PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL ( Studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company )
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Disusun oleh : Nama : Yudi Suardi NRP : 01.05.041
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA Terakreditasi (Accredited) S.K. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 014/BAN- PT/AK-XII/SI/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 BANDUNG 2009
PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL ( Studi kasus pada PT. Ultrajaya Milk Industri & Trading Company )
SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Disusun oleh : Nama : Yudi Suardi NRP : 01.05.041
Menyetujui, Dosen Pembimbing,
( H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak. )
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi,
Ketua Program Studi Akuntansi,
( Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. )
( Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. )
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
:
Yudi Suardi
NRP
:
01.05.041
Tempat dan Tanggal Lahir
:
Bandung, 02 Februari 1987
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ”Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal”, adalah benar dan hasilnya sendiri. Bila terbukti tidak demikian, saya bersedia menerima segala akibat yang telah ditetapkan. Demikian skripsi ini dibuat sebagaimana mestinya.
Bandung, 15 Desember 2009 Penulis
Yudi Suardi
ABSTRAK PERANAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL Komite audit dalam kegiatannya meliputi melaksanakan penelaahan, mengevaluasi dan mereview pengendalian sistem intern yang dilaksanakan oleh audit internal, serta memberikan rekomendasi hasil laporan audit internal. Sedangkan pelaksanaan audit internal di dalam organisasi perusahaan untuk mengendalikan intern perusahaan yang optimal dan efektif. Pelaksanaan audit internal diukur dari standar pelaksanaan berdasarkan Standar Profesional Audit Internal (SPAI). Penelitian ini dilakukan pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dengan data yang diperoleh dari kuesioner. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kefektivitasan pelaksanaan audit internal dan untuk mengetahui peran komite audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis dengan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk memperoleh data dilakukan dengan penelitian lapangan berupa wawancara, observasi, dan kuesioner (data primer). Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai landasan teoritis yang dipakai untuk dasar pertimbangan dengan kenyataan yang ada selama dilakukannya penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilakukan dengan efektif dan demikian pula dengan komite audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaa audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban kuesioner sebesar 84.23%. Jadi hipotesis yang penulis kemukakan, yaitu: ”Komite Audit sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal”, dapat diterima.
KATA PENGANTAR
Bismillahirrohmanirrohim Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal” yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Akuntansi pada Universitas Widyatama. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak mendapat bantuan berupa bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingani mengucapakan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua, papah dan mamah tercinta serta adik-adikku, Andi dan Adie tersayang yang telah memberikan do’a, kasih sayang, perhatian, semangat serta dukungan moril dan materil dikehidupan penulis. 2. Bapak H. Supriyanto Ilyas, S.E., M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang dengan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi. 3. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah A.K., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Widyatama Bandung. 4. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir, DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama. 5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 6. Bapak Eriana Kartadjumena, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 7. Bapak Usman Sastradipraja, S.E., M.Si., AK. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama sekaligus dosen wali penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Widyatama yang telah banyak memberikan bimbingan selama masa perkuliahan penulis. 9. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 10. Kepada Bapak Zainal Kholiddin, S.E., selaku Staf General Affair di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., terima kasih telah mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan dan bersedia meluangkan waktu nya dalam rangka penyusunan skripsi ini 11. Untuk Widya Saraswati, S.E. “Daya” dan keluarga, yang selalu memberikan dukungan, nasihat, saran sama gemblengan nya dan bantuan materil serta doanya
yang
sangat
memberikan
motovasi
dan
semangad
dalam
menyelesaikan skripsi ini. Makasih ya Nyon..... 12. Buat sahabat-sahabatku Dgangstah yaitu Anna Ratna Kurnia Sari “Ano”, Arini Sri Wahyuni “Arin”, Dewi Rahmi Azachra “Dedew”, Nida Annisa Djayadikarta “Needa”, Widya Saraswati “Daya”, Ratih Windarti “Wewe”, Aditya Pratama “Dower”, Ali Subrata “Abah”, Fajar Shidiq “Zay”, Muhammad Miftah Ibrahim “Meep”, Riza Ahmad Fuazi “Iza Cribs”, Kang Yoga “Kakang”. Sahabat yang selama ini menguatkan, meneguhkan dan banyak mendoakan penulis. Terima kasih untuk support kalian yang tidak terputus, untuk kesetiaan dan pengorbanan serta selalu mengajak jalan-jalan disaat jenuh dan juga telah mengenalkan dengan seseorang yang telah sangat berati dalam hidup ini. 13. Buat sahabat-sahabat SD Sabang anak kelas 6C yang sekarang suka ngumpul bareng lagi. 14. Buat Om Aan, Tante Yeyen, dan Tante Santi yang selalu memberi dukungan pada penulis. 15. Kepada teman-teman angkatan 2005, teman-teman kepanitiaan mabim 2006,2007,2008 yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan. 16. Buat anak-anak TRASH di Jl. Taruna raya yang selalu memberikan support juga pada penulis.
17. Buat anak-anak POS Daniel, Abe, Egi, Firman, Acay, Rendy, Midun, Armi, Berry, Robby, Arly, Dian, Abi, Opick, Candra, Dicky, Riza, Meep, Gilang, Emir, Husni, Zam-zam, Milvan, Sukma, Anjar, Faldin, Allen, Riska, Rizny, Achie, Mutty, Ronal, Sinyo, Dean, Ayam, Nova, Mamoth, Rangga, Atis, Rizky, Bokir, dan semua anak Pos yang belum disebutin, intinya terima kasih sudah bisa masuk keluarga Pos. Bisa futsal bareng. 18. Buat anak-anak Kelas B Manikam, Amel, Aty, Mayang, Guantina, Denny, Yudi, Fajar, Rama, Ance, Riche, Anto, Nugie, Adiguna, Avip, Robby, Egi, dan semua anak Kelas B yang belum disebutin. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan berupa hidayah dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan tentang Ilmu Akuntansi bagi siapapun yang membacanya, Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Bandung, 23 Maret 2009
Yudi Suardi
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK ........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR .....................................................................................
ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ............................................................................................ ix DAFTAR GAMBAR ........................................................................................
x
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2
Identifikasi Masalah ...........................................................
5
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian .............................................
6
1.4
Kegunaan Penelitian .............................................................
6
1.5
Kerangka Pemikiran ............................................................
7
1.6
Objek dan Metode Penelitian ............................................. 10
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................. 11
TINJAUAN PUSTAKA 12 2.1 Komite Audit ........................................................................ 12 2.1.1
Pengertian Komite Audit .......................................... 12
2.1.2 Perkembangan Komite Audit ................................. 13 2.1.3 Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit ........... 15 2.1.4 Kompisisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit ......................................................................... 17 2.1.5 Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit .... 20 2.1.6 Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Audit kepada Audit Internal ............................................... 22 2.1.7 Mengembangkan Komite Audit yang Handal .......... 23
2.2 Audit ..................................................................................... 24 2.2.1
Pengertian Audit ...................................................... 24
2.2.2 Jenis-jenis Audit ....................................................... 25 2.3
Audit Internal ....................................................................... 26 2.3.1 Pengertian Audit Internal ......................................... 26 2.3.2
Karakateristik Audit Internal .................................... 27
2.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup audit Internal ............... 28 2.3.4 Peranan Audit Internal ............................................. 31 2.3.5 Program Audit .......................................................... 34 2.3.6 Pelaksanaan Audit Internal ...................................... 36 2.3.7 Laporan Hasil Audit ................................................. 37 2.3.8 Kinerja Audi t Internal ............................................. 40 2.4 Efektivitas ............................................................................ 44 2.4.1 Pengertian Efektivitas .............................................. 44 2.4.2 Indikator efektivitas Audit Internal .......................... 45
BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN 49 3.1 Objek Penelitian ................................................................... 49 3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan .................................... 49 3.1.2 Visi dan Misi PT Ultrajaya .................................... 50 3.1.3
Akta Pendirian & Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ........................................................ 51
3.1.4 Lokasi Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan .............. 51 3.1.5 Tata Kelola Perusahaan ............................................ 52 3.1.5.1 Anggaran Dasar Perseroan ........................ 52 3.1.5.2 Organisasi Perseroan ................................. 53 3.1.6 Struktur Organisasi Perusahaan ............................... 54 3.1.7
Job Description Perusahaan ..................................... 55
3.1.8 Proses Produksi Perusahaan ..................................... 60
3.1.9 Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran .................... 62 3.1.9.1 Hasil Produksi ........................................... 62 3.2.9.2 Daerah Pemasaran 63 3.2
Metode Penelitian ................................................................. 65 3.2.1 Metode yang Digunakan .......................................... 65 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ....................................... 65 3.2.3 Operasional Variabel ................................................ 66 3.2.4 Teknik Pengembangan Instrumen ............................ 69 3.2.5 Rancangan Analisis Data ......................................... 70
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1
Pelaksanaan Audit Internal .................................................. 72 4.1.1. Independensi Audir Internal PT Ultrajaya Milk Industry .................................................................... 72 4.1.2 Pemeriksaan Audit Internal PT Ultrajaya Milk Industry .................................................................... 72 4.1.3 Aktivitas Audit Internal PT Ultrajaya Milk Industry .................................................................... 74 4.1.4 Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Audit Internal ..................................................................... 76
4.2 Misi, Tugas dan Tata Laksana Komite Audit Komisaris PT Ultrajaya Milk Industry .................................................. 81 4.2.1
Tugas Komite Audit ................................................. 81
4.2.2 Tugas Khusus ........................................................... 83 4.2.3 Tata Laksana Komite Audit ..................................... 83 4.2.4 Laporan Komite Audit ............................................. 83 4.3 Pembahasan .......................................................................... 84 4.4 Pengujian Data Analisis ....................................................... 90
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN 5.1
Simpulan .............................................................................. 93
5.2 Saran .................................................................................... 94
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95 LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 96
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 3.1 Hasil Produksi PT Ultra Jaya ........................................................ 64 Tabel 3.2 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran ..................................... 67 Tabel 3.3 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran...................................... 68
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1 Skema Proses Produksi Susu ..................................................... 61
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 :
Struktur Organisasi PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.
Lampiran 2 :
Struktur Organisasi Audit Internal PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.
Lampiran 3 :
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kas PT. Ultrajaya Milk Insdustry & Trading Co.
Lampiran 4 :
Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan PT.Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.
Lampiran 5 :
Surat Pemerikaan Audit Internal PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.
Lampiran 6 :
Program Operasional Audit PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co.
Lampiran 7 :
Surat Survey
Lampiran 8 :
Kartu Bimbingan Skripsi
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia,
terutama Asia Tenggara secara terus menerus berusaha menggalakkan pembangunan ekonomi, yang merupakan bidang yang selalu mendapatkan prioritas utama. Faktor utama pertumbuhan ekonomi bersumber dari kemajuan teknologi dan berhubungan juga dengan tingkat keahlian atau kemahiran dari sumber daya manusia. Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya, saat ini mengahadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. Dalam era globalisasi sekarang ini
telah tumbuh dan berkembang
bermacam-macam perusahaan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang satu sama lain saling bersaing dalam membangun pertumbuhan ekonomi, di tambah lagi arus informasi yang bergerak sangat cepat, akurat, dan tepat waktu. Perseroan Terbatas (PT) baik yang sudah go public maupun tidak atau belum go public, kepemilikan satuan usahanya terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan
kekuasaan
tertinggi
dalam
Perseroan
Terbatas
(PT)
dan
diselenggarakan sebagai tempat berkumpulnya para pemilik untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang go public, di mana para pemegang sahamnya tersebar luas di berbagai daerah di dalam negeri hingga bahkan di luar negeri sangatlah sulit dan tidak praktis untuk menghadiri RUPS yang terlalu sering. Deregulasi, desentralisasi, dan demokratisasi dalam perusahaan sebaiknya tidak hanya menyangkut aktivitas operasionalnya saja, tetapi menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk itu perlu kiranya sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris akan terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan bersama Dewan Direksi perusahaan. Dewan Komisaris umumnya terdiri dari beberapa
orang dengan latar belakang pendidikan dan atau pengalaman yang berbeda-beda. Dengan sebagian besar kewenangan RUPS dilimpahkan kepada dewan komisaris, tidaklah mungkin dipikirkan dan ditangani sendiri oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian diperlukan suatu unit independen yang dinamakan Komite Audit. Salah satu prasyarat implementasi Good Corporate Governance (GCG) di BUMN dan perusahaan publik Indonesia adalah keberadaan Komite Audit di dalam organisasi perusahaan. Khusus untuk BUMN, keberadaan Komite Audit adalah suatu keharusan bagi BUMN yang telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Agustus 2002. Selain itu, Komite Audit juga ditetapkan dalam surat keputusan dari Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 pasal 2 tentang Emitten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Bank,
BUMN,
dan
perusahaan
publik
wajib
membentuk
dan
mengembangkan fungsi internal audit yang independen, memiliki staf yang kompeten, dan didukung sumber daya yang memadai. Fungsi internal audit memberikan assessment (penilaian) atas pengendalian internal dan proses pengelolaan risiko kepada Manajemen Senior, Direksi, Komite Audit, dan Komisaris. Direksi dan komisaris pada bank , BUMN, dan Perusahaan Publik diwajibkan melaporkan hasil penelitian atas efektivitas pengendalian internal pada organisasinya termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dalam laporan tahunan perusahaan. Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik membentuk Komite Audit untuk membina dan mendukung internal auditor dalam melakukan penilaian atas proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Direksi bertanggung jawab atas proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal. Dewan Komisaris bertanggung jawab memonitor efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, internal audit wajib menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan kepada Komisaris Utama melalui Komite Audit.
Komite Audit beranggotakan auditor independen yang bertanggungjawab dan diketuai oleh komisaris independen. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen tentang telaah atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan, telaah atas ketaatan peusahaan pada peraturan perundang-undangan pasar modal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan telaah atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko telah dipertimbangkan. Selain itu, Komite Audit
juga
bertanggungjawab
untuk
mendorong
terbentuknya
struktur
pengawasan internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, biaya eksternal audit, dan kemandirian serta objektivitas eksternal auditor. Berdasarkan tinjauan historis dalam artikel yang ditulis oleh Hekinus (2004 : 5) menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit menjadi semakin penting terutama untuk memulihkan dan mempertinggi daya tahan perusahaan setelah berbagai kasus kecurangan yang terjadi. Tujuan pembentukan Komite Audit umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme akuntansi, auditing, serta sistem pengendalian yang lain sehingga unsur-unsur pengendalian tersebut tetap optimal dalam sistem ekonomi pasar. Masih dari artikel yang dikemukakan Hekinus, disebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai tolak ukur keberhasilan atau efektivitas suatu Komite Audit. Sementara belum terdapat hasil pembuktian empiris mengenai hal ini, Summer (1991) berpandangan bahwa Komite Audit di banyak perusahaan belum melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Summer, banyak Komite Audit yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas rutin, karena banyak di antara mereka tidak memiliki kompetensi dan independensi yang memadai, dan juga banyak yang belum memahami peran pokoknya. Summer berpendapat bahwa adanya Komite Audit yang efektif akan memberi perlindungan bagi akuntan publik yang melakukan kegiatan audit, serta mengangkat hakikat auditor internal karena pelaksanaan fungsinya akan lebih diperhatikan.
Belum efektifnya Komite Audit juga disebutkan dalam artikel Kompas (2003) Komisaris Independen PT Indofood Sukses Makmur, Wahjudi Prakarsa mengatakan bahwa Komite Audit belum bertindak secara benar. Menurut Hekinus Manao selaku Kepala Pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia berpendapat bahwa fakta ketidakefektifan Komite Audit di Indonesia terlihat dari gagalnya Komite Audit pada BUMN dan bankbank swasta. Hekinus Manao juga mengatakan kegagalan Komite Audit ini disebabkan beberapa fakta antara lain peran Komisaris yang oportunis, pemahaman fungsi Komite Audit masih rendah, kendala implementasi GCG berkaitan fungsi RUPS yang masih kurang jelas dan masih diperebutkannya auditor eksternal. Audit internal yang fungsinya sebagai penilai kegiatan perusahaan seharusnya memiliki andil yang cukup besar dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jasa yang diberikan oleh seorang auditor internal bisa memberi banyak masukkkan baik untuk auditee yang diperiksanya, untuk pihak manajemen, untuk Dewan Direksi, untuk Komite Audit, atau bahkan untuk auditor eksternal, apabila tugasnya dilaksanakan secara efektif. Peran penting auditor internal di dalam suatu organisasi dapat dilihat dalam laporan survey Harvard University seperti yang dikemukakan Chamber (1981 : 10), terdapat dalam majalah Internal Audit No. 3 tahun 1997, yaitu : “Audit internal telah menangani sekitar 30% efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan. Di samping itu, audit internal semakin banyak memberikan kepada manajemen di mana aktivitas audit tidak lagi berfokus kepada keuangan, namun telah banyak ke bidang operasional antara lain produksi, penjualan, distribusi, personalia, dsb.” Audit internal yang merupakan alat pengendalian perpanjangan tangan manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan (controlling) adalah penting untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Lebih lagi perkembangan saat ini telah menempatkan fungsi audit internal pada posisi yang lebih penting daripada sebelumnya di mana ada pergeseran peran audit internal dari suatu fungsi yang bertugas memberikan penilaian dan
pengawasan menjadi suatu fungsi yang dapat memberikan masukkan-masukkan operasional dan strategis. Kenyataan ini mendorong penulis untuk mengamati apakah adanya peranan dan hubungan Komite Audit dengan membantu audit internal dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaanya di dalam perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peran Komite Audit dan hubungan dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan audit internal di salah satu Perusahaan yang berada di Bandung. Jika ternyata peran Komite Audit hasilnya positif dalam efektivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh audit internal, maka audit
internal
diharapkan
untuk
melakukan
langkah-langkah
perubahan
pelaksanaannya sebagai implikasi dari adanya peranan Komite Audit sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah dalam mencapai tujuan perusahaan tempatnya bekerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan
judul
:
“PERANAN
KOMITE
AUDIT
DALAM
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELASANAAN AUDIT INTERNAL“
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan
uraian
dari
latar
belakang
sebelumnya,
penulis
mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam peneltian ini adalah : 1. Apakah pelaksanaan audit internal telah berjalan efektif 2. Apakah terdapat peran Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang
berhubungan dengan berperannya Komite Audit dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal untuk digunakan peneliti sebagai data penyusunan skripsi. Skripsi tersebut sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui keefektivitasan pelaksanaan audit internal. 2. Untuk mengetahui peran Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal.
