemarangAmbarawa. Dua tahun berselang, tercatat saluran telegraf terus bertambah dan berkembang sepanjang 2.700 kilometer serta dilayani oleh 28 kantor telegraf. Ramadan K.H, dkk. Op.Cit., hlm 7.


Belanda telah memasang kabel laut yang menghubungkan Jakarta-Singapura8. Pada 1871, dipasang kabel laut antara Jawa (Banyuwangi)-Australia (Port Darwin).9 Di Hindia Belanda, hubungan telepon lokal digunakan pertama kali pada tanggal 16 Oktober 1882 dan diselenggarakan oleh perusahaan swasta.10 Saat itu, jaringan telepon telah dibangun dan terbentang dari Gambir hingga ke Tanjong Priok. Dua tahun berselang dibangun kembali jaringan telepon antara Semarang-Surabaya. Kemudian, di Hindia Belanda mulai banyak bermunculan sejumlah perusahaan telepon yang dikelola oleh pihak swasta. Pada 1906, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut dan dibentuklah PTT (Post, Telegraaf en Telefoondienst) berdasarkan Staatsblad No. 395.11 PTT selain mengelola pos, telepon dan telegraf, juga mengelola radio. Stasiun radio pertama kali dibangun oleh PTT pada tahun 1920 di daerah Malabar, Bandung, Jawa Barat.12 Selama zaman pemerintahan Hindia Belanda, status PTT merupakan perusahaan pemerintah yang memonopoli pengelolaan jasa telekomunikasi yang berlangsung hingga berakhirnya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1942. Pasca runtuhnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, Jepang tampil sebagai penguasa baru. Ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang, sebagian besar perusahaan Belanda diambil alih oleh Jepang (termasuk PTT) untuk keperluan menghadapi Perang Asia Timur Raya. Begitu Jepang menduduki Jawa, stasiun-stasiun (radio) yang ada berada di bawah kekuasaan Sendenbu (Departemen Propaganda), sampai Jawa Hoso Kanrikyoku (Biro Pengawas Penyiaran Jawa) terbentuk pada Oktober 1942.13 Selama menduduki Indonesia (1942-1945), Jepang mengambil alih seluruh stasiun radio yang tersebar di seluruh kota-kota besar di Nusantara. Mereka merombak stasiun-stasiun itu menjadi Hoso Kyoku atau stasiun

8

Hubungan dengan dunia luar dimulai pada 1859 ketika kabel telegraf pertama dipasang oleh R.S. Newall & Company, sebuah produsen kabel yang berkantor di Gateshead, Inggris. Untuk Selengkapnya lihat artikel History of the Atlantic Cable & Undersea Communication. (9 Juli 2009). (From the first submarine cable of 1850 to worldwide fiber optic network): 1859 Batavia-Singapore Cable. http://atlanticcable.com/Cables/1859Batavia-Singapore/index.htm (4 Juni 2014 pukul 09:45 WIB). 9 Lihat artikel History of the Atlantic Cable & Undersea Communications. (27 Desember 2011). (From the first submarine cable of 1850 to worldwide fiber optic network):1871 Java-Port Darwin Cable. http://atlanticcable.com/Cables/1871Java-PortDarwin/index.htm (4 Juni 2014 pukul 10.00 WIB). 10 Hingga tahun 1905, total jumlah perusahaan telepon di Hindia Belanda mencapai jumlah 38. Ramadan K.H, dkk. Op.Cit., hlm 7. 11 Nama yang semula dipakai ialah "Post-en Telegraafdienst" sampai 1906, dengan pengertian Telepon didalamnya (sejak 1884, Staatsblad Nomor 52 Jawatan Telepon dimasukkan dalam Pos dan Telegraf), sedangkan dalam tahun 1906 mulai dipakai sebutan Post, Telegraaf en Telefoondienst (Staatsblad 1906 Nomor 395). Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, hlm 10. 12 Stasiun radio Malabar merupakan stasiun radio tertua di Indonesia dan terbesar dibelahan bumi bagian selatan. 13 Lihat artikel Aiko Kurasawa. Propaganda Media on Java Under the Japanese Indonesia. (October 1987), hlm 87. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3351221.pdf?acceptTC=true` (22 Mei 2014 pukul 22:30 WIB).


siaran, yang bertugas menyiarkan berbagai acara politik yang bersifat propaganda.14 Keberadaan Jepang juga sedikit menguntungkan bagi Indonesia karena Angkatan Laut Jepang memperkenalkan penggunaan radar kepada para teknisi Indonesia.15 Pasca peristiwa kemerdekaan Indonesia merupakan momentum lahirnya stasiun radio milik pemerintah Indonesia. Saat itu para tokoh yang pernah aktif di stasiun radio Jepang berkumpul dan sepakat mendirikan Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 11 September 1945 di enam kota.16 Abdulrahman Saleh kemudian dipilih menjadi pemimpin RRI yang pertama. Selama rentang tahun 1945-1950, perjalanan PTT sebagai perusahaan pengelola jasa telekomunikasi berfungsi sebagai alat perjuangan dalam menghadapi serangan balik Belanda dalam berbagai peristiwa penting. Antara lain Agresi Militer Belanda yang pertama dan kedua, serta perjuangan dalam mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Ketika memasuki periode tahun 1950, keadaan telekomunikasi Indonesia tak kunjung membaik. Sejak 1945 sampai 1950, berbagai infrastruktur penunjang telekomunikasi seperti kantor pos, telepon, telegraf stasiun-stasiun pemancar dan gedung PTT banyak yang rusak dan dibom oleh Belanda.17 Selama rentang waktu tahun 1950-1955 merupakan masa yang diprioritaskan PTT untuk kegiatan rehabilitasi dan konsolidasi. Masa tersebut di namakan dengan “masa survival”. Selama 6 tahun tersebut, hanya dapat dibangun 77 buah gedung (tiap tahun rata-rata 13 gedung). Pada periode ini, juga ditandai dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota ITU (International Telecommunication Union).18 Tujuannya utamanya agar Indonesia tidak tertinggal dalam kemajuan bidang telekomunikasi dunia. Tahun 1955, PTT berhasil menghadapi ujian besar, yaitu bertugas untuk mendukung kelancaran telekomunikasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dilaksanakan di Bandung. Jumlah 14

