PERANAN PENANAMAN MODAL BAGI PEMBANGUNAN NASIONAL
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL April 2011
TUJUAN PERKULIAHAN
1. Memberikan informasi mengenai peran penting penanaman modal/ investasi dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. 2. Menarik minat mahasiswa/i tingkat akhir dan sarjana untuk dapat berperan aktif di bidang penanaman modal dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di BKPM.
1
OUTLINE
A. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal B. Proyeksi Penanaman Modal 2010-2030 C. Perbandingan Indonesia dengan BRIC D. Peringkat Indonesia Berdasarkan Lembaga Survey International E. Penyikapan Strategis
2
A. PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL
ELEMEN PMTB (PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO) DALAM PDB 2010-2014 PMTB TOTAL
PMTB swasta Skala kecil dan menengah: investor domestik yang dikelola oleh Pemda (PDPPM/PDKPM*)
Belanja modal rumah tangga Belanja modal pemerintah Lembaga keuangan PMTB Swasta (dalam dan luar negeri)
Skala besar: investor domestik + asing sektor migas dan pertambangan (asing > domestik) Skala besar: PMA + PMDN yang dikelola BKPM (PMA ~80%)
Rp 3.168 triliun (US$ 344,35 miliar)
22% Rp 1.894 triliun (US$ 205,87 miliar)
24%
18% Rp 1.711 triliun (US$ 195,98 miliar)
6%
12% 7%
54%
57% 2010 30% PDB Rp 6.254 T
Rp 1.079 triliun (US$ 117,28 miliar)
57% 2014 33,8% PDB Rp 9.375 T
•Data APBN-P 2010, Asumsi: US$ 1 = Rp 9.200 •SUMBER: BAPPENAS, diolah *) PDPPM = Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal PDKPM = Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal
31% 18% 8% 2010
30% 8%
Rp 151,5 triliun (US$ 16,47 miliar)
16%
54% Rp 506,9 triliun (US$ 55,09 miliar)
2014
Investasi Swasta 26% (2010) dan 24% (2014) mencakup PMA+PMDN dan investasi skala besar (domestik+asing) di sektor migas hulu dan pertambangan 4
Realisasi Penanaman Modal 2010
5 Teratas Investasi 2010 untuk PMA berasal dari Negara: 1. Singapura 2. Inggris 3. Amerika Serikat 4. Jepang 5. Belanda
Realisasi Investasi sejak 2010 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM Total keseluruhan investasi Januari – Desember 2010 adalah sebesar Rp. 208.5 triliun, tumbuh 54.2% jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp. 135.2 triliun. Target investasi tahun 2010 adalah Rp. 160.1 triliun, sehingga realisasi 2010 telah melebihi target 30.2%. Realisasi investasi 2010 menyerap 463.012 tenaga kerja, naik 52.5% dari realisasi investasi tahun 2009 yang menyerap 303.573 tenaga kerja.
5
Realisasi Penanaman Modal 2010, Berdasarkan Sektor
(Dalam Rp. Triliun)
(Dalam US$. Miliar) Penanaman Modal Dalam Negeri: Tanaman pangan & perkebunan (Rp 28.7 trilliun, 238 proyek); Industri makanan (Rp 16.4 trilliun, 208 proyek); Transportasi, pergudangan & telekomunikasi (Rp 13.8 trilliun, 46 proyek); Listrik, Gas & Air (Rp 4.9 trilliun, 47 proyek); dan Jasa lainnya (Rp 3.3 trilliun, 92 proyek). Penanaman Modal Asing : Transportasi, pergudangan & telekomunikasi (US$. 5 miliar, 154 proyek); Pertambangan (US$. 2.2 miliar, 298 proyek); Listrik, Gas dan Air (US$ 1.4 miliar, 59 proyek); Perumahan, kawasan industri & perkantoran (US$. 1.1 miliar; 89 proyek); dan Industri makanan (US$. 1 miliar; 250 proyek).