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan Komite Audit terhadap
efektivitas pelaksanaan audit internal ini diharapkan bermanfaat untuk : 1. Bagi Penulis Kegiatan penelitian ini dapat memberikan wawasan pengatahuan atas permasalahan yang diteliti, pengalaman dan bentuk penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah. 2. Bagi Perusahaan Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan masukkan dan saran kepada pihak perusahaan untuk mengetahui pentingnya peran Komite Audit terhadap efektivitas audit internal dalam suatu perusahaan, dan untuk mengevaluasi efektivitas unit audit internal di perusahaan sehingga terjadi perbaikan di masa yang akan datang. 3. Bagi Masyarakat Umum Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan masyarakat umum mengenai peran Komite Audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal.
1.5
Kerangka Pemikiran Pada perusahaan yang masih memiliki ukuran relatif kecil di mana
operasional atau kegiatan perusahaan dapat dikerjakan beberapa orang, pemilik atau pimpinan dapat mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan secara langsung. Namun, dengan bertambah besar dan kompleksnya perusahaan, jarak antara manajemen dan pegawai semakin jauh. Lebih banyak orang yang terlibat dan lebih banyak struktur yang dibutuhkan dalam perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan audit internal adalah sangat penting bagi perusahaan. Mengenai pengendalian manajemen, Ratliff (2002) mengemukakan: “The management control process is expected to ensure that organization is working toward its stated objectives and that required resources to achieve such goals are available when needed” Manajemen bertanggung jawab atas pengendalian internal organisasi dan tanggung jawab ini diwujudkan melalui audit internal untuk mengawasi kinerja sistem pengendalian organisasi, di mana audit internal berfungsi sebagai feedback untuk manajemen. Audit internal merupakan fungsi dalam organisasi yang bertugas memeriksa dan menilai aktivitas-aktivitas dalam perusahaan. Tanpa fungsi audit internal, Dewan Direksi tidak memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai organisasi, mengingat pengertian audit internal adalah : “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, diciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes” (Arens et al, 2003 : 732; Pickett 2004: 3, IIA Research Foundation-IIARF-2004: xxvii). Untuk mencapai tujuan tersebut audit internal menganalisis, menilai, memberikan rekomendasi, memberikan bimbingan, dan memberikan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa. Adanya internal audit selama ini di dalam perusahaan ternyata kurang dapat memberikan kepercayaan yang maksimal bagi pihak publik atas efektivitas kinerja perusahaan. Maka
dibutuhkan suatu pihak yang independen yang dapat menjamin kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan yang saat ini dikenal dengan nama Komite Audit. Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugastugas khusus (Hiro, 2002:8). Sebuah Komite Audit dapat melayani perusahaan dengan sangat baik pada saat ia merupakan kelompok independen dan memiliki tanggung jawab yang pasti, pada saat Ia memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan perusahaan dan pada saat diinformasikan dari semua kepentingan manajemen. Menurut
Amin
Widjaya
Tunggal
(2002:1),
faktor-faktor
yang
mempengaruhi efektivitas Board of Directors dan Komite Audit “Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Board of Director dan Komite Audit suatu entitas mencakup independensi dari Komite Audit, pengalaman dan kualitas anggotanya, tingkat keterlibatan mereka terhadap aktivitas, ketepatan tindakan mereka, tingkat kualitas pertanyaan yang muncul dan terus dipertanyakan kepada manajemen, serta interaks mereka dengan auditor internal dan auditor ekstenal”. Lingkungan pengendalian (control environment) dari suatu organisasi secara signifikan dipengaruhi oleh efektivitas Board of Directors (Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit). Board of Directors dan Komite Audit umumnya bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi suatu entitas. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor operasi dan kemajuan entitas, mengotorisasi aktivitas tertentu, memberikan nasihat kepada manajemen dan mengawasi pengendalian intern serta pelaporan keuangan. Komite Audit harus terhindar dari campur tangan keputusan-keputusan operasional sehari-hari. Kecuali terhadap jumlah yang terbatas dari pembentukan suatu lingkungan kontrol yang efektif. Jika Komite Audit mengambil alih fungsi manajemen, Ia akan kehilangan independensi dan objektivitasnya dalam hubungan dengan manajemen.
Menurut Surat Edaran Bapepam SE-03/PM/2003, Komite Audit mempunyai fungsi Dewan Komisaris untuk : 1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. 2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 3. Meningkatkan efektivitas internal auditor dan eksternal auditor. 4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Lebih jauh lagi menurut Hiro dan dikutip oleh Kasyful (Media Ak, 2003:49) tentang wewenang dan tanggung jawab Komite Audit kepada auditor internal atas sebagai referensi kepada auditor internal dalam hal : 1. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal. 2. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi audit internal. 3. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan dari Kepala Audit Internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Komite Audit. Peranan yang baik atas Komite Audit diharapkan dapat memberikan implikasi yang baik terhadap peran yang mungkin dimainkan oleh auditor internal dalam mencapai efektivitas pelaksanaan audit internal yang baik. Menurut Komarudin (1994) pengertian peranan (role) dapat didefinisikan sebagai berikut : 1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam manajemen. 2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 3. Bagian dari fungsi seseorang dalam kelompok. 4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya. 5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
Pelaksanaan audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dapat terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut : 1. Independensi atau kemandirian bagian internal audit yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan keobjektifan para pemeriksa intern (auditor internal). 2. Kemampuan profesional dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama para pemeriksa intern. 3. Lingkup pekerjaan pemeriksaan intern. 4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan intern. 5. Pemantauan tindak lanjut. Penilaian terhadap efektif tidaknya hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh audit internal dilihat dari keberadaan peranan Komite Audit di dalam perusahaan itu sendiri, serta hubungan Komite Audit dengan pihak yang berhubungan langsung dengan auditor internal (pihak auditee), ataupun pihak lain yang ada hubungannya dengan internal seperti pihak auditor eksternal ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi profesi yang diikuti oleh auditor intern. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu : “Komite Audit sangat berperan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal”
1.6
Objek dan Metode Penelitian
1.6.1
Objek Penelitian Objek penelitian ini adalah peranan Komite Audit dalam meningkatkan
efektivitas pelaksanaan audit internal, yang akan diteliti dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan data-data di atas didasarkan atas pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai peranan Komite Audit dan hubungannya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal.
1.6.2
Metode Penelitian Dalam rangka mencari dan mengumpulkan data yang akan dipakai untuk
menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai objek yang diteliti. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur. Data yang diperoleh tersebut kemudian akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah: 1. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan cara meneliti data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yaitu perusahaan tempat penelitian yang berupa kuesioner, prosedur-prosedur serta data-data yang terkait dengan prosedur audit internal dan Komite Audit. 2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian ini gunanya untuk memperoleh data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari orang atau badan lain yang belum dikumpulkan atau belum diolah menjadi data-data yang diperlukan. Dengan cara mempelajari buku-buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah, selain itu dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan studi dan penelitian dalam lapangan.
1.7
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penelitian dilakukan di PT. Ultrajaya Milk
Industry & Trading Company Tbk, yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang 40552- Kabupaten Bandung. Waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan September 2009 sampai dengan bulan November 2009.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Komite Audit Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna
dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (governance) oleh manajemen. Salah satu komite yang umumnya dibentuk adalah Komite Audit.
2.1.1
Pengertian Komite Audit Pengertian Komite Audit adalah komite yang bertugas untuk membantu
dewan pengawas organisasi dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor eksternal dan auditor internal (Hiro, 2004). Di dalam perusahaan, Komite Audit sangat berguna untuk menangani masalahmasalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera teratasi. Pengertian Komite Audit menurut Arens et al (2006:84) adalah sebagai berikut : “An audit committee is a selected number of members of company’s Board of Directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management.”
K.H. Spencer Picket menyatakan pengertian Komite Audit (2006:37) sebagai berikut : “The audit committee (AC) is a standing committee of the main board and tends to consist of a minimum of three non-executive directors (NEDs). Most audit committees meet quarterly and they are now found in all business and government sectors for larger organization. The format is normally that the CFO, external audit, CEO and CAE attend whenever required.” Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mempertahankan independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugasnya anggota Komite Audit hanya terdiri atas anggota Dewan Komisaris yang bukan termasuk manajemen perusahaan (tidak terlibat dalam menjalankan operasi perusahaan).
2.1.2
Perkembangan Komite Audit Perkembangan Lembaga Komite Audit di Indonesia (Hiro Tugiman, 2004)
adalah sebagai berikut : Tanggal 5 Oktober 1995 Badan Usaha di Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan terlebih-lebih yang sudah terjun ke pasar modal (go public) sebaiknya diwajibkan membentuk Komite Audit. Tanggal 8 Maret 1999 Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara (M-P.BUMN) dengan
Surat
Keputusan
Nomor
:
KEP-133/M-BUMN/1999,
tentang
Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara yang antara lain mengatur : Komisaris Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk Komite Audit (pasal 2 ayat 1). Tanggal 6 September 1999 Setelah mengetahui Surat Keputusan yang dikelurkan pada tanggal 8 Maret 1999, Hiro khawatir kalau ada yang bertanya antara lain tentang tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban dari Komite Audit. Lalu Beliau menyusun
buku Contoh Anggaran Dasar Komite Audit tertanggal 6 September 1999, yang mana Beliau selanjutnya mengirimkan buku tersebut kepada sebagian besar Komisaris BUMN di Indonesia (semuanya dibiayai oleh PT Telkom). Tanggal 19 Juni 2003 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, antara lain mengatur : (1) Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif atau berfungsi membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 70). Tanggal 29 Juli 2003 Lima organisasi profesi auditor internal Indonesia yang terdiri dari : (1) The Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia Chapter; (2) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal (FKSPI BUMN/D); (3) Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA); dan (5) Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII) mengeluarkan Position Paper # 1/ 2003, yaitu: “Rekomendasi Mengenai Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Corporate Governance di Indonesia”. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh organisasi profesi auditor internal kapada Gubernur Bank Indonesia, Menteri BUMN, dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal; yang isinya antara lain: (1) Direksi dan Komisaris pada Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar diwajibkan melaporkan hasil penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada organisasinya termasuk kepatuhan tarhadap peraturan perundangan yang berlaku,dalam laporan tahunan perusahaan. (2) Bank, BUMN, dan Perusahaan Publik agar membentuk Komite Audit untuk membina dan mendukung auditor internal dalam melakukan penilaian atas proses corporate governance, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern. Tanggal 22 Desember 2003 Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-41/PM/2003, tentang Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit, antara lain mengatur : Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit sebagaimana diisyaratkan dalam lampiran keputusan ini, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2004.
2.1.3
Latar Belakang Terbentuknya Komite Audit Perkembangan teknologi setelah revolusi industri memberikan pengaruh
yang besar terhadap perkembangan perekonomian dunia. Dengan perkembangan teknologi memungkinkan diadakannya mekanisme dan perubahan kerja di berbagai bidang. Pola kerja lebih cepat dan tepat sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan produk yang dihasilkan lebih optimal. Perubahan itu berdampak kepada ekspansi usaha yang semakin cepat, yang mana mengakibatkan semakin besar modal yang dibutuhkan untuk melakukan investasi baru. Salah satu upaya yaitu dengan melakukan penambahan modal secara go public. Karena kepemilikan saham yang dikuasai oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional, sehingga berakibat kepada sulitnya pengambilan keputusan pada tingkat tinggi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai kekuasaan tertinggi dalam perusahaan, tidak mungkin diadakan sesering mungkin karena beragamnya pemilik. Di lain pihak, banyak wewenang yang harus diputuskan oleh RUPS di antaranya (Hiro, 1996:6-7) : 1. Melakukan perubahan dan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. 2. Mengesahkan pertanggungjawaban atas laporan keuangan tahunan. 3. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi. 4. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris. 5. Menyetujui pengeluaran saham baru. 6. Penunjukkan auditor internal. 7. Menyetujui dan mengesahkan revisi rencana kerja dan anggaran sampai dengan batas tertentu.
8. Menghibahkan harta perusahaan. 9. Mengesahkan dan menyetujui pembentukan perusahaan anak. 10. Menyetujui rencana penjualan aktiva tetap. Oleh karena itu, perlu dilakukan deregulasi wewenang sehingga sebagian tugas dan wewenang RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Tugas RUPS dibatasi hanya membahas hal-hal yang sangat signifikan yaitu (Hiro, 1995:8) : 1. Pertanggungjawaban laporan keuangan. 2. Perubahan anggaran dasar perusahaan. 3. Pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Akibat adanya pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris, tugas yang diemban Dewan Komisaris semakin berat. Untuk menangani pekerjaan Dewan Komisaris, khususnya mengenai masalah pengendalian, dibentuklah suatu komite, yang beranggotakan Komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen serta dapat dibantu oleh pihak luar yang independen. Komite itu dinamakan Komite Audit. Secara kuantitatif maupun kualitatif, pembentukan Komite Audit akan banyak membantu efektivitas dan efisiensi perusahaan. Bahkan adanya Komite Audit merupakan suatu keharusan apabila perusahaan tersebut mendaftarkan diri pada bursa saham di New York Stock Exchange, seperti yang dikemukakan oleh Arens (1994: 84) : “An audit committee is required for all companies listed on the New York Stock Exchange” Menurut Hiro Tugiman, keuntungan yang dicapai dengan dibentuknya suatu Komite Audit, yaitu : 1. Penggabungan keahlian khusus yang dimiliki para anggota komite yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas atau masalah tertentu. 2. Dapat memfokuskan diri secara intensif pada pokok permasalahan, sehingga masalah dapat diselesaikan dalam periode yang relatif lebih singkat. 3. Masalah-masalah yang berlanjut untuk periode waktu yang lama dapat terus diawasi.
4. Dapat menimbulkan perasaan terlibat dan partisipasi yang tinggi dalam diri anggota komite, karena mereka membagi tanggung jawab yang sama atas penyelesaian masalah. 5. Anggota dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. Dalam hal ini untuk kepentingan Dewan Komisaris, pembentukan Komite Audit kelihatannya berarti suatu perusahaan/peningkatan penugasan dalam arti : 1. Aktif dalam mekanisme pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh eksternal auditor maupun yang dilaksanakan oleh internal auditor. 2. Aktif dalam mengadakan penelaahan terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan oleh perusahaan khususnya mengenai laporan keuangan.
2.1.4
Komposisi dan Persyaratan Anggota Komite Audit Surat Keputusan Menteri P.BUMN Nomor : KEP-133/M-P.BUMN/1999
tanggal 8 Maret 1999 pasal 4 dan 5 telah mengatur komposisi dan persyaratan anggota Komite Audit yaitu : Pasal 4 (1) Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya : a. Satu orang Komisaris b. Dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan. (2) Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Pasal 5 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Komite Audit adalah : 1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan / pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana tercantum dalam pasal 3 secara optimal.
2. Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan, misalnya : a. Mempunyai kaitan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping dengan pengawas atau pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan. b. Mempunyai kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan. 3. Mampu kaitan dengan rekanan Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. Surat Keputusan Bapepam Nomor : KEP-41/PM/2003,
tanggal 22
Desember 2003, tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit sebagai berikut : Pedoman Pembentukan Komite Audit : 1. Struktur Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Komite Audit. Persyaratan keanggotaan Komite Audit : 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. 3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. 4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor VIII A2 tentang independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. 6. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat Komisaris. 7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain. 8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik. 9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. 10. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Audit pada Emiten atau Perusahaan Publik lain pada periode yang sama. Pedoman Kerja Komite Audit Secara umum, Audit Committee Charter merupakan misi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Komite Audit Charter tersebut harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
Audit Committee Charter mendefinisikan : 1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan. 2. Ukuran organisasi, keseringan dan waktu pertemuan. 3. Peranan dan tanggung jawab. 4. Hubungan dengan manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. 5. Tanggung jawab pelaporan. 6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus.
2.1.5
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Tugas–tugas Komite Audit seperti yang disebutkan dalam buku Audit
Internal (Hiro, 2002:3) difokuskan pada : 1. Terhadap proses pemeriksaan Tanggung jawab tertinggi dari Komite Audit dititikberatkan kepada proses pemeriksaan di lokasi atau area, akan tetapi lebih sering melakukan penelaahan terhadap ruang lingkup tindak lanjut dari hasil pemeriksaan auditor eksternal, yang menyangkut : a.
Meyakini bahwa semua temuan atau rekomendasi dari auditor telah ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh manajemen dengan persetujuan/ pemberitahuan kepada auditor.
b. Melakukan penelaahan dan pengujian bersama-sama dengan auditor terhadap hasil pemeriksaan. c.
Melakukan penelaahan terhadap audit program auditor eksternal.
d. Membahas ruang lingkup pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan auditor. e.
Melakukan penelaahan atas efektivitas dari auditor eksternal.
2. Terhadap Laporan Keuangan Tanggung jawab Komite Audit yang harus dilakukan dalam laporan keuangan mencakup : a.
Melihat dan mengamati pembuatan laporan tahunan gabungan dan akunakun terkait serta memberikan rekomendasi yang diperlukan.
b. Melakukan penelaahan tengah tahunan terhadap ikhtisar keuangan termasuk juga perspektus perusahaan sebelum diserahkan kepada Dewan Komisaris dan sebagai dasar untuk persetujuan. c.
Mengadakan diskusi dengan auditor dan manajemen tentang dasar atau kebijaksanaan akuntansi yang diterapkan, kebijakan dan aplikasi dalam penyiapan akun serta menyajikan angka yang sebenarnya ikhtisar keuangan disertai dengan semua rincian yang diperlukan secara lengkap.
d. Mengadakan penelaahan terhadap kemungkinan adanya perubahan perlakuan akuntansi di masa yang akan datang. e.
