PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN Enis Prihastuti,SE.,M.Si ABSTRACT Taxes are compulsory contributions to be paid by all taxpayers without directly rewarded that will be used to enhance the welfare of the community. Examination is to test the activities of tax compliance in order to implement the provisions of the tax legislation. Levels of tax compliance in the spotlight in the world of taxation global.Alat are often used to assess the tax compliance is the reporting timeliness of Income Tax (SPT). The main aim of the tax assessment increase tax compliance rate, so that the known rate of tax compliance, the taxpayer compliance rate is low, it is expected to do checks to it can be an indicator for the implementation of tax obligations in the future for the better. Therefore, the tax audit also as a means of guidance and supervision of the taxpayer. The research used a proportional method of sample selection and data processing using statistical comparative analysis sederhana.Proses STO research conducted in Banyuwangi. The results obtained in the implementation of the law enforcement actions of the tax assessment has a great influence for the Taxpayer compliance rate in Banyuwangi STO. Keywords: taxes, inspection, tax penalties, tax compliance Agency. ABSTRAKSI Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh seluruh Wajib Pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi sorotan di dunia perpajakan secara global.Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pemeriksaan pajak bertujuan utama meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak, sehingga diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat dijadikan indikator untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya di masa depan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Penelitian memakai metode pemilihan sampel proporsional dan pengolahan data memakai analisis perbandingan statistik sederhana.Proses
penelitian dilakukan di KPP Pratama Banyuwangi. Hasil yang didapatkan pelaksanaan penegakan hukum dalam tindakan pemeriksaan pajak memiliki suatu pengaruh yang besar bagi angka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi. Kata Kunci :pajak, pemeriksaan, sanksi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak Badan. PENDAHULUAN
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memberikan tanggungjawab menghimpun dan mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Dalam satu dekade terakhir, penerimaan pajak selalu menunjukkan grafik positif, hal ini tentu saja seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang bergerak maju. Kemudian pemeriksaan perpajakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang
perpajakan
menyebutkan
fungsi
pengawasan
sekaligus
pembinaan merupakan konsekuensi dari sistem self assessment.Pada hakekatnya selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh DJP juga ada upaya penegakan hukum (tax enforcement).Bentuknya berupa hukuman, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang seimbang. Seiring dengan munculnya kewajiban dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan pula suatu kepatuhan. Sedangkan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang diharapkan, salah satunya adalah dengan cara penegakan hukum perpajakan. LANDASAN TEORI Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak.
Pemahaman akan pengertian pajak merupakan hal penting untuk dapat memahami mengapa kita harus membayar pajak. Dari pemahaman inilah diharapkan muncul kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak. Masing-masing negara memiliki istilah pajak yang berbeda tetapi dengan pengertian sama. Pajak dalam istilah asing adalah tax (Inggris); import, contribution, taxe, droit (Perancis); Steuer, Abgabe, Gebuhr (Jerman); impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa (Spanyol); dan belasting (Belanda). Di negara Amerika Serikat selain dikenal istilah tax ada pula istilah tariff. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Andriani (Brotodihardjo, 2003:2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Pengertian pajak menurut Soemitro (1990:5) yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pemeriksaan Pajak Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”. Selain itu definisi pemeriksaan pajak juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Nowak (Zain, 2008:31) diartikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. METODE PENELITIAN
Penentuan Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sejak tahun 2007 hingga tahun 2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional sampling method atau pemilihan sampel proporsional yaitu metode
sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel ini dipilih karena anggota populasinya dianggap homogen, yaitu Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Banyuwangi. Sampel yang dipilih adalah WP Badan yang terdaftar pada tahun 2009 dan 2010 di KPP Pratama Banyuwangi. Metode Analisis Data Metode dalam analisis datanyamenggunakan metode deskriptif.Metode analisis data secara deskriptif adalah analisis yang didasarkan pada pemahaman secara teoritis mengenai masalah yang dikaji serta penelitian empirik yang dilakukan. Dengan menggunakan metode ini data yang telah terkumpul nantinya akan dikelompokkan dalam bentuk uraian yang disusun sebagai hasil evaluasi peranan pemeriksaan Wajib Pajak Badan selama periode 2009 dan 2010 terhadap kenaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi dalam periode tahun pajak 2009 dan 2010. Kemudian membandingkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang ditandai dengan angka penerbitan SP2 dengan tingkat kepatuhan wajib pajak berupa penyampaian SPT Tahunan dari tahun ke tahun, nantinya akan diambil kesimpulan apakah pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian .Kewajiban pajak yang mengikat Wajib Pajak Badan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan.Akan tetapi dari beberapa kewajiban pajak tersebut, kewajiban pajak yang pasti mengikat setiap Wajib Pajak Badan adalah kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum (law enforcement) terhadap Wajib Pajak serta dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang berada dalam wilayah kerjanya. Pemeriksaan yang dilakukan tersebut sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal: 1.
