PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI KALIMANTAN TIMUR

eJournal Administrative Reform, 2017, 5 (1) : 83-96 ISSN 2338-7637, ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2017

PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI KALIMANTAN TIMUR Ludfi Zaldi1, Sutadji M2, Santi Rande3. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan LPTK Universitas Mulawarman dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kalimantan Timur, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru, bahwa alur komunikasi antara Konsorsium Sertifikasi Guru yang di dalamnya ada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dibawah Kemdikbud dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah Kemristekdikti sebagai penyampai informasi kepada LPTK penyelenggara dan guru sebagai sasaran kebijakan yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Sumberdaya instruktur di LPTK Universitas Mulawarman, cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi guru dimana pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti dan memahami mekanisme dan prosedur pelaksanaan sertifikasi guru. Sikap/Disposisi (Disposition) bahwa sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya. Sejauh ini dalam pelaksanaannya diharapkan agar para guru yang belum bersertifikasi menggunakan standar baku atau SOP yang sama dalam prosesnya, baik mulai dari registrasi, verifikasi sampai kepada pelaksanaan. Kata Kunci

: Implementasi Kebijakan, Sertifikasi Guru, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Mulawarman.

Abstract The aim of research to determine the role of LPTK Mulawarman in policy implementation teacher certification in East Kalimantan, and the factors that support and hinder. The results showed socialization Policy Implementation Teacher Certification, that the communication flow between the Consortium for Teacher Certification in which there Directorate General of Teachers and Education Personnel under Kemdikbud and DG Education and Student Affairs under Kemristekdikti as to disseminate information to LPTK organizers and teachers as a policy goal that is in the region East Kalimantan. Resource instructor in LPTK Mulawarman sufficient in implementing policies teacher certification where implementers working in accordance with the rules and procedures set by the Higher Education Kemenristek and understand the mechanisms and procedures for the implementation of teacher certification. 1. 2. 3.

Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

eJournal Administrative Reform, Volume 5, Nomor 1, 2017: 83-96

Attitude (disposition) that have not been fully supportive attitude implementor and run tupoksinya. So far in the implementation is expected to allow teachers who have not been certified using standards or SOPs in the same process, both from registration, verification of up to implementation. Keywords : Policy Implementation, Teacher Certification, Role of Educators Institute of Personnel (LPTK) Mulawarman University. Pendahuluan Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berahklak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu misinya adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis di dalam proses pendidikan persekolahan. Guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan juga dapat dikaitkan kepada kompetensi profesi pendidik yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan kompetensi sosial. Pertama kompetensi pedagogik meliputi kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kedua, kompetensi kepribadian meliputi kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Ketiga, kompetensi sosial meliputi kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif kepada peserta didik, sesama pendidik, dan berakhlak mulia. Keempat kompetensi profesional meliputi kemampuan pendidik dalam penguasaan materi

84

Peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan …. (Ludfi Zaldi)

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan. Berdasakan hasil uji kompetensi guru yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun 2015 secara serentak se-Indonesia dapat dilihat hasilnya pada gambar berikut : Gambar Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015

Sumber : Dirjen Guru danTenaga Kependidikan Kemdikbud (2015).

Dari gambar di atas, partisipasi peserta yang mengikuti ujian kompetensi guru (UKG) sebanyak 2.699.516 guru atau sekitar 91.41% dari jumlah guru di Indonesia mengikuti ujian tersebut. Rata-rata nasional nilai uji kompetensi guru adalah 56.69 sedangkan untuk jenjang SD nilai kompetensi guru masih dibawah standar rata-rata nasional, yaitu 54.33. Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan bahwa guru adalah tenaga profesional, pemerintah telah melaksanakan program sertifikasi guru untuk 1.638.240 guru. Kondisi saat ini, masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat pendidik sejumlah 555.467 guru, yang terdiri atas 116.770 guru dalam jabatan yang diangkat dalam periode sampai dengan 2005 dan 438.697 guru yang diangkat dalam periode 2006-2015 (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud , 2016). Adapun jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik di wilayah Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

85


Tabel Jumlah Guru Tersertifikasi di Wilayah Kalimantan Timur Tahun 2015. No.

JenjangPendidikan

Jumlah

1

TK/RA

119

2

SD/MI

5.925

3

SMP/MTS

3.216

4

SMA/MA

3.081 Total Guru

12.341

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim (2015).

Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai macam upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan profesionalitas tenaga guru dengan kebijakan sertifikasi. Kebijakan sertifkasi guru diatur melalui Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 yang mengacu pada Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sertifikasi guru menjadi landasan menjamin keberadaan guru yang professional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan mampu sebagai solusi bekaitan dengan pencapaian standar guru yang berkualitas dan profesional tersebut. Kebijakan sertifikasi guru melalui Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 merupakan salah satu upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru sehingga pembelajaran di sekolah menjadi berkualitas. Tujuan sertifikasi adalah ; 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pprofessional, 2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 3) meingkatkan kesejahteraan guru, 4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 057/O/2007 Tahun 2007, Universitas Mulawarman ditetapkan sebagai penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang mencakup wilayah Kalimantan Timur. Kemudian pada tahun 2016 diperbaharui dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 86


Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. LPTK Universitas Mulawarman sudah melaksanakan programnya dalam memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang lulus dalam kompetensi dan pedagogiknya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Kebijakan sertifikasi guru bagi peneliti adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari karena merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui peningkatan mutu kompetensi dan pedagogiknya, khususnya bagi guru yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Proses sertifikasi dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui penilaian portofolio dan melalui jalur pendidikan. Pada jalur portofolio guru yang akan menjadi peserta sertifikasi menyiapkan folder berisi dokumen-dokumen prestasi selama mengajar berdasarkan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan kemudian LPTK melakukan penilaian portofolio dari calon peserta sertifkasi. Peserta akan dinyatakan lulus dan diberikan sertifikat pendidik jika hasil penilaian portofolionya memenuhi standar terendah kelulusan. Jika skor hasil penilaian porofolio peserta tidak memnuhi standar minimal kelulusan maka rayon LPTK memberikan pilihan melengkapi substansi atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dengan cakupan empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi akan menerima sertifikat pendidik, sementara peserta yang tidak lulus ujian akan deiberikan kesempatan ujian dua kali. Apabila peserta tetap tidak lulus pada ujian ulang kedua maka ia akan dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten. Dalam meningkatkan kualitas guru dan menjadikan guru profesional salah satunya melalui jalur PLPG di LPTK Universitas Mulawarman memang kurang mencapai hasil yang maksimal. Hal ini dilihat berdasarkan data hasil ujian utama kompetensi guru peserta PLPG pada tahun 2015 hasilnya adalah dengan nilai rata-rata 50.68 (Divisi data PanitiaSertifikasi Guru Rayon 119 Tahun 2015). Nilai rata-rata tersebut masih dibawah target Kemendikbud yang menginginkan hasil kompetensinya minimal dengan skor 55 (Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Tahun 2015). Seharusnya LPTK Universitas Mulawarman dapat mencapai target tersebut apabila implementasinya dijalankan dengan baik sehingga apa yang di amanatkan undang-undang dalam rangka menjadikan guru profesional dan berkualitas serta sebagai agen pembelajar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu di Indonesia. Untuk melihat lebih jauh bagaimana proses implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka perlu untuk melakukan kajian yang mendalam dalam rangka menelaah lebih jauh pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi. Berawal dari fenomena diatas, maka peneliti tertarik mengetahui peranan LPTK Universitas Mulawarman dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kalimantan Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi

87


kebijakan sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kebijakan Publik Beberapa definisi mengenai kebijakan publik banyak disampaikan oleh para pakar kebijakan. Namun pada intinya, kebijakan publik memuat konsepsi bahwa pertama, kebijakan publik lebih kepada seluruh tindakan yang dialkukan oleh pemerintah dalam mengatur urusan publik. Terkait dengan hal ini, Dye (1978:5), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “whatever government chooses to do or not to do”. Kedua, kebijakan publik lebih menekankan pada aspek pelaksanaan kebijakan (implementation of policy). Model Edwards III, di dalam modelnya menyarankan untuk memperhatikan 4 isu penting, yaitu ; 1) communication (komunikasi); 2) recourse (sumberdaya); 3) disposition or attitudes (disposisi/sikap); dan 4) bureaucratic structures (struktur birokrasi). Communication, berkenaan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Resources, berkenaan dengan kecakapan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Disposition, berkenaan dengan ketersediaan dan komitmen dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan. Bureaucratic structures berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi diharapkan dapat menciptakan hubungan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pelaksana dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Kebijakan Sertifikasi Guru Sertifikasi guru sebagai sebuah kebijakan publik dalam ranah pendidikan adalah sebuah pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut JE. Hosio (2006), Kebijakan pendidikan (Education Policy) adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, intruksi Presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan (Rohman, 2010:2). Secara teoritik, proses pemecahan atas masalah pendidikan melalui kebijakan dapat dilaksanakan secara sistematik pragmatic, namun secara empiris sering berjalan kurang efektif. Efektifitas kebijakan pendidikan selama ini berlangsung tanpa evaluasi dan monitoring. Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mengendalikan perilaku birokrasi pengelola kebijakan pendidikan (Rohman, 2010:5).