6
Realisasi Penanaman Modal 2010, Berdasarkan Lokasi (1)
Terdapat peningkatan penting yang dijadikan sebagai tolok ukur perkembangan realisasi investasi 2010 dengan 2009, yakni: 1. Pertumbuhan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 2. Peningkatan penanaman modal yang berlokasi di luar pulau Jawa
7
Realisasi Penanaman Modal 2010, Berdasarkan Lokasi (2)
Penanaman Modal Dalam Negeri : Jawa Barat (Rp 15.8 trilliun, 136 proyek); Jawa Timur (Rp 8.1 trilliun, 117 proyek); Kalimantan Timur (Rp 7.9 trilliun, 64 proyek); Banten (Rp. 5.8 trilliun, 97 proyek) dan Jakarta (Rp. 4.5 trilliun; 104 proyek). Penanaman Modal Asing : Jakarta (US$ 6.4 miliar, 1068 proyek); Jawa Timur (US$ 1.8 miliar, 137 proyek); Jawa Barat (US$. 1.6 miiliar, 729 proyek); Banten (US$. 1.5 miliar, 336 proyek); dan Kalimantan Timur (US$. 1.1 miliar, 138 proyek).
8
B. PROYEKSI PENANAMAN MODAL 2010-2030
ASUMSI PROYEKSI PDB, PMTB, DAN PMA/PMDN
Pertumbuhan PDB: 7 – 8% Inflasi (yoy): 4 – 6 % Kurs 2010: Rp 9.200 per US$1 Rasio PMTB terhadap PDB: 30% (termasuk Belanja Modal RT) atau 20-25% (di luar Belanja Modal rumah tangga) Rasio PMTB di luar konsumsi rumah tangga terhadap PDB: 20% Rasio PMA/PMDN terhadap PMTB: 15% Rasio pembelanjaan infrastruktur terhadap PDB: 5%
10
PROPORSI PMTB DALAM PDB (PROYEKSI)
US$ Triliun PDB PMTB INFRASTRUKTUR PMA DAN PMDN FDI
2010-2014 4 1 0,2 0,15 0,09
2015-2019 8 2 0,4 0,3 0,18
2020-2024 15 3,5 0,75 0,5 0,3
2025-2030 25 5 1,25 0,75 0,45
TOTAL 52 11,5 2,6 1,7 1,02 11
C. PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN BRIC
Posisi Indonesia dibandingkan negara-negara BRIC BRIC
Indonesia Brazil
Rusia
India
China
Number of Population (million) GDP Nominal 2009 (US$ trillion) Human Poverty Index Doing Business Rank 2010 World Investment Report 2010 a. FDI Inflow (US$ Mn) b. FDI Outflow (US$ Mn) Growth Competitiveness Index Rank (2010) Growth Environment Score (2006) HDI Value
228.1 0.623 17 122
191.3 1.57 8.6 129
141.9 1.23 7.4 20
1,135.6 1.24 2.8 133
1,330.0 4.985 7.7 89
4,877 2,949 44 3.4 0.734
25,949 -10084 58 4.2 0.813
38,722 46,057 63 4.4 0.817
34,613 14,897 51 3.9 0.612
95,000 48,000 27 4.9 0.772
HDI Value Health & Education Doctors per 1,000 pop. Hospital beds per 1,000 pop. Education Spending (% of GDP) Education Index 2007 Literacy Rate
0.734
0.813
0.817
0.612
0.772
0.1 0.6 3.5 0.84 92
1 2.4 5.1 0.891 90
4.3 9.7 3.9 0.933 99.5
0.6 0.9 3.2 0.643 66
94.6
119.3 bn 523.01 437,759 1,683
404.3 bn 2113.43 1,751,868 9,921
1,023 bn 7209.3 940,000 3,639
568 bn 500.17 3,320,410 3,323
3.44 tn 2586.5 3,583,715 1,111
397,143
368,317
1,537,357
1,612,362
6,538,367
Infrastructure Electricity consumption Electricity Consumption per capita Roadways (km) Highways (km per 1000 people) CO2 Emission 2007 (000 metric ton)
13
Number of Internet Users in BRICI Countries, 2009 – 2015E
750 650
500 384
237
250
211 223
238
155
137 81 49
94
76
68 36
26
44
20
88
93 101
31
0
China 2006
India 2009
Brazil
Russia
Indonesia
USA
Japan
2015E
Brazil, Rusia, India, China, dan Indonesia—memiliki jumlah pengguna internet sebesar 610 juta dan jumlah tersebut kian bertambah dan diperkirakan pada 2015 akan mencapai 1,2 milyar pengguna.