Melakukan penelaahan terhadap semua perubahan dari perlakuan akuntansi
serta
pengaruhnya
terhadap
hukum
perusahaan
dan
melaporkannya kepada Dewan Komisaris. 3. Terhadap masalah keuangan dan pembelanjaan Tanggung jawab Komite Audit dalam masalah keuangan dan pembelanjaan mencakup : a. Melakukan penelaahan terhadap posisi keuangan gabungan dengan referensi anggaran kas, deviden yang mungkin diterima atau dibayarkan dan laba yang diinginkan. b. Tanggap terhadap proposal dari pejabat berwenang yang berhubungan dengan : 1) Target keuangan, termasuk target tahunan. 2) Mengadakan pertemuan dengan kelompok penyandang dana dan memberikan metode alternatif dalam pemilihan mitra penyandang dana. 3) Mengadakan analisa terhadap batas pembelanjaan modal dalam satu tahun. c. Membuat catatan terhadap proposal untuk kegiatan pembelanjaan di atas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. d. Melakukan penelaahan terhadap proses pekerjaan untuk kontrak yang nilainya lebih dari jumlah tertentu. e. Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak ada dalam program perusahaan.
4. Terhadap sistem informasi manajemen Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem informasi manajemen yang meliputi : a. Meyakini akan kebenaran dari sistem informasi manajemen yang dihasilkan oleh perusahaan. b. Bertindak sebagai standing committee dari Dewan Komisaris apabila Dewan Komisaris memberikan hal-hal yang positif tentang kelayakan laporan keuangan dengan obyek atau perusahaan.
5. Terhadap sistem dan pengendalian Komite Audit juga melakukan penelaahan terhadap sistem dan pengendalian dalam bentuk : a. Melakukan penelaahan terhadap efektivitas dari pengendalian manajemen dan pengendalian intern. b.
Melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian intern.
c. Melakukan penelaahan dan pengujian yang memadai terhadap sistem akuntansi dan pengendalian operasi. d. Melakukan pengawasan dan koordinasi pada kebijaksanaan pengendalian gabungan dalam hubungannya dengan sistem akuntansi. e. Tanggap terhadap rekomendasi yang diberikan oleh eksternal auditor dalam menyangkut akuntansi, pengendalian intern dan masalah lainnya. f. Melakukan monitoring untuk mengetahui tingkat ketaatan dengan kebijaksanaan/peraturan yang telah ditetapkan, anggaran, perintah, dan prosedur yang berhubungan dengan perilaku sikap pejabat/personil perusahaan.
2.1.6
Wewenang (Authority) dan Tanggung Jawab (Responsibility) Komite Audit kepada Audit Internal Menurut Hiro Tugiman, yang dikutip oleh Kasyful (MIA, 2003:49),
wewenang dan tanggung jawab Komite Audit kepada Audit Internal adalah sebagai referensi kepada auditor eksternal dalam hal :
a. Melakukan penelaahan terhadap program kerja dan fungsi audit internal. Berdasarkan seminar nasional FKSPI BUMN/BUMD (Antonius:2003), dalam hubungan dengan perannya untuk melakukan pengawasan terhadap fungsi audit internal, Komite Audit harus : 1) Memberikan persetujuan atas penunjukkan dan atau pemberhentian Ketua Audit Internal perusahaan yang diajukan oleh Presiden Direktur. 2) Melakukan review atas charter dari audit internal. 3) Melakukan review atas struktur fungsi audit internal. 4) Melakukan review atas rencana audit tahunan. b. Melakukan pekerjaan untuk bisa membangun dan mengembangkan semua fungsi audit
internal. Komite Audit harus (berdasarkan seminar nasional
FKSPI BUMN/BUMD:2003) : 1) Memastikan bahwa fungsi audit internal memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi charter mereka, dan menyelesaikan rencana tahunan audit internal. 2) Melakukan review atas semua laporan audit internal. 3) Memonitor kinerja fungsi audit internal. 4) Memastikan bahwa fungsi audit internal patuh terhadap standar-standar profesional yang berlaku. c. Melakukan investigasi yang diperlukan dengan atau di bawah kewenangan dari Kepala Audit Internal ke dalam semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan Komite Audit. d. Melakukan penelaahan dan pengujian terhadap perencanaan dan mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk memberikan pelayanan yang efektif.
2.1.7
Mengembangkan Komite Audit yang Andal Sesuai dengan ruang lingkup Komite Audit yang terkait dengan
pengawasan risiko dan pengendalian internal yang efektif. Dewan Komisaris perlu mengembangkan Komite Audit (dengan memperhatikan komposisi struktur,
tanggung jawab dan efektivitas) yang andal. Hal yang perlu harus menjadi perhatian pertama adalah pentingnya anggota Komite Audit memiliki keahlian dalam bisnis, regulasi, auditing, corporate (financial) reporting, dan corporate governance. Komite Audit bertanggungjawab untuk mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal atau independen. Komite Audit juga diharapkan memiliki hubungan kerja dan memberdayakan audit internal atau Satuan Pengawasan Intern (SPI) perusahaan yang terwujud dengan adanya hubungan langsung.
2.2
Audit
2.2.1
Pengertian Audit Pengertian mengenai audit internal telah banyak dikemukakan oleh para
ahli. Sebelum mengupas lebih jauh apa itu audit internal, ada baiknya bila kita mengenal lebih dahulu kata audit itu sendiri. Pada dasarnya, pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan sudah selaras dengan apa yang telah disajikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa audit merupakan proses untuk membandingkan antara kenyataan dengan sesuatu yang seharusnya terjadi. Hal ini sesuai dari pernyataan Mulyadi (2002:9) yang mendefinisikan auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar pernyataanpenyataan tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan serta penyampaian hasilhasil kepada pemakai yang berkepentingan. Boynton (2006:6) mendefinisikan audit sebagai berikut : “A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating the result to interested users”. Arens (2008:4) mendefinisikan audit (auditing) : “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence
between and information and established criteria. Auditing should be done by competent, independent person” Pernyataan
tersebut
mendefinisikan
audit
sebagai
suatu
proses
pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian yang ditetapkan.
2.2.2
Jenis-jenis Audit Ada beberapa jenis audit yang dikemukakan dan dikelompokkan oleh
Arens et al (2006, 14-15) yaitu : 1. Operational audit (Audit operasional) Adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian prosedur dan metode operasi suatu organisasi unuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendasi pada manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas operasional organisasi. 2. Financial statement audit (Audit laporan keuangan) Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu yang dalam hal ini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum atas penyajian laporan keuangan. 3. Compliance audit (Audit ketaatan/kepatuhan) Pemeriksaan
ketaatan
merupakan
proses
pemeriksaan
yang
mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti atas suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi. Biasanya hasil atau laporan dari auditor ketaatan tidak dilaporkan kepada pihak luar tertentu.
Audit yang dilakukan dapat bermacam-macam. Cashin mengelompokkan audit menjadi 3 (tiga) cabang seperti yang dikutip oleh Hiro (2002:4) yaitu independent auditing (audit independen), internal audit (audit internal), dan governmental auditing (audit pemerintah). Dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa audit internal merupakan bagian dari audit.
2.3
Audit Internal
2.3.1
Pengertian Audit Internal Audit internal pada dasarnya merupakan suatu fungsi independen yang ada
di dalam perusahaan untuk melakukan pengendalian atas pengendalian internal perusahaan. Internal audit pada dasarnya merupakan suatu fungsi yang independen yang ada di dalam organisasi untuk pengendalian atas pengendalian internal perusahaan. Adapun pengertian audit internal menurut Sawyer’s (2005:10) adalah sebagai berikut: “Audit internal adalah sebuah penilaian yang sitematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: 1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalakan 2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi 3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti 4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi 5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis 6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif Semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”
The Institute of Internal Auditors telah memberikan definisi baru tentang audit internal yang dikutip oleh Aren’s (2008:9) sebagai berikut: “Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations. It helps an organizations accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.” Sementara itu acuan bagi auditor internal di Indonesia dapat kita lihat pada pernyataan tanggung jawab internal auditor yang disusun oleh Hiro Tugiman (2006) : “Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi”. Sedangkan di dalam SPAI (2004: 5) disebutkan bahwa definisi audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses governance.
2.3.2
Karakteristik Audit Internal Dari definisi di atas terdapat lima konsep yang dikemukakan, yaitu :
Independence and objective, assurance and consulting activity, adding value, organizational objective, and a systematic and disiplined approach. Independensi merupakan prasyarat yang dibutuhkan dalam suatu fungsi pemeriksaan. Courtmanche menganggap bahwa independensi dan objektivitas berkaitan erat dalam mempengaruhi kecenderungan emosional, tetapi independensi tidak selalu menghasilkan objektivitas.
Independensi berperan pada saat auditor internal akan mengumpulkan temuan-temuan dan membuat laporan audit. Independensi tidak lain adalah kemampuan untuk berbicara atau menuliskan sesuatu yang benar secara bebas tanpa rasa takut. Masih menurut Courtmanche, seseorang akan mampu bersikap objektif jika ia mampu melihat realitas dengan tepat. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh : a. Kecerdasan b. Pengetahuan formal/pendidikan c. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman d. Tidak adanya kecenderungan emosional, misal cinta, loyalitas, benci, takut, kepentingan pribadi, dsb.
2.3.3
Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal Di dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang ditulis oleh
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, standar yang terkait adalah Standar Atribut 1000 tentang tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab (2004: 8) yang menyatakan bahwa : “Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi” Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagian audit internal harus didokumentasikan secara tertulis yang formal yang di dalamnya menjelaskan posisi audit internal dalam organisasi, kewenangan fungsi audit internal untuk mendapatkan akses tehadap semua catatan, personil dan asset perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan juga menjelaskan ruang lingkup fungsi audit internal. Tujuan audit internal sebenarnya telah tersirat dalam definisi audit internal itu sendiri, yaitu membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi perusahaan yang diperiksa.
Tujuan utama audit internal menurut IIA (1995:95) adalah : “The objective of internal auditing is to assist number of organization in the effective discharge of the responsibilities, to the end, internal auditing furnishes them with analysis, appraisals, recommendations, counsels, and information concerning the activities reviewed. The audit objective includes promoting effective control at reasonable cost”. Pengertian dari pernyataan di atas, tujuan audit internal yang dialihbahasakan oleh Hiro Tugiman (2006:99) dapat dilihat sebagai berikut : “Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Tujuan internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar”. Dengan kata lain, tujuan audit internal sangat luas tergantung pada besar kecilnya
organisasi
dan
permintaan
dari
manajemen
organisasi
yang
bersangkutan. Namun tujuan adanya audit internal dalam organisasi adalah membantu agar para anggota organisasi dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga setiap organisasi dapat saling bekerja sama satu sama lain, tujuan organisasi dapat dicapai dengan mudah, dan audit internal dapat menilai dan menyesuaikan pengendalian internal dalam organisasi agar sesuai dengan perubahan lingkungan yang sangat cepat
agar pengendalian tersebut dapat
berjalan efektif dengan biaya yang wajar. Wewenang yang dimiliki auditor internal dalam melakukan audit adalah kebebasan unutk me-review dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, dan sistem yang telah ditetapkan. Wewenang yang diberikan harus bersumber dari manajemen dan disetujui oleh Dewan Direksi. Tanggung jawab audit internal menurut Komite Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP (IAI, 2001: 322) adalah : “Auditor internal bertanggungjawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan informasi lain kepada manajemen entitas dan Dewan Komisaris, atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Tanggung jawab penting fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas ”.
Ruang lingkup audit internal menurut Hiro Tugiman (2006:99-100) bahwa ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan internal harus : 1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipengaruhi untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi tersebut. 2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan halhal tersebut. 3. Mereview berbagai cara yang digunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. 4. Menilai keekonomisan dan keefisiensian pengguna berbagai sumber daya. 5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan
atau
program
tersebut
dilaksanakan
sesuai
dengan
yang
direncanakan. Dalam buku Standar Profesi Audit Internal (SPAI) tahun 2004, ruang lingkup audit internal dijelaskan bahwa fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, dan menyeluruh. 1. Pengelolaan risiko (Seksi 2110) Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
2. Pengendalian (Seksi 2120) Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang mencakup governance, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi. Hal ini harus mencakup : a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi. b. Keandalan dan integritas informasi. c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Pengamanan asset organisasi. 3. Proses Governance Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut: a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas c. Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unitunit yang tepat di dalam organisasi d. Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari, dan mengkomunikasi informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal, auditor eksternal, dan manajemen.
2.3.4
Peranan Audit Internal Peranan audit internal seperti yang disebutkan oleh Courtmanche dan
dalam Hiro (1996:16) menyatakan bahwa : “Pengawas internal berperan untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. Untuk tujuan tersebut, pengawas internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa”.
Sedangkan peranan audit internal yang dikemukakan oleh Hiro (1996:4) adalah : “Pemeriksa internal berperan dalam memastikan efektivitas dan kecukupan pengendalian internal yang dijalankan dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan pada akhirnya pemeriksa internal ini berperan untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara keseluruhan”. Menurut modul internal auditor di Abad 21 (YPIA, 1999: 25-26) disebutkan bahwa auditor internal memiliki 3 (tiga) peran, yaitu : 1. Watch dog: auditor internal memperhatikan dan mengingatkan, yaitu : a. Peran sebagai watch dog melibatkan observasi, penghitungan, dan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sudah sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan organisasi. b. Proses audit utama dari peran watch dog ini adalah compliance audit (audit ketaatan). Audit ketaatan ini berfokus pada variasi yang ada pada sistem (kesalahan, penghilangan, penundaan, dan kecurangan). c. Audit ketaatan merupakan cara untuk mengidentifikasi variasi-variasi yang ada pada sistem sehingga perbaikan bisa dilakukan. 2. Consultant : auditor internal menyarankan dan berpartisipasi, yaitu sebagai partner dari manajemen. a. Ruang lingkupnya : ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. b. Fokus pada perannya sebagai consultant adalah pemeliharaan sumber daya perusahaan dan membantu manajemen untuk mengurusnya. 3. Catalyst : auditor internal mengarahkan dan menggerakan yang lain untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior. Sebagai catalyst, auditor internal mencari dampak jangka panjang yang ada dalam organisasi dengan memfokuskan auditnya pada nilai organisasi untuk jangka panjang.
Peran aktivitas audit internal dengan Komite Audit sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Standar Profesional Audit Internal (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004) yang meliputi : 1. Meminta komite untuk secara tahunan mereview dan menyetujui charter audit internal. 2. Bersama-sama komite mereview fungsi dan tanggung jawab laporan administrasi audit internal untuk memastikan bahwa struktur organisasi berjalan sehingga pemeriksa internal cukup independen. 3. Di dalam charter dimuat bahwa Komite Audit mereview keputusan dan pengangkatan Penanggungjawab Fungsi Audit Internal (PFAI), termasuk penunjukkan dan pemberhentian serta kompensasi PFAI. 4. Di dalam charter dimuat bahwa Komite Audit mereview dan menyetujui usulan untuk melakukan outsourcing beberapa aktivitas audit internal tertentu. 5. Membantu Komite Audit mengevaluasi kecukupan personalia, budget, dan cakupan serat hasil pelaporan aktivitas audit internal. 6. Memberikan informasi atas koordinasi fungsi control dan monitoring lainnya, misal : manajemen risiko, kepatuhan, security, kelangsungan bisnis, legal, ethic, lingkungan, audit eksternal. 7. Memberikan informasi atas status, posisi rencana pemeriksaan tahunan serta kecukupan sumber daya dalam melaksanakan tujuannya kepada manajemen senior dan Komite Audit. 8. Melaporkan pelaksanaan rencana pemeriksaan tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh manajemen dan Komite Audit. 9. Memasukkan ke dalam charter audit internal tanggung jawab dari FAI untuk melaporkan ke Komite Audit secara tepat waktu setiap dugaan fraud yang melibatkan manajemen atau pegawai yang secara signifikan terlibat.
Audit internal dapat memberikan berbagai layanan kepada organisasi perusahaan yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam bidang-bidang : 1. Pengendalian akuntansi internal 2. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan 3. Pemeriksaan keuangan 4. Pemeriksaan ketaatan 5. Pemeriksaan operasional 6. Pemeriksaan manajemen 7. Pemeriksaan kontrak 8. Pemeriksaan sistem informasi 9. Pengembangan kualitas internal 10. Hubungan dengan entitas di luar perusahaan
2.3.5
Program Audit Program audit merupakan perencanaan prosedur dan teknik-teknik
pemeriksaan yang tertulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efektif dan efisien. Selain berfungsi sebagai alat perencanaan juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan, menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. Konsorsium Organisasi Audit Internal (2004: 15) mendefinisikan program audit sebagai berikut : “Dalam
merencanakan
penugasan
auditor
internal
harus
mempertimbangkan sasaran penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan”. Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa program kerja harus menetapkan prosedur
untuk
mendokumentasikan
mengidentifikasi, informasi
selama
menganalisa, penugasan.
mengevaluasi, Program
kerja
dan harus
memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Penugasan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.
Program audit yang baik mencakup : 1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang direncanakan. 2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan 3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang yang harus dilaksanakan dan bersifat fleksibel, tetapi setiap perusahaan yang ada harus diketahui oleh atasan auditor. Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain : 1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan 2. Memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung, tahap demi tahap sehingga tidak ada yang terlewatkan 3. Merevisi program audit sebelumnya, jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan. Manfaat program audit antara lain sebagai berikut : 1. Meratanya pembagian kerja auditor 2. Program audit yang rutin hasilnya lebih baik dan menghemat waktu 3. Program audit memilih tujuan audit yang penting saja 4. Program audit yang telah digunakan dapat menjadi pedoman untuk tahun berikutnya 5. Program audit menampung pandangan manajer atas mitra kerja 6. Program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi telah dijalankan. Kelemahan program audit antara lain : 1. Tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja 2. Sering menimbulkan hambatan untuk berpikir kreatif dan membangun 3. Kegiatan audit menjadi monoton
2.3.6
Pelaksanaan Audit Internal Empat langkah kerja pelaksanaan audit internal menurut Hiro Tugiman
(2006: 53-78) yaitu sebagai berikut : 1. Perencanaan pemeriksaan, dapat meliputi : a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko, dan pengawasan-pengawasan, untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa. f. Menilai program pemeriksaan g. Menentukan kapan, kepada siapa hasil pemeriksaan dikomunikasikan h. Mendapatkan persetujuan untuk perencanaan pekerjaan pemeriksaan 2. Pengujian dan pengevaluasian informasi, pemeriksaan internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut : a. Berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja haruslah dikumpulkan. b. Informasi haruslah mencakupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagi temuan pemeriksaan dan rekomendasi. c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian. d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai. e. Adanya kertas kerja pemeriksaan.