Dalam banyak kasus ketika proses pengambilalihan, Jepang tetap mempertahankan pengelola dan staf stasiun dari masyarakat Indonesia. Philip Kitley. Konstruksi Budaya Bangsa Di Layar Kaca. Ohio: Ohio University Press. 2000, hlm 31-32. 15 Ramadan K.H. dkk. Op.Cit., hlm 14. 16 Morissan. Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio & Televisi. Tanggerang: Ramdina Prakarsa. 2005, hlm 7. 17 Ketika diadakan penggabungan PTT-RI dan PTT-pra-federal (muncul akibat adanya Republik Indonesia Serikat) pada tanggal 7 Februari 1950, tercatat bahwa di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 143 buah gedung kantor-kantor PTT yang rusak dan terbakar akibat perjuangan. Dari jumlah itu kira-kira 133 buah gedung kepunyaan negara. Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid III: Masa Demokrasi Liberal. Jakarta: CV Cahaya Makmur, hlm 174-175. 18 Indonesia memutuskan untuk bergabung ITU pasca menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tanggal 28 September 1950. ITU (International Telecommunication Union) adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk masalah bidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Lihat website resmi ITU. http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (4 Des 2013, 13:30 WIB)


pembangunan semakin meningkat ketika memasuki periode 1956-1959. Selama periode ini, pembangunan sarana dan prasarana telekomuniikasi cukup intensif. Tercatat, telah dibangun 249 buah gedung baru yang mencakup gedung/kantor pos, telegraf dan telepon. Melihat begitu pesatnya pembangunan, sehingga periode ini dinamakan dengan “masa investment”. Menjelang pertengahan tahun 1959, Indonesia telah memasuki babak baru, yaitu masa Demokrasi Terpimpin. Akibat dipengaruhi situasi politik19 saat itu, muncul opsi untuk merubah status PTT. Sebelumnya, pada masa kolonial Hindia Belanda, PTT ditetapkan sebagai perusahaan Negara berdasarkan Indische Bedrijven Wet (IBW)20 pada tahun 1931. Untuk lebih menyempurnakan bidang telekomunikasi, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 untuk mengubah status jawatan PTT menjadi perusahaan negara. Sejak tanggal 1 Januari 1962 Jawatan PTT berubah statusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN POSTEL.21 Selama rentang waktu tahun 1960-1965, PN POSTEL terus menggarap proyek-proyek telekomunikasi. Pembangunan dan pembukaan kantor serta saluran telepon, telegraf, pos dan radio terus dilakukan secara bertahap didaerah-daerah. Selama periode 1960-1965, PN POSTEL telah ikut berpastisipasi dan melayani dalam beberapa peristiwa penting seperti mendukung usaha operasi Trikora (Tri Komando Rakyat),22 Konfersensi Colombo, kunjungan dari pemimpin negara asing, Konferensi Tingkat Tinggi Malaysia, Philipina dan Indonesia (KTT Maphilindo) dan lainnya. Pada tahun 1963, diadakan sebuah proyek besar dalam bidang

19

Sepanjang tahun 1957 hingga menjelang tahun 1960an, muncul desakan dari berbagai pihak untuk secara besar-besaran menasionalisasi semua perusahaan milik Belanda di Indonesia. Hal ini dipicu antara lain akibat dari buntut kekecewaan Indonesia kepada pemerintah Belanda dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Pemerintah Belanda yang tidak kooperatif, mengakibatkan Soekarno saat itu melakukan langkah politik ekstrem dengan melakukan aksi mogok terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian hal inilah yang mengawali aksi nasionalisasi perusahaan Belanda. Selengkapnya lihat: Bondan Kanumoyoso. Menguatnya Peran Ekonomi Negara : Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001, hlm 27. 20 Indische Bedrijven Wet (IBW) merupakan undang-undang yang mengatur perusahaan Hindia Belanda. Lihat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. 21 Ramadan K.H, dkk. Op.Cit., hlm 53. Alasan perubahan nama tersebut karena nama PTT (Pos, Telegraf dan Telepon) sama sekali tidak menyebutkan nama radio yang pada saat itu dianggap kurang lengkap. Sehingga untuk lebih tepatnya dipergunakan kata “Pos dan Telekomunikasi” yang dianggap telah mewakili seluruh lapangan usaha perusahaan. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961. Op.Cit. 22 Dukungan PN POSTEL diwujudkan berupa penyediaaan alat-alat komunikasi yang vital, pemesanan alat-alat dan suku cadang serta melayani kebutuhan layanan komunikasi hingga ke wilayah Indonesia Timur. Pasca Irian Barat kembali bernaung ke kekuasaan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki dan menormalisasi hubungan Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 27 Mei 1963 di buka kembali hubungan telepon radio dengan Belanda melalui Bern sebagai tahap awal hubungan normalisasi. Selanjutnya, diadakan pembukaan kembali hubungan Bandung-Amsterdam. Sejak saat itu, lalu lintas telepon dengan Eropa disalurkan melalui 2 hubungan langsung, yaitu Bandung-Bern dan Bandung-Amsterdam. Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi . Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid IV: Masa Demokrasi Terpimpin, hlm 134.


telekomunikasi yaitu Proyek Gelombang Micro Jawa-Bali yang selesai pada tahun 1973. Ini merupakan salah satu bagian dari „Proyek Jaringan Telekomunikasi Nusantara‟.23 Periode Demokrasi Terpimpin telah mencatatkan prestasi di bidang telekomunikasi. Pada masa ini, diperkenalkan sebuah alat telekomunikasi bernama televisi. Kehadiran televisi di Indonesia tidak terlepas dari lahirnya TVRI (Televisi Republik Indonesia). Televisi masuk di Indonesia saat terjadinya perhelatan Asian Games tahun 1962 di Jakarta.24 Saat itu Presiden Soekarno menginginkan agar acara 4 tahunan terbesar se-Asia tersebut disiarkan melalui televisi. TVRI mengudara pertama kali saat menayangkan pesta pembukaan Asian Games pada 24 Agustus 1962 yang berlangsung sampai 12 September 1962. Dalam periode Demokrasi Terpimpin, usaha untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi cukup besar dan terpadu. Menjelang berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin, PN Telekomunikasi mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh adanya kekacauan politik yang mencapai puncaknya pada peristiwa G30S/PKI 30 September 1965. Peristiwa tersebut sekaligus menandakan berakhirnya kekuasaan pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Munculnya Teknologi Satelit Komunikasi Di Dunia Disaat Indonesia sedang berbenah dalam bidang sektor telekomunikasi, dunia telah memperlihatkan suatu lompatan besar dalam hal teknologi telekomunikasi. Teknologi tersebut menggunakan sebuah alat yang diluncurkan dari bumi menuju ke luar angkasa, disaat bersamaan alat tersebut akan mengitari bumi. Teknologi itu dinamakan dengan satelit, yang muncul di era tahun 50-60an tepatnya pasca peristiwa Perang Dunia Kedua.25 Pada juli 1957, diadakan pertama kali International Geophysical Year, ketika itu para ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul dan melakukan observasi dalam mempelajari berbagai fenomena sains terutama geofisika.26 Negara yang berhasil pertama kali melakukan penjelajahan teknologi ruang angkasa adalah Uni Soviet. Uni Soviet berhasil meluncurkan