88


Hasil Penelitian Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Sertifikasi guru merupakan kebijakan model top-downer, adalah kebijakan publik yang di buat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan di bawah naungan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dasar hukum dari penyelenggaraan sertifikasi ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 11 Ayat (2). LPTK yang telah ditetapkan Menteri turut menjadi pelaksana kebijakan sertifikasi guru dalam hal menjadikan guru professional dibidangnya dan memberikan sertifikat pendidik bagi yang lulus. Dalam penelitian ini ditemukan alur komunikasi antara Konsorsium Sertifikasi Guru yang di dalamnya ada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan dibawah Kemdikbud dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di bawah Kemristekdikti sebagai penyampai informasi kepada LPTK penyelenggara dan guru sebagai sasaran kebijakan yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Dalam hal ini KSG melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi tiap tahun kepada seluruh LPTK penyelenggara yang telah ditetapkan oleh Kemeristek Dikti melalui rakor tingkat pimpinan sampai dengan sosialisasi mekanisme pelaksanaan bagi panitia pelaksana dan intruktur pelaksana. Karena syarat utama untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif adalah bahwa orang yang mengimplementasikan kebijakan harus tahu apa yang semestinya mereka lakukan. Sumberdaya Instruktur, Staf, dan Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru. Peranan LPTK dalam mensukseskan jalannya pelaksanaan program sertifikasi seperti yang di amanatkan dalam Undang-undang adalah adanya sumber daya (resources). Sumberdaya yang dimaksud dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah ketersediaan instruktur, staf, dan fasilitas. Agar dapat dilaksanakan dengan baik, kesiapan sumberdaya pelaksana kebijakan publik adalah hal penting untuk diperhatikan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan mungkin telah disampaikan dengan akurat, jelas dan konsisten, namun apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, pelaksanaan kebijakan sepertinya akan menjadi tidak efektif. Kesiapan sumberdaya meliputi kualitas dan kuantitas para instruktur, staf pelaksana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan kebijakan. Kompetensi pelaksana kebijakan menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketersediaan tenaga/personil yang cukup untuk pelaksanaan kebijakan adalah juga menentukan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Sikap/Disposisi (Disposition) Sikap dari implementator dalam hal ini penentu kebijakan (Universitas Mulawarman) harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap implementasi 89


kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas pelaksanaan sebuah program perlu keterbukaan (transparan), sikap transparansi disini bukan sebagai acuan apakah berjalan dengan baik atau tidak sebuah program kebijakan di implementasikan, namun disini dimaksudkan kiranya perlu adanya bentuk pemberitaan kepada publik mengenai hasil dari pengolahan berkas. Terutama terkait yang diterima, ditolak, dan diterima, yang lulus dan tidak lulus program sertifikasi guru ini. Hal ini untuk membangkitkan kepercayaan publik, dan profesionalitas institusi. Dalam hal implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016, disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya. Sejauh ini dalam pelaksanaannya diharapkan agar para guru yang belum bersertifikasi menggunakan standar baku atau SOP yang sama dalam prosesnya, baik mulai dari registrasi, verifikasi sampai kepada pelaksanaan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Struktur Biokrasi (Bureaucratic Structure) Struktur birokrasi merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Dimana birokrasi adalah suatu mesin politik yang melaksanakan kebijakan politik yang dibuat oleh pejabat politik. Oleh karena ia sebuah mesin, mestinya birokrasi tidak memiliki kepentingan pribadi. Ia tidak memiliki tanggungjawab politik, kecuali kepada bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Dalam dunia pemerintahan, konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan. 90