3. Penyampaian hasil pemeriksaan, pemeriksa internal harus melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan internal harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya. a. Laporan tertulis setelah pekerjaan pemeriksaan selesai b. Laporan objektif dan jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu c. Laporan menyatakan tujuan dan ruang lingkup dari hasil pemeriksaan d. Laporan mencakup rekomendasi untuk pemeliharaan dan pernyataan kebrhasilan pelaksanaan disertai tindakan koreksi 4. Tindak lanjut Following up dimana, pekerjaan audit internal tidak berakhir hanya sampai dengan dikeluarkannya laporan tetapi harus berlanjut dengan memonitor untuk menentukan apakah tindakan yang tepat telah diambil dan dilaksanakan sebagaimana diungkapkan dalam temuan-temuan dan saran audit didalam laporan akhir audit.
2.3.7
Laporan Hasil Audit Laporan hasil audit menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal
(2004: 16-17) bahwa Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu (Seksi 2400). 1. Kriteria Komunikasi (Seksi 2410) Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya. a. Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal (Seksi 2410.1). b. Auditor internal dianjurkan untuk memberi apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang memuaskan dari kegiatan yang direview (Seksi 2410.2). c. Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya (Seksi 2410.3).
2. Kualitas Komunikasi (Seksi 2420) Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. 3. Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar (Seksi 2430) Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan : a. Standar yang tidak dipatuhi b. Alasan ketidakpatuhan c. Dampak dari ketidakpatuhan terhadap penugasan 4. Diseminasi Hasil-Hasil Penugasan (Seksi 2440) Penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak. Laporan hasil audit menurut Hiro Tugiman (2006:191), bahwa laporan hasil penugasan akan dianggap baik apabila memenuhi 4 (empat) kriteria mendasar, yaitu : 1. Objektivitas 2. Kewibawaan 3. Keseimbangan 4. Penulisan yang profesional Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa laporan hasil audit internal dibuat setelah selesai melakukan audit, laporan ditujukan kepada manajemen. Pada dasarnya audit internal dirancang untuk memperkuat pengendalian internal, menentukan ditaatinya prosedur atau kebijakan yang telah digariskan oleh manajemen dan meyakinkan bahwa pengendalian intern yang telah ditetapkan cukup baik, ekonomis, dan efektif. Hasil pemeriksaan haruslah dikomunikasikan secara tepat waktu baik untuk pihak di dalam organisasi, maupun di pihak luar organisasi. Hasil laporan pemeriksaan harus mencakup sasaran, lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindakannya.
Keempat kriteria mendasar menurut Hiro Tugiman dapat diartikan : 1. Objektivitas Suatu laporan hasil pemeriksaan yang objektif membicarakan pokok persoalan dalam pemeriksaan, bukan perincian prosedural atau hal-hal lain yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Objektivitas juga harus dapat memberikan uraian mengenai dunia auditee dengan tidak menunjuk pada pribadi tertentu dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Kewibawaan Laporan pemeriksaan tersebut harus dapat dipercaya dan mendorong para pembacanya menyetujui substansi yang terdapat di dalam laporan tersebut. Para pembaca belum tentu akan menerima temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pengawas internal dengan senang hati, namun mereka cenderung tidak
menolaknya.
Mereka percaya kepada
pengawas
internal
dan
percaya kepada laporan pemeriksaan. Dipandang dari hal tersebut, kewibawaan merupakan inti pemeriksaan dan penulisan laporan pemeriksaan yang efektif. 3. Keseimbangan Laporan pemeriksaan yang seimbang adalah laporan yang memberikan gambaran tentang organisasi atau aktivitas yang ditinjau secara wajar dan realistis. Keseimbangan adalah keadilan. 4. Penulisan yang profesional Laporan yang ditulis secara profesional memperhatikan beberapa unsur, yaitu : a. Struktur b. Kejelasan c. Keringkasan d. Nada laporan e. Pengeditan
Oleh karena itu auditor internal harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada manajemen dan dapat mengkomunikasikan hasil pemeriksaan tersebut, apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berarti, auditor internal mengusulkan cara-cara perbaikannya, apabila disetujui oleh manajemen, auditor internal akan mengawasi perbaikan tersebut.
2.3.8
Kinerja Audit Internal Unit audit internal atau biro Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan
bagian yang potensial dan esensial untuk melakukan monitoring. Dan agar fungsi ini efektif, adalah penting bahwa staf audit internal independen baik untuk operasional maupun akuntansinya, serta melaporkan hasil auditnya langsung pada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi dalam organisasi, baik itu pada top management ataupun pada Komite Audit. Di samping itu, dalam perannya untuk pengendalian intern, auditor internal yang memadai dapat memberikan kontribusi hasil auditnya untuk mengurangi biaya auditor eksternal dengan cara memberikan bantuan langsung pada auditor eksternal. Manajemen atau pengelolaan yang berhasil dari satuan audit intern bukan diukur dari volume atau jumlah temuan yang berhasil dikumpulkan, tetapi lebih ke arah manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak manajemen dengan hadirnya satuan audit intern ini. Beberapa faktor yang merupakan ukuran keberhasilan pangelolaan atau satuan audit intern, antara lain adalah : 1. Meningkatkan manfaat dan lingkungan pengawasan 2. Diikutkan oleh pimpinan perusahaan dalam diskusi berbagai masalah strategis 3. Diikutkan untuk berpartisipasi dalam berbagai telaahan bisnis 4. Meningkatkan frekuensi permintaan bantuan oleh obyek untuk memperoleh dukungan kelancaran pelaksanaan program 5. SDM audit intern dijadikan sumber untuk menetapkan nominasi untuk mengisi formasi jabatan 6. Peningkatan kemampuan profesionalisme auditor 7. Memperoleh umpan balik dari obyek dan para auditor sebelumnya
Untuk efektif dan berhasilnya fungsi satuan audit intern, maka fungsi ini harus didukung oleh berbagai komponen atau elemen, yakni : 1. Kelembagaan atau organisasi yang mantap 2. Sumber daya manusia yang profesional 3. Perencanaan jangka panjang 4. Budaya lingkungan yang kondusif 5. Quality assurance satuan audit intern Dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari unit audit internal, auditor internal berpedoman pada standar, pedoman, dan prosedur. Pedoman ini menyajikan stabilitas, kontinuitas, dan standar pelaksanaan yang dapat diterima, serta merupakan alat untuk mengkoordinasi berbagai usaha dan tindakan para staf dan orang-orang yang ada di dalam organisasi satuan audit intern. Pedoman dan prosedur pengawasan dibutuhkan staf audit untuk : 1. Mencegah masing-masing individu untuk bertindak inkonsisten dan menyimpang 2. Menetapkan standar untuk meningkatkan kinerja 3. Menyajikan kepastian bahwa produk akhir departemen audit internal memenuhi standar yang ditetapkan top management Kinerja unit audit internal yang baik yaitu apabila telah mengikuti dan sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu Standar Profesional Audit Internal (SPAI) tahun 2004, yang meliputi : 1. Independensi dan Objektivitas a. Independensi organisasi Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan dan dewan pengawas organisasi
b. Objektivitas Auditor Internal Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (conflict of interest) 2. Keahlian dan Kecermatan Profesional a. Keahlian Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan b. Kecermatan profesional Auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan dan kompetensi layaknya dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan : 1) Ruang lingkup penugasan 2) Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan 3) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses governance 4) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan 5) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknikteknik analisis lainnya 3. Lingkup Penugasan Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. a. Pengelolaan risiko : Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern
b. Pengendalian : Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi
dan efektivitas pengendalian tersebut, serta
mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan. Evaluasi sistem pengendalian intern harus mencakup : 1) Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi 2) Keandalan informasi 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 4) Pengamanan asset organisasi c. Proses Governance Proses governance dalam mencapai tujuan-tujuan berikut : 1) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai di dalam organisasi 2) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi
yang efektif dan
akuntabilitas 3) Secara efektif mengomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi 4) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen 4. Pelaksanaan penugasan Dalam melaksanakan
audit, auditor internal harus
mengidentifikasi,
menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. a. Perencanaan penugasan: Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup sasaran, waktu dan alokasi sumber daya b. Mengidentifikasi, analisis dan evaluasi informasi: Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat
c. Komunikasi hasil penugasan: Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat waktu. Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi dan rencana selanjutnya d. Penyampaian hasil penugasan: penanggungjawab fungsi audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak 5. Pemantauan Tindak lanjut Penanggungjawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.
2.4
Efektivitas
2.4.1
Pengertian Efektivitas Pengertian efektif secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti dapat membawa hasil atau berhasil guna, sedangkan pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang memberikan pengaruh atau keberhasilan usaha. Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian efektivitas menurut Anthony dan Govindrajan (2003:150) adalah sebagai berikut : “Effectiveness is the relationship between a responsibility center’s output and it’s objective”. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas berarti hubungan antara output yang dihasilkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan. Pada dsaranya, efektivitas merupakan derajat keberhasilan bagi suatu perusahaan, sampai seberapa jauh suatu perusahaan dinyatakan berhasil dalam usahanya mencapai tujuan perusahaan tersebut. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan, maka semakin efektif unit tersebut.
Menurut Arens et al (2006:776) mendefenisikan efektivitas sebagai berikut : “Effectiveness of internal control therefore a part operational auditing is the purpose is to help on organization operate it’s business more effectively of efficiently” Dari definisi tersebut dikatakan efektivitas pengendalian intern merupakan suatu bagain dari audit operasioanl tujuannya untuk membantu perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya agar lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan dan efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkatan keberhsilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi penilaian efektivitas adalah pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2.4.2
Indikator Efektivitas Audit Internal Walaupun sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai indikator apa
yang digunakan untuk menilai efektivitas fungsi audit internal (Manau, 1997:21), akan tetapi berdasarkan penelitian dari The IIA Research bahwa terdapat 15 (lima belas) indikator efektivitas audit internal, yaitu : 1. Kelayakan dan Arti Penting Temuan Pemeriksaan beserta Rekomendasinya (Reasonable and Meaningful Findings and Recommendations) Tolok ukur ini untuk melihat apakah suatu temuan dan rekomendasi dari audit internal dapat memberikan nilai tambah bagi auditee dan apakah dapat dipergunakan oleh manajemen sebagai suatu informasi yang berharga. 2. Respon dari Obyek yang Diperiksa (Auditee’s Response and Feedback) Berkaitan dengan tolak ukur pertama tetapi berkenan dengan umpan balik dan respon dari auditee, apakah temuan dan rekomendasi tersebut dapat diterima dan
dioperasionalisasikan
oleh
auditee.
Temuan
pemeriksaan
dan
rekomendasi dari auditor yang tidak dioperasionalisasikan dan tidak mendapat respon dari auditee kemungkinan pula terjadi karena adanya kesalahan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor atau sebab-sebab lainnya.
3. Profesionalisme Auditor (Professionalisme of the Internal Audit Department) Adapun kriteria dari profesionalisme adalah : a. Independensi b. Integritas seluruh personal pemeriksaan c. Kejelian dan ketajaman review pimpinan tim pemeriksa d. Penampilan, sikap, dan perilaku pemeriksa e. Kesanggupan
dan
kemampuan dalam
memberikan jawaban
atas
pertanyaan-pertanyaan auditee atas permasalahan yang diajukan f. Kemampuan tim pemeriksa dalam melakukan komunikasi dan didapatnya tanggapan yang baik dari auditee atau manajemen puncak g. Pendidikan dan keahlian pemeriksa 4. Tercapainya Program Pemeriksaan (Adherence to Audit Plan) Meliputi tindakan evaluasi terhadap risiko obyek yang diperiksa serta jaminan bahwa bidang-bidang yang berisiko tinggi telah ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pemeriksaan. 5. Peringatan Dini (Absence of Surprises) Auditor hanya mampu memberikan laporan peringatan dini baik dalam bentuk formal maupun informal mengenai kelemahan atau permasalahan operasi perusahaan serta kelemahan pengendalian manajemen. 6. Kehematan Biaya Pemeriksaan (Cost Effectiveness of The Internal Audit Department) Output dari suatu biaya pemeriksaan tidak dapat diukur. Bila pemeriksaan yang dilakukan dapat meminimalisasi biaya tanpa mengurangi nilai tambah yang dihasilkan, maka pemeriksaan sudah efektif ditinjau dari tolak ukur ini. 7. Pengembangan Personil (Development of People) Jika pengembangan personil dianggap menjadi peran yang penting, maka pimpinan auditor akan menggunakan waktunya dalam pembinaan untuk penempatan dan pengembangan stafnya.
8. Evaluasi oleh Auditor Eksternal (External Auditor Evaluation of the Internal Audit Department) Pendapat dari auditor eksternal terhadap auditor akan mempunyai nilai yang tinggi bila peran auditor keuangan cukup menonjol. Namun, pada waktuwaktu tertentu auditor eksternal dapat diminta melakukan pemeriksaan operasional audit lainnya antara lain dalam hal : a. Penerapan buku pedoman pemeriksaan b. Tenaga auditor dan biaya pemeriksaan c. Penyusunan dan rencana kerja pemeriksaan d. Objektivitas dan independensi e. Organisasi bagian internal auditor f. Kebijakan pemeriksaan 9. Umpan Balik dari Manajemen Lainnya (Operating Management’s Feedback) Umpan balik dari manajemen lainnya bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh profesi auditor itu sendiri. Sampai sejauh mana dukungan yang diberikan oleh para manajemen lainnya terhadap para auditor dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan. 10. Meningkatnya Jumlah Pemeriksaan (Number of Requests for Audit Work) Semakin baik dan semakin meningkat kemampuan auditor maka manfaat dari audit ini akan semakin dirasakan. Dengan semakin dirasakannya manfaat tersebut, maka jumlah pemeriksaan pun akan semakin meningkat seiring dengan perkembangannya. 11. Penyajian Ikhtisar Laporan Keuangan (Audit Director’s Report) Tolok ukur ini berisikan tentang laporan yang disusun oleh auditor yang antara lain meliputi masalah penyelesaian laporan, perihal temuan-temuan yang penting, dan pemanfaatan sumber daya. 12. Evaluasi dari Pimpinan terhadap Auditor (Audit Committee’s Evaluation of Internal Audit Department) Tugas atasan tersebut adalah untuk menentukan dan mereview pelaksanaan tugas pemeriksaan, sehingga penilaian yang baik dari pimpinan atas auditor akan mengindikasikan bahwa kinerja dan fungsi-fungsi pemeriksaan telah memadai.
13. Mutu Kertas Kerja Pemeriksaan (Quality of Working Paper) Mutu kertas kerja pemeriksaan harus diperhatikan oleh auditor karena kertas kerja pemeriksaan yang baik akan menggambarkan sistematik pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 14. Internal Review (Result of Internal Review) Tolok ukur ini berkenaan dengan tindakan review terutama yang dilakukan oleh pimpinan pemeriksa dalam proses pemeriksaan, mutu dokumen, serta review atas temuan dan rekomendasi. Review yang memadai atas pelaksanaan pemeriksaan mengindikasikan profesionalisme yang tinggi dan menjamin mutu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. 15. Penelaahan Organisasi Profesi (Peer Feedback) Hal ini berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan yang dapat diterima dan dibicarakan di dalam organisasi profesi. Peranan auditor yang menonjol dalam organisasi profesi akan meningkatkan sisi-sisi baik dalam kemampuan, profesi, dan efektivitas dari auditor.
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN
3.1
Objek Penelitian Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah peranan
Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal. Pemilihan pengukuran peran Komite Audit dan efektivitas pelaksanaan audit internal bertujuan untuk seberapa besar peran Komite Audit terhadap efektivitas pelaksanaan audit internal. Dalam
menyusun
skripsi
ini,
penulis
melakukan
penelitian
di
PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co., Tbk. Perusahaan ini bergerak dibidang industri makanan dan minuman ringan yang bertempat di Jl. Raya Cimareme No. 131 Padalarang, Kab. Bandung, Jawa Barat. Perusahaan ini dipilih sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa di dalam perusahaan tersebut terdapat unit yang relevan dengan materi penulisan skripsi ini.
3.1.1
Sejarah Singkat Perusahaan Bermula dari usaha keluarga yang dirilis sejak tahun 1960-an oleh Bapak
Achmad Prawirawidjaja (Alm.). PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (“Perseroan”) terus berkembang, dan saat ini telah menjadi salah satu perusahaan yang cukup terkemuka di bidang industri makanan & minuman, khususnya di bidang industri minuman aseptik yang dikemas dalam kemasan karton. Usaha keluarga yang sejak awal telah bergerak di bidang pengolahan susu murni itu pada tahun 1970an memasuki tahapan baru dengan menjadi pionir di bidang industri pengolahan minuman yang diproses dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) yang dikemas dalam kemasan karton. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan Home Industry biasa yang memproduksi beberapa macam produk mulai dari obat gosok, pasta gigi, sampai minuman dari susu. Semua produk tersebut dipasarkan tidak secara besar-besaran karena modal dan kemampuan produksi yang terbatas, oleh
karena itu produk-produk hanya dipasarkan di daerah-daerah sekitar tempat produksi, seperti pasar Kosambi, pasar baru dan warung-warung konsumsi rumah tangga. Seiring dengan berkembangnya pembangunan di Indonesia pada saat itu, dimana mulai banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang bermunculan dan memiliki modal yang sangat kuat. Perusahaan-perusahaan besar tersebut mulai memasuki pasar, memproduksi dan memasarkan produk-produknya. Hal tersebut membuat industri-industri kecil seperti Home Industry kalah bersaing. Namun keberhasilan CV. Jaya Murni yang merupakan cikal bakal dari PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk, dalam memasarkan produksi susu mendorong pemilik perusahaan untuk mendirikan perusahaan berbentuk perseroan terbatas di daerah Padalarang, Kab. Bandung, tepatnya di Jl. Raya Cimareme No.131. Perusahaan tersebut kemudian dikenal denga nama PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk, atau singkatnya PT. Ultrajaya. Sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam minuman dalam kemasan. Pada awal berdirinya, PT. Ultrajaya memiliki modal yang terbatas, oleh karena itu proses produksinya masih dilakukan dengan cara yang relatif masih tradisional, seperti penggunaan perapian dalam mengolah minuman-minuman yang akan diproduksi. Seiring dengan mulai berkembangnya perusahaan, dimana volume penjualan terus meningkat, PT. Ultrajaya melakukan pengembangan-pengembangan dengan mulai menggunakan mesin-mesin produksi yang lebih modern dan mulai memproduksi berbagai macam minuman kemasan baru.