23

Proyek Jaringan Telekomunkasi Nusantara merupakan bagian dari kegiatan pembangunan bidang telekomunikasi di dalam Repelita II. Proyek besar ini meliputi pembangunan dibidang telepon, telegraf/telex, jaringan kabel, Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD), jaringan lintas simpang (spor route), jaringan ekor (tail link) dan lainnya Lihat: Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 175. 24 Alfian and Godwin C, Chu. Satellite Television In Indonesia. LEKNAS/LIPI. 1979, hlm 40. 25 Pasca Perang Dunia berakhir, memunculkan konflik baru. Konflik ini bukan hanya sekedar adu kuat dalam hal persenjataan tetapi telah melibatkan teknologi canggih. Amerika dan Uni Soviet tampil sebagai dua poros yang saling bertarung dalam hal penguasaan teknologi ruang angkasa yang dikenal sebagai Space Race. 26 Lihat artikel National Aeronautics and Space Administration, Jet Propulsion Laboratory History: First Satellite. http://www.jpl.nasa.gov/jplhistory/early/firstsatellites.php (5 April 2014 pukul 17:00 WIB).


teknologi satelit27 Sputnik I pada tanggal 4 Oktober 1957, peluncuran ini telah menandakan suatu tahap baru dari era ruang angkasa.28 Melalui teknologi ini, akhirnya manusia untuk pertama kalinya melakukan penjelajahan di ruang angkasa. Setahun kemudian Amerika membalasnya dengan berhasil meluncurkan Explorer I pada 31 Januari 1958. Di tahun yang sama saat peluncuran Explorer I tepatnya pada bulan Oktober, Amerika membentuk NASA (National Aeronautics and Space Administration). Pada 18 Desember 1958, Amerika meluncurkan satelit komunikasi pertama didunia yang diberi nama dengan SCORE (Signal Communication by Orbiting Relay Equipment). SCORE dipakai untuk keperluan militer Amerika.29 Selanjutnya, Amerika terus melakukan serangkaian uji coba peluncuran satelit, seperti Echo dan West Ford, Courier, Relay (Relay I dan II), Telstar (Telstar I dan II), Syncom (Syncom I, II dan III) hingga INTELSAT I (Early Bird) yang merupakan satelit komunikasi komersil pertama di dunia. Munculnya teknologi satelit ini memicu ketertarikan Indonesia untuk segera mengadopsi dan menerapkannya dalam bidang telekomunikasi di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Keadaan Telekomunikasi Indonesia Di Masa Awal Pemerintahan Presiden Soeharto Masa awal pemerintahan Soeharto merupakan masa-masa sulit yang sedang dialami oleh rakyat Indonesia. Ketika itu, Soeharto yang terpilih menjadi presiden yang baru, telah diwarisi oleh berbagai persoalan pelik dari periode sebelumnya. Pasca terjadinya peristiwa pemberontakan PKI pada 30 September 1965 membuat kondisi politik Indonesia menjadi carut marut. Salah satu hal yang menjadi sorotan penting adalah permasalahan di bidang ekonomi.30 Pertengahan dasawarsa 60-an adalah masa suram bagi perekonomian Indonesia.31 Soeharto sebagai pengemban kekuasaan yang baru berusaha memulihkan keadaan dan stabilitas nasional diberbagai sektor pemerintahan. Untuk itu, fokus kerja utama pemerintah Presiden Soeharto adalah memperbaiki keadaan ekonomi, melaksanakan proyek-proyek 27

Ide satelit ini pertama kali muncul dari seorang petugas elektronik RAF yang juga merupakan seorang anggota British Interplanetary Society, Arthur C. Clarke saat ia menulis sebuah artikel pendek yang berjudul “Ekstra Terrestrial Relays” pada Wireless World tahun 1945. Lihat artikel David J. Whalen. (30 Nov 2010). Communications Satellites: Making the Global Village Possible. http://history.nasa.gov/satcomhistory.html, (8 April 2014 pukul 01:00 WIB). 28 Tim Pengkajian Hukum Angkasa Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Tim Pengkajian Hukum Angkasa Aspek-Aspek Hukum Menyangkut Penggunaan Satelit Palapa. Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1989, hlm 5. 29 Melalui peluncuran satelit komunikasi SCORE suara pesan ucapan natal dari Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower terdengar di seluruh penjuru dunia. 30 Pada tahun 1965, tingkat inflasi tahunan mencapai 500% sampai 1000%, bahkan pendapatan per kapita Indonesia lebih rendah dari tahun 1938. Louis T Wells dan Rafiq Ahmed. Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty. New York: Oxford University Press. 2007, hlm 22. 31 Anne Booth dan Peter McCawley. Ekonomi Orde Baru (Edisi Terjemahan). LP3ES. 1990, hlm 1.


pembangunan, serta membangun kembali kepercayaan dan dukungan dari masyarakat internasional. Langkah tersebut, antara lain merundingkan kembali upaya penangguhan pembayaran utang luar negeri,32 mengundang investor asing agar menanamkan modal mereka di Indonesia,33 membentuk staf ahli presiden dibidang ekonomi34 hingga melaksanakan program

Pembangunan

Nasional

yang

diwujudkan

melalui

REPELITA (Rencana

Pembangunan Lima Tahun). Ketika UU No.1 Tahun 1967 belum dikeluarkan, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, arus penanaman modal ke daerah-daerah juga mengalami berbagai kendala. Salah satu faktor penyebabnya yaitu masih buruknya sistem telekomunikasi di Indonesia. Para pemilik modal/investor lebih menyukai berdesak-desakan di ibukota yang telah memiliki fasilitas yang cukup memumpuni, terutama dalam bidang komunikasi, sedangkan sebagian besar daerah Indonesia yang masih terbuka luas sangat membutuhkan penenaman modal baru.35 Oleh karena itu terlihatlah ketidakseimbangan yang menyolok, jumlah investasi di Jakarta bila dibandingkan dengan jumlah investasi yang ada di daerah. Padahal kelancaran hubungan ini sangat diperlukan bagi pihak investor asing, agar secara kontinyu dan setiap waktu dapat berhubungan dengan kantor pusat di negara asal mereka.36 Berbicara mengenai sistem telekomunikasi, masa-masa awal tahun pemerintahan Presiden Soeharto sistem telekomunikasi di Indonesia belum cukup mendukung untuk melakukan hubungan telekomunikasi secara maksimal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, pembangunan dan perbaikan bidang telekomunikasi menjadi suatu hal yang penting, karena berfungsi untuk meningkatkan kualitas hubungan komunikasi jarak jauh yang lebih cepat dan efisien. Melalui pembangunan sarana dan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, hal itu akan berdampak terhadap mempercepat stabilitas dan Pembangunan Nasional. Ketika masa-masa awal pemerintahan Presiden Soeharto, dalam penyelenggaraan hubungan telekomunikasi Internasional, dilakukan melalui media transmisi HF (High 32