Karakteristik suatu badan organisasi banyak mempengaruhi pencapaian kebijakan. Ini tidak lepas dari bentuk struktur organisasi, struktur organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik-katakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Karakteristik badan pelaksana pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang bersifat servis sehingga para penduduk merasa bingung atau acuh untuk membuat legalitas jati diri, sehingga hal tersebut menyusahkan para pegawai itu sendiri dimana mereka harus mengumpulkan data penduduk yang mempunyai kewajiban untuk membuat legalitas jati diri. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di LPTK Universitas Mulawarman. Faktor-Faktor Pendukung Faktor-faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPTK Universitas Mulawarman bahwa Universitas Mulawarman, dalam hal ini staf aministrasi maupun satf dosen pada FKIP Universitas Mulawarman mempunyai sumberdaya manusia staf maupun pelaksana program yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan dedikasi yang tinggi sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru, dimana kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Faktor sumberdaya manusia panitia dan instruktur sertifikasi guru dalam jabatan oleh LPTK Universitas Mulawarman yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumbersumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Selanjutnya dengan sumberdaya manusia implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang sertifikasi guru dalam jabatan oleh LPTK Universitas Mulawarman yang berpendidikan minimal Diploma III (D-3), Sarjana (Strata-1), dan Magister (Strata-2) dapat dipastikan mempunyai kapabilitas (kemampuan) dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan oleh LPTK Universitas Mulawarman secara menyeluruh. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru oleh LPTK Universitas Mulawarman adalah kurang siapnya instruktur dalam menyampaikan materi, kesiapan sarana prasarana, dan komunikasi, walaupun secara general bisa dikatakan sepenuhnya berjalan secara optimal. 91


Penyediaan sarana dan prasarana LPTK Universitas Mulawarman terutama dalam penyediaan tenaga listrik memang menjadi kendala yang sangat besar dirasakan, namun memang bulan menjadi kesalahan pihak penyelenggara karena memang untuk tenaga listrik sepenuhnya menjadi kewenangan dari PT. PLN (Persero) Samarinda. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah penambahan perangkat belajar mengajar, perlengkapan gedung, perlengkapan kantor, dan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Meningkatnya sarana dan prasarana LPTK Universitas Mulawarman adalah tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana penunjang kerja, meningkatnya fungsi sarana gedung secara optimal di lingkungan kantor dan terciptanya kondisi lingkungan kerja yang baik dan nyaman serta aman. Dan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan maka yang urgent untuk dilakukan adalah peningkatan sarana rasarana belajar mengajar. Dengan indikator tersedianya sarana penunjang pelayanan penyediaan air bersih, jaringan telepon/internet, kebersihan kantor dan lingkungan, perbaikan peralatan kantor (komputer, laptop, printer, dll), penyediaan barang cetakan (spanduk, stopmap, kop dinas, surat, kartu inventaris, dan administrasi surat menyurat). Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru oleh LPTK Universitas Mulawarman berbagai macam kendala tersebut sesuai data hasil penelitian memang memerlukan perhatian dari implementator. Sebelum dilaksanakan, dari aspek kebijakan terdapat kendala menyangkut waktu atau jadwal pemberian materi. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Wahab (1997:61), bahwa kebijakan apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal (policy failure) yang biasanya tergolong dalam dua kategori yaitu tidak terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccessful implementation). Kendala lainnya juga berdampak pada ketidakberhasilan implementasi (unsuccessful implementation). Kendala tersebut antara lain berupa kendala struktural menyangkut kegagalan di dalam jaringan kerja antar organisasi dalam Universitas Mulawarman. Kendala yang menyangkut centralize control over operational resources (kontrol yang berlebihan dari pemerintah pusat) yaitu berupa intervensi pemerintah pusat terjadap LPTK Universitas Mulawarman. Kendala institusional lainnya yang berkaitan dengan lack of planning for implementation (lemahnya perencanaan bagi implementasi) antar lain seperti terlihat pada selalu berubahnya Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang dikeluarkan oleh Kemristekdikti. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa program sertifikasi guru dalam jabatan harus dikelola dengan lebih baik lagi, menyangkut perencanaan program agar lebih baik lagi, jika dibiarkan terus-menerus dan tidak dilakukan pembenahan, maka hanya akan menjadi beban bagi pemerintah. Pengelolaan yang baik 92