3.1.2
Visi dan Misi PT. Ultrajaya Visi PT. Ultrajaya adalah, menjadi perusahaan industri makanan dan
minuman
yang
terbaik
dan
terbesar
di
Indonesia,
dengan
senantiasa
mengutamakan kepuasan konsumen, serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Sedangkan Misi PT. Ultrajaya, yaitu menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar/konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memerhatikan lingkungan, yang
dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggung-jawaban kepada para pemegang saham.
3.1.3
Akta Pendirian & Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 November 1971,
juncto Akta Perubahan No. 71 Tanggal 29 Desember 1971, yang dibuat oleh Komar Andasasmita S.H, Notaris di Bandung. Kedua akta tersebut telah memeroleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. Y.A.5/34/21 tanggal 20 Januari 1973 dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 1973. Tambahan No. 313. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk No. 9 tanggal 20 Juni 2006 dibuat oleh Fani Andayani S.H., Notaris di Cimahi. Pelaporan tentang perubahan akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C-20559 HT.01.04.TH.2006 tanggal 13 juli 2006, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Bandung dengan TDP No. 102411500112 tanggal 26 Oktober 2000 di bawah Agenda Pendaftaran No. 603/BH.10.24/VII/06 dan telah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2006, Tambahan No. 890.
3.1.4
Lokasi Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan berdiri di atas tanah milik Perseroan
seluas lebih dari 210.000 m2 yang terletak di Jl. Raya Cimareme No. 131, Padalarang, Kab. Bandung. Lokasi ini sangat strategis karena terletak di daerah lintasan hasil peternakan dan pertanian sehingga memudahkan pendistribusian hasil produksinya. Pasokan Bahan baku susu murni dipasok oleh para peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternak Bandung Selatan (KPBS)Pangalengan, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU)-Lembang, dan Koperasi Unit Desa Lainnya.
Buah-buahan segar seperti jambu, mangga, nenas, sirsak, dan lain-lain dipasok oleh petani buah yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa yang berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk menjaga kelangsungan dan keteraturan pasokan bahan baku ini Perseroan membina dan memelihara hubungan kemitraan yang sangat baik dengan para peternak sapi perah dan petani buah. Buah-buahan lain seperti jeruk (orange), leci (lychee), dan anggur (grape), demikian pula bahan kemasan aseptik (aseptic packaging materials) untuk produk minuman UHT masih diperoleh secara impor.
3.1.5
Tata Kelola Perseroan Perseroan menyadari bahwa tata kelola perusahan yang baik merupakan
hal yang sangat penting untuk diterapkan agar dapat menjaga kepercayaan para Pemegang Saham Perseroan dan melindungi hak-haknya. Oleh karena itu, Perseroan terus berusaha menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan berkesinambungan, serta terus berusaha menjadikanya sebagai landasan operasional. Prinsip dasar tata kelola
perusahaan
yaitu
transparasi,
akuntabilitas,
pertanggung-jawaban,
independensi, dan keadilan terus diusahakan untuk dikembangkan dan diterapkan. Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam anggaran dasar dan organ perseroan.
3.1.5.1 Anggaran Dasar Perseroan Sebagai badan hukum yang didirikan di Indonesia dalam kegiatan sehariharinya, Perseroan selalu berusaha untuk memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan itu, seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah dirubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tetang Perseroan Terbatas, dan sebagai perusahaan terbuka Perseroan juga telah menyesuaikannya dengan Undangundang Pasar Modal.
Di dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain diatur tentang tugas dan wewenang Direksi, tugas dan wewenang Komisaris, tahun buku Perseroan, halhal mengenai Rapat Umum Pemegang saham Perseroan, penggunaan laba, dan hal-hal pokok dan penting lainnya yang diperlukan dalam mengelola sebuah perusahaan. Semua ini cukup mencerminkan perlindungan terhadap hak dan kepentingan dari pemegang saham Perseroan.
3.1.5.2 Organ Perseroan Dalam UU tentang perseroan terbatas, yang dimaksudkan dengan Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. RUPS merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS dalam Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diselenggarakan setiap tahun atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah periode ditutup. RUPST berhak untuk : a. Mengesahkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru dan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. b. Menyetujui laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan. c. Memutuskan penggunaan laba. d. Menunjuk akuntan publik yang akan memeriksa buku-buku Perseroan. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat
kepada
Direksi.
Komisaris
mempunyai
kewenangan
untuk
memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi yang telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau perundang-
undangan yang berlaku. Komisaris juga berwenang untuk memeriksa hasil pembukuan Perseroan, dan meminta penjelasan Direksi tetang jalannya Perseroan. Komisaris memiliki sedikitnya 3 (tiga) orang anggota dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, dengan susunan Seorang Presiden Komisaris dan sisanya Anggota Komisaris. Direksi adalah Organ perseroan yang bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya sebaik mungkin, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Secara umum Direksi bertugas dan bertanggung-jawab mengelola Perseroan dalam mencapai tujuannya. Direksi juga berkewajiban untuk menjamin bahwa semua aset Perseroan telah digunakan sesuai peruntukannya guna kepentingan Perseroan dan para Pemegang Saham Perseroan. Keanggotaan Direksi terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota, dengan susunan seorang Presiden Direktur dan sisanya Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama 5 tahun yaitu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka, sampai penutupan RUPST tahun ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka.
3.1.6
Struktur Organisasi Perusahaan Struktur
organisasi
perusahaan
merupakan
syarat
mutlak
bagi
suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang sempurna, maka akan terlihat secara jelas tanggungjawab dan wewenang setiap bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Struktur yang digunakan oleh PT. Ultrajaya adalah bentuk struktur organisasi garis dan staff. Bentuk struktur organisasi garis dan staff ini menggambarkan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi dan bertanggung jawab serta wewenang dalam organisasi tersebut. (terlampir). Bentuk garis dan arah vertikal dalam struktur tersebut memerhatikan bahwa mereka memiliki wewenang secara langsung, dimana bawahan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan dan bertanggungjawab kepada atasannya.
Sedangkan hubungan staff dengan arah horizontal memerlihatkan bahwa bagian yang ada pada tingkat yang sama saling membantu dan juga membantu pada bagian diatasnya. Dari struktur organisasi tersebut dapat terlihat bahwa setiap bagian memiliki
tugas,
tanggungjawab,
dan
wewenang masing-masing.
Dalam
pengambilan keputusan, PT. Ultrajaya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Jika keputusan memengaruhi perusahaan secara keseluruhan, maka cara yang dipakai adalah sentralisasi. Sedangkan jika keputusan yang diambil hanya menyangkut pada suatu departemen tertentu, seperti keadaan kantor perwakilan, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara desentralisasi.
3.1.7
Job Description Adapun uraian tugas dari masing-masing jabatan dalam PT. Ultrajaya
adalah sebagai berikut: 1. Shareholders Meeting (Rapat Umum Pemegang Saham) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. RUPS dalam perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPST setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, sedangkan RUPSLB dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. RUPST berhak untuk : -
Mengesahkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu yang telah diaudit oleh akuntan publik,
-
Menyetujui laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil-hasil yang dicapai dan hal lain yang dialami Perseroan di tahun buku yang lalu,
-
Memutuskan penggunaan laba,
-
Menunjuk akuntan publik yang akan memeriksa buku-buku Perseroan,
Sedangkan RUPSLB diselenggarakan untuk memutuskan hal-hal seperti : -
Perubahan anggaran dasar,
-
Mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan/atau Direksi, dan
-
Memutuskan hal-hal lain yang memang menjadi kewenangannya.
2. Board of Commissioners (Komisaris) -
Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi,
-
Memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi yang telah bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau perundangundangan yang berlaku,
-
Memeriksa semua pembukuan Perseroan, dan
-
Meminta penjelasan dari Direksi tentang jalannya Perseroan.
3. Audit Committee (Komite Audit) -
Bertanggung jawab kepada Komisaris,
-
Membantu
Komisaris
dalam
mengevaluasi
laporan-laporan
yang
disampaikan oleh Direksi Perseroan, baik berupa laporan keuangan maupun laporan kegiatan operasional lainnya, -
Memastikan bahwa laporan keuangan Perseroan telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang berlaku, termasuk telah
diterapkannya Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. -
Memastikan Bahwa sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara memadai.
4. Board of Directors (Direksi) -
Bertugas dan bertanggungjawab mengelola Perseroan dalam mencapai tujuannya,
-
Berkewajiban untuk menjamin bahwa semua aset Perseroan telah digunakan sesuai peruntukannya guna kepentingan Perseroan dan Para Pemegang Saham Perseroan,
-
Direksi mewakili dan mengikat Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
5. Corporate Secretary -
Bertugas sebagai penghubung antara Perseroan dengan masyarakat umum dan memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi ketentuan perundangundangan,
-
Sebagai penghubung antara Perseroan dengan Para Pemegang Saham, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, biro administrasi efek, media massa, serta masyarakat umum lainnya,
-
Mengikuti perkembangan Pasar Modal dan Bursa Efek, khususnya dalam masalah ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku di pasar modal.
-
Menjalankan dan mematuhi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perseroa Terbatas, dan Undang-undang serta peratuan pemerintah lain yang berlaku di Indonesia,
-
Mematuhi ketentuan-ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) dan Bursa Efek sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan sebagai perusahaan publik.
-
Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi.
6. Internal Audit -
Bertanggungjawab untuk menyusun rencana, melaksanakan, melakukan koordinasi, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan audit di internal Perseroan,
-
Memberikan masukan berupa opini yang objektif dan independen kepada Direksi Perseroan serta memberikan saran-saran yang diperlukan,
-
Menyampaikan langsung laporan audit kepada Direksi Perseroan setalah temuan-temuan audit disepakati oleh pihak yang diaudit.
7. Sales & Distribution -
Bertanggungjawab untuk mencapai tingkat volume penjualan yang menguntungkan bagi perusahaan,
-
Bertanggungjawab untuk memelihara dan mengembangkan penjualan yang efektif dan efisien,
-
Bertanggungjawab atas kelancaran proses penjualan dan pendistribusian,
-
Membuat Forecasting atau peramalan permintaan konsumen dimasa mendatang.
8. Human Resources & General Affairs -
Bertanggungjawab terhadap urusan ketenagakerjaan,
-
Menyelenggarakan program keterampilan dan pelatihan bagi tenaga kerja,
-
Bertanggungjawab terhadap keamanan di lingkungan pabrik,
-
Bertanggungjawab terhadap kegiatan operasional kendaraan perusahaan,
-
Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak luar (Masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan),
-
Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility).
9. Manufacturing Divisi ini dipimpin oleh seorang manager pabrik (Plant Manager) yang bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan produksi secara keseluruhan dan mengatur keseimbangan antara investasi dan produksi. Plant Manager menbawahi enam bagian: 1) UHT Plant bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses produksi minuman UHT (Ultra High Temperature). 2) SCM/PD Plant (Sweet Condensed Milk/Spray Drier), bertanggungjawab terhadap proses pembuatan susu kental manis, krimmer kental manis, dan susu bubuk. 3) Juice Plant, bertanggungjawab terhadap pengendalian mutu bahan baku dan proses pembuatan pulp buah/jus buah maupun konsentrat buah, 4) Quality Control (QC), bertanggungjawab terhadap pengendalian mutu bahan baku hingga produk akhir.
5) PPIC (Production Planning and Inventory Control), bertanggungjawab terhadap perencanaan kegiatan produksi, perencanaan sumber-sumber daya/material yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, penjadwalan (scheduling) berbagai kegiatan produksi, penjadwalan tenaga kerja dan inventory management, 6) MS
(Maintenance),
bertanggungjawab
terhadap
perbaikan
dan
pemeliaharan dan mesin-mesin, penyediaan utilitas dan penanganan limbah (Waste Treatment). 10. Marketing -
Menentukan kebijaksanaan dan strategi pemsaran, monitor penjualan, mengevaluasi kebutuhan Pasar, mengatur pemasaran produk serta membuat laporan administrasi pemasaran,
-
Mengadakan iklan dan promosi yang efsien dan efektif,
-
Pembuatan design kemasan produk, sehingga memudahkan komunikasi visual dengan konsumen,
-
Membuat Forecasting atau peramalan permintaan konsumen dimasas mendatang.
11. Engineering Bertangungjawab dalam pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fisik perusahaan termasuk didalamnya masalah pabrik, mesin-mesin dan peralatan perusahaan. 12. Information & Technology -
Bertanggungjawab terhadap kelancaran sistem data perusahaan melalui sistem informasi komputer,
-
Melakukan
koordinasi
untuk
melakukan
pengembangan
dan
penyempurnaan dalam hal sistem dan prosedur pencatatan, pengolahan data serta pelaporan transaksi perusahaan. 13. Finance & Accounting Mengelola dana perusahaan, melakukan pembayaran, dan melakukan penagihan dengan perusahaan lain diluar maupun negeri.
3.1.8
Proses Produksi Perusahaan Dalam melakukan kegiatan proses produksi terutama dalam produk
minuman susu terdapat tiga tahap proses produksi, antara lain adalah sebagai berikut : 1. Raw Materials Dalam memeroleh susu segar, perseroan bekerjasama dengan 4 (empat) koperasi yang berada didaerah Jawa Barat. Susu yang berasal dari koperasi tersebut diangkut dengan menggunakan truk tangki berkapasitas 8000-12000 liter dalam keadaan masih segar dan dingin agar mikroba tidak berkembang dengan cepat. Setelah masuk ke pabrik, susu tersebut diolah ke bagian reparasi. Pada tahap ini, susu diukur kadar lemaknya 1-2%, apabila lebih maka rasa susu akan tidak enak. 2. Heat Treatment Pada tahap ini susu dipasteurisasi, susu dipanaskan pada suhu dibawah 100º C selama waktu tertentu. Lalu masuk pada tahap mixing atau penempatan yang membutuhkan waktu antara 1-1,5 jam untuk volume susu 3000 liter. Lalu masuk kedalam tangki yang berukuran lebih kecil untuk memasuki pembuatan susu setengah jadi pada suhu sekitar 4-6º C. setelah itu susu tersebut diambil sebanyak 2 liter sebagai sampel untuk diuji di labolatorium untuk melakukan standarisasi apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Standarisasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alkohol 70% sebanyak 1 ml untuk menguji kesegaran susu lalu dikocok, bila warna susu berubah maka susu tidak layak untuk dikonsumsi serta apakah baunya berubah atau tidak. Susu yang layak tersebut memasuki tahap Adjustment atau penyesuaian dengan cara menambah atau mengurangi bahan. Misalnya bila susu mengalami kelebihan dalam rasa yang terlalu manis, maka akan ditambahkan komposisi lain untuk menyeimbangkan rasa manis yang berlebih tersebut. Selanjutnya susu masuk tangki untuk pemanasan UHT (Ultra High Temperature), disini susu dipanaskan pada temperatur 140º C selama 4 detik, bertujuan untuk mensterilkan susu untuk layak dikonsumsi dan membunuh kuman-kuman.
3. Filling UHT (Ultra High Temperature) Ini merupakan tahap akhir dalam proses produksi, merupakan tahap pengemasan produk. Dalam pengemasan, produk tidak tersentuh oleh tangan sama sekali karena seluruhnya dilakukan oleh mesin-mesin agar produk benar-benar steril. Berikut ini adalah skema proses produksi Susu Ultra di PT. Ultrajaya. Gambar 3.1 Skema Proses Produksi Susu Susu Sapi Segar
Pengambilan sampel untuk dianalisa
Pendingin
Separator
Mixing Tank
Pasteurisasi 90°C 8-10 detik
Bahan-bahan lain (*)
Cooling
Storage Tank
Balance Tank
Cooling
Pengambilan sampel untuk dianalisa
Filling and Packing
Paletizing Keterangan : Yang disebut Bahan-bahan lain (*) adalah : Susu Coklat : Gula, Cacao Powder, Stabilizer CM Susu Strawberry : Gula, Strawberry Concentrate, Stabilizer RS Susu Mocca : Gula, Nescafe, Stabilizer RS Sumber : PT Ultrajaya
Sterilisasi UHT (140° C), 4 detik
Warehouse
Pengambilan sampel untuk dianalisa
3.1.9
Hasil Produksi dan Daerah Pemasaran
3.1.9.1 Hasil Produksi Pada tahun 1975 Perseroan memproduksi produk susu UHT dengan merk dagang “Ultra Milk”, tahun 1978 memproduksi produk sari buah UHT dengan merk dagang “Buavita”, tahun 1981 memproduksi produk the UHT dengan merk dagang “The Kotak”, dan pada tahun 1982 perseroan memeroleh lisensi dari Kraft General Food Ltd, USA, untuk memproduksi dan memasarkan produk keju dengan merk dagang “Kraft”. Pada tahun 1994 kerjasama ini ditingkatkan dengan didirikannya perusahaan patungan PT Kraft Ultrajaya Indonesia. Perseroan melakukan penawaran perdana (IPO) di tahun 1990. Pada tahun 1994 Perseroan melakukan ekspansi dengan memasuki bidang industry SCM (Sweetened Condensed Milk = Susu Kental Manis), dan Powder Milk (Susu Bubuk) di tahun 1995. Perseroan juga membangun gudang yang dalam pengoperasiannya menggunakan komputerisasi penuh dengan teknologi AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System). Sampai saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 60 macam produk dan terus berusaha untuk senantiasa menjadi market leader di bidang industri minuman aseptik. Berikut adalah tabel hasil produksi dan pengembangan produk yang dihasilkan : Pengembangan Produk 1975
UHT Milk- Tetrahedron
1976
All Kind UHT- Tetrapack
1977
Buavita Juice Drink
1982
Tea Product (The Kotak, Lemon Tea, Jasmin Tea, Unsweat Tea)
1984
GOGO Juice Drink
1985
Kraft Cheese, Butter Unsalted, Sari Kacang Ijo, Sari Asem Asli
1989
Ultra Butter 340gr
1992
Pineapple Concentrate
1993
Coco Pandan
1994
Pineapple Buavita, Ultra Ginseng
1995
Teh Celup, Ultra Junior Milk
1996
YOGO, Yoghurt Drink Pengembangan Produk
1998
Susu Kental Manis Cap Manis, Cap Sapi, Cap Kincir
1999
Susu Sekolah (Bantuan dari USA untuk Negara-negara berkembang, terutama Asia Pasifik
2000
Susu Bubuk, Morinaga Product
2001
Susu Sekolah Soya Choco (Bantuan dari USA untuk Negara-negara berkembang, terutama Asia Pasifik)
2003
Susu Kental Manis Ultra Milk
2007
Susu Sehat Rasa Vanilla, Ultra Milk Low Fat Rasa Chocolatte, Ultra Milk Low Fat Rasa Plain, Ultra Milk Rasa Honey, Ultra Mini Rasa Vanilla
Sumber : PT Ultrajaya
3.1.9.2 Daerah Pemasaran Perseroan menjual hasil produksinya ke seluruh pelosok di dalam negeri melalui penjualan langsung (direct selling), melalui modern trade dan melalui penjualan tidak langsung (indirect selling) yang dilakukan melalui agen atau distributor. Penjualan langsung (direct selling) dilakukan ke toko-toko, kios-kios, dan pasar-pasar tradisional lainnya di seluruh Pulau Jawa dengan menggunakan armada penjualan milik perseroan yang terdapat di kantor-kantor pemasaran dan depo-depo yang terletak di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, serta beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Penjualan melalui modern trade seperti ke supermarket, hypermarket, dan mini market yang tersebar di seluruh wilayah di Pulau Jawa juga dilakukan melalui kantor pemasaran dan depo-depo tersebut. Sedangkan penjualan tidak langsung (indirect selling) dilakukan ke pelanggan yang berada di luar Pulau Jawa dan dilakukan melalui agen atau distributor yang ditunjuk yang tersebar di seluruh Ibukota propinsi di seluruh wilayah Indonesia. Di samping penjualan di dalam negeri Perseroan juga melakukan penjualan ekspor ke beberapa negara.