Perundingan tersebut dilaksanakan sejak akhir 1966 dan dikenal dengan perundingan Tokyo Club dan Paris Club. Perundingan tersebut merupakan cikal bakal lahirnya IGGI (Inter Governmental Group for Indonesia) yang berdiri pada tahun 1967. 33 Diwujudkan dengan mengeluarkan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). 34 Para ahli ekonomi itu terdiri dari: Prof. DR. Widjojo Nitisastro, Prof. DR. Ali Wardhana, Prof. DR. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. DR. Ir. Moh. Sadli, Prof. DR. Subroto, DR. Emil Salim, Drs. Radius Prawiro dan Drs. Frans Seda. Sebagian besar dari mereka pernah mengemban ilmu di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Sehingga mereka mendapat julukan “Mafia Berkeley” atau “teknokrat”. 35 Departemen Penerangan Republik Indonesia. Palapa: penggunaan SKSD Untuk Telekomunikasi Dan Siaran Televisi di Indonesia. Jakarta: Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI. 1977, hlm 4. 36 Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 179.


Frequency) dan VHF (Very High Frequency) yang tidak bisa beroperasi selama 24 jam nonstop. Hubungan dengan HF/VHF ini hanya terbatas dengan beberapa kota besar di dunia seperti Shanghai, Bern, Amsterdam, California, Calcuta dan Moskow.37 HF/VHF termasuk ke dalam teknologi radio pemancar berfrekuensi tinggi (Single-Side Band dan shortware). Meskipun saat itu teknologi gelombang mikro juga mulai berkembang dan dilaksanakan pembangunannya di Indonesia, namun teknologi tersebut belum sepenuhnya mampu melayani telekomunikasi secara efektif.38 Memasuki Era Sistem Telekomunikasi Modern: Sistem Telekomunikasi Satelit Berdasarkan kondisi telekomunikasi Indonesia yang belum cukup memadai, muncul opsi-opsi

tentang

perbaikan

dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

dibidang

telekomunikasi. Pelopor dari opsi-opsi tersebut adalah Soehardjono yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi saat itu. Salah satu usulan Soehardjono dalam rangka perbaikan dan pembangunan bidang telekomunikasi adalah menerapkan teknologi satelit dalam bidang telekomunikasi. Sebagai langkah awal, Soehardjono mengusulkan Indonesia agar ikut menjadi anggota INTELSAT. INTELSAT (Internasional Telecommunications Satellite Consortium) adalah semacam konsorsium yang beranggotakan39 negara-negara yang menggunakan fasilitas satelit untuk telekomunikasi.40 Dalam proses penjajakan untuk menerapkan rencana ini, pemerintah terlebih dulu mengundang investor asing yang dapat menjembatani penggunaan sistem satelit telekomunikasi INTELSAT. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif. Satu-satunya perusahaan yang langsung menyambut undangan itu adalah sebuah perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yaitu ITT (International Telephone and Telegraph Corporation).41 Pada pertengahan tahun 1966 tepatnya pada 12 September 1966, telah diadakan perjanjian sementara antara pemerintah Indonesia dan ITT.42 Pihak ITT saat itu diwakili oleh 37

Ibid, hlm 181-183. Hal itu dikarenakan sulitnya perencanaan dan membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama. Setidaknya, dibutuhkan waktu 25 tahun untuk membangun sebuah sistem gelombang mikro yang mencakup seluruh wilayah nusantara. 39 INTELSAT mempunyai jumlah anggota yang mencapai lebih dari 100 negara yang dibentuk melalui resolusi “1721” yang diprakarsai oleh PBB (perserikatan Bangsa-bangsa). Intelsat resmi dibentuk pada 20 Agustus 1964 di New York. 40 Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Jakarta: CV Cahaya Makmur. 1980, hlm 183. 41 Ibid, hlm 18. 42 Perlu diingat, saat itu Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing belum dibuat saat Memorandum of Understanding ditandatangani oleh kedua pihak. 38


Burt Tower selaku Chairman ITT. Pertemuan tersebut sekaligus mencatat sejarah sebagai investor asing nomor dua setelah Freeport yang bergerak dibidang penambangan emas di Irian Jaya. MoU tersebut menjadi bukti sah bahwa Indonesia secara resmi bekerja sama dengan ITT dan menjadi bagian dalam pemakaian teknologi satelit INTELSAT, sekaligus menjadi anggota INTELSAT. Pada 9 Juni 1967, pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin menandatangani perjanjian dengan ITT, mengenai Pembangunan dan Operasi Fasilitas Satelit Komunikasi (The Construction and Operation of Satellite Communication Facilities).43 Besarnya proyek investasi tersebut mencapai US$ 6,1 juta dengan perkiraan waktu pengerjaan selama 16 bulan. Kemudian, lokasi untuk pembangunan satelit tersebut ditetapkan di Jatiluhur, Jawa Barat. Selain itu, selama periode pembangunan stasiun bumi, ITT akan melibatkan tenaga-tenaga terampil dari Indonesia. Stasiun Bumi Jatiluhur diresmikan tanggal 29 September 1969. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu, hubungan internasional dari Indonesia sebagian besar melalui jaringan satelit INTELSAT yang merupakan babak baru perkembangan telekomunikasi Indonesia. Stasiun bumi yang diresmikan ini dioperasikan untuk hubungan telekomunikasi internasional, sedangkan dalam melakukan hubungan telekomunikasi dalam negeri melalui sistem jaringan gelombang mikro Nusantara.44 Munculnya Proyek Pembangunan Satelit Palapa Setelah sukses dengan peresmian Stasiun Bumi Jatiluhur yang secara resmi mengantarkan Indonesia memasuki era sistem satelit, muncul gagasan atau ide tentang penggunaan satelit untuk keperluan domestik. Gagasan itu dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Soehardjono dan disampaikan kepada Presiden Soeharto disela-sela sesaat peresmian Stasiun Bumi Jatiluhur pada 29 September 1969.45 Pada awalnya keputusan untuk menggunakan teknologi satelit komunikasi domestik adalah untuk meningkatkan pelayanan dan membangun infrastruktur yang memadai bagi kelancaran hubungan telekomunikasi di Indonesia. Namun, secara khusus, terdapat berbagai 43

.Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 183. Proyek jaringan gelombang mikro Nusantara telah direncanakan pembangunannya oleh PN POSTEL sejak tahun 1963 dan selesai pada tahun 1978. Proyek tersebut meliputi: jaringan gelombang mikro Jawa-Bali, gelombang mikro trans Sumatra, jaringan gelombang mikro Indonesia Bagian Timur dan jaringan hambur tropo Surabaya- Banjarmasin. 45 Ide mengenai penggunaan satelit untuk keperluan domestik, sebelumnya juga pernah diutarakan oleh seorang pakar di bidang telekomunikasi, yaitu Prof. DR. Ing. Iskandar Alisjahbana. Ide tersebut tertuang di dalam pidato pengukuhannya saat ia diangkat menjadi Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tanggal 14 September 1968. Ramadan K.H, dkk. Op.Cit., hlm 99-100. 44


pertimbangan yang melandasi keputusan untuk mengunakan teknologi satelit. Terdapat berbagai alasan dan pertimbangan mengenai penggunaan satelit telekomunikasi untuk keperluan domestik, mulai dari pertimbangan geografis, sosial-budaya, ekonomis, teknis hingga politis. Pertama, pertimbangan geografis. Pertimbangan geografis ini pernah dilontarkan oleh Emil Salim. Seperti yang dikutip dari Kitley, Emil Salim memandang bahwa mengingat geografi Indonesia, pembangunan sistem komunikasi satelit domestik adalah “pilihan satusatunya dan benar-benar masuk akal”.46 Kedua, faktor ekonomi. Ekonomi juga menjadi pertimbangan besar proyek ini, karena untuk membuat sebuah satelit membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terlebih saat itu, menjelang pertengahan tahun 70-an, pemerintah sedang berada dalam keadaan dilematis, yaitu masih belum stabilnya perekonomian Indonesia serta terjadi krisis perusahaan minyak pemerintah, yaitu Pertamina. Kemudian kondisi ini segera dipahami, karena proyek satelit Palapa ini juga memiliki manfaat ekonomis. Menurut perhitungan pihak Direktorat Jenderal Pos dan Telkomunikasi tahun 1974, sekalipun biaya penanaman modal untuk satelit domestik cukup besar, tetapi sesudah 7 tahun modal itu akan kembali lagi. Hal ini memperlihatkan, bahwa proyek ini cukup menjanjikan bagi masa depan Perumtel. Ketiga, faktor sosial-budaya. Sistem teknologi satelit domestik ini dapat meningkatkan penggunaan media massa, terutama siaran televisi TVRI dan siaran televisi pendidikan yang ditargetkan meluas hingga ke seluruh pelosok daerah-daerah terpencil. Lebih khusus komunikasi satelit domestik ini, dipandang sebagai instrumen yang sangat penting untuk memperkenalkan bahasa nasional, "Bahasa Indonesia” melalui televisi. Dengan begitu, usaha untuk memperkuat integrasi nasional akan segera tercapai. Keempat, faktor teknis. Pertimbangan teknis menjadi salah satu alasan kuat pemerintah terutama dalam hal ini adalah Perumtel untuk meningkatkan kebutuhan hubungan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyebutkan adanya keunggulan teknis dari sistem satelit domestik ini dibanding dengan sistem lainnya. Keunggulan tersebut antara lain, mempunyai daya jangkau yang luas, pembangunan yang cepat dan efisien hingga dapat diintegrasikan dengan saluran televisi, telepon, telegraf, radio dan transmisi data. Kelima, faktor politis. Pertimbangan politis yang melatarbelakangi dalam rencana penggunaan satelit domestik cukup beragam. Salah satunya yaitu, adanya keinginan untuk

46

Kitley. Op.Cit., hlm 54.


membuka isolasi Indonesia yang terjadi khususnya setelah konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1964, serta keputusan Presiden Soekarno pada waktu itu untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) tahun 1965.47 Selain itu, munculnya desakan kuat dari masyarakat internasional agar Indonesia menunjukkan niat baiknya untuk secara penuh mengintegrasikan Irian Barat ke dalam kehidupan dan budaya nasional Indonesia setelah referendum 1969. “Mata Indonesia menuju kepada kita”, demikian saat Emil Salim mengucapkannya. Pembangunan komunikasi yang efisien antara semua bagian wilayah Indonesia, terutama antara pemerintah pusat dan Indonesia Timur dipandang sebagai prioritas yang utama.48 Setelah mempertimbangkan dari segi tujuan dan manfaatnya, Presiden akhirnya memberi respon positif dan memberikan pengarahan agar gagasan ini dilaksanakan dalam REPELITA II (1974-1979). Berdasarkan arah dari presiden tersebut, Direktorat POSTEL dan Perumtel pada tahun 1970 dan 1971 dilakukan penelaahan yang lebih mendalam atas rencana pembangunan SKSD (Sistem Komunikasi Satelit Domestik).49 Pada tahun 1971, Willy Moenandir (Direktur Operasi & Teknik Perumtel tahun 1969-1973) dan Dijen POSTEL Soehardjono menghadiri pameran Telecom‟71 di Genewa, Swiss yang berlangsung pada 1727 Juni 1971.50 Dalam pameran tersebut, mereka tertarik dengan produk yang dipamerkan oleh Hughes Aircraft Company (sekarang Boeing Sateliite System) dan kemungkinan dapat dipakai untuk satelit domestik.51 Selama 4 tahun melakukan kajian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk rencana pembangunan proyek satelit Palapa, pada 3 April 1974, hasil pengkajian panitia terhadap gagasan penggunaan satelit Palapa di Indonesia, diungkapkan pertama kali dimasyarakat melalui Siaran Pers Ditjen POSTEL.52 Sejak pertama kalinya rencana proyek satelit Palapa naik ke permukaan, telah muncul berbagai tanggapan dari masyarakat. Banyak yang setuju, belum setuju bahkan sama sekali tidak setuju sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bagi kubu yang kontra, proyek ini digambarkan seperti Proyek Mercusuar.

47

Dikutip dari Disertasi Ishadi S.K. Praktek-Praktek Diskursus Di Ruang Pemberitaan RCTI, SCTV, Indosiar: Analisis Kritis Proses-Proses Produksi Teks Berita Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Soeharto (Mei 1998). FISIP UI: Universitas Indonesia. 2002, hlm 69. 48 Kitley. Op.Cit., hlm 54. 49 Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 206. 50 Telecom „71 merupakan pameran telekomunikasi pertama di dunia yang diselenggarakan oleh ITU. 51 Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Mengenang Sewindu SKSD Palapa. Jakarta: Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1984, hlm 36. 52 Priyatna Abdurasyid. Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya). Jakarta: Rajawali Pers. 1989, hlm 79.