SPT menunjukkan kelebihan pembayaran (LB) pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2.
SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3.
SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
4.
SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DirJen. Pajak.
5.
Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi. Objek penelitian ini meliputi semua kegiatan pemeriksaan pajak yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Badan oleh Tim Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Dari semua Wajib Pajak Badan yang telah dilakukan pemeriksaan pajak akan diperoleh data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Berikut adalah data-data pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi pada tahun 2009 dan 2010 yang telah dikumpulkan
Tabel 1. Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan Desember Tahun 2009
Wajib Pajak
WPBadan WP OP
WPBendahara Jumlah
Normal
Update (UP)
Daftar
Pindah
Pindah
Non
Baru
Baru
Lama
Efektif
(PE)
(PB)
(PL)
(NE)
Jumlah (NE)
743
607
2.174
9
45
192
3.770
3.630
3.035
36.161
31
106
2.341
45.304
253
219
1.688
0
0
15
2.175
4.626
3.861
40.023
40
151
2.548
51.249
Sumber : Data SIPMod KPP Pratama Banyuwangi
Tabel 2. Jumlah WP Terdaftar s.d Bulan Desember Tahun 2010
Wajib Pajak
WP Badan WP OP WP Bendahara Jumlah
Update
Daftar
Pindah Pindah
Non
Baru
Baru
Lama
Efektif
(UP)
(PE)
(PB)
(PL)
(NE)
743
607
2.665
10
45
192
4.262
3.630
3.080
48.431
46
109
2,348
57.644
253
219
1.859
0
0
15
2.346
4.626
3.906
52.955
56
154
2.555
64.252
Normal
Jumlah
Sumber : Data SIPMod KPP Pratama Banyuwangi
Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai dapat diterbitkan sanksi perpajakan berupa denda, bunga, dan atau kenaikan dalam bentuk Surat Tagihan Pajak (STP) dan atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang ditambahkan terhadap perhitungan pajak sebagai bentuk sanksi administrasi atas koreksi yang ditemukan pada waktu pemeriksaan terhadap laporan SPT WP yang bersangkutan.
Tabel 3. RekapitulasiPenerbitan Sanksi Perpajakan Tahun 2009 dan 2010
Surat Tagihan Pajak
449.509.991
305.275.622
SKP Kurang Bayar
479.378.806
3.042.278.212
SKPKB Tambahan
0
0
SKP Lebih Bayar
(895.412.818)
SKP Nihil Jumlah
(1.146.710.697)
0
0
33.475.979
2.200.843.137
Sumber : Data SIPMod KPP Pratama Banyuwangi
Peneliti mengambil data berupa penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) untuk WP Badan yang dilaporkan pada tahun 2009 dan tahun 2010, sebagaimana tertera di Tabel 4 Tabel 4.Laporan Penerbitan Pemeriksaan Tahun 2009 dan 2010 SP2 WP
SP2 WP
Naik / (Turun)
tahun 2009
tahun 2010
Jumlah SP2
2
4
2
Lebih Bayar
33
68
35
Pemeriksaan Khusus
22
5
(17)
Pemeriksaan Lainnya
70
96
26
Jumlah
127
173
46
Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Rutin Rugi
Sumber : Data SIPMod KPP Pratama Banyuwangi
Kemudian untuk menentukan sebenarnya kepatuhan wajib pajak yang dimaksud dapat dilihat dari pembagian sebagai berikut : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, 2. Kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi, berikut ini akan disajikan data-data tentang jumlah Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan yang sudah dilaporkan dan terekam dalam data base KPP Pratama Banyuwangi. Tabel 5. Laporan Penyampaian SPT Tahunan Badan 2009 - 2010 SPT Tahunan yang Diterima SPT Tahunan Badan
Nihil
Kurang
Lebih
Bayar
Bayar
Jumlah
Tahun Pajak 2009
882
476
5
1.363
Tahun Pajak 2010
1.310
493
11
1.814
Jumlah
2.192
969
16
3.177
Sumber : Data SIPMod KPP Pratama Banyuwangi
SPT Tahunan merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menentukan secara tepat jumlah pajak yang terutang.