Sumber: The Boston Consulting Group
14
Produksi dan Konsumsi Baja Mentah Dunia Tahun 2009
Negara
China Jepang India Korea Selatan Brazil Malaysia Thailand Indonesia Russia Vietnam Singapura
Produksi baja mentah (000 ton)
Produksi baja mentah per kapita
Konsumsi baja mentah (000 ton)
Konsumsi baja mentah per kapita (kg)
567.842 87.534 62.838 48.572 26.506 4.004 3.646 3.501 2.417 2.700 664
424,24 688,87 54,32 1.001,27 138,56 155,72 55,23 14,58 17,03 30,48 142,55
564.980 56.800 57.610 47.254 20.556 7.534 12.285 7.227 202,8 12.162 2.990
422,1 447 49,8 974,1 103,4 293 186,1 30,1 1.824 137,3 641,9
Baja merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses industrialisasi. Konsumsi baja Indonesia sebesar 30kg per kapita per tahun masih relatif rendah untuk menuju proses industrialisasi. Untuk dapat menjadi negara industri yang maju dibutuhkan konsumsi baja sekitar 500 kg per kapita per tahun. Untuk itu kita harus meningkatkan kapasitas produksi baja menjadi sekitar 120 juta ton per tahun dengan dana sekitar US$120 miliar.
15
Produksi dan Konsumsi Semen Dunia Tahun 2009 Country
Production of cement (mmt)
Production of cement per capita (kg)
Consumption of cement (mmt)
Consumption of cement per capita (kg)
China
1,400
1,062
1,450
1,100
India
180
162
200
180
Jepang
59.6
468.2
44.3
348
Brazil
53
279.5
55
290
Russia
55
385
50
350
50.12
1,027.83
48.47
994
Indonesia
38
158.3
38.4
160
Thailand (2008)
28.24
416.5
27.53
406
South Korea
Selain baja, semen juga merupakan salah satu material dasar yang diperlukan bagi proses industrialisasi. Produksi dan konsumsi semen Indonesia merupakan salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan negara-negara BRIC. Apabila Indonesia ingin melakukan industrialisasi skala besar, peningkatan produksi dan konsumsi semen juga harus dipenuhi.
16
D. PERINGKAT INDONESIA BERDASARKAN SURVEY LEMBAGA INTERNASIONAL
Peringkat Indonesia Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional (1) World Economic Forum (WEF) Perbandingan Tingkat Daya Saing Global (Global Competitiveness Index/ GCI) 2010–2011 dan 2009–2010 Countries
2010-2011
o Tahun ini GCI diikuti oleh 133 negara. Terdapat sekitar 100 indikator yang digunakan dalam survei yang direfleksikan dalam 12 pilar utama daya saing yaitu: institusi, infrastruktur, stabilitas makroekonomi, kesehatan dan pendidikan utama, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, ukuran pasar, efisiensi berbisnis, dan inovasi. o Peringkat Indonesia di GCI masih lebih baik dibanding dengan Brazil, Rusia dan India, terkecuali Cina, yang dikenal dengan kelompok BRIC.