Pada proyek satelit Palapa ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memakai jasa Hughes Aircraft Company dalam membuat satelit bagi Indonesia. Pada 5 Juli 1974, diadakan penandatangan perjanjian kerjasama antara pihak Perumtel dengan mengenai System Definition of the Indonesian Communication Satellite System. Demi memantapkan dukungan dari semua pihak tentang keputusan pemerintah untuk menetapkan proyek satelit Palapa sebagai proyek nasional, maka pada 9-12 September 1974 diadakan seminar di Jakarta yang diprakarsai oleh Departemen Perhubungan, Ditjen POSTEL, Perumtel, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan dan LAPAN.53 Selain itu, atas bantuan UNESCO (United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization) diundang pula beberapa ahli dari Kanada, ITU, India, Jepang serta dua orang ahli dari AS.54 Pemerintah kemudian menetapkan bahwa dana proyek satelit Palapa berasal dari Perumtel, Exim Bank Washington55 dan Konsorsium Bank Komersial. Pada Juli 1974, pemerintah memperkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membuat satelit sebesar Rp 72 Milyar atau US$ 89,8 juta.56 Setelah mendapat kepastian mengenai dana proyek ini, pada 6 Januari 1975 dalam Pidato Pengantar RAPBN 1975/1976, Presiden Soeharto menetapkan Proyek SKSD sebagai proyek nasional. Pada Januari 1975, telah ditandatangi MoU (Memorandum of Understanding) antara pihak Indonesia Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen POSTEL) dengan NASA (National Aeronautics and Space Administration) di Washington DC, Amerika Serikat.57 Kemudian, Pada 15 Februari 1975, telah ditetapkan kesepakatan dan dilaksanakan

53

Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 206. Lihat artikel “Seminar Penggunaan Sistim Komunikasi Satelit Domestik”, Harian Kompas 24 Agustus 1974, hlm 2. 55 Exim Bank merupakan instansi yang ikut menentukan pelaksanaan proyek, yang secara khusus memberi penilaian atas hasil kerja Teleconsult. Inc. USA, yaitu konsultan yang dipercayakan untuk memberi penilaian atas kesiapan proyek dan membuat feasibility study. Tugas Exim Bank tentunya lebih luas daripada itu, karena meliputi juga segi keuangan dari proyek. Dalam pelaksanan Proyek yang dilakukan seperti seleksi terhadap kontaktor, Perumtel melakukan konsultasi dan memperhatikan pendapat konsultan dan Exim Bank. Departemen Penerangan Republik Indonesia. Op.Cit., hlm 12-13. 56 Dalam waktu rentang 6 bulan, yaitu pada bulan Januari 1975 mengalami perubahan biaya sebesar US$ 153,4 juta. Terakhir, ketika penandatangan MoU dengan NASA dana final yang ditetapkan sebesar US$ 161,8 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sepeti, pertambahan peralatan akibat adanya penyempurnaan konsep, kenaikan harga alat-alat serta kenaikan ongkos peluncuran yang ditetapkan oleh NASA. 57 Inti dari kesepakatan dalam MoU tersebut yaitu, NASA akan memberikan layanan peluncuran satelit. Dan kedua pihak, baik Ditjen POSTEL maupun NASA mempunyai tanggung jawab masing-masing yang berhubungan dengan peluncuran tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera di dalam MoU. Mou ini disahkan pada 26 Maret 1975. Selengkapnya lihat: United States Treaties and Other International Agreements, Volume 26, Bagian 1. Indonesia: Launching and Associated Services for Indonesian Satellites. Washington: U.S. Government Printing Office. 1976, hlm 524-536. 54


penandatangan perjanjian kerja sama dengan tiga perusahaan Amerika (Hughes, Phlico Ford dan Federal Electric ITT). Pada Juli 1975 pemerintah menetapkan bahwa satelit yang selama ini direncanakan itu diberi nama dengan “Palapa”. Nama satelit tersebut merupakan ide dari Presiden Soeharto dengan mengambil nama dari petikan “Sumpah Amukti Palapa” Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang dilontarkan oleh Gajah Mada pada tahun 1334 adalah sebagai berikut. “Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun huwus kalah rin Gurun, ring Seran, Tanjungputs, ring Haru, ring Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa”58 Terjemahannya: “Jika telah berhasil menyatukan Nusantara, saya baru akan beristirahat. Jika Gurun, Seran, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah bersatu baru saya akan beristirahat. Berbekal makna yang terkandung dalam sumpah tersebut, Soeharto mempunyai ambisi besar, yaitu menyatukan wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau melalui sarana telekomunikasi. Dengan harapan, Indonesia kembali berjaya seperti yang tertulis dalam sejarah kerajaan Nusantara. Pada tahun 1976, Indonesia akhirnya mempunyai Sistem Komunikasi Satelit Domestik pertama di Asia. SKSD Palapa ini menempatkan pula Indonesia sebagai negara keempat di dunia waktu itu yang mempunyai satelit komunikasi domestik setelah Uni Soviet, Kanada dan Amerika Serikat. Satelit Palapa I (sekarang dinamakan Palapa A1)59 diluncurkan dari Kennedy Space Centre Cape Canaveral, Florida Amerika Serikat pada tanggal 8 Juli 1976 jam 19.31 waktu setempat atau tanggal 9 Juli 1976 jam 06.31 WIB. 60 Satelit Palapa mempunyai kapasitas 12 transponder.61 Satelit Palapa diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto di gedung DPR RI, Senayan Jakarta.62 58

Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 210. Pada tanggal 10 Maret 1977 jam 18:16 waktu setempat atau tanggal 11 Maret 1977 pukul 06:16 WIB, satelit Palapa II (Palapa A2) diluncurkan dari Kennedy Space Centre, Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat. Satelit Palapa II yang diluncurkan berfungsi sebagai cadangan dan untuk membantu menggantikan peran Palapa I. Umur dari satelit Palapa seri A ini hanya berumur tujuh tahun, jadi hanya bisa dipakai sampai pertengahan tahun 1983. 60 Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Op.Cit., hlm 211. 61 Dari 12 transponder tersebut, satu transponder digunakan untuk saluran telepon, 6 transponder untuk Telkom di luar Jakarta, 2 transporder untuk siaran TV penerangan dan pendidikan, serta 3 transponder cadangan (1 cadangan disewa oleh Hankam dan Pertamina). 62 Pada kesempatan itu, Presiden Soeharto melakukan pembicaraan telepon pertama melalui saluran satelit Palapa dengan Gubernur DI Aceh Muzakir Walad, Gubernur Irian Jaya Sutran. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh serta Bupati Merauke. Sejak saat itu, untuk pertama kalinya hubungan langsung antara ujung Barat dan Ujung Timur Indonesia dapat berjalan dengan baik melalui SKSD Palapa. 59