Pembahasan 1. Analisis Jumlah Wajib Pajak Badan Berdasarkan data yang diperoleh pada Tabel 1 dan Tabel 2, diketahui bahwa WP Badan yang terdaftar hingga akhir tahun 2009 sebesar 3.770 WP. Kemudian pada tahun berikutnya, hingga akhir tahun 2010 jumlah Badan Usaha yang mendaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan menjadi 4.262 WP. Kenaikan jumlah WP Badan terdaftar dianalisis sebagai berikut : % Kenaikan WP Badan =
Kenaikan Jumlah WP Badan
× 100%
Jumlah WP Badan 2009
% Kenaikan WP Badan =
(4.262 – 3.770) 3.770
× 100% =
13,05 % Ternyata selama dua tahun berjalan, mulai akhir tahun 2009 hingga akhir tahun 2010, WP Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi mengalami kenaikan dalam persentase sebesar 13,05 %. 2. Pembahasan Kegiatan Pemeriksaan Dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa KPP Pratama Banyuwangi pada tahun pajak 2009 telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Badan sebanyak 127, yang terdiri atas Pemeriksaan Rutin sebanyak 35 SP2, yang terbagi lagi menjadi 2 SP2 untuk pemeriksaan karena Rugi dan 33 SP2 untuk pemeriksaan karena Lebih Bayar. Pemeriksaan Khusus terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu sebanyak 22 SP2 dan Pemeriksaan Lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan sebanyak 70 SP2. Sedangkan untuk tahun pajak 2010, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Wajib Pajak Badan sebanyak 173. SP2 tersebut terdiri dari Pemeriksaan Rutin sebanyak 72 SP2, yang terbagi menjadi 4 SP2 untuk pemeriksaan karena Rugi dan 68 SP2 untuk pemeriksaan karena Lebih Bayar. Pemeriksaan Khusus sebanyak 5 SP2 dan Pemeriksaan Lainnya dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan sebanyak 96 SP2. Analisis data secara proporsional pada Tabel 5, sebagai berikut: 1) Pemeriksaan RutinSP2 Rugi Tahun 2009 Jumlah SP2 Rugi 2009 % Rugi dibanding SPT Badan 2009 =
x 100 % Jumlah SPT Tahunan Badan 2009
2 =
x 100 % 1.363
=
0,14 %
Hasil analisis secara proporsional menunjukkan persentase penerbitan SP2 untuk SPT Tahunan Badan yang menyatakan Rugi sebesar 0,14 % dari keseluruhan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan di tahun 2009. 2) Pemeriksaan RutinSP2 Rugi Tahun 2010 Jumlah SP2 Rugi 2010 % Rugi dibanding SPT Badan 2010 =
x 100 Jumlah SPT Tahunan Badan 2010 4
=
x 100 % 1.814
=
0,22 %
Hasil analisis secara proporsional menunjukkan persentase penerbitan SP2 untuk SPT Tahunan Badan yang menyatakan Rugi sebesar 0,22 % dari keseluruhan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan di tahun 2010. Persentase ini mengalami peningkatan dibanding perhitungan yang sama pada tahun 2009. 3) Pemeriksaan RutinSP2 Lebih Bayar (LB) Tahun 2009 Jumlah SP2 LB 2009 % LB dibanding SPT Badan 2009 =
x 100 % Jumlah SPT Tahunan Badan 2009
33 =
x 100 %
1.363 =
2,42 %
Hasil analisis secara proporsional menunjukkan persentase penerbitan SP2 untuk SPT Tahunan Badan yang menyatakan Lebih Bayar sebesar 2,42 % dari keseluruhan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan di tahun 2009. 4) Pemeriksaan RutinSP2 Lebih Bayar (LB) Tahun 2010 Jumlah SP2 LB 2010 % LB dibanding SPT Badan 2010 =
x 100 % Jumlah SPT Tahunan Badan 2010
68 =
x 100 % 1.814
=
3,74 %
Hasil analisis secara proporsional menunjukkan persentase penerbitan SP2 untuk SPT Tahunan Badan yang menyatakan Lebih Bayar sebesar 3,74 % dari keseluruhan SPT Tahunan Badan yang dilaporkan di tahun 2010. Seperti halnya dengan persentase untuk SP2 Rugi 2010, persentase SP2 LB 2010 ini juga mengalami peningkatan dibanding perhitungan yang sama pada tahun 2009 Pemeriksaan Rutin Total
% Kenaikan SP2 = =
Kenaikan SP2 Rutin Jumlah SP2 Rutin 2009 (72 – 35) × 100% 35
× 100% =
105,71 %
Data tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan yang tinggi pada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan rutin SPT pada tahun 2010 sebesar 105,71 %.