Tabel 3.1 Hasil Produksi PT. Ultrajaya Jenis
Minuman UHT
Makanan Food
Lain-lain Others
Produk Susu Cair
Merk Dagang Ultra Milk
Liquid Milk
Sari Buah
Twin Cow Susu Serat Low Fat BUAVITA
Fruit Juice
GOGO
The
Teh Kotak
Tea Minuman Kesehatan/ health drinks
Teh Bunga Sari Asam
Minuman Lainnya
Kacang Ijo Coco Pandan
Other Drinks
Yogo
Mentega Butter Susu Bubuk Powder Milk Susu Kental Manis Sweeted Condensed Milk Konsentrat Buahbuahan Fruits Consentrat
ULTRA
Kacang Ijo/Green Peas Saripati Kelapa/Coconut Milk Yoghurt/Yoghurt Jeruk/ Orange , Strawberry Tawar/Unsalted
Morinaga
Rupa-rupa/Various
Cap Sapi Cap Manis
Filled/Creamer Filled/Creamer
ULTRA
Nanas Sirsak Mangga Jambu Teh Melati Teh Hitam
Teh Celup Teh Bag Sumber : PT Ultrajaya
Teh Kotak
Rasa Murni/Full Cream Moca/Mocca Coklat/Chocolate Strawberri/Strawberry Coklat/Chocolate Coklat/Chocolate Murni/Full Cream Jeruk/Orange Jambu/Guava Apel/Apple Mangga/Mango Sirsak/Soursop Leci/Lychee Jeruk/Orange Jambu/Guava Apel/Apple Mangga/Mango Sirsak/Soursop Leci/Lychee The Melati/Jasmine Tea The Chrysanthemum/ Chrysanthemum Tea Murni Asam/Pure Tammarind
3.2
Metode Penelitian
3.2.1
Metode yang Digunakan Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode
deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta informasi lainnya yang diperoleh selama periode penelitian. Data dan informasi tersebut kemudian diproses serta dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan dasar berupa teori yang telah dipelajari, sehingga dapat memerjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Tujuan dari penelitian deskriptif analitis adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berhubungan fenomena yang diselidiki. Berdasarkan
objek
penelitian
yang
sudah
dikemukakan
diatas,
pengumpulan data dilakukan melalui survei. Metode survei adalah metode yang diadakan untuk memeroleh fakta dari gejala-gejala yang ada, dan mencari keterangan-keterangan secara aktual, baik masalah sosial, ekonomi, atau politik. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, disusun dan diolah untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga menghasilkan simpulan. 3.2.2
Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian
dalam pengumpulan data yaitu : 1.
Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau langsung objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, yaitu data utama yang berhubungan langsung dengan perusahaan yang akan diteliti, melalui cara-cara : a. Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang
berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data yang ada hubungannya dengan objek penelitian. b. Observasi Observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap aktivitas perusahaan guna melengkapi dan membandingkan dengan catatan-catatan yang telah diperoleh dari hasil wawancara Kuesioner c. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada kepala pabrik beserta staf yang membuat anggaran biaya produksi dan kepala produksi beserta staf yang mengendalikan proses produksi. 2.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan teoritis, yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur, catatan-catatan kuliah dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai bahan perbandingan dengan data penelitian yang diperoleh.
3.2.3
Operasional Variabel Agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka perlu ditentukan terlebih
dahulu variabel-variabel yang akan diteliti. Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai atau sesuatu yang mempunyai variasi nilai. Berdasarkan judul skripsi “Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal”, maka penulis dapat menentukan variabel sebagai berikut : Variabel Pertama :
Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal
Variabel Kedua
Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas
:
Pelaksanaan Audit Internal Untuk dapat menyusun kuesioner maka harus ditetapkan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan diukur berserta indikator-indikatornya. Variabel dan serta pengukuran disajikan dalam tabel operasional sebagai berikut :
Tabel 3.2 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran Variabel
Indikator Kelayakan dan arti penting temuan pemeriksaan beserta rekomendasinya
Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal
Feedback dan respon dari pihak yang diawasi Profesionalisme Auditor
Tercapainya Program Pemeriksaan Peringatan Dini
Kehematan Biaya Pemeriksaan Pengembangan Personil Evaluasi oleh Auditor Eksternal
Sub Indikator a.
Temuan pemeriksaan memiliki kedudukan yang penting dalam audit internal b. Temuan pemeriksaan yang dihasilkan oleh audit internal dapat dijadikan sebagai suatu informasi yang berharga dalam perbaikan terhadap pengendalian manajemen c. Hasil rekomendasi audit internal dapat membantu kelancaran penyelesaian pekerjaan sehari-hari d. Rekomendasi audit internal dapat diterima dan dioperasionalisasikan e. Audit internal memantau perkembangan tindak lanjut (follow up) telah dilaksanakan atas rekomendasi yang disampaikan f. Rekomendasi yang dilaksanakan dapat meningkatkan pengendalian intern, efektivitas, dan efisiensi dari unit kerja g. Rekomendasi didiskusikan terlebih dahulu dengan unit kerja a. Unit kerja membantu audit internal dalam pelaksanaan proses audit b. Dukungan top management terhadap fungsi audit internal a. Staf audit internal dapat menempatkan diri sebagai partner dari auditee b. Staf audit internal tanggap dalam menjawab pertanyaan atas masalah dari objek yang diperiksa c. Staf audit internal memiliki pengetahuan yang memadai dan menguasai bidang operasional pada objek yang diperiksa Audit internal melakukan tindakan evaluasi terhadap risiko obyek yang diperiksa serta jaminan bahwa bidang-bidang yang berisiko tinggi telah ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pemeriksaan Unit audit internal memberikan laporan peringatan dini terhadap permasalahan kritis yang dihadapi oleh manajemen Audit internal mampu meminimalisasi biaya pemeriksaan, tanpa mengurangi nilai tambah yang dihasilkan Kepala audit internal menggunakan waktunya dalam pembinaan (melalui pendidikan dan pelatihan) untuk penempatan dan pengembangan stafnya Pada waktu-waktu tertentu auditor eksternal dapat diminta melakukan pemeriksaan operasional audit lainnya dalam hal penerapan buku pedoman pemeriksaan; hal tenaga auditor dan biaya pemeriksaan; hal penyusunan dan rencana kerja pemeriksaan; hal objektivitas dan independensi; hal organisasi bagian internal auditor; dan hal kebijakan pemeriksaan
Skala Pengukuran Ordinal
Variabel
Indikator
Sub Indikator
Umpan Balik dari Manajemen Lainnya Banyaknya permintaan audit Penyajian ikhtisar laporan pemerikaan
manajemen lainnya memberikan dukungan terhadap para auditor dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan
Evaluasi dari Pimpinan terhadap Auditor Mutu Kertas Kerja Pemeriksaan Internal Review
Skala Pengukuran
Unit kerja menyampaikan permintaan untuk melakukan audit a. b. c. d.
Temuan audit didukung dengan bukti-bukti reliabel Laporan audit diselesaikan tepat waktu Dilakukannya Closing Conference Diterbitkannya laporan yang memuat rekomendasi, pernyataan kepuasan kinerja, dan tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap temuan pemeriksaan Komite Audit turut menentukan dan mereview pelaksanaan tugas pemeriksaan
Auditor internal selalu memerhatikan mutu kertas kerja pemeriksaan Pimpinan pemeriksa melakukan review di dalam proses pemeriksaan; mutu dokumen; temuan dan rekomendasi Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dapat diterima dan dibicarakan di dalam organisasi profesi
Penelaahan Organisasi Profesi
Tabel 3.3 Indikator Variabel dan Skala Pengukuran Variabel
Indikator Penelaahan terhadap Program dan Fungsi Audit Internal.
Peranan Komite Audit
Membangun dan Mengembangkan Semua Fungsi Audit Internal
Sub Indikator a. Penelaahan terhadap program kerja audit internal tiap awal dan akhir tahun. b. Penelaahan terhadap fungsi audit internal tiap awal dan akhir tahun. c. Memberikan persetujuan atas penunjukkan dan atau pemberhentian kepala audit internal yang diajukan oleh presiden direktur d. Melakukan review atas charter dari audit internal tiap akhir tahun e. Melakukan review struktur audit internal tiap akhir tahun a. Membantu pembangunan dan pengembangan fungsi audit internal yang optimal dalam setiap penugasan yang diberikan b. Memastikan bahwa fungsi audit internal memiliki metodologi, alat bantu, dan sumber daya yang tepat dan cukup sehingga dapat memenuhi charter yang dibuat dan menyelesaikan rencana audit tahunan c. Melakukan review atas semua laporan audit internal tiap tahun d. Memonitor kinerja audit internal setiap 6 bulan sekali
Skala Pengukuran Ordinal
Variabel
Indikator
Melakukan Investigasi yang Diperlukan ke Dalam Semua Aktivitas Perusahaan yang Berhubungan dengan Komite Audit Melakukan Penelaahan dan Pengujian terhadap Perencanaan dan Mengadakan Koordinasi antara Auditor Eksternal dan Auditor Internal
3.2.4
Skala Pengukuran
Sub Indikator e. Memastikan bahwa fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap standar-standar yang berlaku a. Membantu dalam investigasi semua aktivitas perusahaan baik aktivitas operasional maupun administrasi b. Membantu audit internal melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perusahaan
a. Menelaah perencanaan dalam unit audit internal tiap awal dan akhir tahun b. Menguji perencanaan dalam unit audit internal tiap 6 bulan sekali c. Mengadakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor internal untuk mengetahui keadaan dalam perusahaan minimal 3 kali dalam setahun
Teknik Pengembangan Instrumen Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan instrumen adalah alat untuk
menghimpun data. Dalam data yang dikumpulkan terdiridaeu dua jenis, yaitu data pirmer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kuesioner, wawancara, dan observasi yang merupakan hasil dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder duperoleh dari penelitian kepustakaan. Dalam
dara
primer
terdapat
kuersioner
yang
merupakan
suatu
penyelidikan masalah yang dilakukan dengan cara mengedarkan daftar pertanyaan berupa formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk mendapatkan jawaban tertulis. Pengumpulan data yang terdapat dalam kuesioner berasal dari variabelvariabel yang dikembangkan dalam benruk pertanyaan-pertanyaan tertulis yang kemudian diberikan kepada responden. Adapun kuesioner yang digunakan penulis dalam pengunmpulan data terdiri dari dua bagian, yaitu:
1. Pertanyaan Umum Pertanyaan umum adalah pertanyaan yang menyangkut identitas umum responden, antrara lain : nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, melalui pertanyaan terbuka yang jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden mempunyai kebebasan dalam menentukan jawabannya. 2. Pertanyaan Khusus Pertanyaan khusus adalah pertanyaan yang berkaitan dengan peranan Komite Audit dalam meningkatkan efeltivitas pelaksanaan audit internal. Kuesioner yang diajukan adalah dengan menggunakan metode pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. a. Pertanyaan Terbuka Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu oleh penulis, sehingga responden bebas dalam memberikan jawaban. b. Pertanyaan Tertutup Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang jawabannya telah ditentukan sebelumnya dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Dalam pertanyaan tertutup ini penulis menyediakan beberapa alternatif jawaban yaitu “Ya”,”Ragu-ragu”,”Tidak”.
3.2.5
Rancangan Analisis Data Dalam menganalisa data diperlukan pengukuran skala ordinal, yaitu
tingkat ukuran yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan respondennya dari tingkat yang paling randah ke tingkat yang paling tinggi. Atas data yang diperoleh dari pengukuran di atas, yaitu data ordinal secara kuantitatif yang didasrkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada unsur-unsur yang mendukung variabel tersebut. Langkah-langkah yang ditempuh dalam rancangan analisis data adalah sebagai berikut: 1. Dibuatkan tebel rekapitulasi untuk menampung jawaban responden. 2. Memasukan jawaban rersponden ke dalam tabel rekapitulasi.
3. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dari semua responden. 4. Memasukan jumlah jawaban “Ya” ke dalam rumus. Jumlah Jawaban " Ya" x 100% Jumlah Pertanyaan
Persentase = 5. Menghitung skor
6. Membandingkan atau mencocokkan skor tersebut dengan kriteria yang ada. Adapun kriteria hasil perhitungan menggunakan klasifikasi menurut Dean J. Champion (1990:302) dalam bukunya Basic Statistic for Social Research sebagai berikut: “0%-25% 26%-50%
= No association or low association (weak association) = Moderately low association (moderately weak association) 51%-75% = Moderately high association (moderately strong association) 76%-100% = High association (strong association) up to perfect association).” Berdasarkan definisi di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal
Skala Pengukuran
Keterangan
0%-25%
Pelaksanaan tidak efektif
26%-50%
Pelaksanaan kurang efektif
51%-75%
Pelaksanaan cukup efektif
76%-100%
Pelaksanaan sangat efektif
b. Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelakasanaan Audit Internal
Skala Pengukuran
Keterangan
0%-25%
Komite Audit tidak berperan
26%-50%
Komite Audit kurang berperan
51%-75%
Komite Audit cukup berperan
76%-100%
Komite Audit sangat berperan
7. Membuat kesimpulan
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1
Pelaksanaan Audit Internal
4.1.1
Independensi Audit Internal di PT. Ultrajaya Milk Industry Kegiatan Audit Internal pada PT. Ultrajaya Milk Industry sepenuhnya
dilaksanakan auditor internal. Berdasarkan struktur organisasi perusahaan dapat kita ketahui bahwa kedudukan Audit Internal pada PT. Ultrajaya Milk Industry terpisah dari bagian fungsi lainnya, dalam artian Audit Internal perusahaan merupakan bagian dalam perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan atau berada di bawah departemen lain, serta bertanggungjawab langsung pada pimpinan. Audit internal dalam melaksanakan aktivitasnya bersifat independen, dalam arti tidak terlibat dengan kegiatan operasional perusahaan yang dapat membiaskan independensinya, selain itu ada kemungkinan penugasan staf di bagian Audit Iternal dirotasikan secara periodik untuk menjaga agar auditor tetap independen.
4.1.2
Pemeriksaan Internal di PT. Ultrajaya Milk Industry Berdasarkan ketetapan dalam surat keputusan dari Bapepam Nomor KEP-
41/PM/2003 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pasal 22 Sistem Pengendalian Internal dan Standar Profesi Audit Internal dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 12 Mei 2004, memberikan definisi mengenai Pemeriksaan Internal Perusahaan yaitu adalah suatu jasa assurance konsultasi yang independen den objektif yang menjadi bagian dari proses manajemen risiko, pengendalian dan governance. Fungsi ini membantu manajemen perusahaan dalam memonitor, mengevaluasi dan memberikan masukan perbaikan atas eksistensi, kecukupan serta efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan proses governance perusahaan. Pemeriksaan internal memberikan rekomendasi menuju perubahan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan.
Kebijakan pemeriksaan internal ini meliputi: sistem pengendalian internal; sistem manajemen risiko dan proses corporate governance secara sistematis, teratur dan menyeluruh. Adapun isi dari Pemeriksaan Internal Perusahaan, yaitu : 1. Perusahaan melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Profesi Audit Internal. 2. Perusahaan menetapkan bahwa seluruh personil pemeriksa internal tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam segala bentuk proses operasionalisasi atau ikut serta secara aktif menentukan jalannya pelaksanaan perusahaan, kecuali melakukan pemeriksaan, memberikan konsultasi dan sebagai katalisator antar unit kerja. 3. Perusahaan memberikan kewenangan penuh kepada pemeriksa internal untuk melakukan akses terhadap semua informasi baik berupa catatan, data dan ataupun dalam bentuk lainnya, memasuki seluruh tempat/wilayah kerja perusahaan, melihat seluruh aset dan seluruh aktivitas perusahaan, meminta penjelasan kepada semua karyawan dan direksi perusahaan. 4. Perusahaan menetapkan bahwa seluruh karyawan dan direksi perusahaan memberikan data apabila diminta dan diperlukan oleh pemeriksaan internal perusahaan. 5. Perusahaan menetapkan bahwa seluruh pelaksana pemeriksa internal menjaga rahasia atas seluruh informasi, data, dokumen, dan pendukung pemeriksaan lainnya dari pihak-pihak yang tidak berhak. Pelanggaran atas hal ini akan ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan tuntutan hukum pidana. 6. Perusahaan menetapkan bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan internal, maka kegiatan kegiatan pemeriksaan internal meliputi perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, komunikasi hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut.