Dampak Palapa Terhadap Pembangunan dan Integrasi Nasional Pasca diluncurkan, satelit Palapa telah memberikan dampak-dampak yang cukup signifikan di berbagai bidang. Di bidang telekomunikasi, sarana telekomunikasi mulai menasional. Palapa telah membantu merangsang pembangunan sarana-sarana telekomunikasi di daerah-daerah yang selama ini belum terjamah oleh sistem gelombang mikro. Pembangunan hampir dilakukan diseluruh pelosok wilayah Indonesia. Hingga tahun 1983, jumlah sentral telepon otomatis telah mencapai 164 buah dan mempunyai kapasitas 563.458 saluran. Begitu juga dengan jumlah sentral telepon manual yang mancapai 511 buah dan mempunyai kapasitas 68.762 saluran. Selain telepon, telex pun ikut merasakan dampaknya. Sampai tahun 1983 jumlah pemakaian telex tercatat mencapai 271.864.000, angka ini meningkat kurang lebih 10 kali lipat sejak tahun 1976. Sebanyak lebih dari 162 kota di 27 provinsi, telah terhubung jaringan telex. Dibidang penerangan, dampaknya secara langsung mempengaruhi perluasan jaringan televisi dan radio. Dampak pada televisi, sampai dengan pertengahan tahun 1983, di seluruh Indonesia telah tersebar 189 stasiun pemancar yang mempunyai daya jangkau siaran televisi sejauh 495.600 kilometer. Daya jangkau tersebut, dapat menjangkau sekitar 95,5 juta penduduk Indonesia. Jumlah pesawat televisi yang tercatat dan tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 3.115.609 buah. Selain itu, untuk mendukung perluasan penyebaran televisi, pemerintah mengadakan proyek Televisi Masuk Desa pada tahun 1976. Begitu juga dengan radio, sampai tahun 1983 pemancar yang telah dibangun sebanyak 281 buah (252 buah pada tahun 1976) dengan kemampuan daya pancar 2.851,31 KW dan tersebar diseluruh provinsi di Indonesia. Masing-masing baik televisi maupun radio berperan aktif dalam mensosialisasikan progam-progam pembangunan di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah perdesaan. Pasca diluncurkannya satelit Palapa, selama periode tahun 1976-1983 hasilnya mulai terlihat jelas. Palapa telah memberikan dampak positif terhadap upaya memperkokoh integrasi nasional. Secara perlahan, Palapa yang telah diaplikasikan kepada bidang penerangan mulai menyatukan wilayah Indonesia. Televisi dan radio telah berperan sebagai agen pembangunan. Melalui TVRI dan RRI, pemerintahan Presiden Soeharto mensiarkan progam-progam Pembangunan Nasional yang bertemakan tentang Program Pangan, Koperasi, Ilmu


Pengetahuan, Karang Balita dan Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kelestarian Lingkungan, Perkreditan dan masalah komoditi ekpor non minyak.63 Program tersebut kemudian diaplikasikan dengan diadakan program-program acara penerangan seperti, Dari Desa ke Desa, mBangun Desa (Desa Membangun), dan Desa Kita. Selain itu, kedua media ini juga turut memperkenalkan dan mensosialisasikan bahasa Indonesia ke daerah-daerah perdesaan. Untuk menyebarluaskan P4 (Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) TVRI mengadakan acara seperti, Gema Pancasila, Cerdas Cermat dan Cepat Tepat. Dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan ketrampilan masyarakat diadakan acara seperti, Biang Lala Ilmu Pengetahuan, Hasta Karya, Lomba Karya Remaja, Lomba Karya Ilmiah dan Cerdas Cermat. TVRI juga mengadakan acara untuk memupukan rasa cinta pada tanah tanah air seperti, Cintaku Negeriku. Dibidang olahraga, diadakan acara yang bermanfaat untuk memasyarakatkan olahraga dan menjunjung tinggi semangat atlet untuk terus berprestasi, yaitu pertandingan olahraga dari gelanggang ke gelanggang, serta Arena dan Juara.64 Selanjutnya, dalam rangka turut menjaga persatuan nasional diadakan program acara keagamaan. Acara khusus telah dibuat untuk masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha serta kelompok penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua media ini telah memasuki wilayah-wilayah pelosok yang sebelumnya tidak dapat dijangkau tanpa satelit Palapa. Masyarakat mulai menunjukkan antusiasnya terhadap program-program Pembangunan Nasional. Salah satu buktinya, yaitu acara TVRI mBangun Desa yang pada acaranya menjelaskan tentang bagaimana bercocok tanam dengan hasil yang lebih banyak. Bagaimana cara menggunakan pupuk dan menghalau hama, telah digandrungi oleh para petani di Desa Worawari, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Mereka mengakui bahwa banyak manfaat yang diambil dalam program acara ini. Bila di kios tidak tersedia pupuk, mereka bisa marah-marah. Secara perlahan, tata kehidupan penduduk desa menuju perubahan yang berarti. Mereka semakin memahami dan mau menerima perubahan.65 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alfian (1976-1982), secara khusus acara televisi yang menggunakan bahasa Indonesia berdampak langsung kepada pola hidup masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di daerah terpencil atau perdesaan. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di pedesaan dari yang tidak mengenal bahasa Indonesia 63

Pidato Pertanggungjawaban Presiden Tahun 1978-1983: Bagian Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial, hlm 14. 64 Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1984/1985, hlm 397. 65 Lihat artikel “Beginilah Kalau Televisi Memgepung Desa”. Majalah Tempo 1 September 1979, hlm 52.


dengan baik, perlahan mereka mulai belajar, mengerti dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari. Hal ini sempat diutarakan Chu, seperti yang dikutip oleh Wahyuni (2000): “… Rural Indonesian who were able to watch the Palapa television learned approximately three times as much about eight principal developments programs as did non viewers. Television helped narrow the knowledge gap between the lower and upper social economic strata. It contributed to the learning of the national language promoted the adoption of family planning and modern health care, encourage greater participation in village social organization, and facilitated more active use of rural markets and public financial institutions. Rural Indonesia has apparently become more closely integrated into the national scheme.”66 Artinya, usaha untuk menciptakan dan memperkokoh integrasi nasional cukup berhasil. Mereka mulai menyadari akan pentingnya identitas mereka sebagai bagian dari Republik Indonesia. Meski program-program yang sudah dijalankan sudah terbilang cukup sukses, namun masih saja terdapat kendala-kendala yang ada. Seperti harga televisi yang masih terlampau mahal bagi masyarakat kelas bawah, munculnya kesenjangan sosial hingga terdapat konflik sesama kalangan pemerintah yang mengakibatkan Palapa dan TVRI pada awalnya tidak terintegrasi dengan cukup baik, Selain itu, belum meratanya jaringan tenaga listrik turut pula mempengaruhi penyebaran televisi, sehingga penyebarannya belum cukup merata. Kesimpulan Satelit Palapa yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Soeharto, mempunyai peran penting dalam usaha melakukan Pembangunan Nasional. Selain berfungsi untuk meningkatkan dan memperbaiki sarana telekomunikasi di Indonesia, Palapa secara tidak langsung turut serta dalam upaya menciptakan dan memperkokoh terjadinya integrasi nasional. Selama periode tahun 1976-1983, Palapa telah membuat sarana dan prasarana telekomunikasi merata dan menyebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Tak hanya itu, Palapa yang telah terintegrasi dengan televisi dan radio telah menjadi “agen pembangunan” pemerintah dalam menyebarkan dan mensosialisasikan program Pembanguan Nasional ke seluruh wilayah Indonesia. Kedua media ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan Bahasa Indonesia ke daerah-daerah, agar seluruh masyarakat tahu dan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tak bisa dipungkiri, upaya menyatukan wilayah Indonesia yang begitu luas dengan beranekaragam permasalahan yang ada tidaklah mudah. Dibutuhkan dukungan dan turut serta 66