a. Pemeriksaan Khusus (Riksus) Penurunan SP2 Riksus
% Penurunan SP2 =
× 100%
Jumlah SP2 Riksus 2009
=
(22 – 5)
× 100%
22 =
77,27%
Khusus pada tahun 2010 telah terjadi penurunan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Riksus wajib pajak badan sebesar 77,27 % dari tahun 2009. Hal ini menunjukkan WP Badan sudah semakin kooperatif dan tertib dalam penyampaian kewajiban perpajakannya sehingga menurunkan angka usulan dilakukannya pemeriksaan khusus.
b. Pemeriksaan Lainnya
% Kenaikan SP2 =
Kenaikan SP2 Lainnya
× 100%
Jumlah SP2 Lainnya 2009 =
(96 – 70)
× 100%
70 =
37,14 %
Jumlah kegiatan pemeriksaan pajak lainnya terjadi peningkatan pada penerbitan SP2 yaitu sebanyak 26 SP2 atau naik 37,14 % dari tahun 2009. 3. Sanksi Perpajakan Analisis sanksi perpajakan berdasarkan Tabel 3 berupa rekapitulasi sanksi perpajakan. Diketahui pada tahun 2010 pengenaan sanksi mengalami kenaikan dibanding tahun 2009, perhitungannya sebagai berikut :
% Kenaikan Sanksi =
Kenaikan jumlah sanksi
× 100%
Jumlah sanksi tahun 2009
=
(Rp2.200.843.137- Rp33.475.979)
× 100%
Rp33.475.979 =
6.474,39 %
Berbanding lurus dengan kenaikan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) ternyata penerbitan sanksi perpajakan pada tahun 2010 juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi dibanding tahun 2009.Artinya semakin banyak SP2 yang diterbitkan diikuti dengan semakin tingginya jumlah sanksi perpajakan yang terbit.Hal ini dibuktikan dengan angka persentase 6.474,39 % yang diperoleh dari selisih kenaikan sanksi 2009-2010 sebesar Rp2.167.367.158 dibagi sanksi pajak yang terbit di tahun 2009 sebesar Rp33.475.979. 4. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Jumlah wajib pajak badan efektif adalah jumlah semua wajib pajak yang aktif dan wajib pajak yang sedang dalam proses penghapusan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, perlu dilakukan klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak agar di akhir pembahasan dapat lebih mudah untuk mengambil kesimpulan. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-10/PJ/2010 tentang Target Rasio KepatuhanPenyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2010, dalam penelitian ini peneliti mengelompokkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Kepatuhan Rendahrendah diperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan kurang dari 40% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar.