tentunya diperlukan sumber daya pengelola yang berkualitas yang menguasai benar baik secara teoritik maupun praktek mengenai pengelolaan suatu badan usaha yang berorientasi kepada keuntungan, bukan dikelola oleh seorang direktur yang notabene merupakan pejabat fungsional pemerintah yang tidak profesional di bidang usaha. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Berdasarkan pada indicator-indikator mengenai sosialisasi kebijakan sertifikasi guru di LPTK Universitas Mulawarman bahwa berkaitan dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui program sertifikasi guru agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru, terutama LPTK Universitas Mulawarman mempunyai pemahaman yang sama, informasi yang disampaikan secara konsisten dan jelas bisa diterima oleh pihak pelaksana sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan. Konsorsium Sertifikasi Guru sudah secara konsisten dan jelas memberikan informasi dan sosialisasi kebijakan sertifikasi guru kepada LPTK Universitas Mulawarman sehingga penyampaian pesan tersebut dapat diterima dan secara efektif dapat di implementasikan sesuai tujuan yang diinginkan. 2. Sumberdaya Berdasarkan pernyataan terkait dengan sumberdaya mengenai ketersediaan instruktur, staff, dan fasilitas pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pihak pelaksana kebijakan sertifikasi guru sudah mempunyai kesiapan dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi guru di LPTK Universitas Mulawarman, pelaksana sudah mempunyai ketersediaan sumberdaya yang cukup memadai dan memiliki kualitas dan kuantitas yang baik sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif, meskipun masih terdapat kendala kakurangan fasilitas dalam pelaksanaan ujian online akan tetapi permasalahan tersebut masih bisa di kondisikan. 3. Sikap/Disposisi (Disposition) Berdasarkan uraian terkait disposisi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan sertifikasi guru ini memang sejalan dengan visi dan misi LPTK Universitas Mulawarman dalam mencetak tenaga pendidik professional, kebijakan sertifikasi guru ini dapat diimplementasikan dengan tepat karena pelaksana kebijakan menyetujui dan mentaati berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dapat bekerjasama dalam mensukseskan kebijakan sertifikasi guru yang merupakan program nasional. Dalam hal ini pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran dan memberikan honorarium sesuai dengan jam mengajarnya serta bagi pengelola pelaksana kebijakan juga mendapatkannya. memang terjadi kendala-kendala selama pelaksanaan PLPG, 93


4.

5.

6.

7.

94

namun berdasarkan hasil observasi penulis hal tersebut masih bisa disiasati, dan tidak sampai mengganggu kelancaran jadwal materi PLPG. Struktur Biokrasi (Bureaucratic Structure) Dari hasil obeservasi objek penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan system kerja yang teratur yang dibuat oleh pembuat kebijakan yang melibatkan beberapa institusi yang terkait dalam hal penyelenggaraan sertifikasi guru sudah dalam keadaan baik, karena setiap instansi yang terlibat sudah memiliki tanggung jawab dan wewenangnya yang sesuai dengan buku petunjuk teknis di tiap-tiap instansi. LPTK Universitas Mulawarman sendiri mempunyai standar operating prosedur (SOP) yang sangat detail dan jelas dalam melaksanakan kebijakan sertifikasi guru dalam hal pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) sampai dengan pemberian sertifikat pendidik yang kesemuanya itu dilaksanakan dengan taat azas sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Hasil Capaian Dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru. Hasil capaian implementasi kebijakan sertifikasi guru adalah dengan melaksanakan kegiatan PLPG di LPTK Universitas Mulawarman maka akan meningkatkan kualitas dan kompetensi bagi guru-guru yang lulus sertifikasi. Guru yang lulus sertifikasi mampu memenuhi persyaratan mengajar selam 24 jam per tatap muka per minggu. Banyaknya peserta yang lulus sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik akan berdampak pula pada penghasilan dan kesejahteraan para guru dengan adanya tunjangan profesi guru, prestasi nilai kompetensi yang tinggi bagi guru maka tidak terlepas dari bagaimana peranan LPTK Universitas Mulawarman atau pengelola dalam melaksanakan kebijakan dapat bekerja dengan baik dan efektif. Secara umum peranan LPTK Universitas Mulawarman dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi guru menunjukkan hasil yang positif di lihat dari hasil capaian dalam penyelenggaraan sertifikasi guru. LPTK Universitas Mulawarman mampu melaksanakan kebijakan yang di amanatkan Undang-Undang dalam hal menjadikan guru professional di bidangnya dan berperan dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan khususnya di wilayah Kalimatan Timur yang ditandai dengan memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK Universitas Mulawarman. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di LPTK Universitas Mulawarman. 1) Faktor-faktor Pendukung ; LPTK Universitas Mulawarman dalam hal ini staf aministrasi maupun satf dosen pada FKIP Universitas Mulawarman mempunyai sumberdaya manusia staf maupun pelaksana program yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan dedikasi yang tinggi sehingga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru, dimana kegagalan yang sering terjadi dalam


implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, kurang memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. 2) Faktor-faktor Penghambat ; penyediaan sarana dan prasarana LPTK Universitas Mulawarman terutama dalam penyediaan tenaga listrik memang menjadi kendala yang sangat besar dirasakan, namun memang bulan menjadi kesalahan pihak penyelenggara karena memang untuk tenaga listrik sepenuhnya menjadi kewenangan dari PT. PLN (Persero) Samarinda. Yang mendesak untuk dilakukan adalah penambahan perangkat belajar mengajar, perlengkapan gedung, perlengkapan kantor, dan peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Saran-saran Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 1. Terkait sosialisasi penyelenggaraan kebijakan sertifikasi guru pihak Konsorsium Sertifikasi Guru hendaknya mengacu dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam hal pelaksanaan sehingga LPTK Universitas Mulawarman dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dibawahnya. Apabila tidak sesuai dengan jadwal yang di tetapkan maka akan berpengaruh kepada penyampaian informasi kepada peserta yang letak geografisnya sangat berjauhan, sosialisasi kepada instruktur, serta ketersediaan tempat yang akan berbenturan dengan jadwal regular di Fakultas. Oleh sebab itu sangat penting diperhatikan mengenai ketepatan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan bersama agar hal-hal tersebut dapat berjalan optimal. 2. PLPG dilaksanakan oleh program studi yang relevan dengan mata pelajaran yang tersedia di LPTK Universitas Mulawarman erat kaitannya dengan ketersediaan instruktur PLPG. Hendaknya dalam pelaksanaan perlu di tambah pada bidang-bidang studi yang terdapat banyak kelas seperti mata pelajaran Guru Kelas Paud dan SD, juga pada mata pelajaran yang ada di SMK, sehingga dapat memenuhi standar kebutuhan dan pihak LPTK hendaknya gencar dalam merekrut calon-calon instruktur tersebut melalui publikasi. 3. Hendaknya instruktur yang di tunjuk dalam pelaksanaan PLPG adalah instruktur yang mampu mengorientasikan dalam proses pembelajaran kompetensi yang terukur sehingga mampu meningkatkan kompetensi para guru peserta sertifikasi. 4. Fasilitas kebutuhan lab computer dalam rangka tes uji kompetensi guru secara online hendaknya perlu di tambah sehingga dapat menampung banyak peserta sertifikasi dalam sekali pelaksanaan tes. 5. Mekanisme kerja dalam pelaksanaan PLPG di awali dengan penerimaan berkas peserta PLPG dari LPMP yang biasanya pengirimannya datang terlambat yang akan berdampak pada jadwal yang sudah di tetapkan oleh LPTK Universitas Mulawarman, oleh sebab itu hendaknya pihak LPTK dapat berkoordinasi mengenai ketepatan jadwal tersebut. 95


6. Perlu ditingkatkan fungsi kinerja LPTK dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam hal meningkatkan professional guru dan mutu pendidikan melalui mekanisme dan kerjasama lintas kelembagaan dalam kerangka peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Daftar Pustaka Dirjen Dikti. 2007. Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Dirjen Dikti: Jakarta. Rohman, Arif & Wiyono, Teguh, 2010. Education Policy in Decentralization Era. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Sariyama, Farida. 2008. Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan Bagaimana?. Yrama Widya: Bandung. Wibawa, Samudra. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu: Yogyakarta. Yamin, Martinis & Maisah. 2010. Standarisasi Kinerja Guru. Gaung Persada Press: Jakarta. Sumber Peraturan Perundang-Undangan : Buku Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2015. Buku Pedoman Sertifikasi Guru Tahun 2016. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 065/P/2016 tentang Konsorsium Sertifikasi Guru. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 296/M/KPT/2016 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bagi Guru Yang Diangkat Sebelum Tahun 2016. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 96

PERANAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) UNIVERSITAS MULAWARMAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI KALIMANTAN TIMUR

Recommend Documents