7. Perusahaan menetapkan bahwa Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Internal. 8. Perusahaan menetapkan bahwa strategi, perencanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan internal dilakukan secara terpusat.
4.1.3
Aktivitas Audit Internal di PT. Ultrajaya Milk Industry Fungsi Audit Internal sebagai pengelola aktivitas pemeriksaan perusahaan
diuraikan menjadi 6 (enam) aktivitas utama sebagai berikut : 1. Merencanakan Program Audit Internal Mengelola kegiatan penyusunan perencanaan program Audit Internal baik jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi kegiatan pemeriksaan dan non-pemeriksaan. Penyusunan rencana pemeriksaan didasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Sebagai bahan masukan penyusunan diambil dari Laporan Internal dan Eksternal, Data Monitoring, dan Permintaan Audit dari manajemen. Penyusunan rencana non-pemeriksaan meliputi aktivitas pemberian jasa konsultasi, penilaian dan pengembangan aktivitas audit, training, partnership dan lain-lain. 2. Melaksanakan Program Audit Mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu : a. Tahap persiapan pemeriksaan dengan tujuan mengumpulkan informasi umum dan bukti pemeriksaan sebagai dasar pembuatan program Pemeriksaan Pendahuluan seperti dasar hukum, sejarah usaha, organisasi, daftar aktiva, prosedur kegiatan, tinjauan fisik. b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan dengan tujuan memperoleh identifikasi mengenai aspek pengendalian manajemen yang lemah
sebagai dasar
penyusunan Program Pemeriksaan Lanjutan. c. Tahap Pemeriksaan Lanjutan merupakan pemeriksaan secara rinci yang merupakan kelanjutan dari pemeriksaan pendahuluan.
3. Melaporkan Hasil Audit Mengelola kegiatan penyusunan hingga pendistribusian laporan yang di antaranya meliputi : a. Konfirmasi temuan pemeriksaan dengan pihak auditee yang menghasilkan daftar temuan rinci. b. Penyusunan Draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). c. Konfirmasi akhir atas draft LHP dengan pimpinan tertinggi auditee. d. Pembuatan LHP dan menyampaikannya kepada direktur utama dan pihak yang terkait lainnya. 4. Memonitor dan Memeriksa Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Mengelola kegiatan pelaksanaan pemeriksaan tindak lanjut, yaitu : a. Membuat daftar monitoring yang dihasilkan dari aktivitas auditee. b. Memeriksa tindak lanjut atas temuan/rekomendasi yang telah disampaikan melalui LHP. c. Merekomendasikan temuan monitoring sebagai fungsi Daily Operation
Control. 5. Mengevaluasi Kinerja Auditor Mengelola kegiatan pelaksanaan memonitor dan menilai efektivitas Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Audit yang meliputi tahapan : a. Mengumpulkan dan menganalisa LHP dan bukti pemeriksaan. b. Membuat kuesioner yang akan diisi oleh manajemen/auditee. c. Menganalisa isi kuesioner. d. Membuat penilaian kinerja auditor. 6. Mengembangkan Metoda Audit Mengelola kegiatan pelaksanaan pengembangan pemeriksaan yaitu sebagai berikut : a. Mengumpulkan dokumen audit dan hasil observasi kegiatan pemeriksaan baik berupa hasil Evaluasi Kinerja Auditor maupun Riwayat atau permasalahan yang dihadapi pemeriksa. b. Membuat konsep/modal
pemeriksaan sehingga melahirkan berbagai
alternatif konsep/model dengan menggunakan teori/teknik audit modern.
c. Pengujian konsep/model pemeriksaan bersama-sama dengan pemeriksa. d. Membuat kebijakan audit seperti : Kebijakan Pemeriksaan, Strategi Pemeriksaan, Prosedur Pemeriksaan, Teknik dan Metoda Pemeriksaan.
4.1.4 Prosedur Tetap (Protap) Pelaksanaan Audit PT. Ultrajaya Milk Industry Prosedur ini merupakan panduan yang digunakan oleh Tim Audit yang ditugaskan
untuk
melakukan
pemerikasaan
di
Kantor
Cabang/Kantor
Perwakilan/Stock Point. Prosedur Tetap (protap) ini secara global terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian yaitu : persiapan pemeriksaan; pemeriksaan di lapangan; serta penyusunan dan penyampaian LHP. Berikut ini adalah rincian prosedur tetap yang harus dilakukan :
I. Persiapan Pemeriksaan 1. Tim Audit Melakukan Preliminary Audit sesuai dengan waktu yang ditentukan. a. Ketuan Tim bersama Supervisor menentukan Ruang Lingkup dan Tujuan Audit yang akan dilakukan. b. Ketua Tim melakukan pembagian tugas Preliminary Audit kepada anggota lain. c. Ketua Tim melakukan review da memberikan koreksi atas preliminary dari anggota tim. d. Ketua Tim menyusun Resume Indikasi Permasalahan yang telah ditemukan. 2. Pembasan Hasil Preliminary Audit antara Tim Audit dengan Supervisor. a. Ketua Tim beserta anggotanya menyampaikan Resume Indikasi Permasalahan kepada Supervisor. b. Audit Supervisor melakukan review dan emberikan koreksi atau tambahan atas Resume Indikasi Permasalahan. c. Ketua Tim melakukan revisi terhadap Resume Indikasi Permasalahan berdasarkan koreksi atau tambahan supervisor.
3. Penyampaian & Pembahasan Hasil Preliminary Audit oleh Tim Audit dengan Internal Audit Manager. a. Tim Audit bersama Supervisor menyampaikan Resume Indikasi Permasalahan kepada Internal Audit Manager. b. Internal Audit Manager melakukan review serta memberikan koreksi atau tambahan Internal atas Resume Indikasi Permasalahan dari Tim Audit. c. Ketua Tim melakukan revisi atau Resume Indikasi Permasalahan berdasarkan koreksi atau tambahan dari Internal Audit Manager. d. Ketua Tim menugaskan anggota lain untuk membuat Kertas Kerja Temuan Audit (Audit Notes WorksheeT) yang akan diserahkan kepada Audit untuk ditanggapi berdasarkan Resume Indikasi Permasalahan. 4. Mempersiapkan anggaran biaya pemerikasaan a. Ketua Tim dan Supervisor membuat anggaran pengeluaran biaya pemeriksaan dan disampaikan kepada sekretaris untuk dibuatkan Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas. b. Ketua Tim dan Supervisor melakukan review pengajuan Biaya Perjalanan Dinas sebelum diajukan oleh sekretaris kepada Internal
Audit Manger. 5. Mempersiapkan Program dan Prosedur Audit yang akan dilakukan a. Ketua Tim mempersiapkan Program dan Prosedur Audit yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan di lapangan dan disampaikan kepada Supervisor. b. Supervisor melakukan review dan memberikan koreksi atau tambahan atas Program dan Prsedur Audit yang disusun oleh Ketua Tim. c. Ketua Tim melakukan revisi Program dan Prosedur Audit berdasarkan koreksi atau tambahan dari Supervisor. 6. Membuat Surat Tugas dan Kartu Penugasan Audit. a. Ketua Tim membuat surat Tugas dilengkapi dengan Kartu Penugasan Audit dan diserahkan kepada Supervisor untuk di review.
b. Audit Supervisor melakukan review dan memberikan koreksi atas Surat tugas dan Kartu Penugasan Audit. c. Ketua Tim melakukan revisi atas Surat Tugas dan Kartu Penugasan sebelum disampaikan kepada Internal Audit Manager. 7. Menyiapkan form KKP dan ATK. a. Ketua Tim menugaskan anggotanya untuk menyiapkan form KKP dan ATK. b. Anggota Tim menyiapkan form KKP dan ATK disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pemeriksaan di lapangan. 8. Memindahkan file-file hasil Preliminary Audit dan pendukungnya ke laptop. 9. Menyiapkan peralatan penunjang pelaksanaan pemeriksaan (Kamera,
Voice Recorder). II. Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan (Audit Fieldwork) 1. Tim Audit menyampaikan Surat Tugas Kepada pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin), dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Audit Supervisor atau Ketua Tim menemui pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin). b. Audit Supervisor atau Ketua Tim menyampaikan Surat Tugas dan
Kartu
Penugasan
langsung
kepada
pimpinan
terkait
(BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin). 2. Tim Audit memberikan penjelasan pokok-pokok permasalahan yang ditemukan pada saat preliminary dan harus segera ditangani oleh pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin). 3. Tim Audit menyampaikan rancana pemeriksaan lapangan (Audit Fieldwork) serta prosedur audit yang akan dilakukan secara ringks kepada pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin).
4. Dapatkan informasi penting lainnya rerkait temuan audit terdahulu dari pimpinan (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin) serta tindak lanjut yang telah dilakukan. 5. Dapatkan informs dan ketersediaan ruangan yang dapat dipergunakan oleh Tim Audit selama melakukan pemeriksaan lapangan. 6. Tim Audit menyampaikan indikasi permasalahan kepada personil terkait (staf auditi) sertamemberikan penjelasan atas permasalahan yang ditemukan, sehingga anggoaan yang diberikan oleh staf Auditi dapat menjawab permasalahan yang terjadi. 7. Tim Audit mulai melaksanakan pemeriksaan lapangan sesuai dengan program dan prosedur audit yang telah ditetapkan dilengkapi dengan KKP dan dokumen pendukungnya. 8. Lakukan koordinasi dengan pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin) mengenai prosedur audit yang dilakukan sebagai contoh : a. Konfirmasi langsung ke customer b. Stock Opname Gudang/Kendaraan c. Inventarisasi fisik invoice d. Cash Count 9. Permasalahan yang ditentukan oleh Tim Audit pada saat pemeriksaan berlangsung dibuatkan Kertas Kerjanya dan meminta tanggapan atas permasalahan tersebut kepada staf auditi atau pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin). 10. Dapatkan
tanggapan
dari
(BM/ASM/Ka.Admin/Sales
staf
auditi
Spv/Koord.
atau
pimpinan
Admin)
atas
terkait indikasi
permasalahan yang ditentukan pada saat preliminary audit. 11. Ketua Tim membuat draft Audit Finding berdasarkan Kertas Kerja Temuan Audit yang telah dilengkapi dengan tanggapan auditi. 12. Pada saat audit berkahir Tim Audit melakukan pembahasan atas Audit Finding, serta menyerahkan copy draft Audit Notes (ikhtisa Temuan Audit) kepada pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord.
Admin), sedangkan draft Audit Notes asli yang telah ditandatangani oleh pimpinan terkait dibawa oleh Tim Audit untuk diserahkan kepada Internal
Audit Manager. 13. Tim Audit meminta kembali Kartu Penugasan yang telah diisi oleh pimpinan terkait (BM/ASM/Ka.Admin/Sales Spv/Koord. Admin) dan mengucapkan
terima
kasih
kepada
seluruh
pihak
di
kantor
Cabang/Perwakilan/Stock Point yang telah membantu pelaksanaan pemeriksaan.
III. Pembuatan & Penyampaian LHP 1. Tim Audit menyerahkan draft Audit Finding kepada Internal Audit Manager untuk dilakukan review. 2. Tim Audit melakukan pembahasan draft Audit Finding bersama Supervisor dan Internal Audit Manager. 3. Ketua Tim melakukan revisi atas draft Audit Finding berdasarkan hasil
review dan koreksi dari supervisor dan Internal Audit Manager. 4. Ketua Tim menugaskan anggota tim untuk mendokumentasikan KKP dan menyusunnya dalam odner disesuaikan dengan pos-pos yang diperiksa. 5. Ketua Tim dibantu oleh anggota tim menyusun draft LHP dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya. 6. Ketua Tim menyampaikan draft LHP kepada Audit Supervisor untuk dilakukan review. 7. Audit Supervisor melakukan review dan memberikan koreksi atau tambahan atas draft LHP. 8. Ketua Tim melakukan revisi atas LHP sebelum diserahkan kepada Internal Audit Manager. 9. Internal Audit Manager melakukan review aras draft LHP serta memberikan koreksi atau tambahan. 10. Ketua Tim melakukan revisi atas LHP berdasarkan koreksi atau tambahan dari Internal Audit Manager.
11. Ketua Tim menyampikan kembali LHP yang telah direvisi kepada Supervisor sebelum direview oleh Internal Audit Manager. 12. Setelah LHP disetujui oleh Internal Audit Manager, Ketua Tim membuat Surat Pengantar LHP dengan memperhatikan nomor surat pengantar LHP sebelumnya. 13. Tim Audit kemudian memperbanyak dan menjilid LHP tersebut untuk pimpinan terkait di kantor cabang/perwakilan/dan pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan Surat Pengantar LHP. 14. LHP yang telah diperbanyak kemudian ditandatangani oleh Internal Audit Manager, selanjutnya Ketua Tim menyerahkan LHP tersebut kepada Sekretaris untuk dibuatkan bukti ekspedisi dan dikirimkan kepada alamat penerima LHP.
4.2
Misi, Tugas dan Tata Laksana Komite Audit Komisaris PT. Ultrajaya Milk Industry
4.2.1 Misi Komite Audit 1. Membantu Dewan Komisaris secara profesional dan independen dalam mendorong perusahaan untuk bekerja efektif, efisien, mematuhi peraturan perundangan dan melaporkan semua kegiatan dan hasil usahanya secara transparan, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, mandiri, tidak memihak, handal, dapat dipercaya secara tepat waktu. 2. Memastikan efektivitas struktur pengendalian intern, efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dalam rangka meningkatkan corporate governance dan pengawasan perusahaan.
4.2.2 Tugas Komite Audit Komite Audit mempunyai tugas pokok membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pengawasan laporan keuangan, corporate governance, dan kegiatan usaha perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Rincian tugas Komite Audit adalah sebagai berikut : 1. Menilai perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Internal, sehingga dapat dicegah pelaksanaan audit yang tidak memenuhi standar. 2. Menilai pelaksanaan dan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaporan yang tidak memenuhi standar. 3. Menelaah
pelaksanaan
dan
memberikan
rekomendasi
mengenai
penyempurnaan struktur pengendalian intern perusahaan. 4. Menelaah tindak lanjut yang dilakukan perusahaan terhadap keputusan Pemegang Saham, rekomendasi Komisaris, dan rekomendasi atas temuan hasil audit yang disampaikan oleh Auditor Eksternal dan Auditor Internal. 5. Memilih dan mengusulkan calon Auditor Eksternal kepada Komisaris beserta besarnya honorarium/imbalan jasa untuk Auditor Eksternal tersebut. 6. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap informasi berbentuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi (forecast) dan lain-lain informasi keuangan yang dikeluarkan oleh PT. Ultrajaya Milk Industry untuk para Stakeholder (pihak yang berkepentingan). 7. Menelaah laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya yang diterbitkan dan disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris. 8. Menelaah kebijakan-kebijakan dan praktek akuntansi yang penting yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan. 9. Menelaah efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. 10. Menelaah tingkat kepatuhan pelaksanaan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk prinsip-prinsip good corporate
governance. 11. Mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4.2.3 Tugas Khusus Untuk membantu Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya terhadap perusahaan, Komite Audit dapat ditugaskan secara khusus untuk melakukan audit investigasi. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis kepada Ketua Komite Audit dengan penjelasan tentang : 1. Sifat pekerjaan 2. Lingkup pekerjaan 3. Tujuan dan sasaran pekerjaan 4. Waktu penugasan
4.2.4 Tata Laksana Kerja Komite Audit 1. Komite Audit bekerja berdasarkan laporan-laporan yang diterima melalui Komisaris. 2. Komite Audit melakukan koordinasi teknis dengan Auditor Internal dan Auditor Eksternal melalui pertemuan berkala. 3. Hal-hal lain di luar ketentuan di atas, hanya dilakukan Komite Audit berdasarkan Perintah Tertulis dari Komisaris.
4.2.5 Laporan Komite Audit Komite Audit wajib menyampaikan kepada Komisaris : 1. Laporan berkala, setiap 3 (tiga) bulan, berisi pokok-pokok hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam butir 3 (tiga). Laporan ini harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Triwulan bersangkutan berakhir yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit.
2. Laporan kegiatan yang berisi hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan tugas, sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (tiga), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan berakhir yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit dan anggota Komite Audit yang melaksanakan kegiatan dimaksud. 3. Laporan khusus, yang berisi hasil pelaksanaan tugas khusus yang dimaksud dalam butir 5 (lima). Laporan ini harus disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah waktu penugasan berakhir, termasuk memuat dissenting opinion atau pendapat yang berbeda (apabila ada) dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.
4.3
Pembahasan Komite dapat membantu perusahaan dalam berhubungan, baik hubungan
dengan pihak eksternal maupun dengan pihak internal yaitu dapat berperan dalam meningkatkan efeketivitas pelaksanaan audit internal untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Efektivitas Pelaksanaan Audit
Internal yang telah dilaksanakan dalam perusahaan sebagai berikut : 1. Kelayakan dan arti penting temuan pemeriksaan beserta rekomendasinya Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan menunjukkan adanya kualitas yang tinggi dari rekomendasi yang dihasilkan, yaitu terlihat dari penginformasian temuan yang bisa dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi objek pemeriksa terutama dengan adanya diskusi yang dilakukan antara tim pemriksa dengan pengawas pemeriksa yang dipimpin oleh objek yang diperuksa sebelum penyusunan Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) audit internal. Dengan adanya diskusi tersebut dapat dihasilkan suatu rekomendasi yang tepat dalam arti rekomendasi tersebut bukan hanya dapat meminimalkan masalah dan akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dapat dioperasionalisasikan oleh objek yang diperiksa.