b. Tingkat kepatuhan Kepatuhan Menengahdiperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan sebesar 40% sampai dengan 60% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar. c. Kepatuhan Tinggi tinggi diperoleh apabila jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan lebih dari 60% dari jumlah keseluruhan wajib pajak yang terdaftar. Dari hasil penelitian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan selama kurun waktu 2 (dua) tahun dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahun pajak 2009 Berdasarkan data pada tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah WP Badan yang melapor SPT Tahunan PPh pada tahun 2009 sebanyak 1.363, sedangkan jumlah WP Badan efektif tahun 2009 menurut tabel 1 adalah sebesar 3.770 yang apabila dihitung secara persentase adalah sebagai berikut: Jumlah WP Badan yg lapor SPT
% Kepatuhan WP =
× 100%
Jumlah WP Badan Terdaftar 1.363
= =
3.770
× 100%
36,15 %
Angka senilai 36,15 % diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 kepatuhan wajib pajak badan dalam penyampaian SPT termasuk dalam kategori kepatuhan rendah. 2) Tahun pajak 2010 Masih dari tabel 5, diketahui pada tahun 2010 WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 1.814, sedangkan pada tahun yang sama berdasarkan tabel 4.2, WP badan terdaftar naik menjadi 4.262. Apabila dihitung secara persentase adalah sebagai berikut :
Jumlah WP Badan yg lapor SPT
% Kepatuhan WP = =
=
× 100%
Jumlah WP Badan Terdaftar 1.814 × 100% 4.262 42,56 %
Dari angka persentase 42,56% tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun pajak 2010 tingkat kepatuhan WP Badan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) termasuk kategori kepatuhan menengah. Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi dengan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) mempunyai tujuan untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rekapitulasi analisis diatas apabila dituangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut : Tabel 6 Rekapitulasi Analisis Uraian
Tahun 2009
Tahun 2010
Pemeriksaan Rutin Rugi
0,14
0,22
Lebih Bayar
2,42
3,74
Pemeriksaan Khusus
N/A
(77,27)
Pemeriksaan Lainnya
N/A
37,14
Sanksi Administrasi
N/A
6.474,39
36,15
42,56
Kepatuhan Wajib Pajak Sumber : Data Analisis Bab IV
Seperti telah dikemukakan dalam analisis di atas bahwa telah terjadi kenaikan jumlah kegiatan pemeriksaan pajak terhadap WP Badan dari yang sebelumnya berjumlah 127 SP2 pada tahun 2009 naik menjadi 173 SP2 pada tahun 2010 atau ada kenaikan sebesar 46 SP2. Sanksi perpajakan yang diterbitkan akibat kegiatan pemeriksaan juga mengalami kenaikan, dari tahun 2009 sebesar Rp33.475.979 melonjak menjadi Rp2.200.843.137 di tahun 2010. Peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak ini ternyata berbanding lurus dengan peningkatan jumlah WP Badan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Artinya pada tahun 2009 tingkat kepatuhan WP Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya sebesar 36,15 % atau sebanyak 1.363 Wajib Pajak dari total 3.770 Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi. Kemudian pada tahun 2010 setelah angka penerbitan SP2 naik menjadi 173 SP2 diiringi kenaikan sanksi perpajakan menjadi Rp2.200.843.137 ternyata tingkat kepatuhan juga mengalami kenaikan menjadi 42,56 % yang diperoleh dari jumlah 1.814 WP Badan yang melapor SPT Tahunan dibagi 4.262 WP Badan yang terdaftar di tahun yang sama. Dari pembahasan diatas dapat ditarik suatu pernyataan bahwa kegiatan pemeriksaan Wajib Pajak Badan memiliki peranan dalam meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak Badan. Setelah penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan mengalami peningkatan di tahun 2010, ternyata WP Badan pada tahun 2010 juga mengalami kenaikan dalam hal kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil analisis dapat di simpulkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 13,05 %.Sedangkan kegiatan pemeriksaan Rutin yang terbagi menjadi pemeriksaan SPT Rugi dan SPT Lebih Bayar mengalami kenaikan yang tinggi sebesar 105,71 %. DanPemeriksaan Khusus mengalami penurunan sebesar 77,27 %,Pada kegiatan Pemeriksaan Lainnya
terjadi peningkatan pada penerbitan SP2 yaitu sebanyak 26 SP2 atau naik 37,14 % dari tahun 2009 ke tahun 2010. Angka kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2009 masih masuk kategori rendah, sedang pada tahun 2010 sudah mengalami kenaikan menjadi kategori menengah.Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi mempunyai peranan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mampu menaikkan angka kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT hendaknya menjadi prioritas utama dalam pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, karena dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut akan menimbulkan suatu deterrence effect bagi Wajib Pajak lainnya.
DAFTAR PUSTAKA Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas. 2008. PPN Pajak Pertambahan Nilai. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III. 2008. UndangUndangPPh. Gunadi. 2000.Ketentuan Perhitungan Dan Pelunasan Pajak Penghasilan, Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo.2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi. Munawir ,C. 2001.Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Liberty. Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta: Penerbit Andi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. Soemitro, Rochmat. 2004. Asas dan Dasar Perpajakan, edisi revisi.Bandung: Eresco. Standar Akutansi Keuangan. 2009. Jakarta : Salemba Empat. Sukardji, Untung. 2008. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis. Jakarta: Rajawali Pers. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ/2011 tentang Target Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pada Tahun 2011
Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