2009-2010
Ranking
Score
Ranking
Score
Swiss
1
5.63
1
5.60
USA
4
5.43
2
5.59
Singapore
3
5.48
3
5.55
Japan
6
5.37
8
5.37
Malaysia
26
4.88
24
4.87
China
27
4.84
29
4.74
Thailand
38
4.51
36
4.56
Indonesia
44
4.43
54
4.26
India
51
4.33
49
4.30
Brazil
58
4.28
56
4.23
Russia
63
4.24
63
4.15
Vietnam
59
4.27
75
4.03
Filipina
85
3.96
87
3.90
Sumber: The Global Competitiveness Report 2009–2010, World Economic Forum Geneva, Switzerland 2010
18
Peringkat Indonesia Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional (2) World Investment Prospects Survey 2008 - 2012 as “the most attractive economies for the location of FDI” oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Negara China India Brazil Amerika Serikat Rusia Mexico Inggris Vietnam
Peringkat (periode tahun) 2010-2012 1 2 3 4 5 6 7 8
2009-2011 1 3 4 2 5 12 6 11
2008-2010 1 2 5 3 4 11 12 6
9.
Indonesia
9
9
8
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Jerman Thailand Polandia Australia Perancis Malaysia Jepang Kanada Chile Afrika Selatan Spanyol
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7 n/a 13 8 14 n/a n/a 10 n/a n/a n/a
7 n/a 13 n/a 15 n/a n/a 10 n/a n/a n/a
Sumber: World Investment Prospects Survey 2010 – 2012, UNCTAD
Indonesia berada pada peringkat 9 tujuan utama Foreign Direct Investment (FDI) berdasarkan hasil suvei UNCTAD dengan responden dari para korporat/ eksekutif Transnational Corporation (TNC’s) negara-negara maju dan berkembang. UNCTAD sendiri beranggotakan 193 ekonomi/negara.
19
Peringkat Indonesia Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional (3) The 25 Most Attractive FDI Destination According to Corporate Executive TOP 20 (1) 1 (3)
2
(2)
3
(6)
4
(10) 5 (
) 6
(11) 7 (19) 8 (14) 9 (4) 10 (8) 11
Indeks “The Foreign Direct Investment Confidence” adalah survei global yang diselengarakan oleh A. T. Kearney. Indeks memberikan gambaran unik prospek arus investasi internasional. Perusahaanperusahaan yang berpartisipasi dalam survei dari 44 negara dan 17 sektor industri, mewakili 75% dari arus FDI global (US$ 2 trillion annual global sales).
+ + + + + + + -
(12) 12 (13) 13 (5) 14 (17) 15 (
) 16
(
) 17
(9) (
18 ) 19
(16) 20
+ + + + -
Peringkat Tetap
+ -
Peringkat Naik Peringkat Turun
( # ) Ranking survei 2007 (
High Confidence
Low Confidence Nilai pada skala 0 - 3
) Tidak termasuk TOP 20 pada survei 2007 *) Other Gulf States Includes Bahrain, Kuwait, Oman and Qatar
20
Sumber: “The 2010 A.T. Kearney FDI Confidence Index”., A.T Kearney is a global management consulting firm.
Peringkat Indonesia Berdasarkan Survei Beberapa Lembaga Internasional (4) International Rating Agencies Institution
Rating Before
Rating
Fitch
BB
BB+
Januari 2010
Standar and Poor
BB-
BB*)
Maret 2010
Moody’s
Ba2
Ba1
Januari 2011
the Japan Credit Rating Agency
BB+
BBB**)
Juli 2010
o Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's Investor Service telah merevisi prospek peringkat utang luar negeri Indonesia dari Ba2 menjadi Ba1, satu peringkat di bawah ‘investment grade’.. o Analis Citibank, memperkirakan Moody’s akan segera memasukan Indonesia dalam peringkat investasi atau investment grade pada semester dua 2011. Sumber: www.surabayapost.co.id, detikfinance
Sumber : Fitch, S&P and Moody’s, Keterangan : *) S&P (BB for long term foreign currency, BB+ for long term local currency), **) the Japan Credit Rating Agency upgraded Indonesia to investment grade – proper to invest (BBB ), the first in 13 years .