2. Feedback dan respon dari pihak yang diawasi Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para responden, hal ini menunjukan bahwa indikator tersebut telah dilaksanakn dengan baik, dimana temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh audit internal dapat diterima dan dioperasionalisasikan oleh auditee. Meskipun ada beberapa kasus di mana auditee memperlihatkan/mengisyaratkan sikap enggan untuk diaudit. 3. Professionalisme auditor Berdasarkan jawaban atas pertanyaan menunjukkan bahwa indikator tersebut terlaj dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan auditor ke arah peningkatan profesionalisme terutama menyangkut masalah integritas, penampilan sikap dan perilaku, ketanggapan dan kemampuan menjawab pertanyaan dari objek yang diperiksa berkenan dengan masalahmasalah yang timbul. 4. Tercapainya program pemeriksaan Berdasarkan jawaban dari responden, dapat mengindikasikan bahwa indikator ini telah dilaksanakan dengan baik dan diterapkan oleh perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa audit internal telah melakukan tindakan evaluasi terhadap resiko objek yang diperiksa serta dapat memberikan jaminan, karena bidangbidang yang berisiko tinggi telah ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pemeriksaan. Sehingga pada nantinya tidak akan mengganggu kegiata operasional perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan secara keseluruhan. 5. Peringatan dini Berdasarkan jawaban atas pertanyaan, sikap auditor mengenai pemahaman dan pelaksanaan dari peringatan dini dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan peringatan dini yang diberikan baik informal maupun formal lebih
menekankan
kelemahan
operasi
dan
kelemahan
pengendalian
manajemen. Dengan adanya peringatan dini yang diberikan maka auditor internal melakukan pengendalian preventif, dimana pengendalian ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kerugian dan risiko tertentu karena peringatan ini dilakukan sebelum adanya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi.
6. Kehematan biaya pemeriksaan Menurut para responden, audit internal sudah atau telah sanggup meminimalisasi
biaya
yang
harus
dikeluarkan
didalam
melakukan
pemeriksaan, tanpa harus mengurangi nilai tambah yang dihasilkan kelak. Hal ini tentu saja akan berdampak positif bagi perusahaan Karena baik secara langsung ataupun tidak langsung ataupun tidak langsung dapat menghemat kas perusahaan, yang mana dapat dialokasikan kepada bidang lain yang membutuhkan dana lebih dalam menjalankan kegiatan opersinya. Selain itu audit internal juga telah berhasil menerapkan 3E yakni Efektif, Efisien, Ekonomis. 7. Pengembangan personil Berdasarkan jawaban dari pertanyaan, para responden juga meyakini bahwa audit internal telah melakukan atau melaksanakan pembinaan, yakni melalui pendidikan dan pelatihan, baik itu dilaksanakan di dalam maupun di luar perusahaan dengan tujuan para staf audit internal mendapatkan ilmu baru yag dapat berpengaruh dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi diri, yang secara tidak langsung akan menambah keuntungan bagi pihak perusahaan yang mana akan memperoleh sumber daya manusia yang lebih baik dari segi kualitas dibanding sumber daya
manusia yang dimiliki
sebelumnya. 8. Evaluasi oleh auditor eksternal Hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik, karena pada waktu-waktu tertentu auditor eksternal dapat diminta melakukan pemeriksaan iperasional auait lainnya dalam hal penerpan buku pedoman pemeriksaan; hal tenaga auditor dan biaya pemeriksaan; hal penyusunan dan rencana kerja pemeriksaan; hal objektivitas dan independensi; hal organisasi bagia internal auditor; dan hal kebijakan pemeriksaan. Dengan begitu dapat diketahui bahwa auditor internal dapat berhubungan dan bekerja sama dengan baik denagn auditor eksternal, sehingga tidak ada kesan saling menutup-nutupi yang akan berdampak negatif bagi perusahaan kelak. 9. Umpan balik dari manajemen lainnya
Di samping auditor internal bisa berhubungn baik dengan auditor eksternal seperti yang telah diuraikan di atas (no.8), para auditor internal juga harus dapat berhubungan baik dan bekerja sama dengan para manajemen lainnya. Dukungan ynag diberikan para manajemen lainnya kepada para auditor di dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan adalah sangat penting untuk dilakukan. Dan hal ini telah dilakukan oleh PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, dengan berdasar kepada jawaban kuesioner yang diberikan oleh para responden terhadap indikator tersebut. 10. Banyaknya permintaan audit Berdasarkan jawaban dari pertanyaan, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya perminyaan audit telah dilaksanakan dengan cukup baik dalam artian bahwa adanya penigkatan kualitas auditor internal dalam memenuhi dan melayani serta membantu melalui permintaan audit work ini. 11. Penyajian ikhtisar laporan pemeriksaan Indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dengan berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang menunjukkan bahwa pada umumnya temuantemuan audit telah
didukung dengan bukti-bukti yang handal (reliabel),
temuan audit telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan, dan dilakukannya tahap pendiskusian dengan auditee mengenai temuan yang diperoleh audit internal pada saat melakukan audit (closing conference). 12. Evaluasi dari pimpinan terhadap auditor Berdasarkan jawaban dari para responden yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator ini cukup baik dilaksanakan dan diterapkan oleh perusahaan. Dengan adanya campur tangan dari Komite Audit di dalam menentukan dan melakukan review di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan,diharapkan akan meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang dapat berdampak negatif bagi perusahaan secara keseluruhan. 13. Mutu kertas kerja pemeriksaan Berdasarkan jawaban atas pertanyaan, menunjukkan bahwa audit internal di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk selalu memperhatikan mutu dari kertas kerja pemeriksaan. Tentu saja hal ini baik bagi perusahaan
karena dalam terjaganya mutu kertas kerja pemeriksaan yang diterapkan di dalam perusahaan maka diharapkan akan menghasilkan rekomendasirekomendasi yang dapat membantu kegiatan operasional perusahaan, seperti dlam pengambilan keputusan dan dalam melakukan perbaikan-prbaikan sehingga diperoleh 3E (efektif, efisien, ekonomis). 14. Internal review Berdasarkan jawaban dari responden, dapat mengindikasikan bahwa indikator ini telah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik oleh perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan turut campurnya pimpinan pemeriksa di dalam melakukan
review dari dalam proses pemeriksaan, review atas mutu dokumen, dan review atas temuan dan rekomendasi. Ketiga review tersebut juga berfungsi meminimalisasi kesalahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya. 15. Penelaahan oraganisasi profesi Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para responden, hal ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh perusahaan, karena kegiatan pemeriksaan yang dilakukan dapat diterima dan dibicarakan di dalam organisasi. Hal ini menandakan adanya hubungan dan kerjasama yang baik yang dilakukan oleh semua auditor dan juga antara auditor dengan auditee, sehingga nantinya akan diperoleh hasil yang positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat terlihat bahwa adanya Komite Audit dalam
perusahaan
mempunyai
peranan
dalam
meningkatkan
efektivitas
pelaksanaan audit internal, jika pelaksanaan Komite Audit dapat ditingkatkan maka secara otomatis pelaksanaan audit internal dapat meningkat juga. Semakin baik Komite Audit dilaksanakan maka efektivitas pelaksanaan audit internal juga akan semakin meningkat, tetapi sebaliknya jika Komite Audit dalam perusahaan dijalankan dengan tidak baik atau dapat dikatakan buruk maka efeltivitas pelaksanaan audit internal juga ridak meningkat. Pelaksanaan Komite Audit dapat dikatakan baik dengan diharapakan agar melakukan :
1. Kedudukan Komite Audit dalam orgasnisasi ditempatkan sebagai wadah yang tergabung dengan tenaga professional untuk memberikan pelayanan dan saran yang lebih baik. Selain itu tidak memiliki keterkaitan pribadi yang menimbulkan dampak negative dan konflik kepentingan terhadap PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk dan tidak berkaitan langsung dengan Kantor Akuntan Publik sehingga tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini mendorong Komite Audit agar aktif dan objektif dalam memberikan arahan atau nasihat kepada internal auditor terhadap semuua aktivitas yang diperlukan. 2. Komite audit memiliki kompeten dan integritas, dimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komite Audit merupkan orang-orang yang memiliki pengetahuan serta pengalaman kerja yang baik di bidang pengawasan/ pemeriksaan dan bidang keuangan serta teknis agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Sehingga setiap orang yang menjadi Komite Audit diwajibkan mengetahui dan menguasai bidang akuntansi dan auditing, analisa laporan keuangan, sistem informasi manajemen, sistem pengendalian perusahaan dan tanggap segala perkembangan. 3. Adanya program kerja yang spesifik dan terarah sesuai dengan sasaran atau objek pemeriksaan. Program kerja yang dilaksanakan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Pelaksanaan Komite Audit untuk menilai atau mereview kegiatan serta hasil yang dilakukan audit internal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. 4. Adanya laporan ikhtisar tahuann atau penialian atas hasil aktivitas pemeriksaan yang sesuai dengan misi dan cakupan pekerjaan pemeriksaan yang telah diterapkan. Selain itu membuat laporan khusus yang berisi setiap temuan tang diperkirakan dapat mengganggu perusahaan. 5. Komite audit dapat melakukan penelaahan secara intensif terhadap program kerja dan pengembangan fungsi audit internal sehingga dapat mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas auditor internal. Selain itu area spesifik dalam melakukan penelaahan seperti laporan
keuangan, risiko, dan Good Corporate Goverance (GCG) yang ditugaskan oleh komisaris. 6. Komite audit dapat membantu audit internal dalam mereview atas semua laporan asudit internal, rencana audit internal, rencana audit tahunan, dan
charter audit internal serta membantu aduit internal dalam melakukan pemeriksaaan terhadap kegiatan opersional perusahaan. Serta melakukan pengawasan unruk memastikan diterpakannya risk based audit internal. 7. Komite audit dapat membuat evaluasi serta rekomendasi terhadap laporan tahunan perusahaan dan menindaklanjuti atas perbaikan terhadap objek pemeriksaan. 8. Komite audit dapat berkomunikasi dengan baik dengan audit internal untuk membicarakan msalah-masalah yang sensitif sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan, rencana dan prosedur serta pengaturan perundangan yang berlaku juga keandalan dan kebenaran informasi untuk mencapaitujuan perusahaan dan sasaran program.
4.4
Pengujian Data Analisis Untuk
mengetahui
sejauh
mana
peranan
Komite
Audit
dalam
meningkatkan efektivitas pelakasanaan audit internal, penulis menggunakan pengujian hipotesis dengan mengihitung persentase yang menunjukkan berapa besar peranan Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal. Langkah- langkah yang dilakukan dalam pengolahan kuesioner yang diperoleh dari 10 responden adalah sebagai berikut : 1. Memisahkan tiap-tiap jawaban responden sesuai dengan jawaban yang diberikan yaitu “Ya”, “Ragu-ragu”,dan”Tidak”.
2. Menjumlah berapa banyak jumlah jawaban “Ya”, “Ragu-ragu” dan “Tidak”. 3. Jumlah jawaban “Ya” dibagi dengan jumlah keseluruhan jawaban kuesioner kemudian dikalikan 100%.
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh jawaban “Ya” dari variabel “Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal”, dan dari variabel “Peranan Komite Audit dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit Internal” sebanyak 438 jawaban dari jumlah keseluruhan kuesioner yaitu 520. Dengan demikian dapat diperoleh besarnya persentase peranan Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal dengan perhitungan sebagai berikut : Persentase =
=
Jumlah Jawaban " Ya" x 100% Jumlah Pertanyaan 438 x 100 520
= 84,23% Berdasarkan perhitungan di atas berarti Komite Audit sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal sebesar 84.23%, hal ini memiliki arti bahwa Komite Audit dapat dilaksanakan dengan baik, yaitu : 1. Penelaahan, yaitu Komite Audit di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan Dengan baik yaitu terhadap program kerja audit internal dan memonitor pelaksanaan audit internal serta dalam pembangunan dan pengembangan fungsi audit internal yang optimal, serta menelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan informasi keuangan perusahaan sehingga dapat membawa dampak positif bagi perusahaan. 2. Mengevaluasi dan mereview, Komite Audit di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan yaitu selalu rutin dan mareview atas semua laporan audit internal dan telah ikut membantu audit internal dalam melakukan pemeriksaan kegiatan operasi perusahaan dengan objektif. 3. Memastikan, yaitu Komite Audit di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan yaitu dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tugas audit internal dan secara sangat
berperan dapat memastikan fungsi audit internal secara keseluruhan patuh terhadap standar professional yang berlaku. 4. Merekomendasi, yaitu Komite Audit PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk telah dilaksanakan dalam setiap program kerja Komite Audit dalam laporan tahunan dan khusus, dengan memberikan saran dalam hasil laporan pemeriksaan audit internal masih perlu ditingkatkan di bidang operasional dan harus memahami sistem dan prosedur yang ada. Dapat disimpulkan bahwa peranan Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal di PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk sangat berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan di Bab I, yaitu : “Komite Audit
sangat berperan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Audit
Internal” dapat diterima.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1
Kesimpulan Berdasarkan
penelitian
dan
analisa
yang
penulis
lakukan
pada
PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk mengenai peranan Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company dinilai telah terlaksana secara efektif, hal ini terlihat dari adanya penerapan standar efektivitas pelaksanaan audit internal yaitu diukur dari kelayakan dan arti penting tamuan pemeriksaan beserta rekomendasinya; feedback dan respon dari pihak yang diawasi; profesionalisme auditor; tercapainya program pemeriksaan; peringatan dini; kehematan biaya pemeriksaan; pengembangan personil; evaluasi oleh auditor eksternal; umpan balik dari manajemen lainnya; banyaknya permintaan audit; penyajian ikhtisar laporan pemeriksaan; evaluasi dari pimpinan terhadap auditor; mutu kertas kerja pemeriksaan; internal review; dan penelaahan organisasi profesi. 2. Adanya peranan Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company yang dilakukan oleh Komite Audit dinilai memadai, hal ini dapat dilihat dari kegiatan Komite Audit dalam melaksanakan penelaahan, mengevaluasi dan meriview,
memastikan
efektivitas
sistem
pengendalian
intern
serta
memberikan rekomendasi atas hasil laporan pemeriksaan dari bagian audit internal. 3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan uji statistic champion dimana memperoleh hasil 84.23% yang dapat diinterpretasikan mempunyai peranan yang baik. Maka dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa Komite Audit berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal.
5.2
Saran Setelah dilakukan penelitian atas peranan Komite Audit dalam
meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal pada PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company, penulis mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang dimaksudkan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk meningkatkan pelaksanaan Komite Audit dan efektivitas pelaksanaan audit internal : 1. Bagi Perusahaan a. Komite audit diperusahaan diharapkan dapat senantiasa mempertahankan perannya berdasarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada audit internal, mengingat peran Komite Audit dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal
yang terjadi pada saat ini di
PT Ultrjaya Milk Industry & Trading Company sudah dinilai baik. b. Komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas anggota dan memperjelas criteria seleksi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit harus orang-orang yang kompeten, professional, dan mempunyai komitmen
kuat
untuk
mengakkan
prinsip
GCG
(independency,
transparany, and disclousure, accountability, and responsibility, and fairness) pada korporasi di Indonesia. c. Komite audit dan audit internal diharuskan untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi secara terbukan dan efektif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan baik berupa laporan keuangan, risk based audit, dan sistem pengendalian intern. d. Audit internal diwajibkan untuk meningkatkan pengetahuan pendidikan yang bekerlanjutan agar mempunyai keahlian di bidang pengawasan dan bidang akuntansi. Selain itu juga audit internal dituntut untuk lebih memahami dan mematuhi adanya penerapan prosedur dan kebijakan dalam kegiatan pemeriksaan diperusahaan. e. Bagi manajemen perusahaan untuk turut menciptakan lingkunga yang kondusif bagi audit internal agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efeisien dalam upaya meningkatkan efektivitas
pelaksanaan aduit internal. Hal ini dapat menghindari atau meminimalisir dari tingakt role stress yang dialami oleh internal auditor, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit internal di perusahaan. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya a. Menganalsis faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan
audit
internal,
misalnya
kebijakan
manajemen
dan
profesionalisme auditor itu sendiri. b. Mengganti atau menambah variabel dan indikator yang di gunakan agar didapatkan segi penilaian yang baru, baik mengenai peran Komite Audit internal maupun mengenai efektivitas pelaksanaan audit internal.
DAFTAR PUSTAKA
Antonius Alijoyo, F. 2003, Keberadaan & Peran Komite Audit dalam Rangka Implementasi GCG, Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMD. Arens, Alvin A, and James K. Lobbecke, 2008, Auditing and Assurance Service an Integrated Approach, 11th Edition, New Jersey : Prentice-Hall. Arens, Alvin A, Elder, Randal.J and Beasley, Mark.S, 2006, Auditing and Assurance Service an Integrated Approach, 11th Edition, New Jersey : Pearson Education in Upper Saddle River. Boyton, William C., Johnson, Raymond N. and Kell, Walter G., 2006, Modern Auditing, John Wiley and Sons, Inc. Braiotta. Jr, Louis. 1999, The Audit Committe Handbook, 3rd Edition FCGI, Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan), jilid II, edisi ke-2. Goodwin, Jenny. 2003, The relationship Between The Audit Committe and The Internal Audit Function: Evidence from Australia and New Zealand. International Journal of Auditing, Vol. 7, Issue 3, November 2003, pp.263. Hekinus Manao, Dr. Peranan Komite Audit dalam Pengelolaan Perusahaan; Ulasan Historis, Teori, Praktik, & Perspektif. Hiro Tugiman, 2004, Menuju Audit Internal Organisasi Yakting Efefektif. ___________, 2006, Audit Internal, Yayasan Pendidikan & Pelatihan Audit dan Manajamen. ___________, 2007, Audit Internal, Yayasan Pendidikan Internal Audit. Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, Standar Profesional Akuntan Publik, Jakarta : Salemba Empat. Kasyful Anwar, dkk, 2003, Komite Audit, Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan, Suaru Perspektif Teori, Media Akuntansi. Edisi 32, April 2003, hlm 48-51. Kep. Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002. Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, Standar Profesi Audit Internal, Jakarta.
Mulyadi, Puradiredja, Kanaka, 2002, Auditing, Edisi Keenam, Jakarta : Salemba Empat. Raider, Rob, CPA,MBA, Phd, Operational Review, Second Edition, John Willey & Sons Inc. Sawyer’s, Lawrence B., 2005, Internal Auditing, 5th Edition, Jakarta : Salemba Empat. Surat Edaran Bapepam Nomor SE-033/PM/2002.