Hermin Indah Wahyuni, Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi Pada Era Orde Baru. Yogyakarta: Media Pressindo. 2000, hlm 74.


dari semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat. Upaya untuk menyatukan seperti ini juga menjadi harapan semua negara-negara di dunia. Satelit Palapa generasi pertama telah menjadi pembuktian pemerintah Presiden Soeharto yang saat itu ingin menyatukan seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya, arah dari tujuannya sudah terbentuk. Untuk melanjutkan tugas Palapa generasi pertama, pemerintah meluncurkan Palapa generasi kedua yang diberi kode B. Melalui blueprint yang sudah ada, Palapa B di proyeksikan akan sukses dalam melanjutkan visi dan misi pemerintah di tahun-tahun mendatang.

Daftar Referensi Sumber Sezaman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, (21 Desember 1961). 6 Maret 2014. http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/PP_1961_240.pdf Pidato Pertanggungjawaban Presiden Tahun 1978-1983: Bagian Penerangan, Pers dan Komunikasi Sosial, 3 April 2014. http://old.bappenas.go.id/node/42/1802/pidato-pertanggungjawaban-presiden-tahun-1978-sd-1983/ Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 1984/1985. 2 April 2014 http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Subkatalogdata/Th.%201984-1985.pdf United States Treaties and Other International Agreements, Volume 26, Bagian 1. Indonesia: Launching and Associated Services for Indonesian Satellites. Washington: U.S. Government Printing Office. 1976, hlm 524-536. 13 Mei 2013. http://books.google.co.id/books/download/United_States_Treaties_and_Other_Interna.pdf%3Fid%3Dap WPAAAAMAAJ%26output%3Dpdf%26hl%3Did Majalah Beginilah Kalau Televisi Mengepung Desa Majalah Tempo No.27 Tahun IX. (1 September 1979), hlm 51-54. Surat Kabar “Seminar Penggunaan Sistim Komunikasi Satelit Domestik” Harian Kompas 24 Agustus 1974, hlm 2. Buku Abdurasyid, Priyatna. (1989). Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya). Jakarta: Rajawali Pers. Alfian and Godwin C, Chu. (1979). Satellite Television In Indonesia. LEKNAS/LIPI. Anne Booth dan Peter McCawley. (1990). Ekonomi Orde Baru (Edisi Terjemahan). LP3ES. Bondan Kanumoyoso. (2001). Menguatnya Peran Ekonomi Negara : Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Departemen Penerangan Republik Indonesia. (1977). Palapa: penggunaan SKSD Untuk Telekomunikasi Dan Siaran Televisi di Indonesia. Jakarta: Direktorat Publikasi Departemen Penerangan RI. Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi. (1980). Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Di Indonesia Jilid III: Masa Demokrasi Liberal. Jakarta: CV Cahaya Makmur


Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi. (1980). Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Indonesia Jilid IV: Masa Demokrasi Terpimpin

Di

Departemen Perhubungan-Dirjen Pos dan Telekomunikasi. (1980). Sejarah Pos Dan Telekomunikasi Indonesia Jilid V: Masa Orde Baru. Jakarta: CV Cahaya Makmur.

Di

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. (1984). Mengenang Sewindu SKSD Palapa. Jakarta: Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Morissan. (2005). Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio & Televisi. Tanggerang: Ramdina Prakarsa. Philip Kitley. (2000). Konstruksi Budaya Bangsa Di Layar Kaca. Ohio: Ohio University Press. Ramadhan K.H, dkk. (1994). Dari Monopoli Menuju Kompetisi: 50 Tahun Telekomunikasi Indonesia Sejarah Dan Kiat Manajemen Telkom. Jakarta: Grasindo. Tim Pengkajian Hukum Angkasa Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1989). Laporan Tim Pengkajian Hukum Angkasa Aspek-Aspek Hukum Menyangkut Penggunaan Satelit Palapa. Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional. Wahyuni, Hermin Indah. (2000). Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi Pada Era Orde Baru. Yogyakarta: Media Pressindo. Wells, Louis T dan Rafiq Ahmed. (2007). Making Foreign Investment Safe: Property Rights and National Sovereignty. New York: Oxford University Press. Artikel dan Jurnal Internasional Aiko Kurasawa. Propaganda Media on Java Under the Japanese Indonesia. (October 1987), hlm 87. http://www.jstor.org/stable/pdfplus/3351221.pdf?acceptTC=true` (22 Mei 2014 pukul 22:30 WIB). David J. Whalen. Communications Satellites: Making the Global Village Possible. (30 Nov 2010). http://history.nasa.gov/satcomhistory.html, (8 April 2014 pukul 01:00 WIB). History of the Atlantic Cable & Undersea Communications (from the first submarine cable of 1850 to worldwide fiber optic network): 1859 Batavia-Singapore Cable. (9 Juli 2009). http://atlantic-cable.com/Cables/1859Batavia-Singapore/index.htm (4 Juni 2014 pukul 09:45 WIB). History of the Atlantic Cable & Undersea Communication.s. (27 Desember 2011). (From the first submarine cable of 1850 to worldwide fiber optic network):1871 Java-Port Darwin Cable. http://atlantic-cable.com/Cables/1871Java-PortDarwin/index.htm (4 Juni 2014 pukul 10.00 WIB). National Aeronautics and Space Administration, Jet Propulsion Laboratory History: First Satellite. http://www.jpl.nasa.gov/jplhistory/early/firstsatellites.php (5 April 2014 pukul 17:00 WIB). Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Online http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ (20 Mei 2014 pukul 22:19 WIB). Karya Tidak Terbit Disertasi Ishadi S.K. 2002. Praktek-Praktek Diskursus Di Ruang Pemberitaan RCTI, SCTV, Indosiar: Analisis Kritis Proses-Proses Produksi Teks Berita Menjelang Berakhirnya Pemerintahan Soeharto (Mei 1998). FISIP UI: Universitas Indonesia. Situs Internet Situs Resmi ITU http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx (5 April 2014 pukul 16:00 WIB).


Peranan Satelit Palapa Terhadap Upaya Memperkokoh Integrasi Nasional ( )

Recommend Documents