21
E. PENYIKAPAN STRATEGIS
ROADMAP INVESTASI Roadmap ini dilakukan secara paralel mulai dari strategi jangka pendek menuju strategi jangka panjang
Quick Wins (“low hanging fruits”) • Meningkatkan daya saing SDA melalui peningkatan nilai tambah • Oil refinery Produksi: 970rb barel/hari Konsumsi: 1,4jt barel/hari Rencana: 500rb-1jt barel/hari (2010-2014) Investasi : USD15-30 miliar
Industrialisasi Skala Besar Akselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Energi • Infrastruktur fisik dan lunak • Jalan Rencana: 20.000 km (2010 - 2014) Investasi : USD 100-200 miliar • Listrik Rencana: 15.000 MW (2010-2014) Investasi : USD 15 – 30 miliar • Pelabuhan Laut Investasi : Rp23 triliun / USD 2,5 miliar (APBN) • Pendidikan Kebutuhan: 75.000 – 100.000 doktor/S3 (2010 – 2029) Tenaga kerja terampil/spesialis
Ekonomi Berbasis Pengetahuan
• Ekonomi berbasis teknologi dan inovasi • Penguatan struktur industri untuk • Menjadi pemain utama di tingkat global meningkatkan nilai tambah • Pendirian infrastruktur • Baja pendukung sebagai Produksi: 14,58kg /kapita (2009) katalisator (seperti Konsumsi: 30,1kg/kapita (2009) Silicon Valley atau Rencana : 500 kg/kapita ~ sentra-sentra tambahan kapasitas 120 juta ton excellence lainnya) Investasi : USD 120 miliar • Semen Produksi:158,3kg/kapita Konsumsi:160 kg/kapita Rencana: 270-280 kg/kapita ~ tambahan kapasitas 65-68 juta ton Investasi : USD15-20 miliar
23
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 2010 (1) DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)
TAX HOLIDAY
PTSP DAN SURAT EDARAN BERSAMA
Pada 25 Mei 2010 telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal atau yang biasa dikenal dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Dengan berlakunya Perpres baru ini, maka Perpres 77/2007 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 111/2007, dicabut (tidak berlaku lagi). Lampiran daftar bidang usaha formatnya disusun per sektor sehingga lebih mudah dipahami serta terdapat tambahan kolom untuk bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN. Terdapat sekitar 40 bidang usaha yang lebih terbuka bagi penanaman modal dan 10 bidang usaha lebih restriktif. Telah dilakukan pengkajian dan pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan BKPM perihal feasibilitas dari pemberian Tax Holiday. Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan finalisasi mekanisme pemberian Tax Holiday yang rencananya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Pada tanggal 15 September 2010, telah dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala BKPM tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. SEB menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal. Dengan SEB ini diharapkan Gubernur, Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusannya kepada Perangkat Daerah di Bidang Penanaman Modal atau PTSP di daerah masing-masing. Saat ini sudah 33 provinsi dan 40 kabupaten/kota sudah memiliki PTSP yang telah interkoneksi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan BKPM. 6 provinsi diantaranya sudah menerbitkan perizinan penanaman modal melalui SPIPISE. 24
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 2010 (2) Saat ini sedang dilakukan finalisasi atas revisi Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian. Telah dilakukan identifikasi permasalahan lemahnya implementasi PP No. 62 Tahun 2008 yang persetujuannya terus menurun, antara lain terkait dengan cakupan bidang usaha yang masih belum jelas sehingga pengertian petugas di lapangan dapat berbeda terhadap suatu definisi/rincian barang/jasa, dan mekanisme pengajuan dari pemohon sampai penetapan insentif dipandang masih panjang. Revisi PP No. 62 Tahun 2008
REVISI PP NO. 62 TAHUN 2008
Usulan Kementerian
Tambahan pada Lampiran I (Bidang Usaha Tertentu)
Tambahan pada Lampiran II (Bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu)
Perindustrian
42
27
Pertanian
4
14
Kelautan & Perikanan
-
21
ESDM
-
12
Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan untuk proses finalisasi PP No. 62 Tahun 2008 antara lain: Memperjelas cakupan produk pada setiap bidang usaha pada Lampiran PP.
Mekanisme pemberian insentif perlu disederhanakan dan diharapkan dapat mendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Perusahaan pemohon yang telah mendapatkan perijinan dari BKPM namun belum melakukan realisasi investasinya pada saat tanggal efektif PP ini berlaku, kiranya tetap dapat menikmati fasiltas fiskal ini sepanjang bidang usahanya memenuhi kriteria.
25
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 2010 (3)
Telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduan Atas Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.
Timnas PEPI dengan Ketua Presiden RI dan Ketua Harian Menko Perekonomian:
TIMNAS PEPI
KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN
memperluas keterlibatan Kementerian/Non Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian,
melakukan penyederhanaan dari 4 Kelompok Kerja (Pokja) menjadi 2 Pokja yaitu: Pokja Bidang Peningkatan Ekspor yang diketuai oleh Menteri Perdagangan, dan Pokja Bidang Peningkatan Investasi (diketuai oleh Kepala BKPM). Adapun susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Pokja ditetapkan oleh Menko Perekonomian selaku Ketua Harian.
Kementerian
dari
19
menjadi
26
Di dalam DNI, bidang usaha industri farmasi kepemilikan saham asing dibatasi maksimal 75%. Ada wacana dari Kementerian Kesehatan bidang usaha ini dibuka untuk asing hingga 100%. Apabila hal ini akan dilakukan maka Kementerian Kesehatan mengajukan usulan perubahan DNI 2010 kepada Kantor Menko Perekonomian.
26
PENYIKAPAN STRATEGIS
PARADIGMA INVESTASI
INDUSTRI STRATEGIS
SUMBER DAYA MANUSIA
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pro growth – pro job – pro environment – pro poor) Nasionalisme Ekonomi Keseimbangan antara : Kepentingan untuk menjaga/menopang Keamanan Nasional Realitas keterbatasan kemampuan usaha nasional vs besarnya kebutuhan investasi untuk mendorong pembangunan nasional. Tujuan pembangunan jangka pendek dan jangka panjang Peran BKPM sebagai koordinator kegiatan penanaman modal di seluruh sektor sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Berbagai industri kunci yang menjamin ketahanan nasional seperti baja, semen, pupuk, industri kimia dasar, infrastruktur dan migas perlu didorong melalui BUMN dengan: Penguatan struktur permodalan Dukungan fiskal Perbaikan tata kelola perusahaan
Guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan: PENDIDIKAN: menciptakan angkatan kerja yang berpendidikan dan berkemampuan tinggi, melalui pendidikan tersier (75 ribu-100 ribu orang PhD sampai dengan 2029) dan pelatihan keterampilan praktis. KESEHATAN: Memperluas akses terhadap fasilitas kesehatan, serta air bersih dan sanitasi 27
PENYIKAPAN STRATEGIS (lanjutan)
AKSELERASI REALISASI INVESTASI
SMART CAPITAL
TATA RUANG
Persetujuan investasi 2005 – 2010 yang belum terealisasi: PMDN Rp 756,2 triliun PMA US$48,2 miliar Fasilitasi perizinan dan non perizinan investasi
Mengingat kebutuhan investasi yang tinggi perlu keterbukaan terhadap SMART CAPITAL dari luar negeri : Untuk penciptaan nilai tambah/hilirisasi Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal Perluasan jaringan secara internasional
Tata ruang hal yang mendukung kebutuhan investasi : Untuk keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor Pada 2010 “Pemerintah telah menyelesaian Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk 14 Provinsi”
28
TERIMA KASIH
